DPR

Sengkarut Caleg Eks Koruptor

September 6, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Caleg Mantan Terpidana Korupsi. Sumber Gambar : postkotanews.com.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), setidaknya telah meloloskan 12 (dua belas) orang mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara beberapa sengketa yang sedang berproses, akan segera diputuskan dalam waktu dekat (Republika). Putusan Bawaslu ini dianggap bertolak belakang dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak meloloskan mantan naripada korupsi dalam daftar Bacaleg. Walhasil, situasi ini mengesankan kedua lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) ini, justru sedang bersengketa. Pusaran polemik kasus ini seakan hanya melibatkan KPU dan Bawaslu secara vis a vis. Padahal kita lupa bahwa sesungguhnya hilir masalah dari polemik ini ada ditangan Partai Politik (Parpol).

Pertanyaan kuncinya adalah, apa motivasi parpol untuk tetap mencalonkan mantan terpidana korupsi ini? Parpol jangan pura-pura amnesia dengan menyebut lolosnya mantan napi korupsi akibat kealpaan. Toh kalaupun itu (tidak) disengaja, parpol mestinya melakukan evaluasi terhadap mantan napi korupsi ini dalam pencalegan, dan segera mencaoretnya dalam daftar. Apa sesungguhnya pangkal masalah dari situasi ini? Bagaimana jalan keluar yang mesti diambil agar masalah ini tidak berlarut-larut? Siapa pihak yang bertanggungjawab terhadap makin runyamnya situasi ini? Tulisan pendek ini hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, agar kiranya kita semua dapat bergerak maju, tanpa harus lagi menyajikan tontonan yang sama sekali tidak menari bagi publik.

Mengurai Masalah

Sejak awal penyusunan dan pembahasan, 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yakni PKPU 14/2018 tentang Pencalonan Anggota DPD dan PKPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, sesungguhnya telah menuai polemik dan perdebatan yang sangat alot. Pangkal masalahnya adalah larangan bagi mantan terpidana korupsi, beserta bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak, untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Pada mulanya, PKPU 20/2018 yang diajukan kepada kemenkumham untuk diundangkan dalam lembaran negara, memang secara tegas mencantumkan larangan bagi mantan terpidana korupsi sebagai syarat bakal calon. Norma ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h.

Jika dibaca secara letterlijk, norma ini tentu bertentangan dengan peraturan di atasnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), khususnya Pasal 182 dan Pasal 240. Namun setelah mengalami sinkronisasi dan penyesuaian sebelum diundangkan dalam lembaaran negara, maka ketentuan mengenai larangan mantan tepidana korupsi yang sebelumnya dijadikan sebagai syarat bakal calon, akhirnya dirubah menjadi syarat pengajuan bakal calon. Artinya, larangan bagi mantan terpidana korupsi dibebankan kepada Parpol untuk diseleksi secara demokratis. Dan ketentuan ini tidaklah bertentangan dengan UU Pemilu sebagai aturan payungnya (umbrella act).

Namun harus dipahami, dalam lalu lintas perundang-undangan, sebuah produk hukum dianggap sah dan mengikat setelah diundangkan, termasuk PKPU yang masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang berlaku keluar. Bukan peraturan yang mengatur dirinya sendiri secara internal. Artinya, setelah PKPU ini diundangkan dan dicatat dalam lembaran negara, seharusnya perdebatan mengenai isi dalam PKPU, seharusnya dihentikan. Jikalaupun ada pihak yang merasa dirugikan dengan pemberlakuan PKPU ini, maka forumnya perdebatannya harus dikanalisasi melalui lembaga peradilan.

Dalam hal ini melalui Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi semua produk hukum di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Namun perdebatan mengenai caleg mantan napi korupsi ini kembali ramai diperbincangkan, pasca putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan mantan terpidana korupsi yang sebelumnya dicoret oleh KPU dalam daftar calon baik DPD, DPR maupun DPRD. Dan itu dengan jumlah yang tidak sedikit, bahkan diperkirakan akan terus bertambah, mengingat masih terdapat sengketa lainnya yang sedang dalam proses sidang ajudikasi di Bawaslu.

