Herdiansyah Hamzah

Lebih sering dipanggil Castro. Buruh di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Hukum

Dana Aspirasi Rawan Korupsi

by Leave a Comment

Mural Seni Lawan Korupsi. Sumber Gambar : aktual.com.

Diskursus mengenai dana aspirasi, sesungguhnya telah lama diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Bukan karena dana aspirasi dianggap sebagai cara yang efektif untuk berkomunikasi dan mengakomodasi kepentingan konstituen (pemilih), tetapi karena dana aspirasi dianggap begitu rawan dengan praktek tindak pidana korupsi. Faktualnya, telah banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak dari usulan dana aspirasi ini. Sebut saja kasus dana aspirasi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Mulai dari kasus Damayanti terkait dengan pembangunan jalan Tehoru-Laimu Maluku Utara senilai 41 miliar, kasus I Putu Sudiartana terkait dengan proyek pembangunan jalan di Sumatera senilai 300 milliar, hingga kasus Yudi Widiana terkait pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dan Maluku Utara senilai 140,5 miliar. Kejadian yang sama juga berlangsung di daerah. Beragam kasus korupsi dana aspirasi melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di Sulawesi Barat, kasus korupsi dana aspirasi melibatkan 4 (empat) orang mantan pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Keempatnya diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana aspirasi dalam APBD Provinsi Sulawasi Barat senilai 360 miliar lebih. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, kasus dana aspirasi dengan nilai kerugian 23 miliar, melibatkan tidak hanya anggota DPRD, tetapi juga dari kalangan pemerintahan.

Politik Transaksional

Dana literatur politik, dana aspirasi acap kali disamakan dengan politik gentong babi atau Pork Barrel Politics di Amerika Serikat dan dana pembangunan konstituen atau Constituency Development Fund di beberapa negara-negara berkembang. Istilah-istilah tersebut berangkat dari akar sejarah dan latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki kemiripan dalam prakteknya. Secara historis, pork barrel politics lahir dari tradisi sistem politik Amerika Serikat yang mengacu pada pengeluaran politisi untuk kepentingan konstituennya sebagai imbalan atau balas jasa atas dukungan politik dalam kampanye dan pemungutan suara pada pemilihan umum (general election). Sementara constituency development fund adalah sejenis desentralisasi anggaran dari pusat ke daerah yang berbasis konstituen. Jadi pendekatannya lebih bersifat lokal berdasarkan daerah pemilihan. Pada awalnya, constituency development fund lahir dan berkembang di India, namun begitu populer dan banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang lainnya, setelah prakteknya dianggap sukses di Kenya. Pork barrel politics di Amerika Serikat sendiri, hingga kini terus mengundang kontroversi dan banyak mendapatkan penolakan karena dianggap sebagai tindakan yang bersifat transaksionalnya.

Baca juga : Politik Tanpa Korupsi

Di Indonesia, usulan dana aspirasi dimulai sejak tahun 2010 silam. Namun karena tidak memiliki dasar hukum dan dianggap melampaui kewenangan DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah (bukan pengusul dan pembuat program), maka usulan tersebut ditolak oleh Pemerintah. DPR tetap tak bergeming. Maka dicarikanlah celah hukum bagi dana aspirasi ini dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam Pasal 80 huruf j UU MD3 tersebut, disebutkan bahwa, “anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan”. Secara teknis, pengaturan dana aspirasi ini kemudian diatur melalui Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Jadi memang, tidak ada nomenklatur “dana aspirasi” dalam lalu lintas anggaran, yang ada adalah “Program Pembangunan Daerah Pemilihan”. Namun lagi-lagi usulan dana aspirasi ini ditolak oleh Pemerintah dengan argumentasi yang sama, yaitu : Pertama, meskipun memiliki dasar hukum melalui UU MD3, namun dalam proses pembentukannya, dianggap tidak terbuka dan partisipatif. Kedua, tidak sesuai dengan visi dan misi Pemerintah. Dan Ketiga, usulan dana aspirasi ini lebih mirip pork barrel politics atau constituency development fund yang lebih bersifat transaksional.

