Kaltim

Politik Dua Kaki DPRD

September 13, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Polemik Pembangun Masjid di Lapangan Kinibalu Samarinda. Sumber Gambar : kaltimkece.id.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya menyatakan sikap penolakan terhadap pembangunan masjid di lapangan kibalu. Sikap penolakan ini diputuskan oleh DPRD Kaltim, setelah sebelumnya didahului dengan pertemuan pihak terkait, terutama warga kinibalu dan LSM yang selama ini getol menolak pembangunan masjid di lapangan bersejarah tersebut. Banyak kalangan yang kemudian meragukan sikap DPRD Kaltim ini, mengingat sikap awal DPRD Kaltim yang juga turut merestui proyek pembangunan masjid ini. Bahkan tidak sedikit yang menyebut DPRD Kaltim sedang memainkan “politik dua kaki”. Satu kaki menerima dan merestui proyek ini, sementara satu kaki lainnya justru menolak. Apakah DPRD Kaltim sedang disandera oleh euforia Pemilu 2019 yang mengharuskannya bersikap baik dihadapan publik? Kenapa baru sekarang menunjukkan sikap penolakan setelah sebelumnya justru bulat menerima? Apa hal ihwal yang mendasari perubahan sikap DPRD Kaltim ini? Apakah perubahan sikap ini berdampak positif bagi publik, atau justru sebaliknya?

Argumentasi Teknis

Dari pemberitaan beberapa media, diketahui bahwa perubahan sikap DPRD Kaltim yang pada akhirnya menolak pembangunan masjid di lapangan kinibalu ini, didasari oleh beragam alasan. Salah satu alasan kuat yang dijadikan dasar penolakan adalah proses pembangunan masjid yang dilakukan tanpa disertai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Belakangan diketahui bahwa plang yang terpasang di depan proyek pembangunan masjid, hanya berupa nomor registrasi IMB. Tentu ini lebih tepat disebut argumenasi teknis, daripada argumentasi yang bersifat substansial. Artinya, argumentasi teknis ini hanya menyentuh permukaan masalah, tanpa mampu menjangkau akarnya. Lantas apa yang harus dilakukan oleh DPRD Kaltim untuk menyentuh akar persoalan pembangunan masjid kinibalu ini? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita mencoba kembali memotret aturan teknis yang dijadikan dasar oleh DPRD Kaltim dalam menolak pembangunan masjid ini.

Dalam Peraturan Bersama Antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, menetapkan syarat tertentu terhadap pendirian rumah ibadat. Secara garis besar, peraturan bersama ini menjelaskan bahwa, “Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung”, sebagaimana diatur dalam kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun selain persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung tersebut, peraturan persama ini juga mengatur mengenai “syarat khusus” yang harus dipenuhi untuk pendirian rumah ibadat.

Dalam Pasal 14 ayat (2) peraturan bersama tersebut menyebutkan bahwa, “Selain memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi : Pertama, daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa. Ketiga, rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan Keempat, rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota”.

Artinya, sebelum persyaratan khusus tersebut terpenuhi terlebih dahulu, maka proses pemberian izin terhadap pendirian masjid di lapangan kinibalu, seharusnya tidak akan pernah diberikan. Dari keempat persyaratan khusus ini, diketahui belakangan bahwa hingga kini, rekomendasi tertulis dari FKUB Kota Samarinda, tidak pernah diberikan untuk pendirian masjid di lapangan kinibalu. Anehnya, proyek pembangunan masjid tetap berjalan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB). Padahal secara hukum, dalam perspektif teori administrasi Negara, adalah hal yang sama sekali tidak diperbolehkan membangun sesuatu yang dilarang, sebelum dikeluarkannya izin dari pihak yang berwenang terlebihi dahulu. Jikalaupun IMB tetap dipaksakan oleh Pemerintah, maka sudah dapat dipastikan bahwa IMB tersebut cacat secara formil. FKUB sendiri jangan dipahami sekedar sebagai lembaga pemberi cap stempel. FKUB adalah forum bersama yang bersifat dinamis menampung aspirasi warga masyarakat. Dalam peraturan bersama tersebut, setidaknya terdapat 5 (lima) tugas pokok dari FKUB Kabupaten/Kota, yakni : melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, sosialisasi peraturan, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Politik Dua Kaki

