Anti Korupsi

“Tugas kaum muda adalah melawan korupsi”. – Kurt Cobain.

Peringkat Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK)[1] Indonesia pada tahun 2018, mengalami peningkatan meski hanya 1 poin. Pada tahun 2017, IPK Indonesia berada diangka 37, meningkat menjadi 38 pada tahun 2018. Indoenesia berada diperingkat 89 dari 180 negara dan peringkat 4 ASEAN di bawah Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia[2]. Peringkat IPK Indonesia yang naik turun ini, tidak bisa dijadikan dasar untuk mengukur capaian pemberantasan korupsi selama ini. Bahkan salah besar, jika upaya untuk menaikkan IPK, semata-mata dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab KPK hanya bagian kecil dari unsur penegakan hukum yang jadi tolak ukur IPK. Penilaian IPK sendiri terdiri dari 9 unsur penting, mulai dari ekonomi, pelayanan publik, demokrasi, partai politik, pemerintahan, hingga penegakan hukum. Faktualnya, diantara unsur penilaian IPK Indonesia, nilai yang paling jeblok adalah soal sistem politik dan demokrasi[3]. Hal ini disebabkan oleh makin maraknya praktek korupsi dalam sistem politik Indonesia. Untuk itu, sistem politik dan demokrasi harus diperbaiki agar kebal dari korupsi, sehingga menghasilkan demokrasi yang berkualitas.

Fakta bahwa sistem politik dan demokrasi kita sedang “sakit” bukanlah isapan jempol belaka. Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, menempatkan lembaga legislatif, dari pusat (DPR-RI) hingga daerah (DPRD), sebagai lembaga terkorup, setidaknya selama 3 tahun terakhir[4]. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, kian banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR dan DPRD. Tercatat sebanyak 144 anggota DPR dan DPRD yang sudah dipenjara karena kasus korupsi. Ini belum termasuk ribuan anggota DPR dan DPRD lainnya yang sedang menjali proses hukum dan menunggu vonis pengadilan. Kedua, kinerja DPR dan DPRD dalam menjalankan fungsinya (legislasi, pengawasan dan anggaran) serta upaya pemberantasan korupsi di internalnya yang tidak dilakukan secara serius. Yang ada justru persekongkolan jahat yang berujung tindak pidana korupsi. Bahkan berkali-kali DPR justru mengambil tindakan yang kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Mulai dari mengusulkan revisi UU KPK yang justru melemahkan lembaga anti rasuah tersebut, hingga penggunaan hak angket terhadap KPK yang terkesan mengada-ada.

Daftar Perkara Korupsi Yang Ditangani Oleh KPK Berdasarkan Jabatan 2004-2017[5]

Jabatan	Jumlah
Anggota Dewan	144
Menteri/Kepala Lembaga	25
Duta besar	4
Komisioner Lembaga Negara	7
Gubernur	18
Bupati	71
Pejabat Pemerintah	175
Hakim	17
Jaksa	7
Polisi	2
Pengacara	6
Swasta	184
Lainnya	78
Korporasi	1
Total	739

Secara keseluruhan, selain 144 anggota DPR dan DPRD, juga terdapat 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon 1 sampai 3, dan 14 hakim, yang sudah dipenjarakan karena kasus korupsi[6]. Dan tentu saja “Partai Politik” adalah pihak yang dituding paling bertanggung jawab, dimana merekalah penyumbang terbesar dari para koruptor ini. Mengenai tipologi kasus atau jenis kasus korupsi yang tangani oleh KPK, penyuapan menempat urutan teratas. Ini tidak mengherankan, jika dikaitkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang memang berasal dari upaya suap menyuap tersebut. Bahkan pada tahun 2018, OTT KPK memegang rekor terbanyak sepanjang keberadaannya, yakni 29 OTT[7].

