MA

Caleg Eks Koruptor Pasca Putusan MA

September 18, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Caleg Mantan Narapidana Korupsi. Sumber Gambar : beritagar.id.

Sejak awal penyusunan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (beserta perubahannya), telah mengundang perdebatan dibanyak kalangan. Pangkal masalahnya adalah larangan bagi mantan terpidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak, untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Dalam beberapa waktu terakhir, perdebatan soal larangan caleg eks koruptor ini menjadi status quois seiring dengan penantian agar Mahkamah Agung (MA) memutus keabsahan PKPU 20/2018 ini baik secara formil maupun materil. Jikalaupun MA pada akhirnya memutus perkara ini, dengan hasil apapun, seharusnya tidak membuat harapan mayoritas rakyat Indonesia goyah untuk tetap meneguhkan sikap dan komitmen terwujudnya Pemilu yang bersih dan berintegritas.

Menghormati Putusan

Mahkamah Agung (MA) pada akhirnya membatalkan PKPU 20/2018, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Banyak pihak yang menyayangkan putusan MA ini, bahkan tak jarang MA dituduh sebagai lembaga pro koruptor dan tidak memiliki sense of moral crisis yang sedang melanda bangsa ini. Namun putusan MA tetapkan sebagai putusan pengadilan yang harus kita hargai. Dalam asas hukum, dikenal istilah “res judicata pro veritate habetur”, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Jadi, sebesar apapun ketidaksetujuan kita terhadap putusan suatu lembaga peradilan, tetap kita harus terima sebagai bagian dari kosekuensi kita sebagai negara berdasarkan hukum.

Dalam posisi ini, publik juga harus belajar menerima dan menghargai putusan lembaga peradilan, sejelek dan seburuk apapun dampaknya kepada kita secara subjektif. Kalaupun terjadi perdebatan dan penolakan dimana-mana, itu mesti dipandang sebagai bagian dari dinamika akademis semata. Artinya, putusan pengadilan harus diterima pada satu sisi, tetapi tetap membuka perdebatan sebagai bagian dari diskursus akademik pada sisi lainnya.

Intinya, agar putusan pengadilan dapat diterima oleh semua pihak, maka putusan pengadilan tersebut harus memenuhi prasyarat tertentu, antara lain : Pertama, sebelum putusan diambil oleh hakim, maka hendaknya semua pihak didengarkan secara seimbang. Dalam asas hukum dikenal istilah “audi et alteram partem”, atau dalam bahasa Inggris bisa dipadankan dengan istilah “listen to the other side”, yang dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti “mendengar kedua belah pihak”.

Kedua, untuk menghindari kecurigaan publik, maka seharusnya sidang pengadilan berlangsung terbuka. Itu merupakan wujud dari akuntabilitas peradilan kepada masyarakat. Ketiga, informasi seharusnya tersedia setiap saat. Dengan demikian publik dapat mengaksesnya dengan mudah dan cepat. Dalam kasus putusan MA yang terhadap pembatalan PKPU 20/2018 ini, sepertinya MA abai untuk mendengar keterangan pihak terkait secara objektif (terutama keterangan dari KPU yang menyusun produk hukumnya dan Menkumham yang mengundangkan), cenderung tertutup, dan nihil informasi buat publik.

Hal lain yang menjadi kritik terhadap MA adalah, tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Perkuat Seleksi di Parpol

Partai Politik (parpol) tentu memegang kendali pokok dalam urusan pencalonan caleg eks koruptor ini. Dengan demikian, untuk menjawab hulu persoalan dari polemik calek eks koruptor ini, maka Parpol yang harus didorong untuk berkomitmen agar tidak mencalonkan para mantan terpidana korupsi ini. Harus kita pahami, bahwa Parpol tidaklah bekerja secara eksklusif hanya untuk membela dan memperjuangkan kader-kadernya. Tetapi juga seharusnya menjadi garda terdepan dalam membela moralitas publik.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ditegaskan bahwa, “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Moralitas publik saat ini teperangkap dalam amarah akibat kian maraknya korupsi yang dilakukan oleh elit politik, khususnya anggota-anggota DPR dan DPRD yang notabene adalah kader-kader yang berasal dari Parpol.