Berdasarkan argumentasi teknis yang diuraikan sebelumnya, maka sesungguhnya pilihan bagi DPRD Kaltim untuk menolak pembangunan masjid di lapangan kinibalu, sesungguhnya memiliki dasar yang cukup kuat dan logis secara hukum. Namun lagi-lagi harus ditegaskan bahwa, memandang polemik pembangunan masjid di lapangan kinibalu, tidak bisa hanya dilihat pada kacamata teknis semata. Intinya begini, pada satu sisi, sikap penolakan DPRD Kaltim tersebut pertanda berjalannya “fungsi pengawasan” DPRD, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD.

Pengawasan ini terutama erat kaitannya dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, terkait dengan proyek pembangunan mesjid kinibalu yang tidak disertai dengan IMB. Tapi pada sisi lain, DPRD Kaltim juga perlu dikritik. Sebab penolakan ini kan hanya berada di level teknis (pembangunan mesjid tanpa IMB), bukan pada level substansi kebijakan. Pertanyaannya kira-kira begini, “Kalau persyaratan IMB sudah dipenuhi, apakah pembangunan mesjid di lapangan kinibalu ini akan kembali direstui oleh DPRD Kaltim?”. Ini yang mesti dijawab oleh DPRD Kaltim, sekaligus untuk menepis isu politik dua kaki yang dituduhkan sejumlah pihak.

Sikap penolakan DPRD Kaltim, sebaiknya tidak hanya berkutat pada alasan teknis. Tapi lebih dari itu, enolakan ini juga harus karena alasan substansial, yakni menolak pembangunan mesjid di kinibalu ini “tanpa syarat“. Alasan pokoknya tentu saja karena pertimbangan baik historis, sosiologis dan kultural. Jadi bagi saya, tidak cukup hanya dengan sekedar berupa surat tertulis ke pemkot samarinda yang ditembuskan kepada gubernur. Namun sikap penolakan DPRD Kaltim ini semestinya juga dibawa ke forum resmi. Misalnya dengan menggunakan hak interpelasi DPRD kepada Gubernur terkait kebijakan pembangunan mesjid kinibalu ini. Hal ini sekaligus sebagai koreksi kepada DPRD Kaltim yang sebelumnya juga menyetujui proyek mesjid di kinibalu ini. Sebab langkah mengirim surat penolakan itu, tidak akan berpengaruh signifikan selain dampaknya secara politis. Seribu surat sekalipun jika gubernur kekeuh, tidak akan berpengaruh apa-apa. Jadi lebih baik gunakan fungsi pengawasan melalui hak interpelasi tesebut. Dengan cara seperti ini, maka DPRD bisa menekan dan memaksa gubernur agar seratus persen benar-benar menghentikan proyek ini.

Sedari awal, banyak pihak yang menyayangkan sikap DPRD yang terkesan abai dengan banyaknya protes warga terhadap rencana pembangunan masjid di lapangan kinibalu. Walhasil, sikap penolakan yang datang belakangan, dicap terlambat dan sekedar cari momentum untuk Pemilu 2019. Ini konsekuensi logis yang harus diterima oleh DPRD Kaltim secara kelembagaan. Bahkan tudingan DPRD Kaltim sedang menjalankan politik dua kaki, juga mesti diterima secara legowo. Jauh lebih baik DPRD Kaltim menerima kritik itu secara terbuka dan dewasam dibanding memberikan reaksi balik yang tidak produktif. Kritik publik kepada DPRD Kaltim, harus dimaknai sebagai self kritik bagi bagi lembaganya sendiri. Memang sikap ini cenderung terlambat, dan itu yang sangat disayangkan. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sekarang tinggal bagaimana DPRD Kaltim membuktikan keseriusan sikap penolakan ini secara konsisten, demi menjaga ekspektasi publik.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Bontang Post, Edisi Kamis 13 September 2018.

