Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), mendapat reaksi penolakan yang sangat luas dari kalangan masyarakat sipil, khususnya dari mahasiswa dan kelompok pegiat anti korupsi. Salah satu … [Read more...] about Membunuh Independensi KPK
Hukum Tata Negara
Anggota DPRD Wajib Melaporkan Hasil Reses
Setiap anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 88 ayat (5) PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD. Laporan reses tersebut paling sedikit harus memuat : … [Read more...] about Anggota DPRD Wajib Melaporkan Hasil Reses
Desain Ideal Peraturan Daerah
Peraturan Daerah (Perda) adalah produk hukum yang levelnya berada ditingkat daerah, baik daerah provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Perda dihitung sebagai hak pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun … [Read more...] about Desain Ideal Peraturan Daerah
DPD Rasa Parpol
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga baru hasil amandemen konstitusi yang menandai pergeseran model parlemen Indonesia, dari sistem satu kamar (unikameral) menjadi sistem dua kamar (bikameral). Setidaknya ada 2 (dua) yang melatarbelakangi … [Read more...] about DPD Rasa Parpol
Pemberhentian Ketua DPRD
Tergelitik untuk mengomentari perselisihan internal Partai Golkar terkait pergantian pimpinan (ketua) DPRD Samarinda. Beritanya dapat dibaca di Sini dan di Sini. Saya berusaha seobjektif mungkin memberikan pandangan dalam kacamata hukum tata negara, … [Read more...] about Pemberhentian Ketua DPRD
Komentar Terbaru