Ekonomi

Apakah Nasionalisasi Bisa Kita Lakukan?

February 25, 2017 by Herdiansyah Hamzah 2 Comments

Aksi Tolak Freeport Di Indonesia. Sumber Foto : merahputih.com

Every state has permanent sovereignty over natural sesources (setiap negara memiliki kedaulatan permanen terhadap sumber daya alamnya). Resolusi Majelis Umum PBB No. 1803 Tahun 1962 ini, menjadi dasar pelaksanaan prinsip kedaulatan negara dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Resolusi PBB ini menegaskan bahwa nasionalisasi, expropriasi dan tindakan pengambilalihan lainnya oleh pemerintah, sangat dimungkinkan dengan alasan kepentingan publik, keamanan negara dan kepentingan nasional lainnya.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, tindakan nasionalisasi juga dimungkinkan sebagai bagian dari upaya menghindari perampasan sumber-sumber penghidupan rakyat, khususnya disekor sumber daya alam. Pasal 1 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), menegaskan bahwa Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (self determination). Artinya, berdasarkan hak tersebut, negara berhak mengatur kekayaan alam yang kita miliki untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam UU nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal sendiri, tindakan nasionalisasi atau pengambialihan hak penanaman modal dapat dilakukan sepanjang diatur melalui undang-undang, sebagaimana dibunyikan Pasal 7 ayat (1). Yang berarti proses nasionalisasi tersebut memerlukan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Aturan ini bukanlah tanpa konsekuensi. Pemerintah diwajibkan memberikan kompensasi berdasarkan harga pasar. Jika timbul sengketa, maka arbitrase internasional sudah menanti.

Bahkan dalam sejarah nasionalisasi di era Sukarno, konsekuensi ganti kerugian ini juga diatur dalam UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Pemerintah tentu saja tidak boleh menutup mata terhadap konsekuensi tersebut, namun juga tidak harus menggadai kedaulatan bangsa dibawah ketakutan dan ancaman. Konsekuensi itu bukan hal yang pokok, jangan terjebak perdebatan dihilir tetapi lupa dengan hulunya, jangan mengejar asap sebelum dapat apinya.

Bangsa ini harus meneguhkan prinsip, ini saatnya memilih, nasionalisasi sekarang atau tidak sama sekali. Namun tentu saja nasionalisasi bukan sebatas jargon. Nasionalisasi tidak boleh hanya bersandar kepada pernyataan Presiden dan elit politik. Nasionalisasi membutuhkan sokongan mobilisasi massa luas dan terpimpin, sebab nasionalisasi adalah pekik perang kedaulatan sekaligus kemandirian gerakan dari seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi dan akibat-akibatnya kita tanggung bersama, yang pasti kita telah “melawan” sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 25 Februari 2017.

3,149 total views, 2 views today

Dua Jiwa Demokrasi

October 8, 2014 by Herdiansyah Hamzah 6 Comments

Perdebatan mengenai pemelihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung atau melalui DPRD, untuk sementara telah dikunci setelah ditetapkannya UU Pilkada yang memutuskan Pilkada dikembalikan kepada DPRD. Pihak yang kekeuh agar Pilkada tetap dilakukan secara langsung melalui pememilihan umum (general election), menganggap bahwa Pilkada melalui DPRD adalah kemunduran demokrasi. Begitupun sebaliknya, pihak yang mengamini Pilkada melalui DPRD, berpandangan bahwa inilah wujud dari penjelmaan musyawarah dan mufakat berdasarkan amanah Pancasila khususnya sila keempat. Namun ada yang luput dari perdebatan kedua kubu tersebut. Wujud demokrasi dalam Pilkada hanya terbatas kepada konsep demokrasi politik. Tidak menjelaskan lebih jauh bahwa demokrasi politik harus berjalan linear dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi politik.

Robert Dahl dalam bukunya yang berjudul, “A Preface to Economic Democracy” memberikan definisi sederhana mengenai demokrasi ekonomi. Dahl menyebutkan bahwa, demokrasi ekonomi merupakan struktur ekonomi alternatif yang akan membantu untuk memperkuat kesetaraan politik dan demokrasi dengan mengurangi kesenjangan yang berasal dari kepemilikan dan penguasaan perusahaan dalam sistem yang merajelala seperti saat ini, yakni kapitalisme korporasi (Sumber : Community Wealth).