901 total views, no views today

Solusi Di Balik Polemik Pelantikan Gubernur

September 8, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Awang Faroek Bersama Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Sumber Gambar : kaltimprov.go.id

Pada prinsipnya, masa jabatan gubernur itu selama 5 (lima) tahun, tehitung sejak hari pelantikan. Hal ini diseburkan secara eksplisit dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang menyatakan bahwa, “Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Ketentuan ini kemudian diperkuat dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), yang menyatakan bahwa, “Gubernur dan Wakil Gubernur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

Jadi pada intinya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka masa jabatan Gubernur itu tidak boleh dikurangi sama sekali, bahkan hanya untuk 1 (satu) hari sekalipun tidak boleh. Dengan demikian, maka siklus pergantian Gubernur, dari pejabat lama ke pejabat yang baru, hanya bisa dilakukan setelah masa jabatan 5 tahun tersebut selesai. Secara faktual, Pak Awang Faroek itu kan dilantik pada tanggal 17 Desember tahun 2013 silam, artinya masa jabatannya baru akan berakhir secara resmi dibulan desember tahun 2018 mendatang. Oleh karena itu, berdasarkan norma yang tertuang dalam UU Pemda dan UU Pilkada, maka pelantikan Gubernur dan Wakil Gunernur Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih, idealnya dilakukan pada bulan Desember 2018 nanti.

Hanya saja, dalam kasus Pak Awang Faroek ini, terdapat situasi yang berbeda. Dimana beliau telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Gubernur sebagai persyaratan bakal calon anggota DPR. Seperti diketahui, Pak Awang Faroek mengajukan diri sebagai bakal calon anggota DPR-RI untuk daerah pemilihan Kaltim dari Partai Nasdem. Ketentuannya, bagi kepala daerah yang ingin mencalonkan diri, memang diharuskan mundur mundur dari jabatannya.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang menyebutkan bahwa, “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.

Secara teknis, diperkirakan pengunduran diri Pak Awang Faroek, akan disetujui oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum Daftar Caleg Tetap (DCT) dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim. Yang artinya, persetujuan tersebut paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, dimana berdasarkan jadwal dan tahapan, DCT ini akan diumumkan pada tanggal 20 September tahun 2018 mendatang. Artinya, setelah Pak Awang Faroek resmi tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Kaltim, maka akan ada kekosongan jabatan. Dalam situasi kekosongan jabatan seperti ini, maka pelantikan Gubernur Kaltim terpilih, bisa saja dipercepat dari jadwal yang ditentukan sebelumnya.

Secara hukum, itu memungkinkan, dengan 2 (dua) alasan pokok. Pertama, masa jabatan Gubernur selama 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Pemda jo. Pasal 162 ayat (1) UU Pilkada, tidak berlaku lagi. Sebab Gubernur telah mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Kedua, adanya kekosongan jabatan, pasca pengunduran diri Gubernur. Kekosongan jabatan ini tentu berimplikasi kepada jalannya pemerintahan di Kaltim, terlebih posisi Wakil Gubernur juga kosong.

Sebenarnya ada 2 (dua) opsi bagi Mendagri untuk menjawab kekosongan jabatan ini. Opsi pertama dengan mengangkat Pelaksana Tugas (Plt), dan opsi kedua dengan mempercepat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Namun dengan keterbatasan wewenang Plt dalam mengambil keputusan-keputusan strategis pemerintahan, maka mempercepat pelantikan adalah pilihan rasional Mendagri yang bisa diterima dan memiliki dasar hukum yang memadai.

Pernyataan Pak Awang Faroek yang tetap kekeuh berkesimpulan bahwa masa jabatan Gubernur terlilih tetap dibulan Desember 2018, dengan mencontohkan kasus Ahok dan DKI Jakarta, adalah KELIRU! Kondisi Kaltim tidak bisa disamakan dengan DKI Jakarta, sebab DKI masih memiliki Wakil Gubernur yang dapat menggantikan posisi Gubernur baik ketika berhalangan sementara maupun berhalangan tetap. Dalam posisi Ahok yang divonis bersalah dan ditahan ketika itu, maka Djarot Saiful Sebagai Wakil Gubernur, secara otomatis (ex-officio) melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (3) dan (4) UU Pemda. Sementara kondisi kaltim berbeda, dimana jabatan wakil gubernur juga kosong setelah meninggalnya Pak Mukmin Faisyal.

