Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut kewenangan Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dalam pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota. Hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, yang dibacakan pada Hari Rabu … [Read more]
DPD Rasa Parpol
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga baru hasil amandemen konstitusi yang menandai pergeseran model parlemen Indonesia, dari sistem satu kamar (unikameral) menjadi sistem dua kamar (bikameral). Setidaknya ada 2 (dua) yang melatarbelakangi … [Read more]
Politik Pelemahan KPK
Sudah tiga kali rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) diusulkan. Rencana pertama pada tahun 2011, tetapi mendapatkan reaksi penolakan dari masyarakat luas dan pada akhirnya batal … [Read more]
Pemberhentian Ketua DPRD
Tergelitik untuk mengomentari perselisihan internal Partai Golkar terkait pergantian pimpinan (ketua) DPRD Samarinda. Beritanya dapat dibaca di Sini dan di Sini. Saya berusaha seobjektif mungkin memberikan pandangan dalam kacamata hukum tata negara, … [Read more]
Apakah Nasionalisasi Bisa Kita Lakukan?
Every state has permanent sovereignty over natural sesources (setiap negara memiliki kedaulatan permanen terhadap sumber daya alamnya). Resolusi Majelis Umum PBB No. 1803 Tahun 1962 ini, menjadi dasar pelaksanaan prinsip kedaulatan negara dalam … [Read more]
Quo Vadis Kasus Lubang Tambang?
Hingga saat ini, kasus meninggalnya manusia (anak) dibekas lubang tambang, masih menjadi isu hangat ditengah masyarakat yang tak kunjung selesai diperbincangkan. Setidaknya ada dua alasan, mengapa kasus lubang tambang ini masih menjadi buah bibir … [Read more]
- « Previous Page
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- 12
- Next Page »