Daftar Perkara Korupsi Yang Ditangani Oleh KPK Berdasarkan Tipologi Kasus 2004-2017[8]

Tipologi Kasus	Jumlah	Presentase (%)
Penyuapan	396	58
Pengadaan Barang/Jasa	171	25
Penyalahgunaan Anggaran	46	7
TPPU	25	4
Perizinan	22	3
Pungutan	21	3
Merintangi Proses KPK	7	1
Total	688	100

Memahami Untuk Membasmi

Pada tahun 2006, atau 4 tahun setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi berdiri, sebuah buku diluncurkan oleh KPK dengan judul “Memahami Untuk Membasmi”[9]. Ini pula yang dijadikan tagline oleh hampir seluruh elemen masyarakat, khususnya yang punya kepedulian dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pesan pokoknya adalah, “mustahil memenangkan pertempuran tanpa mengenali musuh dengan baik, mustahil membasmi korupsi tanpa memamahinya terlebih dahulu”. Ini adalah rumus utama dalam perkara apapun. Bahkan ketika anda mengejar lawan jenis pun, mesti memahami tabiat dan kebiasaannya telebih dahulu bukan? Dia suka makan apa, warna kesukaannya apa, hal yang paling dia benci, dan lain sebagainya. Sebab tanpa informasi yang memadai, sudah pasti taktik dan strategi anda akan menemui kegagalan. Ibarat seorang dokter, maka resep obat penyembuh bagi pasiennya, sangat ditentukan oleh ketepatan diagnosa terhadap penyakit pasiennnya. Diagnosa yang salah, bisa jadi berujung maut bagi si pasien! Karena alasan itulah kenapa kita begitu penting untuk memahami korupsi, sebelum bekerja membasminya. Karena itulah, penting bagi kita untuk memahami bagaimana “anatomi korupsi”, sebagai modal kita untuk melawannya!

Hal pertama yang harus diketahui dalam anatomi korupsi, adalah peristilahan. Apa sesungguhnya yang disebut dengan korupsi itu? Menurut asal kata, korupsi berasal dari Bahasa Latin, yakni corruptio. Kata ini sendiri memiliki kata kerja corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok[10]. Menurut Andi Hamzah[11], dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu Corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Webster’s Third New International Dictionary, sebagaimana yang dikutip oleh Robert Klitgaard, memberikan definisi korupsi sebagai, “ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestetinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas”.

Robert Klitgaard, memberikan rumusan untuk memahami korupsi sebagai berikut : C = M + D – A. Corruption is Monopoly + Discretion – Accountability. Korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi minus akuntabilitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri memberikan klasifikasi korupsi dalam 7 (tujuh) jenis, yakni : kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Darimana Kita Harus Memulai?

Disepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, peran kaum muda begitu besar. Sebagai contoh, kemerdekaan Indonesia tidak akan diproklamirkan jika tak ada keberanian kaum muda “menculik” Sukarno-Hatta. Atas dasar itulah generasi tua yang cenderung peragu, pada akhirnya mengambil keputusan penting menyatakan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi 17 agustus 1945. Karena itulah optimisme dan idealisme kaum muda kita butuhkan dalam upaya memberantas korupsi. Sebab kata Soe Hok Gie, “makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi”.

Pertama, mulailah dengan membongkar perilaku korupsi dilingkungan Anda, di sekolah, kampus, tempat kerja, dll. perilaku lembaga yang korup, melahirkan karakter individu yang korup pula. Kedua, controlling the power. Kita harus memulai awas terhadap lingkungan sendiri, terutama dimana letak kekuasaan dan kewenangan itu berada. Benar kata Lord Acton, kekuasaan cenderung korup. Ketika seseorang berkuasa, maka potensi menyalahkangunakan kekuasaannya (abuse of power) juga akan semakin besar. Seperti kata pepatah latin, “honores mutant mores”, kekuasan cenderung mengubah prilaku seseorang. Kejahatan terbesar dari seorang yang berkuasa, adalah ketika ia sudah merasa lebih dari orang lain.

Ketiga, follow the money, follow the asset. Dalam segala hal, fokus awas kita tentu saja harus berada di salah satu eipisentrum korupsi, yakni dimana perputaran uang berada. Mulai dari pajak-pajak rakyat, APBN dan APBD, hingga eksploitasi SDA. Keempat, membuka jejaring. Isu korupsi tertanam disemua sektor, mulai dari mahasiswa, perempuan, buruh, petani, rakyat miskin perkotaan, dan lainnya. Agar hantaman pukulan terhadap korupsi itu kuat, maka persekutuan disemua sektor perlu dilakukan. Gerakan yang ekslusif, elitis dan sektarian, nafasnya tidak akan panjang. Kelima, menjadikan rakyat sebagai penyokong utama gerakan anti korupsi. Belajarlah dari KPK, tanpa dukungan rakyat yang massif, mustahil akan bisa berdiri tegak hingga saat ini!