Setelah Ahok menyatakan tidak jadi banding, maka seketika itu pula kasusnya dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Artinya, posisi Djarot Syaiful serta merta dapat dilantik sebagai pejabat gubernur secara definitif ketika itu, sampai masa jabatan 5 tahun selesai. Sedangkan di Kaltim, kosonnya jabatan wakil gubernur memungkinkan pelantikan Gubernur terpilih dipercepat. Memang benar opsi pelaksana tugas tetap ada. Tetapi kalaupun opsi mempercepat pelantikan itu diambil oleh Mendagri, itu tetap punya dasar yang kuat dan memadai baik secara hukum maupun sosilogis.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Bontang Post, Edisi Sabtu 08 September 2018.

749 total views, no views today

Mengurai Polemik Cuti Kampanye Pilkada

March 19, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Pilkada Serentak 2018. Sumber foto : okezone.com

Polemik perihal cuti kampanye Walikota Balikapan, Rizal Effendi, berakhir setelah Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, menandatangani surat izin cuti bagi Calon Wakil Gubernur tersebut, untuk keperluan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kaltim tahun 2018. Cuti di luar tanggungan Negara ini berlaku mulai tanggal 7 Maret 2018 hingga berakhirnya masa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimanta Timur pada tanggal 23 Juni 2018 nanti. Untuk mengisi kekosongan jabatan Walikota Balikpapan, selanjutnya akan diisi oleh Rahmad Mas’ud sebagai Pelaksana Tugas (Plt) selama Rizal menjalani masa kampanye. Mekipun secara teknis polemik tersebut telah usai, tetapi serasa masih ada yang mengganjal dan perlu penjelasan ke publik. Tertuma untuk menjawab 2 (dua) hal : Pertama, mengapa Kepala Daerah yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya diwajibkan untuk mengajukan cuti di luar tanggungan Negara selama menjalani masa kampanye? Kedua, bagaimana proses pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah yang sedang menjalankan cuti kampanye?

Mundur atau Cuti?

Dalam ketentuan persyaratan calon, tidak ada kewajiban bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota (Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah), untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Kecuali Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tersebut mencalonkan diri di daerah lain, maka mutlak harus mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada), yang menegaskan bahwa salah satu persyaratan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, adalah berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.

Lantas bagaimana cara menafsirkan “daerah lain” dalam ketentuan tersebut? Apakah ketentuan mengenai “daerah lain” ini berlaku bagi seorang Bupati atau Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur, meski berada di Provinsi yang sama? Secara teknis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, sudah menegatur ketentuan mengenai klausul “daerah lain” ini dengan lebih rigid. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan mengenai ketentuan untuk berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi : Pertama, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain. Kedua, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain. Ketiga, Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.

Jadi kesimpulannya, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, sepanjang tidak mencalonkan diri di daerah lain, maka tidak harus mundur dari jabatannya. Namun demikian, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri di daerah yang sama, diharuskan untuk menjalani cuti di luar tanggungan Negara selama masa kampanye. Hal ini diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menyebutkan bahwa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi 2 ketentuan yakni : menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”. Dengan demikian, uraian ini seharusnya sudah menjawab polemik soal apakah Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri harus mundur dari jabatan atau cukup dengan menjalani cuti selama masa kampanye.

Perihal Pelaksana Tugas

Selain mundur dan cuti, soal siapa Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah selama menjalani cuti masa kampanye juga menjadi polemik. Siapa yang akan melaksanakan tugas Kepala Daerah? Bagaimana jika Kepala Daerah dan Kepala Daerah sama-sama mencalonkan diri dan menjalani cuti selama masa kampanye? Sebagai tindak lanjut dari penjabaran Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengatur mengenai cuti kampanye, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah melalui Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 ini, disebutkan bahwa, “Selama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara, ditunjuk Pjs Gubernur, Pjs Bupati, dan Pjs Walikota sampai selesainya masa kampanye”.