Ada kesan, Bawaslu mencoba membangun penafsirannya sendiri terhadap ketentuan PKPU. Jika melihat putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan sengketa dari mantan terpidana korupsi, maka sangat sulit untuk tidak mengatakan Bawaslu sedang mengambil sikap oposisi terhadap KPU dan PKPU yang dibuatnya. Ini yang nampak ganjil dan menggelitik. Padahal salah satu tugas bawaslu itu kan mengawasi pelaksanaan PKPU. Tetapi ini justru nampak mengambil posisi yang berseberangan. Lebih parahnya, Bawaslu dianggap melindungi koruptor akibat putusan-putusannya. Ini situasi yang tidak sehat dan dikhawatirkan berimplikasi kepada citra pemilu dan penyelenggaranya. Tapi bagaimanapun, perdebatan ini harus dikunci pada aspek kebutuhan akademis saja. Kompetensi penilaian terhadap suatu produk hukum, tentu saja berada di lembaga peradilan.

Jalan Keluar

Untuk menjawab polemik ini, setidaknya terdapat 2 (dua) jalan keluar. Pertama, menagih komitmen Partai Politik (Parpol). Sangat menarik dengan apa yang dilakukan oleh Partai Perindo terhadap bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) mantan eks koruptor yang diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sidang ajudikasi (Kompas). Perindo berjanji akan mencoret bacaleg yang maju dari partainya tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh PKS, yang berkomitmen mencoret daftar bacalegnya yang berstatus mantan terpidana korupsi, termasuk yang telah diputus dalam sengketa Bawaslu (Kompas). Pilihan untuk mencoret bacaleg eks napi korupsi ini, sejatinya tebilang terlambat. Tetapi langkah parpol ini harus diapresiasi, mengingat parpol adalah saringan pertama untuk membangun kader-kader yang berintegritas. Publik menanti langkah yang sama dari parpol lain. Jika ini dilakukan oleh semua parpol tanpa terkecuali, maka polemik ini tentu saja bisa segera diakhiri.

Kedua, menunggu putusan Mahkamah Agung (MA). Penilaian terhadap produk hukum, terutama terhadap pertentangan norma (conflict of norm), bukanlah kompetensi Bawaslu, tetapi mutlak menjadi kewenangan penuh lembaga peradilan, dalam hal ini MA. Dalam kasus ini, PKPU 14/2018 dan PKPU 20/2018 yang dianggap bertentangan dengan UU 7/2017, menjadi kompetensi MA untuk mengujinya. Prinsipnya, kententuan dalam kedua PKPU tersebut dianggap berlaku, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh MA.

Hal ini juga secara eksplisit diatur dalam pasal 76 ayat (1) UU 7/2017 yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Bahkan Bawaslu sendiri sebenarnya punya legal standing untuk mengajukan uji materi terhadap PKPU jika dianggap memberikan kerugian secara langsung terhadap lembaganya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 76 ayat (2) UU 7/2017, yang menyatakan bahwa, “Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung”.

Polemik ini segera harus diakhiri dengan mengambil pilihan jalan keluar di atas. Parpol tanpa terkecuali, harus segera mencoret bacaleg mantan terpidana korupsi, baik yang gugatannya telah diputus Bawaslu ataupun yang belum atau tidak mengajukan sengketa. Jika ada parpol yang masih kekeuh mempertahankan bacaleg mantan terpidana korupsi maka komitmennya patut dipertanyakan. Publik seharusnya mencatat dengan baik parpol mana saja yang abai dengan upaya meciptakan kader-kader berintegritas ini. Sementara bagi lembaga penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu, hendaknya menunggu putusan uji materi terhadap PKPU. Untuk sementara waktu, Bawaslu sebaiknya tidak menerima pengajuan sengketa dari para mantan terpidana korupsi yang sebelumnya pencalonannya dibatalkan oleh KPU, sembari menunggu putusan MA.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Jum’at 07 September 2018.

784 total views, 3 views today

Politik Tanpa Korupsi

July 30, 2018 by Herdiansyah Hamzah 4 Comments

The world is big enough to satisfy everyone’s needs, but will always be too small to satisfy everyone’s greed (Dunia cukup besar untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tapi akan selalu terlalu kecil untuk memuaskan keserakahan orang). Demikian kata bijak Mahatma Gandhi yang kesehohor itu. Keserakahan dan korupsi adalah dua hal yang saling bertalian satu sama lain. Orang boleh pandai setinggi langit dan berpengetahuan seluas alam semesta, tetapi di bawah kendali keserakahan, ia tak ubahnya seonggok sampah yang tak pantas kita puja dan puji. Anda boleh melahap sepeti buku-buku tentang keadilan dan selemari teori-teori tentang kemanusiaan, tetapi di bawah tabiat korupsi, Anda hanya akan menjadi borok bagi kemanusiaan. Kalian boleh berteriak lantang tentang keberpihakan dan menggemakan perubahan dimana-mana, tetapi di bawah kekekuasaan yang korup, kalian hanya akan menjadi sejarah kelam bagi kehidupan umat manusia. Lantas apakah korupsi itu soal mentalitas dan moralitas semata?

