Kampus Tiarap?

Dunia kampus bersama Rakyat harus memberikan sokongan kongkrit terhadap KPK.

"Kampus tiarap, para profesor tiarap, yang lain juga tiarap, ini kan repot. KPK sedang dimusuhi berbagai kekuatan" kata Syafii Maarif dalam sebuah kesempatan. Pernyataan ketua tim 9 yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kisruh KPK-Polri ini, bukan tanpa alasan. Lemahnya dukungan yang mengalir dari perguruan tinggi, menjadi ... [Baca Selengkapnya]

KPK Menyerah?

Meyerah Tidak Ada Dalam Istilah Kamus Pemberantasan Korupsi.

Kisruh kasus Budi Gunawan (BG) kini memasuki babak baru. Senin, 2/3/2014 pelaksana tugas Sementara pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki, melontarkan pernyataan "kalah", bahkan bisa disebut "menyerah" dalam penanganan kasus BG. Pasca putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi, KPK memang hingga kini ... [Baca Selengkapnya]

Dua Jiwa Demokrasi

Dua Jiwa Demokrasi

Perdebatan mengenai pemelihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung atau melalui DPRD, untuk sementara telah dikunci setelah ditetapkannya UU Pilkada yang memutuskan Pilkada dikembalikan kepada DPRD. Pihak yang kekeuh agar Pilkada tetap dilakukan secara langsung melalui pememilihan umum (general election), menganggap bahwa Pilkada melalui DPRD ... [Baca Selengkapnya]

Distorsi Sejarah Tragedi G30S PKI

Gambar : Partai Komunis Indonesia (PKI) Dalam Pemilu Tahun 1955.

Kekuasaan orde baru berdiri kokoh di atas darah dan air mata para korban tragedi G30S. Negara melalui aparatur pemaksanya (coercive institution), telah menyalahgunakan kewenangannya (abuse of power) untuk menghilangkan nyawa jutaan manusia yang tidak pernah terbukti secara hukum. Mereka yang dituding anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk ... [Baca Selengkapnya]

Pilkada Langsung Adalah Keniscayaan Demokrasi

Aksi Unjuk Rasa Koalisi Kawal RUU Pilkada di Bundaran HI, Jakarta. Sumber Foto : Kompas.com.

Menjelang penetapan RUU Pilkada pada tanggal 25 September 2014 mendatang, perdebatan apakah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung atau melalui DPRD, masih terus berlanjut. Bahkan dibeberapa kesempatan, baik pihak yang pro maupun kontra, cenderung mengarah kepada sinisme politik. Sinisme yang hanya mengukur isu RUU Pilkada ... [Baca Selengkapnya]

Pencabutan Hak Politik Koruptor

Poster Ilustrasi : Persis Kaya Para Koruptor.

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan kasasi mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). Dalam putusan tersebut, hukuman LHI diperberat dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara. Disamping itu, LHI juga diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Putusan kasasi LHI ini merupakan langkah maju yang ... [Baca Selengkapnya]