Modus Korupsi

Bagaimaan dengan Kalimantan Timur (Kaltim)? Pembahasan dana aspirasi sendiri, bukanlah hal baru di DPRD Kaltim. Pada tahun 2017 silam, para anggota DPRD Kaltim juga terlibah kisruh yang diduga akibat pembagian dana aspirasi yang tidak merata. Isu hujan tak merata ini muncul pasca penetapan APBD Kaltim tahun 2017. Dari total 388 miliar yang disebut dana aspirasi bagi 55 anggota DPRD Kaltim, terdapat selisih yang cukup signifikan diantara anggota. Berkembang kabar jika seorang anggota DPRD menerima 2 miliar, sementara ketua fraksi kebagian 9 miliar. Jumlah tersebut tentu saja lebih besar lagi bagi unsur pimpinan DPRD. Dana aspirasi ini kemudian kembali jadi polemik pada saat pembahasan APBD-Perubahan Kaltim tahun 2018 ini. Lagi-lagi, dana aspirasi dicurigai sebagai pundi-pundi modal anggota DPRD berbalut kepentingan konstituen. Namun lagi-lagi pula kita harus menegaskan bahwa, dana aspirasi itu sangat rawan korupsi. Dana aspirasi ini dianggap rawan korupsi, bukan hanya karena banyaknya kasus-kasus korupsi berlabel dana aspirasi, tetapi juga karena dalam prakteknya mengandung banyak masalah, antara lain :

Baca juga : Korupsi Sumber Daya Alam

Pertama, potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dalam konteks ketatanegaraan, DPRD itu kan sebenarnya memiliki fungsi budgeting dan pengawasan. Tetapi mesti dipahami, DPRD dalam hal ini hanya terbatas kepada pengawasan terhadap Pemerintah Daerah, bukan menentukan program dan pos pendanaan sendiri. Disinilah titik rawan korupsinya, dimana perbuatan yang melampau tugas dan kewenangannya, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Kedua, dasar hukum. Betul bahwa dalam UUD MD3, dana aspirasi diatur dengan nama Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Tetapi mesti kita ingat bahwa pengaturan dalam UUD MD3 tersebut, tidak otomatis (ex-officio) berlaku di daerah. Ketiga, membuka ruang transaksi antara anggota DPRD dengan konstituen, atau antara anggota DPR dengan Pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karakter politik transaksional, umumnya selalu menghadirkan “imbalan” atas perbuatan yang dilakukan. Ini pula yang berlaku dalam kasus dana aspirasi ini, dimana keberhasilan memperjuangkan program di daerah konstituen ataupun ditingkat OPD Pemerintah, dapat berujung balas jasa berupa suap ataupun gratifikasi.

Baca juga : Jejak Sejarah Budaya Korupsi di Indonesia

Keempat, dana aspirasi umumnya diberikan secara gelondongan, tanpa dibuka secara transparan terkait kegiatan apa yang akan dilakukan. Bahkan anggota DPRD cenderung diminta untuk menentukan sendiri program apa yang akan diusulkan. Implikasinya ada 2 (dua), yakni sulit diawasi oleh publik, dan tentu saja memperbesar ruang tindakan manipulasi dan kegiatan fiktif berbalut kebutuhan konstituen. Kelima, dana aspirasi ini menjadi sasaran empuk bagi para calo anggaran. Tidak hanya anggota DPRD an sich yang terlibat dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, tetapi juga para calo anggaran yang menghubungkan antara konstituen dan anggota DPRD. Keenam, lalu lintas penerima hibah dan bansos yang cenderung tidak ketat dari hulu ke hilir, dari proses seleksi hingga laporan pertanggungjawaban keuangan, sehingga memudahkan dijadikan sebagai bancakan. Di Kaltim, kita sama-sama tau, begitu banyaknya kasus korupsi dari penggunaan hibah dan bansos ini. Dan selain program OPD, dana aspirasi umumnya juga dikonversi menjadi dana hibah dan bansos di daerah konstituen. Ketujuh, anggaran menjadi makin rentan dijadikan bancakan akibat dekatnya momentum elektoral Pemilu 2019. Ini mungkin faktor musiman, tapi tidak kalah pentingnya. Politik biaya tinggi, membuat semua orang berlomba-lomba mencari modal politik, bahkan dengan menghalalkan segala cara.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Bontang Post, Edisi Senin 01 Oktober 2018.

3,194 total views, 1 views today

Perang Tagar, Persekusi, dan Kewarasan Kita

by Leave a Comment

Tagar 2019 Ganti Presiden. Sumber Gambar : detik.com.