Baca juga : Korupsi Sumber Daya Alam.

Korupsi tentu saja bukan hanya soal mental dan moral. Tidak akan pernah diselesaikan dengan pelajaran agama semata. Tidak akan pernah cukup jika hanya dibahas di rumah-rumah ibadah saja. Pun tidak akan tuntas hanya dengan mengandalkan kebaikan seseorang belaka. Korupsi adalah kendali sebuah sistem ekonomi dan politik. Sistem yang tidak pernah menghargai kemanusiaan, sistem yang tidak akan pernah perduli dengan kehancuran alam, sistem yang hanya mengabdi kepada kepentingan modal, sistem yang hanya mendewakan profit, sistem yang hanya menjadi pelayan bagi kekuasaan, sistem yang berlindung dibalik jubah kesejaheraan tetapi sejatinya busuk, dan sistem yang hanya tunduk terhadap sekelompok orang-orang kaya. Menurut Jeffrey A. Winters, konon gap antara 40-50 orang kaya dengan orang-orang miskin di Indonesia, mencapai 630 ribu kali lipat (Sumber : Youtube). Kekayaan mereka tentu saja ditumpuk di atas derita Rakyat Miskin Indonesia.

Racun Korupsi

Menurut data Transparency Internasional (TI) Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption perception index) atau CPI Indonesia pada tahun 2016, berada pada angka 37 dari total poin 100. Indonesia menempati rangking 90 dari 178 negara (Sumber : TI). Jika melihat grafiknya, CPI indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun 2015, meski hanya satu poin. Tetapi situasi ini tidak berbanding lurus dengan kelakuan para elit. Mereka tidak berubah. Lembaga-lembaga Negara, terutama DPR yang notabene representasi Rakyat, tak ubahnya seperti sarang para penyamun yang tiada jera merampok uang rakyat. Tidak ada prestasi disana, yang ada korupsi. Tidak ada perubahan disana, yang ada sibuk bertengkar karena perebutan jabatan. Tidak ada ketaatan mandat disana, yang ada menghamburkan uang rakyat. Tidak ada jera disana, yang ada antrian penjara. Maka menjadi hal yang wajar ketika mayoritas Rakyat Indonesia membuang kepercayaan dan menihilkan dukungan terhadap DPR dan Partai Politik (Parpol) sebagai penyokong utamanya.

Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, menempatkan lembaga legislatif, dari pusat (DPR-RI) hingga daerah (DPRD), sebagai lembaga terkorup, setidaknya selama 3 tahun terakhir (Sumber : TI). Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, kian banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR dan DPRD. Tercatat sebanyak 122 anggota DPR dan DPRD yang sudah dipenjara karena kasus korupsi (Sumber : Liputan 6). Ini belum termasuk ribuan anggota DPR dan DPRD lainnya yang sedang menjali proses hukum dan menunggu vonis pengadilan. Kedua, kinerja DPR dan DPRD dalam menjalankan fungsinya (legislasi, pengawasan dan anggaran) serta upaya pemberantasan korupsi di internalnya yang tidak dilakukan secara serius. Yang ada justru persekongkolan jahat yang berujung tindak pidana korupsi. Bahkan berkali-kali DPR justru mengambil tindakan yang kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Mulai dari berkali-kali mengusulkan revisi Undang-undang KPK yang justru melemahkan lembaga anti rasuah tersebut, hingga penggunaan hak angket terhadap KPK yang terkesan mengada-ada.

