Lebih sering dipanggil Castro. Buruh di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
Setiap anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 88 ayat (5) PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD. Laporan reses tersebut paling sedikit harus memuat : Pertama, waktu dan tempat kegiatan reses. Kedua, tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat. Dan Ketiga, dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung. […]
31 total views, no views today
Peraturan Daerah (Perda) adalah produk hukum yang levelnya berada ditingkat daerah, baik daerah provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Perda dihitung sebagai hak pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam rangka menjalankan otonomi sebagai […]
4,901 total views, no views today
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga baru hasil amandemen konstitusi yang menandai pergeseran model parlemen Indonesia, dari sistem satu kamar (unikameral) menjadi sistem dua kamar (bikameral). Setidaknya ada 2 (dua) yang melatarbelakangi lahirnya DPD. Pertama, DPD sebagai kamar kedua, diharapkan menjadi kontrol dan penyeimbang (check and balances) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai kamar pertama. […]
2,904 total views, 1 views today
Tergelitik untuk mengomentari perselisihan internal Partai Golkar terkait pergantian pimpinan (ketua) DPRD Samarinda. Beritanya dapat dibaca di Sini dan di Sini. Saya berusaha seobjektif mungkin memberikan pandangan dalam kacamata hukum tata negara, tanpa tendensi keberpihakan kepada pihak manapun. Ada beberapa catatan saya terkait persoalan ini. Pemberhentian pimpinan DPRD sebelum masa jabatannya berakhir, dapat dilakukan dengan […]
3,991 total views, no views today