Perang tagar antara 2 (dua) kubu yang berbeda pilihan politik, kini makin meluas terjadi dihampir setiap daerah. Kedua kubu hampir setiap hari bersahut-sahutan di media cetak maupun elektronik. Namun perang tagar yang paling ramai tetap saja di media sosial (medsos). Satu kelompok getol mengkampanyekan tagar #2019GantiPresiden, sementara kelompok lain tak kalah getol dengan mengusung tagar #2019TetapJokowi dan sejenisnya. Adalah hal yang lumrah dan tidak ada masalah dengan kampanye kedua kubu ini, sebab negara menjamin penuh kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya dimuka umum. Namun perang tagar yang awalnya nampak biasa-biasa saja, kini nampak tidak terkendali. Situasi kemudian mulai berubah ketika kedua kubu saling melontarkan cacian dan hujatan kebencian satu sama lain. Tidak ada ide dan gagasan yang ditawarkan, tetapi permusuhan diantara keduanya. Akal sehat dan kewarasan kian tergerus, yang ada fanatisme membabi buta. Adu kuat diantara kedua kubu justru yang berusaha ditonjolkan.

Situasi menjadi makin parah ketika perang tagar yang tadinya hanya terjadi di dunia maya, kini berpindah tempat ke dunia nyata. Saling hadang dan jegal dilakukan satu sama lain. Kubu yang berada dipihak petahana, bahkan menyebut tagar #2019GantiPresiden sebagai bagian dari gerakan “makar“. Tuduhan ini jelas merupakan reaksi berlebihan, sebab terlalu jauh untuk disebut makar. Kata “aanslag” harusnya dimaknai sebagai “serangan”, yakni upaya aktif untuk merebut kekuasaan yang sah. Sementara tagar #2019GantiPresiden tidak lebih dari sejedar wujud ekspresi. Pun demikian dengan tagar #2019TetapJokowi dan sejenisnya. Itu merupakan hal yang biasa saja sebagai wujud ekspresi dukungan kepada petahana. Parahnya lagi, perang tagar ini berbuah tindakan fisik oleh satu kubu terhadap kubu lainnya. Di Samarinda misalnya, beredar video dimana sekelompok orang beridentitas tagar #2019GantiPresiden, diintimidasi agar aksinya segera dihentikan. Konon tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa oknum anggota DPRD. Ini jelas sudah di luar batas. Bagaimana mungkin kebebasan berekspresi dilawan dengan tindakan intimidasi?

Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan pokok mengapa tindakan intimidasi ini tidak dapat dibenarkan oleh kita yang masih memiliki kewarasan. Pertama, kebebasan berekspresi harus dijamin oleh Negara. Terhadap siapapun yang berusaha menghalang-halangi pemenuhan hak tersebut, maka negara seharusnya berada pada garda terdepan untuk memastikan hak tersebut terpenuhi. Bukan justru mendiamkan upaya intimidasi tersebut. Harus kita pahami, bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang dijamin dalam konstitusi dasar negara kita, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat“.

Kedua, tindakan intimidasi ini bisa dikategorikan sebagai tindakan “persekusi” atau “main hakim sendiri” (eigenrichting). Sebagai negara hukum (rechtstaat), maka segala macam dugaan peristiwa “pelanggaran hukum”, seharusnya juga diselesaikan melalui koridor hukum yang ada, bukan dengan cara main hakim sendiri. Jika tindakan main hakim sendiri ini dilakukan, maka dapat dikenakan delik pidana pengancaman, penganiayaan atau pengeroyokan. Kubu tagar #2019GantiPresiden inikan hanya menyampaikan pendapat, mereka bukan penjahat. Kecuali mereka sudah melakukan tindakan pelanggaran hukum, baru bisa diproses. Itupun tidak boleh dengan main hakim sendiri. Jadi, seharusnya perbedaan pendapat itu dihadapi dengan akal sehat. Dihadapi secara seimbang, apple to apple. Pendapat semestinya dihadapi juga dengan pendapat, diskursus dihadapi dengan diskursus pula, bukan dengan tindakan fisik dan intimidasi. Melakukan tindakan intimidasi terhadap mereka yang berbeda pendapat dengan kita, adalah bentuk ketidakwarasan.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Senin 17 September 2018.