Artinya, ketentuan Pasal ini secara eksplisit menegaskan bahwa, jika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan mencalonkan diri dan menjalani cuti kampanye, maka selama menjalani masa cuti tersebut, akan ditunjuk Pejabat Sementara (Pjs) untuk melaksanakan tugas Kepala Daerah. Jika diperhatikan secara seksama kalimat dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tersebut, maka frase “dan” harus dipahami sebagai kondisi dimana subjek maupun objek yang dimaksud sebelum dan sesudah kata “dan”, harus terpenuhi kedua-duanya. Lain halnya dengan frase penghubung “atau”, dimana hanya mensyaratkan salah satunya. Berbeda lagi dengan frase penghubung “dan/atau” yang dapat dimaknai “dan”, tetapi dapat pula dimaknai “atau”. Sementara tanda “/” berarti opsi pengggunan atau pilihan terhadap salah satu kata tersebut, baik “dan” maupun “atau”.

Jadi, ketentuan mengenai Pjs ini hanya berlaku jika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan menjalani masa cuti di luar tanggungan Negara. Sementara jika hanya Kepala Daerah yang menjalani masa cuti di luar tanggungan Negara, maka wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas sebagai Plt Kepala Daerah hingga masa cuti di luar tanggungan Negara Kepala Daerah selesai dijalani. Untuk menegaskan perbedaan Pjs dan Plt ini, mari kita baca pengertian Pjs dalam Pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, yang menyebutka bahwa “Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota karena Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota cuti di luar tanggungan Negara untuk melaksanakan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota”.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Tribun Kaltim, edisi Senin 17 Maret 2018

668 total views, no views today

Calon Impor Dalam Pilkada

December 15, 2017 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Disetiap momentum elektoral Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), selalu saja diiringi dengan isu yang bersifat kontroversial. Bahkan tak jarang isu tersebut sengaja diproduksi sebagai alat untuk saling menyerang satu sama lain. Salah satu isu yang muncul menjelang Pilkada serentak gelombang ketiga yang jatuh dibulan juni tahun 2018 nanti, adalah soal “Calon Impor”. Dalam pengertian yang lebih luas, diksi “calon impor” ini bermakna dikotomi antara calon yang berasal dari luar dan di dalam daerah, pendatang dan non pendatang, pribumi dan non pribumi, putra/putri dan bukan putra/putri daerah, hingga ke orang asli dan bukan orang asli daerah.

Ihwal “Asli”

Tulisan ini bukan untuk melacak genealogis atau asal-usul siapa orang Indonesia asli yang sebenarnya. Tetapi ingin berupaya mendudukkan tafsir orang Indonesia asli dalam dinamika kesejarahan konstitusi kita. Pemahaman tentang orang indonesia asli ini, juga akan membuat kita lebih mudah mengartikulasi makna “calon impor”, isu yang sedang dibahas dalam tulisan ini. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dengan naskah original, menyebutkan bahwa “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Harus dipahami bahwa frase “orang Indonesia asli” tersebut disusun berdasarkan suasana kebatinan para penyusun konstitusi (framers of the constitution) kita ketika itu yang sedang berhadap-hadapan dengan penjajah.

Artinya, frase “orang indonesia asli” dalam konstitusi ketika itu dimaksudkan agar bangsa asing yang menjajah kita, tidak menjadi presiden Indonesia. Dengan demikian, semangat kemerdekaan dapat terpelihara dengan utuh. Namun demikian, ketentuan ini tentu saja berlaku sementara waktu saja. Mengingat UUD 1945 adalah konstitusi kilat (revolutie grondwet), yang tentu saja perlu disempurnakan dimasa yang akan datang. Dan ini terbukti ketika dalam perjalanan historis, Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950, tidak lagi mencantumkan frase “orang Indonesia asli” sebagai syarat presiden. Semangat ini pula yang mendasari amandemen UUD 1945 yang pada akhirnya menghilangkan frase “orang Indonesia asli” sebagai syarat menjadi presiden republik Indonesia.

Hak Konstitusional

Lantas bagaimana dengan Pilkada? Apakah ketentuan harus asli orang daerah itu berlaku? Apakah “calon impor” itu diperbolehkan berdasarkan asas dan norma yang berlaku di negara kita? Prinsipnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Ini adalah hak konstitusional yang dibunyikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dan jika kita lacak dalam ketentuan dan syarat pencalonan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017, maka kita tidak akan menemukan syarat itu.