Politik Rakyat

Secara keseluruhan, terdapat 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon 1 sampai 3, dan 14 hakim, yang sudah dipenjarakan karena kasus korupsi (Sumber : Liputan 6). Dan tentu saja Parpol ditasbihkan menjadi pemenang. Parpol menjadi penyumbang mayoritas dari para peyamun yang dipenjara ini. Ada yang salah dari politik kita. Ada racun (toxin) yang harus di detoksifikasi, dikeluarkan dari mata rantai politik yang sarat dengan korupsi ini. Dan tentu saja yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Partai Politik. Dampaknya, belakangan ini “politik” justru dicitrakan busuk oleh sebagahagia besar masyarakat. Kosakata politik tiba-tiba menjadi istilah yang menjijikkan. Bukan karena politik itu benar-benar busuk. Bukan pula karena politik itu abai dengan harapan kita. Tetapi karena tabiat kotor dari para elite politik yang telah menyelundupkan makna dan tujuan politik yang hendak diperjuangkan. Politik diterjemahkan dalam berbagai upaya dan dengan segala cara. Politik diucapkan dengan bau mulut kotor, yang aromanya tercium menyengat kemana-mana. Politik kini bertransformasi menjadi “oligarki”, dimana minoritas mengendalikan mayoritas, dan disaat yang bersamaan menguasai sumber daya material. Disinilah titik dimana korupsi menemui kematangannya.

Politik Pelemahan KPK

March 31, 2017 by Herdiansyah Hamzah 2 Comments

Gedung KPK RI. Sumber foto : rumahku.com

Sudah tiga kali rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) diusulkan. Rencana pertama pada tahun 2011, tetapi mendapatkan reaksi penolakan dari masyarakat luas dan pada akhirnya batal dilanjutkan. Kedua pada tahun 2015, juga dibatalkan akibat penolakan yang begitu massif dari masyarakat. Dan ketiga pada tahun 2016, namun kali ini dengan status ditunda atau tidak jadi dibahas disidang paripurna DPR sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Namun dengan catatan, Pemerintah dan DPR sepakat untuk mensosialisasikan RUU KPK tersebut terlebih dahulu. Kesepakatan penundaan ini berbeda dengan desakan publik agar pembahasan RUU KPK dibatalkan tanpa syarat.

Pada tahun 2017 ini, rencana revisi UU KPK kembali mengemuka seiring dengan hebohnya pemberitaan kasus korupsi e-KTP, dimana puluhan orang anggota DPR dari Komisi II disebut-sebut menerima kucuran dana dari proyek tersebut. Namun tulisan ini tidak akan mengulas panjang mengenai e-KTP, kecuali keterhubungannya dengan rencana revisi UU KPK. Dalam hal ini, banyak kalangan yang menganggap mencuatnya kembali revisi UU KPK, tidak lepas dari reaksi balik (feedback) dari DPR akibat penanganan kasus e-KTP oleh KPK yang melibatkan anggotanya. Benarkah demikian? Tulisan ini akan mencoba mengupas kebenaran tendensi politik ini pada satu sisi, dan mengurai upaya pelemahan KPK melalui revisi RUU KPK pada sisi lainnya.

Politik Pelemahan

Sebagai catatan awal, terdapat 119 orang anggota DPR maupun DPRD yang diproses oleh KPK, sejak tahun 2005 hingga saat ini. Dan sejauh ini, setidaknya sudah 7 orang anggota DPR periode 2014-2019 yang ditangkap oleh KPK. Teranyar, puluhan anggota Komis II DPR periode 2009-2014, disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang kasus korupsi e-KTP yang masih berlangsung hingga sekarang. Ini tentu saja memberikan guncangan terhadap DPR. Walhasil, klarifikasi pembelaan bertubi-tubi hingga laporan pencemaran nama baik pun dilakukan oleh anggota DPR yang namanya disebut dalam dakwaan. Meski terdapat beberapa anggota DPR yang mengembalikan dana e-KTP, yang nama-namanya belum disebutkan KPK, namun tentu saja kasus ini akan tetap bergulir tanpa menggurkan proses pidananya.

Disaat yang bersamaan, rencana revisi UU KPK kembali mengemuka. Apakah ini kebetulan? Tidak. Jelas disaat puluhan anggota DPR disebut dalam dakwaan dan berpotensi diusut oleh KPK, rencana revisi UU KPK tentu saja menjadi posisi tawar (bargaining position) yang cukup ampuh. Rencana revisi ini, bisa disebut sebagai tindakan kolektif DPR untuk menyandera KPK agar tidak menyentuh anggota-anggotanya yang disebut dalam dakwaan. Jadi agak berat rasanya untuk tidak mengatakan bahwa mencuatnya kembali rencana revisi UU KPK, adalah reaksi balik dari DPR akibat beragam kasus korupsi yang menimpa anggotanya. Dugaan ini semakin diperkuat dengan draft revisi UU KPK yang justru makin melemahkan KPK, bukan sebaliknya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini kepentingan DPR semata? Bukan. Rencana revisi UU KPK yang melemahkan KPK ini, membuka ruang kolaborasi antara para koruptor, teman-temannya koruptor dan yang akan jadi koruptor. Ini jelas membuka jalan bagi terjadinya suap politik (political bribery), dimana pihak yang berkepentingan terhadap pelemahan KPK, akan memberikan imbalan kepada DPR yang memiliki kewenangan sebagai pembentuk undang-undang.