1,009 total views, no views today

Sengkarut Caleg Eks Koruptor

by Leave a Comment

Caleg Mantan Terpidana Korupsi. Sumber Gambar : postkotanews.com.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), setidaknya telah meloloskan 12 (dua belas) orang mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara beberapa sengketa yang sedang berproses, akan segera diputuskan dalam waktu dekat (Republika). Putusan Bawaslu ini dianggap bertolak belakang dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak meloloskan mantan naripada korupsi dalam daftar Bacaleg. Walhasil, situasi ini mengesankan kedua lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) ini, justru sedang bersengketa. Pusaran polemik kasus ini seakan hanya melibatkan KPU dan Bawaslu secara vis a vis. Padahal kita lupa bahwa sesungguhnya hilir masalah dari polemik ini ada ditangan Partai Politik (Parpol).

Pertanyaan kuncinya adalah, apa motivasi parpol untuk tetap mencalonkan mantan terpidana korupsi ini? Parpol jangan pura-pura amnesia dengan menyebut lolosnya mantan napi korupsi akibat kealpaan. Toh kalaupun itu (tidak) disengaja, parpol mestinya melakukan evaluasi terhadap mantan napi korupsi ini dalam pencalegan, dan segera mencaoretnya dalam daftar. Apa sesungguhnya pangkal masalah dari situasi ini? Bagaimana jalan keluar yang mesti diambil agar masalah ini tidak berlarut-larut? Siapa pihak yang bertanggungjawab terhadap makin runyamnya situasi ini? Tulisan pendek ini hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, agar kiranya kita semua dapat bergerak maju, tanpa harus lagi menyajikan tontonan yang sama sekali tidak menari bagi publik.

Mengurai Masalah

Sejak awal penyusunan dan pembahasan, 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yakni PKPU 14/2018 tentang Pencalonan Anggota DPD dan PKPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, sesungguhnya telah menuai polemik dan perdebatan yang sangat alot. Pangkal masalahnya adalah larangan bagi mantan terpidana korupsi, beserta bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak, untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Pada mulanya, PKPU 20/2018 yang diajukan kepada kemenkumham untuk diundangkan dalam lembaran negara, memang secara tegas mencantumkan larangan bagi mantan terpidana korupsi sebagai syarat bakal calon. Norma ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h.

Jika dibaca secara letterlijk, norma ini tentu bertentangan dengan peraturan di atasnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), khususnya Pasal 182 dan Pasal 240. Namun setelah mengalami sinkronisasi dan penyesuaian sebelum diundangkan dalam lembaaran negara, maka ketentuan mengenai larangan mantan tepidana korupsi yang sebelumnya dijadikan sebagai syarat bakal calon, akhirnya dirubah menjadi syarat pengajuan bakal calon. Artinya, larangan bagi mantan terpidana korupsi dibebankan kepada Parpol untuk diseleksi secara demokratis. Dan ketentuan ini tidaklah bertentangan dengan UU Pemilu sebagai aturan payungnya (umbrella act).

Namun harus dipahami, dalam lalu lintas perundang-undangan, sebuah produk hukum dianggap sah dan mengikat setelah diundangkan, termasuk PKPU yang masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang berlaku keluar. Bukan peraturan yang mengatur dirinya sendiri secara internal. Artinya, setelah PKPU ini diundangkan dan dicatat dalam lembaran negara, seharusnya perdebatan mengenai isi dalam PKPU, seharusnya dihentikan. Jikalaupun ada pihak yang merasa dirugikan dengan pemberlakuan PKPU ini, maka forumnya perdebatannya harus dikanalisasi melalui lembaga peradilan.

Dalam hal ini melalui Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi semua produk hukum di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Namun perdebatan mengenai caleg mantan napi korupsi ini kembali ramai diperbincangkan, pasca putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan mantan terpidana korupsi yang sebelumnya dicoret oleh KPU dalam daftar calon baik DPD, DPR maupun DPRD. Dan itu dengan jumlah yang tidak sedikit, bahkan diperkirakan akan terus bertambah, mengingat masih terdapat sengketa lainnya yang sedang dalam proses sidang ajudikasi di Bawaslu.

