Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), mendapat reaksi penolakan yang sangat luas dari kalangan masyarakat sipil, khususnya dari mahasiswa dan kelompok pegiat anti korupsi. Salah satu yang menjadi isu krusial dalam penolakan ini adalah perihal “independensi … [Read more...]
Anggota DPRD Wajib Melaporkan Hasil Reses
Sidang Paripurna DPRD Kaltim. Sumber gambar : beri.id. Setiap anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 88 ayat (5) PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD. Laporan reses tersebut paling sedikit harus memuat : Pertama, … [Read more...]
Desain Ideal Peraturan Daerah
Peraturan Daerah (Perda) adalah produk hukum yang levelnya berada ditingkat daerah, baik daerah provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Perda dihitung sebagai hak pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan … [Read more...]
DPD Rasa Parpol
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga baru hasil amandemen konstitusi yang menandai pergeseran model parlemen Indonesia, dari sistem satu kamar (unikameral) menjadi sistem dua kamar (bikameral). Setidaknya ada 2 (dua) yang melatarbelakangi lahirnya DPD. Pertama, DPD sebagai kamar kedua, diharapkan menjadi … [Read more...]
Pemberhentian Ketua DPRD
Tergelitik untuk mengomentari perselisihan internal Partai Golkar terkait pergantian pimpinan (ketua) DPRD Samarinda. Beritanya dapat dibaca di Sini dan di Sini. Saya berusaha seobjektif mungkin memberikan pandangan dalam kacamata hukum tata negara, tanpa tendensi keberpihakan kepada pihak manapun. Ada beberapa catatan … [Read more...]