Tugas ini yang harus ditagih kepada Parpol, demi menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertintegritas. Sebab Pemilu itu bukan hanya soal pengejawantahan hak pilih secara “luber dan jurdil” sebagaimana tagline Pemilu Indonesia sedari dulu. Tetapi Pemilu juga seharusnya didesain agar mampu menyediakan caleg-caleg yang bersih dan berintegritas. Jadi meskipun MA telah membatalkan PKPU 20/2018, kehendak publik untuk dapat disajikan caleg-caleg yang berintegritas dengan rekam jejak mumpuni, tetap dapat dikanalisasi melalui Parpol.

Bagaimanapun, Parpol akan menjadi kunci, apakah Pemilu 2019 nanti tetap akan menyuguhkan caleg mantan terpidana korupsi atau tidak. Akan menjadi anomali jika Parpol toh tetap kekeuh mencalonkan mantan terpidana korupsi, sementara masih banyak orang-orang yang rekam jejak dan integritasnya memadai. Prinsipnya, tidak ada yang salah upaya mengkampanyekan dan mendorong agar Parpol selektif terhadap caleg-caleg yang mereka ajukan, terutama untuk konsisten agar tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi, yang sudah terbukti gagal dan abai menjalankan amanat rakyat.

Secara hukum, hak mantan terpidana korupsi untuk turut serta dalam Pemilu, sudah selesai dan tidak perlu diperbedatkan lagi. Namun dalam upaya rekrutmen kader-kader bangsa terbaik, hendaknya Parpol lebih selektif dengan tidak mengajukan mereka yang bermasalah baik rekam jejak maupun integritasnya. Jika masih ada Parpol yang tetap kekeuh mencalonkan mantan terpidana korupsi, maka rakyat patut menghukumnya dengan tidak memilihnya dalam Pemilu 2019 mendatang. Selain itu, kesadaran publik juga mesti dibangun dengan baik agar dalam Pemilu 2019 nanti, dapat menentukan pilihan berdasarkan rasionalitasnya. Setidaknya publik dapat menilai calon yang disuguhkan berdasarkan rekam jejak dan integritasnya. Kampanye untuk menguatkan pemilih rasional ini yang perlu dilakukan secara massif.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Bontang Post, Senin 17 September 2018.

1,190 total views, no views today

Upah dan Sanksi Pidana Dalam Politik Hukum Perburuhan Indonesia

April 25, 2013 by Herdiansyah Hamzah 3 Comments

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan tertinggi di Negara kita, telah menjamin hak dasar warga Negara dalam hal penghidupan yang layak sesuai dengan derajat kemanusiaan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan secara jelas bahwa, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Memaknai pasal ini tentu saja sangat sederhana, bahwa segala bentuk pekerjaan serta pemenuhan kehidupan setiap warga Negara harus diletakkan pada standar kemanusiaan yang berlaku secara universal. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) ini kemudian dipertegas dalam Pasal 28D ayat (2) yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 23 ayat (1) yang mengatakan bahwa, “Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya”.

Ketidakberdayaan Negara

Permasalahan kemudian muncul dan berkembang ketika implementasi atau pelaksanaan pemenuhan hak atas penghidupan yang layak, tidak berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Hak atas penghidupan yang layak, termasuk didalamnya menyangkut sistem pengupahan yang adil, menjadi sulit terpenuhi akibat ketidakberdayaan Negara dihadapan para pemodal dan pengusaha.

Persoalan pokok dalam sistem pengupahan di Indonesia, tidak hanya menyangkut praktek politik upah murah yang terjadi sejak dulu hingga sekarang. Namun persoalan pengupahan juga terjadi dalam hal pelanggaran akan kewajiban pengusaha dalam memberikan imbalan (baca : upah) bagi para buruh sesuai dengan standar upah minimim yang telah ditentukan.

Negara yang sepatutnya bertindak sebagai pihak yang harus memastikan hak atas upah yang adil dan layak tersebut, terkesan lalai akan kewajibannya. Negara justru tunduk dan diam terhadap praktek ketidakadilan dalam pemenuhan hak upah yang adil dan layak bagi buruh. Baik dalam posisi Negara yang tetap mempertahankan tradisi politik upah murah yang menyengsarakan kehidupan buruh, maupun upaya pembiaran yang dilakukan Negara terhadap pengusaha-pengusaha bandel yang tidak memenuhi kewajiban membayar upah sesuai dengan standar upah minimum yang telah diperintahkan undang-undang.