Ada kesan, Bawaslu mencoba membangun penafsirannya sendiri terhadap ketentuan PKPU. Jika melihat putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan sengketa dari mantan terpidana korupsi, maka sangat sulit untuk tidak mengatakan Bawaslu sedang mengambil sikap oposisi terhadap KPU dan PKPU yang dibuatnya. Ini yang nampak ganjil dan menggelitik. Padahal salah satu tugas bawaslu itu kan mengawasi pelaksanaan PKPU. Tetapi ini justru nampak mengambil posisi yang berseberangan. Lebih parahnya, Bawaslu dianggap melindungi koruptor akibat putusan-putusannya. Ini situasi yang tidak sehat dan dikhawatirkan berimplikasi kepada citra pemilu dan penyelenggaranya. Tapi bagaimanapun, perdebatan ini harus dikunci pada aspek kebutuhan akademis saja. Kompetensi penilaian terhadap suatu produk hukum, tentu saja berada di lembaga peradilan.

Jalan Keluar

Untuk menjawab polemik ini, setidaknya terdapat 2 (dua) jalan keluar. Pertama, menagih komitmen Partai Politik (Parpol). Sangat menarik dengan apa yang dilakukan oleh Partai Perindo terhadap bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) mantan  eks koruptor yang diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sidang ajudikasi (Kompas). Perindo berjanji akan mencoret bacaleg yang maju dari partainya tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh PKS, yang berkomitmen mencoret daftar bacalegnya yang berstatus mantan terpidana korupsi, termasuk yang telah diputus dalam sengketa Bawaslu (Kompas). Pilihan untuk mencoret bacaleg eks napi korupsi ini, sejatinya tebilang terlambat. Tetapi langkah parpol ini harus diapresiasi, mengingat parpol adalah saringan pertama untuk membangun kader-kader yang berintegritas. Publik menanti langkah yang sama dari parpol lain. Jika ini dilakukan oleh semua parpol tanpa terkecuali, maka polemik ini tentu saja bisa segera diakhiri.

Kedua, menunggu putusan Mahkamah Agung (MA). Penilaian terhadap produk hukum, terutama terhadap pertentangan norma (conflict of norm), bukanlah kompetensi Bawaslu, tetapi mutlak menjadi kewenangan penuh lembaga peradilan, dalam hal ini MA. Dalam kasus ini, PKPU 14/2018 dan PKPU 20/2018 yang dianggap bertentangan dengan UU 7/2017, menjadi kompetensi MA untuk mengujinya. Prinsipnya, kententuan dalam kedua PKPU tersebut dianggap berlaku, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh MA.

Hal ini juga secara eksplisit diatur dalam pasal 76 ayat (1) UU 7/2017 yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Bahkan Bawaslu sendiri sebenarnya punya legal standing untuk mengajukan uji materi terhadap PKPU jika dianggap memberikan kerugian secara langsung terhadap lembaganya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 76 ayat (2) UU 7/2017, yang menyatakan bahwa, “Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung”.

Polemik ini segera harus diakhiri dengan mengambil pilihan jalan keluar di atas. Parpol tanpa terkecuali, harus segera mencoret bacaleg mantan terpidana korupsi, baik yang gugatannya telah diputus Bawaslu ataupun yang belum atau tidak mengajukan sengketa. Jika ada parpol yang masih kekeuh mempertahankan bacaleg mantan terpidana korupsi maka komitmennya patut dipertanyakan. Publik seharusnya mencatat dengan baik parpol mana saja yang abai dengan upaya meciptakan kader-kader berintegritas ini. Sementara bagi lembaga penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu, hendaknya menunggu putusan uji materi terhadap PKPU. Untuk sementara waktu, Bawaslu sebaiknya tidak menerima pengajuan sengketa dari para mantan terpidana korupsi yang sebelumnya pencalonannya dibatalkan oleh KPU, sembari menunggu putusan MA.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Jum’at 07 September 2018.