Satu-satunya norma yang mengatur ketentuan mengenai orang asli sebagai syarat pencalonan, terdapat dalam Pasal 12 huruf a UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dimana disebutkan bahwa yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua. Pengertian orang asli Papua sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 huruf t, yakni orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Syarat orang asli Papua inipun hanya berlaku ditingkat Provinsi. Sedangkan ditingkat Kabupaten/Kota, syarat ini tidak berlaku. Konteks lahirnya ketentuan di Papua ini juga tidak lepas dari kekhawatiran akan ancaman disintegrasi. Pada akhirnya kompromi menjadi pilihan dengan mengakomodasi kekhususan yang ada di Papua. Ini bisa kita baca dari konsideran menimbang huruf d dalam UU tersebut.

Pilkada Bermartabat

Penggunaan diksi “calon impor” jelas adalah pengingkaran terhadap hak konstitusional warga negara. Untuk itu, perdebatan soal “calon impor” harus dihentikan. Jika makna “harus orang asli daerah” diterjemahkan sebagai harapan bagi para calon agar memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai terhadap kebudayaan dan kearifan lokal daerah (local wisdom), itu bisa diterima. Tentu saja dengan catatan, disampaikan dengan artikulasi pesan yang baik. Bukan dengan cara menonjolkan identitas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Jadi lebih baik, menanggalkan isu “calon impor” ini dan beranjak ke wilayah diskursus yang lebih urgen, agar tujuan pilkada dapat kita raih dengan cara yang bermartabat. Sebab pilkada sesungguhnya merupakan ajang pertarungan ide dan gagasan, kontestasi visi-misi, rekam jejak dan program. Hal ini jauh lebih substansial dibanding larut dalam perdebatan “calon impor”.

Pilkada seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan politik (political education), bukan menabur benih keretakan. Kita harus membangun budaya Pilkada yang mengedepankan politik kebangsaan. Politik yang bersandar kepada cita-cita persatuan antar semua elemen bangsa. Politik yang bekerja atas nama kemanusiaan dan persamaan hak, tanpa terkecuali. Politik yang menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan satu sama lain. Sebagaimana pesan Sukarno menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 1955, “Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke”. Dan pesan inilah yang harus kita disalurkan menjadi energi positif dalam setiap momentum Pilkada.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Jum’at 15 Desember 2017.

622 total views, no views today

Korupsi Sumber Daya Alam

November 27, 2017 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Salah satu titik rawan korupsi adalah disektor sumber daya alam (SDA). SDA yang besar, tentu saja menjadi pemantik godaan bagi siapa saja yang memegang dan mengendalikan kekuasaan. Jika SDA ini tidak dikelola dengan baik, niscaya akan dengan mudah diperdagangkan demi kepentingan pribadi dan kelompok. Sektor SDA menjadi bancakan ekonomi yang kerap kali dieksploitasi. Bahkan kuat dugaan, setiap momentum elektoral pemilihan kepala daerah, sumber dananya berasal dari transaksi bisnis perizinan disektor SDA ini.

Pengungkapan sejumlah kasus disejumlah daerah, kian menguatkan betapa rentannya korupsi terjadi disektor SDA ini. Sebut saja kasus pengurusan izin alih fungsi lahan hutan untuk kebun kelapa sawit di Provinsi Riau yang melibatkan Gubernur Annas Maamun, izin usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara yang melibatkan Gubernur Nur Alam, izin usaha perkebunan di Kutai Kartanegara yang diduga melibatkan Bupati Rita Widyasari, hingga yang terakhir izin usaha pertambangan nikel di Konawe Utara yang melibatkan mantan Bupati Aswad Sulaiman.

Melacak Pola

Untuk memahami bagaimana korupsi disektor SDA ini bekerja, tentu saja harus dimulai dengan memahami polanya. Terutama dengan memetakan (mapping) titik-titik dimana proses korupsi itu bermula. Berikut adalah titik rawan potensi korupsi disektor SDA.

