Upah Layak vs Upah Murah

Upah Layak Untuk Buruh

Persoalan upah hingga saat ini, masih menjadi dinamika yang cukup tajam bagi dunia perburuhan. Tarik ulur kepentingan penetapan besaran upah antara buruh dan pengusaha, masih terus terjadi. Bahkan hukum ekonomi politik menyatakan bahwa konflik kepentingan antara buruh dan pengusaha dalam hal penentuan upah, akan terus terjadi hingga salah satu ... [Baca Selengkapnya]

Obral Remisi Koruptor

Melonggarkan syarat remisi bagi para koruptor, sama saja dengan memihak kepentingan mereka.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly memantik perbedabatan baru terkait remisi untuk para koruptor. Hal tersebut menyangkut ketidaksepakatannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ... [Baca Selengkapnya]

Kampus Tiarap?

Dunia kampus bersama Rakyat harus memberikan sokongan kongkrit terhadap KPK.

"Kampus tiarap, para profesor tiarap, yang lain juga tiarap, ini kan repot. KPK sedang dimusuhi berbagai kekuatan" kata Syafii Maarif dalam sebuah kesempatan. Pernyataan ketua tim 9 yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kisruh KPK-Polri ini, bukan tanpa alasan. Lemahnya dukungan yang mengalir dari perguruan tinggi, menjadi ... [Baca Selengkapnya]

KPK Menyerah?

Meyerah Tidak Ada Dalam Istilah Kamus Pemberantasan Korupsi.

Kisruh kasus Budi Gunawan (BG) kini memasuki babak baru. Senin, 2/3/2014 pelaksana tugas Sementara pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki, melontarkan pernyataan "kalah", bahkan bisa disebut "menyerah" dalam penanganan kasus BG. Pasca putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi, KPK memang hingga kini ... [Baca Selengkapnya]

Dua Jiwa Demokrasi

Dua Jiwa Demokrasi

Perdebatan mengenai pemelihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung atau melalui DPRD, untuk sementara telah dikunci setelah ditetapkannya UU Pilkada yang memutuskan Pilkada dikembalikan kepada DPRD. Pihak yang kekeuh agar Pilkada tetap dilakukan secara langsung melalui pememilihan umum (general election), menganggap bahwa Pilkada melalui DPRD ... [Baca Selengkapnya]

Distorsi Sejarah Tragedi G30S PKI

Gambar : Partai Komunis Indonesia (PKI) Dalam Pemilu Tahun 1955.

Kekuasaan orde baru berdiri kokoh di atas darah dan air mata para korban tragedi G30S. Negara melalui aparatur pemaksanya (coercive institution), telah menyalahgunakan kewenangannya (abuse of power) untuk menghilangkan nyawa jutaan manusia yang tidak pernah terbukti secara hukum. Mereka yang dituding anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk ... [Baca Selengkapnya]