780 total views, no views today

KPK Dan Proses Hukum Peserta Pilkada

by Leave a Comment

Tagline KPK, Pilih Yang Jujur. Sumber gambar : edunews.id

Dalam sebuat kesempatan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, melontarkan pernyataan yang cukup memancing polemik. Pernyataan ini terkait dengan penanganan kasus korupsi yang melibatkan calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 ini. Agus secara terbuka menyampaikan ke publik bahwa beberapa kontestan peserta Pilkada ini, berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. Dan dari beberapa kasus tersebut, 90 persen diyakini valid atau hampir pasti ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, KPK tinggal mengumumkan saja peningkatan status tersangka ini kepada publik. Pertanyaannya adalah, kenapa KPK melontarkan informasi ini secara terbuka? Apa sesungguhnya pertimbangan yang mendasarinya? Disisi lain, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, justru membuat kegaduhan baru. Wiranto meminta KPK menunda proses hukum para calon kepala daerah hingga proses Pilkada selesai. Apakah memang KPK mesti menunda proses hukum, atau jalan terus demi menjaga semangat dan komitmen pemberantasan korupsi?

Early Warning

Tidak sedikit yang beranggapan jika KPK sedang memainkan peran berbeda dari kebiasaannya selama ini. Jika biasanya KPK bekerja dalam senyap, kali ini KPK justru terkesan sedang melancarkan perang psikologis (psywar) secara terbuka terhadap calon tersangka, khusunya calon kepala daerah yang diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi. Apakah KPK sedang menebar teror dan ancaman kepada para calon ? Tentu saja tidak. Pernyataan KPK ini seharusnya dianggap sebagai “alarm” atau semacam “early warning” terhadap calon-calon yang akan bertarung di Pilkada serentak 2018 ini. Artinya, mereka yang merasa masuk dalam radar KPK, sebaiknya bersiap-siap saja dengan kemungkinan penetapan tersangka baru. Yang berarti harus pula mempertimbangkan status pencalonannya dalam Pilkada. Disisi lain, pernyataan KPK ini juga bermakna sebagai referensi bagi publik perihal adanya calon yang integritasnya meragukan.

Perlu dipertegas, bahwa sasaran tembak KPK sebenarnya bukanlah calon kepala daerah. Tetapi para penyelenggara Negara yang kebetulan juga ikut bertarung dalam Pilkada 2018 ini. Itu dua hal yang berbeda. Dengan demikian, hal ini juga sekaligus membantah tudingan jika KPK dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik tertentu dalam Pilkada. Meski demikian, pernyataan KPK ini tentu saja berimplikasi terhadap nama baik KPK. Seharusnya KPK bekerja saja dalam koridor hukum seperti biasanya. Tidak perlu mengumbar mengenai potensi. Sebab hukum tidak mengenal kalkulasi potensi. Tetapi bergerak berdasarkan fakta. Sederhananya, jika bukti-bukti memadai, segera ambil langkah-langkah hukum yang kongkrit dan terukur. Jika tidak, KPK hanya akan dituding mengumbar sensasi. Ini tentu saja menjadi bagian dari “kritik” terhadap KPK. Jikalau saja pernyataan ini tidak terbukti, maka akan menjadi pertaruhan kredibiitas KPK secara kelambagaan.

Namun di luar polemik soal pernyataan KPK ini, proses hukum bagi peserta Pilkada tentu harus kita dukung. Setidaknya dengan beberapa alasan : Pertama, proses politik dengan penegakan hukum merupakan dua hal yang terpisah. Bagaimana mungkin proses penegakan hukum justru ditentukan oleh aspek non-hukum? Bahkan pernyataan Menkopolhukam-pun, bisa dianggap sebagai intervensi politik terhadap proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Jadi, biarkan saja proses hukum tetap berjalan dijalurnya sendiri. Kedua, proses hukum terhadap peserta Pilkada, akan menjadi saringan bagi lahirnya pemimpin yang bersih dan bebas korupsi. Pemilih akan disuguhkan referensi tentang siapa calon yang bersih dan tidak . Ketiga, akan lebih sulit melakukan proses hukum terhadap seseorang yang memilki kekuasaan. Ini belum termasuk kemungkinan hilangnya barang bukti jika harus menunggu Pilkada selesai terlebih dahulu.

Siapa Berikutnya?