Pertama, tata kelola perizinan. Pada umumnya, pola korupsi di daerah-daerah yang kaya SDA, biasanya menggunakan lalu lintas perizinan sebagai pintu masuk. Kondisi yang relatif berbeda di daerah yang minim SDA, dimana mark up anggaran lebih banyak digunakan sebagai modus utamanya. Kenapa perizinan? Pertama, karena perizinan memerlukan kuasa dan kewenangan. Hal inilah yang rentan disalahgunakan oleh sipemilik kuasa. Korupsi pada dasarnya bertalian dengan kewenangan. Terlebih jika kewenangan itu tidak terkontrol oleh pengawasan yang memadai. Kedua, perizinan disektor SDA sudah pasti disertai dengan keuntungan eksploitasi dengan jumlah besar. Keuntungan yang besar inilah yang memungkinkan sipenerima izin memobilisasi sumber daya ekonominya untuk melancarkan politik kotor yang menghalalkan segala cara.

Kedua, informasi yang tertutup. Isu keterbukaan informasi, sesungguhnya sudah lama dikampanyekan sebagai bagian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sayangnya, ini berhenti ditataran diskursus belaka tanpa mampu diterapkan dengan baik. Faktanya, dalam konteks tata kelola SDA, publik begitu sulit mendapatkan akses terhadap data. Terutama data yang terkait dokumen-dokumen perizinan di sektor SDA. Mulai dari data izin lingkungan (Amdal, UKL-UPL dll), data jaminan reklamasi, data status CnC dan Non-CnC, data pajak, data NPWP dll. Wajar jika belakangan berkembang trend uji akses informasi dihampir semua daerah di Indonesia. Ini akibat akses data yang tertutup.

Ketiga, kerusakan lingkungan. Tata kelola SDA yang buruk, berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Secara empirik, kerusakan lingkungan selalu berbanding lurus dengan tingkat korupsi yang terjadi. Lebih parahnya lagi, keluhan dan protes masyarakat akan kerusakan lingkungannya, cenderung diabaikan. Dalam artikelnya yang berjudul “The Hidden Shame of the Global Industrial Economy“, Ed Ayres dari World Watch Institute, menyebutkan bahwa begitu banyak aktivitas industri ekstraktif baik yang bersifat ilegal maupun yang disetujui oleh Pemerintahan korup, yang mengabaikan keluhan dan keberatan penduduk asli. Ibarat kata pepatah, “aures habent et non audient” (bertelinga tapi tidak mampu mendengar).

Keempat, ketidakpatuhan hukum. Hal ini bertalian dengan dua hal. Pertama, dampak dari kerusakan lingkungan yang cenderung dibaikan, baik pada level pengawasan maupun ditingkat penegakan hukumnya. Kedua, kebijakan yang bertentangan dengan aturan payungnya (umbrella act). Sebut saja izin pertambangan yang berada dalam kawasan konservasi. Padahal secara eksplisit Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa, “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung“. Logikanya, untuk apa mengeluarkan izin di lokasi yang jelas-jelas melabrak aturan?

Kelima, oligarki kekuasaan. Berdasarkan pengalaman empiris, bentuk oligarki tidak hanya terbatas kepada penguasaan minoritas terhadap mayoritas. Tetapi pada saat yang bersamaan, juga mesyaratkan penguasaan terhadap sumber daya ekonomi. Kedua aspek inilah yang melapangkan jalan lahirnya dominasi ekonomi dan politik. Penyebutan tim 11 dalam perkara dugaan gratifikasi dan suap izin perkebunan Bupati Kutai Kartanagera, Rita Widyasari, memberikan petunjuk bagaimana oligarki ini bekerja. Istilah tim 11 ini sendiri dibenarkan oleh komisioner KPK, Basaria Panjaitan. Artinya, ini mengindikasikan bagaimana cara sekelompok minoritas mengendalikan mayoritas pada satu sisi. Dan kontrol terhadap distribusi kekayaan ekonomi melalui kebijakan anggaran, lalu lintas perizinan dan proyek-proyek pemerintah pada sisi lainnya.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Senin 27 November 2017.

Download aritikel ini dengan versi PDF di SINI.

2,704 total views, 2 views today