Pelemahan KPK

Perubahan itu mutlak, termasuk perubahan terhadap produk regulasi yang dianggap dapat menguatkan keberlakuannya. Namun dalam kasus revisi UU KPK, justru terjadi sebaliknya. Dari draft revisi UU KPK yang beredar, terdapat 4 (empat) poin usulan perubahan, yang justru melemahkan KPK, yakni : Pertama, mengenai penyadapan. Sepanjang tahun 2016, KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 17 kali, dengan menetapkan 56 tersangka. Ini adalah rekor OTT terbanyak sepanjang sejarah keberadaan KPK. Dan semua orang paham, bahwa OTT tentu saja bertumpu kepada proses penyadapan. Artinya, penyadapan ini menjadi mahkota KPK selama ini. Dalam Pasal 12A ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa penyadapan dilaksanakan atas izin tertulis dari dewan pengawas. Ini jelas hanya memperpanjang jalur birokrasi dan justru membuat proses penyadapan menjadi tidak efektif. Meski dalam pasal lainnya, yakni Pasal 12B ayat (1), disebutkan bahwa dalam keadaan mendesak penyadapan dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin dewan pengawas, tetapi juga tidak dijelaskan makna keadaan mendesak itu secara terperinci.

Kedua, mengenai dewan pengawas yang diatur dalam Pasal 37A hingga Pasal 37E. Apa sesungguhnya urgensi dari dewan pengawas ini? Apakah lembaga baru tersebut akan memperkuat kinerja KPK? Justru sebaliknya, dewan pengawas hanya akan menciptakan matahari kembar dalam tubuh KPK. Dan itu berpotensi menimbulkan konflik dalam KPK. Jangan-jangan dewan pengawas ini adalah umpan agar KPK sibuk berkonflik internal sehingga lupa dengan tugas pokoknya dalam pemberantasan korupsi? Pertanyaan lainnya adalah, lantas siapa yang mengawasi pengawas? Apakah harus membentuk lembaga pengawas diatasnya lagi? Hal ini justru semakin memberikan kerancuan dalam sistem kelembagaan KPK. Ketiga, mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaima diatur pada Pasal 40 ayat (1). Musabab tidak dikenalnya SP3 dalam proses penanganan perkara korupsi oleh KPK, agar dalam menangani kasus, KPK harus benar-benar merapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan tersangka. Faktualnya, sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan KPK yang lolos dari vonis hukuman. Artinya, dimasukkannya kewenangan SP3 ini, tidak cukup alasan untuk melakukan koreksi terhadap KPK.

Keempat, mengenai penyelidik dan penyidik KPK. Dalam draft revisi UU KPK belum mengatur pengangkatan penyelidik dan penyidik independen sebagaimana kebutuhan KPK selama ini. Terlebih kebutuhan tersebut untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest), khususnya ketika KPK menangani kasus yang melibatkan anggota kepolisian dan kejaksaaan. Sekali lagi, dengan argumentasi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa draft revisi UU KPK tersebut, adalah pelemahan KPK secara sistematis. Maka pembahasan revisi ini harus segera dihentikan dan dihapus dari program legislasi nasional jangka panjang tahun 2015-2019. Jika terus dilanjutkan, maka publik menemukan alasan yang kuat dalam memberikan sokongan kepada KPK untuk menolak rencana revisi UU KPK tersebut secara massif.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Tribun Kaltim, edisi hari jumat 31 Maret 2017. Dapat dibaca di Sini.