Memang menjadi anomali, ketika keran demokrasi politik dibuka seluas-luasnya, tetapi Pemerintah justru cenderung memisahkah rakyat dari akses kontrol terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki. Kesenjangan ekonomi terjadi dengan jarak yang sangat tajam. Bahkan Negara melalui Pemerintah telah menggadai kekayaan alam kepada pihak asing, yang berarti pula telah memenjarakan kedaulatan demokrasi ekonomi rakyat Indonesia.

Demokrasi Politik

Demokrasi dalam “Encyclopedia Britania” secara harfiah diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Istilah demokrasi sendiri merujuk kepada kata yunani kuno, yakni rakyat (demos) dan kekuasaan (kratos) (Sumber : Encyclopedia Britania). Demokrasi merupakan anti tesa dari sistem pemerintahan yang pernah ada sebelumnya, baik sistem monarki maupun sistem oligarki. Aristoteles sendiri membedakan tiga bentuk pemerintahan berdasarkan jumlah orang yang memerintah, yaitu monarki, oligarki dan demokrasi. Jika demokrasi adalah kekuasaan pada rakyat, maka monarki adalah kekuasaan pada satu orang, sedangkan oligarki adalah kekuasaan pada sedikit orang (Sumber : Lutfi Chakim).

Menurut Jimly Asshidiqie, berkembangnya wacana mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam sejarah merupakan respons terhadap kegagalan paham yang dianut sebelumnya yang lebih menekankan kekuasaan tertinggi berada di tangan Raja (paham Kedaulatan Raja) (Sumber : Jimly.com). Kekuasaan ditangan raja ini yang disebut dengan sistem monarki. Tidak hanya sistem monarki, demokrasi juga mejadi jawaban bagi politik oligarki, dimana kekuasaan pemerintahan hanya ditentukan oleh sekelompok orang saja.

Dalam konstitusi yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jiwa dan prinsip demokrasi telah tertanam seutuhnya. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar“. Artinya, ditangan rakyat-lah nasib dan masa depan Negara dan pemerintahan ditentukan. Kedaulatan rakyat adalah pintu masuk bagi tercapainya gagasan pemerintahan yang bersumber dari, oleh dan untuk rakyat. Inilah makna dari demokrasi politik yang sejati. Meski pada prakteknya, di Indonesia mengenal prinsip “demokrasi perwakilan” melalui lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan esensi kedaulatan rakyat sesungguhnya. Namun terlepas dari adanya pendelegasian kewenangan dari rakyat yang berdaulat kepada para delegasi rakyat, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun judikatif itu, makna kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi menurut sistem demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu tidak dapat dikurangi dengan dalih kewenganan rakyat sudah diserahkan kepada para pejabat (Sumber : Jimly.com).

Demokrasi Ekonomi

Kata “demokrasi” kembali mencuat dan menjadi wacana umum seiring perdebatan mengenai Pilkada langsung vs Pilkada melalui DPRD. Kedua kubu yang saling bertolak belakang, sama-sama mengklaim dirinya demokratis. Hal tersebut dipicu oleh kacamata yang berbeda dalam memandang Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Namun terlepas dari itu, mereka lupa bahwa wujud demokrasi sesungguhnya tidaklah sebatas jaminan hak politik Rakyat. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tidak boleh dikerdilkan hanya sebatas dalam ruang politik. Namun lebih dari itu, demokrasi secara politik harus dikawinkan dengan demokrasi secara ekonomi. Inilah jiwa demokrasi sesungguhnya, dimana rakyat tanpa terkecuali diberikan akses yang sama terhadap keseluruhan alat politik Negara dan Pemerintahan. Dan disaat yang bersamaan, juga diberikan kedaulatan sepenuhnya terhadap sumber-sumber ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Gagasan demokrasi ekonomi tercantum eksplisit dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya, dalam pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat (Sumber : Jimly.com).