Penantian Panjang

Keputusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan sanksi pidana kurungan 1 tahun penjara dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah terhadap pengusaha yang membayar upah buruh dibawah ketentuan upah minimum, tentu saja menjadi kabar yang menggembirakan. Dalam rentan waktu 10 tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, inilah pertama kalinya sanksi pidana dijatuhkan kepada pengusaha yang tidak membayar upah buruh sesuai dengan upah minimum.

Seperti yang diberitakan, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis kasasi kepada Tjioe Christina Chandra, seorang pengusaha asal Surabaya yang tidak membayar 53 orang pekerjanya sesuai dengan standar upah minimum yang berlaku[1]. Hakim Majelis yang diketuai oleh Zaharuddin Utama dengan anggota Prof. Dr. Surya Jaya dan Prof. Dr. Gayus Lumbuun tersebut tertuang dalam registrasi perkara nomor 687 K/Pid.Sus/2012.

Putusan kasasi Mahkamah Agung ini berawal dari upaya banding Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Surabaya yang sebelumnya justru memberikan vonis bebas bagi terdakwa pengusaha Tjioe Christina Chandra. Putusan berbeda pada akhirnya diberikan oleh Mahkamah Agung. Bahkan diberikan dengan suara bulat tanpa adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) diantaranya para hakim majelis. Penantian panjang itu akhirnya menemui titik terang, bahwa pengusaha yang menolak membayar upah buruhnya sesuai dengan ketentuan, harus dipenjarakan tanpa syarat.

Kejahatan Kemanusiaan

Kasus pengusaha yang tidak membayar upah buruh sesuai dengan standar upah minimum ini, tidak boleh dipandang sepele. Ini jelas merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang sedang dipertontonkan secara vulgar didepan mata kita. Kejahatan yang telah berlangsung dalam tempo yang cukup lama dan tanpa mampu ditindak oleh Negara . Dalam hal ini, Negara telah memperkosa peraturan yang dibuatnya sendiri, sebab Negara diam dan bisu disaat pengusaha secara nyata mengabaikan kewajiban yang telah diperintahkah oleh Undang-undang.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1), disebutkan bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”. Dalam Pasal 89 Undang-undang ini, yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah minimum baik yang berdasar wilayah maupun sektoral, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) dimasing-masing wilyahnya.

Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) tersebut, dapat diartikan bahwa siapapun pengusaha yang membayar upah buruh di bawah upah minimum, adalah tindak pidana kejahatan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 185 ayat (1) yang menyatakan bahwa, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 90 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta.

Konsistensi Hukum

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai salah satu payung hukum[2] dalam membangun hubungan industrial di Indonesia, bisa dikatakan berjalan tanpa roh. Betapa tidak, sejak diundangkan pada tahun 2003 silam, beragam ketentuan didalamnya tidak mampu diimplemantasikan dengan baik oleh berbagai pihak[3]. Termasuk salah satunya adalah konsistensi pemberian hukum pidana terhadap pengusaha yang menolak membayar buruhnya sesuai dengan ketentuan upah minimum.

Norma yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak mampu diterapkan dengan baik, khususnya menyangkut sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Walhasil, hukum berjalan secara tidak konsisten. Artinya, Negara melalui Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengontrol dan mengawasi baik pelanggaran maupun tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, gagal dalam menjalankan kewajibannya.

Akibat tidak konsistennya hukum ditegakkan, jaminan sistem pengupahan yang berdasar kepada penentuan standar upah minimum-pun menjadi terabaikan. Pengusahapun dengan leluasa dapat mengelak dari tuntutan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan. Hal ini makin diperparah oleh sikap Negara yang diam seribu bahasa ibarat orang-orangan sawah yang tidak dapat melakukan apa-apa. Dan sekali lagi dalam hal ini, buruhlah yang selalu menjadi korban. Buruhlah yang terbuang dari keringat dan jerih payahnya sendiri.

[1] Sumber : Detik News. Diakses pada hari rabu tanggal 25 April 2013.

[2] Payung hukum hubungan industrial di Indonesia juga termasuk Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

[3] Pernyataan tidak mampu diimplementasikan dengan baik oleh para pihak, tidak menegasikan bagian-bagian dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh. Misalnya persoalan sistem kerja “outsourcing” yang menghilangkan jaminan masa depan seorang buruh.