Tanpa mendahului proses hukum, sebenarnya pertanyaan mengenai siapa saja yang masuk radar KPK untuk ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara korupsi, dapat dijawab dengan nalar. Sederhananya, banyak sinyalemen yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menduga-duga, kepada siapa bedil senapan KPK hendak diarahkan. Prinsipnya, mustahil KPK menembak tikus tanpa peluru. Siapa yang menabur benih, akan menuai hasil. Tetapi jika kejahatan yang Anda tabur, maka penjara yang akan Anda tuai. Tidak mungkin menanam kacang tumbuhnya jagung. Setidaknya terdapat 5 (lima) dugaan sementara pintu masuk yang akan digunakan KPK, yakni : Pertama, transaksi mencurigakan. Basisnya tentu saja laporan PPATK. KPK dan PPATK memang sedang bekerjasama untuk melacak aliran dana seputar Pilkada serentak 2018 ini. Terdapat sekitar 368 transaksi yang mencurigakan. Saat ini, yang sudah ada hasil analisa berjumlah 34 laporan (Sumber : Kompas). Apakah para calon ada yang merasa transaksi keuangannya masuk radar PPATK? Transaksi “cash” tentu tidak masuk radar. Untuk itu, kebanyakan “mahar” atau “suap politik” yang berlabel biaya pemenangan, dilakukan secara “cash”. Bisa jadi ini adalah salah satu modus atau cara untuk mengelebui PPATK.

Kedua, mereka yang semasa atau yang masih menjabat hingga saat ini (petahana), diduga melakukan tindak pidana suap atau gratifikasi. Sebagai contoh, Bupati Kutai Kertanegara non-aktif, Rita Widyasari, diduga meminta jatah sebesar 60 juta kepada setiap pengusaha yang mengurus izin amdal (Sumber : Kompas). Diduga, transaksi ini juga terjadi disemua jenis perizinan lainnya (izin usaha pertambangan, perkebunan, sektor jasa, konstruksi, dll). Ketiga, yang paling mudah tentu saja korupsi anggaran daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan terdapat kecenderungan, grafik penyalahgunaan (pemanfaatan) APBD setiap kali momentum elektoral Pilkada menjelang. Kuat dugaan, APBD menjadi bancakan para elit politik untuk mengumpulkan modal pertarungan di Pilkada serentak 2018. Dan ini terkonfirmasi dengan penangkapan beberapa kepala daerah terkait penyalahgunaan APBD (Sumber : Tempo).

Keempat, identifikasi perkembangan nilai harta kekayaan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bagi yang grafik kekayaannya meningkat secara tidak wajar, sudah pasti masuk radar KPK. Boleh saja para pernyelenggara Negara menyajikan data fiktif, tetapi KPK seharusnya punya metode yang jauh lebih efektif untuk membongkarnya. Dan Kelima, karena kemungkinan besar penetapan tersangka ini berasal dari pengembangan penyelidikan, maka sebenarnya informasi awal mengenai siapa-siapa diantara calon kepala daerah yang masuk dalam daftar tunggu KPK, dapat diprediksi. Publik tinggal melacak, daerah mana saja yang pernah didatangi oleh tim KPK dalam rangka upaya pencarian informasi tertentu. Jadi, berdasarka uraian tersebut di atas, apakah Anda termasuk yang diincar KPK atau bukan?

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Selasa 27 Maret 2018.

1,135 total views, no views today

Dicari! Tim Sukses (Anti) Korupsi

by Leave a Comment

Pilkada serentak 2018. Sumber gambar : harapanrakyat.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menetapkan Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad, sebagai tersangka. Status tersangka ini disematkan akibat dugaan suap dan gratifikasi senilai 2,3 miliar, terkait dengan sejumlah proyek yang menggunakan APBD Kebumen. Ini tentu saja menambah daftar kepala daerah yang diangkut KPK. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2017, setidaknya terdapat 76 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, dengan perincian 12 Gubernur, 64 Bupati dan Walikota (Sumber : Detik).

Selain Fuad, KPK juga menetapkan dua nama lain, yakni Hojin Anshori dan Khayub Muhammad Lutfi, komisaris perusahaan yang diduga sebagai pemberi suap. Menariknya, Hojin Anshori merupakan tim sukses saat Fuad mencalonkan diri sebagai bupati. Lagi-lagi tim sukses.

Ini kian menguatkan jika balas jasa politik selalu menyandera pemenang. Di atas pemenang, masih ada pemenang, benarkah demikian? Boleh-boleh saja slogan the winner takes all dikumandangkan oleh kepala daerah pemenang Pilkada, namun tim sukses sepertinya lihai menagih utang piutang politik.