2,561 total views, no views today

Freeport Bikin Repot

December 18, 2015 by Herdiansyah Hamzah 4 Comments

Kontrak Karya (KK) PT. Freeport Indonesia akan habis pada tahun 2021 mendatang. Namun kegaduhan telah muncul saat ini. Terutama dari debat panjang yang disajikan didalam siding-sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Headline yang bertajuk “Papa minta saham” ini, dilatarbelakangi oleh laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, terhadap Ketua DPR-RI, Setya Novanto, yang dianggap melanggar etik dengan melakukan negosiasi terkait masa depan kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setya Novanto dalam hal ini disebut melampaui batas kewenangannya sebagai Ketua DPR-RI.

Situasi ini dianggap membuka kota Pandora keberadaan PT. Freeport Indonesia. Khususnya menyangkut sikap Pemerintah Indonesia terhadap kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Sebab publik tak banyak yang tau, jika Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerah (ESDM) telah memberikan “jaminan” perpanjangan kontrak kepada PT. Freeport Indonesia. Berdasarkan siaran pers resmi dari Kementerian ESDM Nomor 61/SJI/2015 tanggal 9 Oktober 2015, disebutkan bahwa, PT. Freeport Indonesia Dan Pemerintah Indonesia Menyepakati Kelanjutan Operasi Komplek Pertambangan Grasberg Pasca 2021 (Sumber : Website Kementerian ESDM). Justru hal ini yang seharusnya menjadi substansi pokok yang harus diselesaikan bangsa ini, bukan sebatas masalah etika, yang sekarang dipertontonkan oleh MKD.

Dagelan Politik

MKD telah melakukan sidang maraton dengan menghadirkan pelapor, terlapor beserta saksi-saksi yang dianggap relevan. Tetapi belum ada keputusan yang melegakan bagi publik. Malah cenderung menggambarkan betapa tebalnya nuansa politik didalam persidangan, dibanding upaya mengambil keputusan yang sesuai dengan nalar publik. Sangat disayangkan memang, sidang MKD yang seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki citra parlemen, justru berbalik arah. Masyarakat cenderung kian pesimis permasalahan etik ini akan mampu diselesaikan. Bisa saja sidang MKD ini akan berujung kepada kompromi politik yang dianggap menguntungkan semua pihak (win win solution).

Rasa pesimis masyarakat terhadap MKD bukanlah tanpa alasan. Salah satunya adalah pandangan yang menyatakan bahwa MKD adalah mekanisme yang sarat dengan konfik kepentingan (conflict of interest), yang tidak dapat menjamin objektivitas para majelis, yang notabene anggota-anggota DPR sendiri. Jika boleh dianalogikan, bagaimana mungkin penjahat mengadili penjahat? Atau meminjam istilah beberapa pengamat, bagaimana bisa soal etik mampu diselesaikan di forum yang miskin etik? Ini terbukti dengan sikap beberapa anggota MKD yang terkesan membabi buta memberikan pembelaan terhadap Setya Novanto, yang juga kebetulan berasal dari fraksi dan partai yang sama, maupun dari sekutu politik yang lain. Wajar jika masyarakat menganggap sidang MKD tak ubahnya seperti dagelan politik yang sedang dipertontonkan.

Mengembalikan Fokus

Cukup sudah pusat perhatian publik dikunci hanya sekedar kepada sidang-sidang etik yang sedang berlangsung di MKD. Hal yang jauh lebih penting adalah, bagaimana Pemerintah meneguhkan sikap terhadap kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Sudah puluhan tahun kekayaan alam kita dijarah oleh modal asing. Memutus atau memperpanjang kontrak karya PT. Freeport Indonesia, bukan lagi menjadi “pilihan”. Tetapi sudah bergeser menjadi keharusan untuk mengambil alih kembali kekayaan alam kita yang selama ini dikeruk habis-habisan. Mengambil alih kembali tambang emas terbesar didunia ini, bermakna mengembalikan kedaulatan bangsa Indonesia, yang sekaligus membuka ruang kemandirian ekonomi yang selama ini hilang.

Maka benar kata Soekarno, “Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, dari pada makan bistik tetapi budak“. Freeport jelas bikin repot bangsa kita. Untuk itu tidak ada tawar-menawar lagi. Memutus kontrak karya PT. Freeport Indonesia, adalah keharusan jika ingin mengembalikan kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi bangsa kita. Sekarang tergantung keseriusan dan kebulatan tekad Pemerinta, memilih kepentingan rakyat atau memilih kepentingan modal asing . Semoga Pemerintah tidak tuli dan buta dengan harapan ratusan juta rakyat Indonesia.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Harian Tribun Kaltim, Edisi Jumat 18 Desember 2015.

3,737 total views, 1 views today