Keenam, dukunglah yang bersih dan punya rekam jejak yang baik dan konsisten terhadap isu anti korupsi. Mereka harus didorong untuk menempati pos-pos kekuasaan yang strategis. Karena korupsi tidak cukup dengan berkampanye, tetapi juga penting untuk bertarung disetiap level struktur kekuasaan. Ketujuh, senantiasa bersikap jujur. Itu prinsip yang mesti kita pegang, meskipun harus berhadap-hadapan dengan kawan atau keluarga sendiri. Tapi itu adalah pilihan dan prinsip yang harus kita pegang. Sebagaimana kata John Lennon, “Bersikap jujur bisa jadi tak membuat kita mendapat banyak sahabat namun akan selalu membuat kita mendapat sahabat yang tepat”.

Materi ini disampaikan di acara Diskusi Musikal Anti Korupsi, Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) Kalimantan Tour 2019, Aula Lantai 3 Rektorat Universitas Mawarman, 09 April 2019. Tulisan ini juga dapat dibaca di Akurasi.id dan Klik Samarinda.

[1] Angka IPK berada skala angka 0-100, dimana semakin tinggi nilai IPK suatu negara mengindikasikan semkakin bersih negara tersebut dari korupsi.

[2] Sumber : https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018/. Diakses pada tanggal 4 April 2019 Pukul 10.01 Wita.

[3] Ibid,-

[4] Global Corruption Barometer Tahun 2017. Sumber : http://riset.ti.or.id/global-corruption-barometer-2017/. Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, Pukul 09.00 WIB.

[5] Presentasi Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK yang berjudul, “Potensi Korupsi Sumber Daya Alam”. Disampaikan diacara seminar nasional bertajuk “Demokratisasi Pengelolaan SDA”. Dilaksanakan oleh Habibir Center di Hotel Le Meridien Jakarta, 28 Maret 2019.

[6] Berita Liputan 6. Sumber : http://news.liputan6.com/read/2666380/jokowi-sudah-122-anggota-dpr-dipenjara-karena-korupsi. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 April 2019, Pukul 09.30 Wita.

[7] Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2018/12/18/12352721/kaleidoskop-2018-daftar-29-ott-kpk-sepanjang-2018?page=all. Diakses pada tanggal 4 April 2019 Pukul 18.00 Wita.

[8] Presentasi Laode M. Syarif (2019). Op.Cit.

[9] Buku ini dapat didownload di : https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/buku_saku_korupsi.pdf.

[10] Tim Spora KPK. 2015. Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi. Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK. Hlm. 2. Buku ini dapat di download di link berikut ini : https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/05/buku-kapita-selekta.pdf.

[11] Andi Hamzah. 2006. Pemberantasan Korupsi (Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional), Ed. Revisi 2. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 4.

527 total views, 1 views today

Momentum Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018, adalah wadah bagi rakyat untuk menjatuhkan pilihan pemimpinnya untuk masa lima tahun kedepan. Dari berbagai nama yang mulai muncul, setidaknya rakyat perlu membuat suatu skema jejaring seleksi sebelum menjatuhkan pilihan. Salah satu isu yang seharusnya masuk dalam radar seleksi pemimpin ini adalah komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Setidaknya terdapat beberapa variable ukuran, pemimpin seperti apa yang kita anggap punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi ini.

Pertama, rekam jejak (track record). Aspek ini ditempatkan sebagai variable pertama dikarenakan cukup mudah untuk melacaknya. Ada dua model penilaian rekam jejak yang kita butuhkan, yakni passif dan aktif. Rekam jejak passif merupakan penilaian yang didasarkan atas integritas seseorang. Apakah diantara nama-nama calon yang tersedia, selama ini pernah punya masalah hukum atau tidak. Namun tidak hanya terbatas masalah korupsi, tetapi juga kasus-kasus hukum lainnya. Sebab masalah korupsi memiliki mata rantai yang berhubungan erat dengan prilaku kejahatan lainnya. Sedangkan rekam jejak aktif merupakan bentuk penilaian menyangkut komitmen seseorang. Apakah diantara nama-nama yang ada, pernah terlibat di dalam mendorong perjuangan pemberantasan korupsi secara aktif. Jika rekam jejak ini nihil, maka hampir dipastikan momentum Pilkada nanti hanya akan dijadikan arena jualan dan mengumbar janji.