Inilah yang luput dalam perdebatan para elit politik terkait dengan Pilkada langsung atau melalui DPRD. Gagasan demokrasi hanya dikunci dalam aspek demokrasi politik, namun gagal mengurai konsep demokrasi ekonomi sebagai wujud kedaulatan rakyat sepenuhnya. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, hanya akan mmeberikan keleluasaan bagi rakyat dilapangan kehidupan berpolitik (political democracy), namun pada sisi yang lain justru tetap melanggengkan oligarki ekonomi. Yakni penguasaan ekonomi hanya kepada segelintir orang saja. Rakyat harus ditempatkan kepada derajat kemerdekaan yang sesungguhnya, yakni kedaulatan pada lapangan politik dan ekonomi secara bersamaan. Inilah dua jiwa demokrasi Indonesia, demokrasi secara politik dan demokrasi secara ekonomi.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Harian Tribun Kaltim, 8 Oktober 2014.

6,040 total views, 1 views today

Kutukan Itu Bernama Utang!

April 25, 2014 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Utang, demikian kata yang identik dengan Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indonesia begitu sangai “menggilai” utang. Pendekatan utamanya adalah “pembangunan”. Hanya dengan syarat pinjamanlah (utang), maka pembangunan dapat dilaksanakan. Demikian logika umum yang diamini oleh pemerintah dari masa ke masa. Lebih parahnya lagi, ketergantungan terhadap utang, telah menjadi pola yang mengakar. Ibarat asap tanpa api yang saling bertalian, Indonesia tanpa utang serasa berada diruang hampa. Sangat sulit bicara tentang Indonesia tanpa melepaskan perbincangan mengenai utang.

Berdasarkan laporan “Statistik Utang Luar Negeri Indonesia” yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, jumlah utang luar negeri Indonesia diposisi bulan Februari Tahun 2014, telah mencapai angka USD 272,1 Millar, atau tumbuh sekitar 7,4 persen (yoy) dibandingkan dengan posisi di bulan yang sama pada tahun 2013 (Sumber : Bank Indonesia). Jika mengacu kurs rupiah pada kisaran Rp.11.418 per USD, maka total utang luar negeri Indonesia telah mencapai angka Rp. 3.106,837 triliun. Utang luar negeri tersebut bertambah sekitar Rp. 27,060 Trilyun dibandingkan bulan Januari Tahun 2014. Jika total utang luar negeri tersebut dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai 237.641.326 jiwa (Sumber : Badan Pusat Statistik), maka masyarakat Indonesia harus menanggung beban utang sebesar Rp. 13,073 juta perkepala.

Kesalahan Berpikir

Dalam sebuah kesempatan, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa melontarkan pernyataan bahwa, “Semakin besar utang yang dimiliki Negara, justru kian bertambah baik di mata para lembaga maupun negara pendonor alias pemberi utang” (Sumber : Tribunnews). Pemerintah terkesan ingin menggunakan logika, bahwa semakin banyak utang semakin baik, Indonesia bakal dinilai semakin mampu melakukan pembayaran utang. Pernyataan tersebut sungguh tidak tepat, jika melihat akibat dan dampak beban utang yang dirasakan selama ini. Ungkapan ini justru akan menjerumuskan kita dalam kesalahan berpikir. Kita membutuhkan argumentasi yang lebih dari sekedar alasan menyenangkan lembaga ataupun Negara-negara pendonor.

Dalam sebuah laporan yang berjudul, “Debt Impact Study : An Analysis of New York State’s Debt Burden”, Thomas P. DiNapoli dari pengawas Negara bagian New York, menyebutkan bahwa, kapasitas utang adalah sumber daya terbatas. Terlalu mengandalkan pinjaman dapat mengganggu kemampuan pemerintah untuk merespon kekurangan pendapatan atau tekanan fiskal (Sumber : Office of the State Comptroller). Lebih lanjut, DiNapoli menegaskan bahwa beban utang yang tinggi dapat merusak operasi pemerintah karena utang bersifat tetap, yakni biaya jangka panjang yang tidak dapat dengan mudah dikurangi selama masa tekanan fiskal tersebut. Pernyataan DiNapoli, sesungguhnya menguatkan pandangan bahwa utang sejatinya tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan. Bahkan di Negara maju seperti Amerika sekalipun.

Strategi ekonomi yang mengandalkan pendekatan utang, tidak lebih dari solusi jangka pendek (sementara) yang cenderung menggampangkan persoalan dan tidak mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi dimasa mendatang. Sesungguhnya strategi ini sudah terbukti gagal. Coba saja tengok bagaimana strategi utang ini, telah meluluh lantahkan bangunan ekonomi Indonesia dimasa rezim Orde Baru, yang berujung kepada krisis ditahun 1997. Strategi utang telah menjerumuskan Negara kita kedalam kebangkrutan ekonomi yang berdampak luas terhadap semua sektor kehidupan. Dan pada akhirnya, rakyat Indonesia-lah yang harus menanggung beban utang yang sesungguhnya tidak pernah dinikmati.