Sebelum kasus Fuad dan Hojin di Kebumen, mencuat pula kasus Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara, dengan Khairudin. Dugaan kasusnya sama, suap dan gratifikasi. Khairudin diduga memimpin tim 11 yang ditengarai mengendalikan lalu lintas proyek di salah satu Kabupaten terkaya di Indonesia ini.

Khairudin dan tim 11 merupakan tim pemenangan Rita semasa Pilkada. Kuat dugaan, tim 11 diberikan peran oleh Rita sebagai balas jasa politik (Sumber : Detik). Pertanyaannya adalah, siapa yang mengatur siapa? Kepala daerah yang menyulap tim sukses sebagai pagar politiknya, atau justru tim sukses yang menyandera kepala daerah dengan dalih utang budi?

Setidaknya terdapat empat skema yang bisa menjelaskan peran antara kepala daerah tim sukses ini.

Pertama, tim sukses bisa jadi hanya peran figuran. Aktor utamanya tetap kepala daerah. Hasil kajian Litbang Kemendagri menyebutkan bahwa untuk menjadi Walikota dan Bupati dibutuhkan biaya mencapai 20-30 miliar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar 20-100 miliar.

Besaran biaya yang dibutuhkan ini, tidak seimbang dengan kemampuan yang dimiliki oleh para calon kepala daerah. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), rata-rata total harta kekayaan calon kepala daerah hanya mencapai 6,7 miliar (Sumber : KPK). Tekor bukan? Lantas darimana sumber uang untuk menutupinya? Tentu saja dengan menguras uang rakyat.

Kedua, kepala daerah dan tim suksesnya saling membutuhkan. Berlaku relasi simbiosis mutualisme antara keduanya. Atas dasar inilah ihwal persekongkolan bermula. Jika melihat kasus Fuad-Hojin dan Rita-Khairudin, suap dan gratifikasi dilakukan secara bersama-sama.

Artinya, tiada tindakan tanpa perencanaan bersama. Seluruh aspek kebijakan terorganisasi. Tinggal bagaimana membagi peran masing-masing. Kepala daerah secara simbol menjual pengaruhnya, sementara tim sukses ini yang mengeksekusi dan mengelola hasilnya untuk dinikmati bersama.

Ketiga, tim sukses bertransformasi menjadi kekuatan oligarki baru, yang bahkan melebihi kuasa kepala daerah. Walhasil, kepala daerah seperti berada di bawah kendali tim sukses, meski tidak secara langsung. Mereka mampu mengontrol seluruh kebijakan kepala daerah.

Mulai dari pembahasan APBD, penentuan pemenang proyek, pengaturan lalu lintas perizinan, hingga penempatan orang-orang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada akhirnya, tim sukses ini menjadi kelompok minoritas yang menguasai mayoritas, mereka menentukan segala hal, termasuk menguasai seluruh sumber daya material di daerah.

Dan keempat, tidak kedua-duanya. Kepala daerah dan tim suksesnya hanya menjadi bidak bagi kepentingan kelompok oligarki yang lebih kuat dan lebih luas jangkauannya. Ada tapi tidak terlihat, terasa tapi sulit disentuh. Mereka punya peran mengatur ritme permainan, tetapi tak nampak di arena.

Sebagian menyebutnya dengan invisible hand, sebagian lain menggunakan istilah elite capture. Mari kita berpikir dengan pertanyaan. Siapa yang mengatur bongkar pasang calon? Siapa penentu mandat? Rekomendasi siapa yang dicap sebagai surat sakti? Jangankan rakyat, elit partai di daerah saja manut.

Yang pasti, para calon kepala daerah mustahil memenangkan pertarungan sendirian. Mereka butuh asupan strategi dan jangkar yang mampu membumikan ide dan gagasannya. Dan keberadaan tim sukses menjadi begitu penting, terutama karena tim sukseslah yang menjadi corong komunikasi si calon.

Namun tentu saja tim sukses yang baik, adalah mereka yang bekerja tanpa pamrih, memberi tanpa imbalan, dan memuji tanpa menadahkan tangan ke atas. Calon kepala daerah membutuhkan tim sukses yang mampu menjaga dirinya dari tindakan korup, tim sukses yang memagari integritasnya dengan baik, tim sukses yang anti korupsi.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Locita.

701 total views, no views today