Kedua, program. Soal ini yang terkesan kabur dimata publik. Hampir semua media sosialisasi bakal calon, baik melalui media cetak maupun elektronik, hingga baliho yang memenuhi jalan-jalan protokol (tanpa ampun), hanya menampilkan gambar/foto dan nama bakal calon. Tidak ada program yang ditampilkan. Padahal kampanye program penting untuk membangun daya kritis dan kecerdasan politik rakyat (pilitical efficacy). Untung saja komposisi bakal calon yang bermunculan saat ini, adalah elit-elit yang saat ini sedang atau masih memegang kekuasaan. Ada Walikota Samarinda, Bupati Kukar, Bupati PPU, Walikota Balikpapan, Sekprov Kaltim, Kapolda Kaltim, mantan Bupati Kutim, mantan Walikota Bontang, dll. Artinya, publik tinggal melacak bagaimana program yang mereka jalankan selama ini di daerahnya atau diinstitusinya masing-masing, khususnya yang berkenaan agenda pemberantasan korupsi.

Ketiga, prestasi. Tentu saja bukan sembarang prestasi. Tetapi prestasi yang berkaitan erat dengan upaya membangun pemerintahan yang bersih. Banyaknya prestasi bukan jaminan bersih tidaknya kepemimpinan seseorang. Tengok saja Walikota Tegal yang meski punya segudang prestasi, tetapi tetap saja diciduk juga oleh KPK melalui OTT beberapa waktu lalu. Prestasi juga bukan semata-mata soal penghargaan di atas kertas semisal WTP dan lain sebagainya. Lantas bagaimana kita mengukur prestasi ini? Ini bisa kita uji salah satunya dari praktek politik anggaran yang selama ini dilakukan oleh bakal calon. Hal ini berkaitan dengan transparansi dan keterbukaan anggaran, peruntukan dan keberpihakan anggaran terhadap sektor publik, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran. Faktanya, masih terlalu banyak penggunaan anggaran yang berujung tindak pidana korupsi.

Keempat, independensi. Aspek ini cukup menarik untuk dicermati. Hal ini berkaitan erat dengan politik balas budi yang berujung tawar menawar kepentingan secara transaksional. Berapa banyak pemegang kekuasaan yang berada dalam tekanan basis elit pendukungnya semasa Pilkada? Bahkan tidak jarang justru menjadi pelayan bagi partai pengusungnya, bukan menasbihkan dirinya sebagai pelayan rakyat. Walhasil, kemandirian kepala daerah dalam bertindak dan merumuskan kebijakan, adalah hal yang sulit kita dapatkan. Lebih parahnya lagi, bahkan dijadikan lumbung pendanaan (bancakan) ekonomi terkait pos-pos urgen di daerah. Sebut saja bisnis perizinan, dominasi tender proyek infrastruktur pembangunan, hingga permainan bansos dan hibah.

Kelima, keberpihakan. Setelah mengurai rekam jejak, program, prestasi dan independensi bakal calon yang ada, maka aspek yang perlu ditegaskan berkali-kali adalah keperbihakan. Sederhananya, kepada siapa selama ini para calon menghibahkan dirinya? Kepada rakyat atau jangan-jangan hanya untuk kepentingan kelompok dan golongannya saja? Dalam konteks ini, penting pula untuk melacak kebijakan-kebijakan yang diambil. Cara menangani pemasalahan, akan menentukan wajah mereka yang sesungguhnya, memihak kepentingan rakyat atau tidak. Misal dalam soal konflik tanah dan lahan (tenurial), penanganan masalah banjir, kasus hilangnya nyawa manusia dibekas galian lubang tambang, praktek upah murah terhadap buruh, broker perizinan, hak pendidikan dan kesehatan, hingga perlakuan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Inilah ukuran pokok yang publik harus gunakan sebagai jejaring seleksi sebelum menentukan pilihan nantinya. Sebab komitmen pemberantasan korupsi, tidak berada diruang kosong yang hanya ramai di omongan, tetapi sepi ditindakan. Kita butuh pemimpin yang benar-benar punya rekam jejak, program, prestasi, independensi dan keberpihakan yang mumpuni dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kita butuh Calon Gubernur Anti Korupsi.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, Edisi Jumat 15 September 2017.

1,343 total views, no views today

Kaum Muda Melawan Korupsi

Dicari, Calon Gubernur Anti Korupsi