Ketergantungan

Utang harus diakui telah meruntuhkan kemandirian Negara kita. Bak tangan terikat, Indonesia sulit untuk menentukan kebijakan ekonomi dan politik sendiri. Berbagai kebijakan disektor ekonomi, tidak lebih dari titipan dan tekanan dari lembaga ataupun Negara-negara pendonor. Setidaknya terdapat 5 (lima) alasan mendasar mengapa utang dianggap sebagai ancaman mematikan bagi negara-negara pengutang, termasuk Indonesia (Sumber : Harian Jogja). Pertama, utang yang notabene diberikan oleh negara-negara maju melalui lembaga keuangan internasional seperti IMF, merupakan cara dan pintu masuk mereka untuk menjajah negara-negara kaya sumber daya alam, seperti Indonesia.

Kedua, utang merupakan senjata politik negara-negara maju seperti Amerika, untuk menguasai dan mendikte negara-negara pengutang. Melalui utang, akan lebih mudah bagi mereka untuk mengatur dan mengontrol ekonomi negara pengutang, berdasarkan kepentingannya semata. Utang yang pada hakekatnya ditujukan untuk membantu perekonomian negara-negara miskin dan berkembang, ternyata hanya sebagai kedok negara maju. Ketiga, utang tentu saja tidak diberikan cuma-cuma. Setiap utang yang diberikan, selalui disertai dengan sejumlah syarat ini dan itu, tergantung dari kemauan dan kepentingan negara-negara maju.

Keempat, utang yang diberikan dalam bentuk mata uang Dollar. Sehingga posisi negara pengutang sangatlah dirugikan. Kurs Dollar yang sedang mengalami penguatan dipasar internasional, tentu saja memaksa negara pengutang untuk menyesuaikan utang-utangnya bersarkan kurs dollar tersebut. Kelima, utang yang dipinjam oleh negara-negara pengutang, selama ini cenderung hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Mereka yang duduk ditampuk kekuasaan, menjadi utang sebagai sasaran korupsi yang empuk. Sementara disisi lain, justru rakyat yang terus dikorbankan untuk menanggung beban utang tersebut.

Pada bagian akhir artikel ini, penulis ingin menegaskan bahwa Indonesia kini telah benar-benar mengalami kutukan dalam wujud penjajahan secara ekonomi dan politik. Dan kutukan itu bernama “utang”. Kutukan yang telah mengerus kemandirian dan mengubur mimpi kesejahteraan Rakyat. Ibarat budak dinegeri sendiri, Indonesia sekali lagi tak ubahnya seperti pelayan bagi Bangsa lain, yang tidak mampu mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara politik. Pada titik ini, adalah benar pernyataan Pramoedya Ananta Toer, “Dan alangkah indahnya kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain”. Kehidupan yang menjadi tujuan Bangsa Indonesia sejak merdeka. Namun sayang, tak mampu diwujudkan dengan baik oleh Negara dan Pemerintah.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Harian Tribun Kaltim, 24 April 2014.

4,622 total views, 1 views today

Upah dan Sanksi Pidana Dalam Politik Hukum Perburuhan Indonesia

April 25, 2013 by Herdiansyah Hamzah 3 Comments

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan tertinggi di Negara kita, telah menjamin hak dasar warga Negara dalam hal penghidupan yang layak sesuai dengan derajat kemanusiaan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan secara jelas bahwa, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Memaknai pasal ini tentu saja sangat sederhana, bahwa segala bentuk pekerjaan serta pemenuhan kehidupan setiap warga Negara harus diletakkan pada standar kemanusiaan yang berlaku secara universal. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) ini kemudian dipertegas dalam Pasal 28D ayat (2) yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 23 ayat (1) yang mengatakan bahwa, “Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya”.

Ketidakberdayaan Negara

Permasalahan kemudian muncul dan berkembang ketika implementasi atau pelaksanaan pemenuhan hak atas penghidupan yang layak, tidak berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Hak atas penghidupan yang layak, termasuk didalamnya menyangkut sistem pengupahan yang adil, menjadi sulit terpenuhi akibat ketidakberdayaan Negara dihadapan para pemodal dan pengusaha.

Persoalan pokok dalam sistem pengupahan di Indonesia, tidak hanya menyangkut praktek politik upah murah yang terjadi sejak dulu hingga sekarang. Namun persoalan pengupahan juga terjadi dalam hal pelanggaran akan kewajiban pengusaha dalam memberikan imbalan (baca : upah) bagi para buruh sesuai dengan standar upah minimim yang telah ditentukan.

Negara yang sepatutnya bertindak sebagai pihak yang harus memastikan hak atas upah yang adil dan layak tersebut, terkesan lalai akan kewajibannya. Negara justru tunduk dan diam terhadap praktek ketidakadilan dalam pemenuhan hak upah yang adil dan layak bagi buruh. Baik dalam posisi Negara yang tetap mempertahankan tradisi politik upah murah yang menyengsarakan kehidupan buruh, maupun upaya pembiaran yang dilakukan Negara terhadap pengusaha-pengusaha bandel yang tidak memenuhi kewajiban membayar upah sesuai dengan standar upah minimum yang telah diperintahkan undang-undang.

Penantian Panjang

Keputusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan sanksi pidana kurungan 1 tahun penjara dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah terhadap pengusaha yang membayar upah buruh dibawah ketentuan upah minimum, tentu saja menjadi kabar yang menggembirakan. Dalam rentan waktu 10 tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, inilah pertama kalinya sanksi pidana dijatuhkan kepada pengusaha yang tidak membayar upah buruh sesuai dengan upah minimum.

Seperti yang diberitakan, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis kasasi kepada Tjioe Christina Chandra, seorang pengusaha asal Surabaya yang tidak membayar 53 orang pekerjanya sesuai dengan standar upah minimum yang berlaku[1]. Hakim Majelis yang diketuai oleh Zaharuddin Utama dengan anggota Prof. Dr. Surya Jaya dan Prof. Dr. Gayus Lumbuun tersebut tertuang dalam registrasi perkara nomor 687 K/Pid.Sus/2012.

Putusan kasasi Mahkamah Agung ini berawal dari upaya banding Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Surabaya yang sebelumnya justru memberikan vonis bebas bagi terdakwa pengusaha Tjioe Christina Chandra. Putusan berbeda pada akhirnya diberikan oleh Mahkamah Agung. Bahkan diberikan dengan suara bulat tanpa adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) diantaranya para hakim majelis. Penantian panjang itu akhirnya menemui titik terang, bahwa pengusaha yang menolak membayar upah buruhnya sesuai dengan ketentuan, harus dipenjarakan tanpa syarat.

Kejahatan Kemanusiaan

Kasus pengusaha yang tidak membayar upah buruh sesuai dengan standar upah minimum ini, tidak boleh dipandang sepele. Ini jelas merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang sedang dipertontonkan secara vulgar didepan mata kita. Kejahatan yang telah berlangsung dalam tempo yang cukup lama dan tanpa mampu ditindak oleh Negara . Dalam hal ini, Negara telah memperkosa peraturan yang dibuatnya sendiri, sebab Negara diam dan bisu disaat pengusaha secara nyata mengabaikan kewajiban yang telah diperintahkah oleh Undang-undang.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1), disebutkan bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”. Dalam Pasal 89 Undang-undang ini, yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah minimum baik yang berdasar wilayah maupun sektoral, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) dimasing-masing wilyahnya.

Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) tersebut, dapat diartikan bahwa siapapun pengusaha yang membayar upah buruh di bawah upah minimum, adalah tindak pidana kejahatan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 185 ayat (1) yang menyatakan bahwa, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 90 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta.

Konsistensi Hukum

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai salah satu payung hukum[2] dalam membangun hubungan industrial di Indonesia, bisa dikatakan berjalan tanpa roh. Betapa tidak, sejak diundangkan pada tahun 2003 silam, beragam ketentuan didalamnya tidak mampu diimplemantasikan dengan baik oleh berbagai pihak[3]. Termasuk salah satunya adalah konsistensi pemberian hukum pidana terhadap pengusaha yang menolak membayar buruhnya sesuai dengan ketentuan upah minimum.

Norma yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak mampu diterapkan dengan baik, khususnya menyangkut sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Walhasil, hukum berjalan secara tidak konsisten. Artinya, Negara melalui Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengontrol dan mengawasi baik pelanggaran maupun tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, gagal dalam menjalankan kewajibannya.

Akibat tidak konsistennya hukum ditegakkan, jaminan sistem pengupahan yang berdasar kepada penentuan standar upah minimum-pun menjadi terabaikan. Pengusahapun dengan leluasa dapat mengelak dari tuntutan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan. Hal ini makin diperparah oleh sikap Negara yang diam seribu bahasa ibarat orang-orangan sawah yang tidak dapat melakukan apa-apa. Dan sekali lagi dalam hal ini, buruhlah yang selalu menjadi korban. Buruhlah yang terbuang dari keringat dan jerih payahnya sendiri.

[1] Sumber : Detik News. Diakses pada hari rabu tanggal 25 April 2013.

[2] Payung hukum hubungan industrial di Indonesia juga termasuk Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

[3] Pernyataan tidak mampu diimplementasikan dengan baik oleh para pihak, tidak menegasikan bagian-bagian dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh. Misalnya persoalan sistem kerja “outsourcing” yang menghilangkan jaminan masa depan seorang buruh.

11,176 total views, 3 views today

Dosa Besar Itu Bernama Utang

July 5, 2012 by Herdiansyah Hamzah 5 Comments

Utang? ya, lagi-lagi soal utang. Puluhan tahun utang Negara kita mengendap, tapi tidak pernah sedikitpun dinikmati oleh Rakyat Indonesia. Utang-utang najis itu hanya menjadi milik para koruptor, para pejabat, para penguasa dan para bedebah negeri ini. Anda tahu berapa utang Negara kita hingga hari ini? Utang Indonesia hingga bulan Mei 2012 sebesar Rp 1.944,14 triliun (Sumber : Kompas). Jumlah yang sangat besar. Bayangkan jika sejumlah tersebut ditukat dengan es batu, mungkin seluruh wilayah negeri ini banjir.

Ironi, disaat utang Negara kita begitu besar, justru Pemerintah berencana memberikan pinjama kepada IMF sebesar 1 Miliar US Dollar. Bangsa macam apa ini? Kata orang bijak, kebetulan orang bijaknya saya sendiri, “Orang yang tidak mau bercermin, adalah orang yang bermuka tebal“. Dan inilah yang sedang dilakoni oleh Penguasa hari ini. Disaat kondisi Negara sedang terpuruk, Pemerintah justru masing senang mencitrakan dirinya seolah-olah kaya dan dermawan. Untuk menyumbang gedung baru KPK saja, sulit. Ini malah menawarkan pinjaman ke IMF, lembaga keuangan penjarah Negara Dunia ke-tiga.

[quote]Lagi-lagi ironi, ditengah tumpukan utang yang mungkin sulit terbayar hingga 7 turunan, Pemerintah malah berencana menambah utang baru dengan alasan defisit APBN dan antisipasi krisis global. Pemerintah menargetkan menambah utang sebesar 5,5 Miliar Dollar AS. Saat ini Pemerintah sudah mendapatkan komitmen pinjaman dari Bank Dunia sebesar US$ 2 miliar, ADB sebesar 500 juta dollar AS dan Australis sebesar 1 Miiar Dollar AS. Gila! Benar-benar gila penguasa hari ini.[/quote]

Inilah dagelan kekuasaan. Sistem ekonomi diarahkan untuk lebih mengabdi kepada kepentingan modal dan strategi utang adalah pilihan satu-satunya. Kita jangan pernah lupa dengan sejarah. Bahwa karena utanglah, beban Rakyat semakin berat. Karena utang pulalah Negara kita didikte seenaknya oleh Bangsa asing. Mustahil merdeka dengan utang dan tidak mungkin bicara kedaulatan lewat utang. Kita ingin merdeka secara politik diatas kaki kita sendiri dan berdaulat secara ekonmi dengan peluh keringat kita sendiri. Seperti kata Pramoedya, “Dan alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain“. Untuk itu, kita harus berjuang semampu mungkin demi kebebasan dan kemerdekaan kita sendiri. Bukan bersandar kepada para bedebah!

4,035 total views, 3 views today