11,093 total views, 1 views today

Perang Komisis Yudisial vs Mahkamah Agung

May 8, 2011 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Polemik yang terjadi terkait kasus Antasati, kian meruncingkan peperangan diantara dua lembaga Negara. Komisi Yudisial, seperti diberitakan berbagai media cetak dan elektronik, berencana memeriksa hakim Mahkamah Agung, terkait dengan putusan kasasi yang diajukan oleh Antasari. Perdebatan kemudian muncul, apakah Komisi Yudisial akan memeriksa hakim Mahkamah Agung dalam konteks kode etik hakim (code of conduct) semata, ataukah merembes masuk pada pemeriksaan substansi putusan yang menjerat Antasari selama 18 tahun tersebut?

Hal ini tentu saja tidak akan menjadi sebuah polemik jika keputusan hakim kasasi Mahkamah Agung, tidak mengandung makna yang multi-tafsir dalam hal putusannya, yang mencakup penilaian (ratio) serta diktum (dicta) yang diputuskan berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Komisi Yudisial mengindikasikan bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim kasasi MA, tidaklah mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, yang seharusnya menjadi salah satu unsur pokok penilaian hakim. Dasar yang digunakan oleh KY adalah putusan hakim kasasi yang diperkuat dengan laporan tim penasehat hukum Antasari. Dengan demikian, terdapat indikasi kuat bahwa hakim kasasi cenderung hanya mempertimbangkan diktum atau putusan pengadilan sebelumnya, namun mengabaikan unsur penilaian (ratio) terkait fakta-fakta persidangan sebelumnya.

Integritas Hakim

Dalam memutuskan perkara ditingkat banding, terdapat proses yang harus dilalui secara benar oleh seorang hakim, agar mencapai putusan yang adil dan bijaksana. Setiap hakim akan mengulas fakta-fakta menyolok dari suatu perkara, menentukan persoalan yang harus diputuskan dan selanjutnya mengulas argumen hukum untuk, dalam suatu cara tertentu memutuskan persoalan tersebut, sebelum sampai pada keseimpulan dan keputusan (De Cruz, 2010:353). Dengan demikian, hakim dalam memutus perkara, harus mengutamakan penilaian terlebih dahulu terhadap subtansi perkara dibandingkan dengan putusan yudisial pada peradilan sebelumnya. Untuk itu, hakim dalam konteks kode etik, tidak semata hanya soal moralitas dan perilaku, namun juga terkait erat dengan cara ia mengambil suatu penilaian terhadap suatu perkara. Prinsip inilah yang justru sangat penting dalam menilai seorang hakim.

Namun dalam sebuah kesempatan, Ketua Mahkamah Agung, Harifin A. Tumpa, memberikan reaksi negatif terhadap rencana pemanggilan dan pemeriksaan hakim kasasi MA yang menangai kasus Antasari. Dimana ia berpendapat bahwa, Komisi Yudisial tidak boleh melakukan pemeriksaan terkait dengan substansi putusan. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, dalam sebuah wawancara. Substansi putusan Hakim, bukan wilayah Komisi Yudisial, tapi lebih kepada pemeriksaan perilaku seorang hakim (code of conduct). Inilah dasar perdebatan penting diantara kedua lembaga Negara, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pertanyaannya adalah, apakah KY memang atau boleh memeriksa susbstansi putusan seorang hakim?

Putusan hakim tentu saja tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan. Hakim juga sangat dipengaruhi oleh beragam faktor, pendidikan, perkembangan sosial, teknologi dan lainnya. Maka dari itu, reaksi para hakim terhadap suatu perkara, juga berbeda-beda. Menurut Friedman (2009:229), para hakim tidak bereaksi terhadap kasus-kasus dengan cara yang seragam. Semangat, kesadaran nurani, atau unsur non-hukum tertentu, mungkin mengontrol kasus yang penting. Kasus yang menjadi berita besar di koran, akan menjadi persoalan dengan tantangan tertentu.

Dalam kasus Antasari yang menjadi perhatian publik sepanjang tahun 2010, tentu saja menuntut integritas tinggi serta sikap profesionalisme hakim, dalam memutuskan perkara ditingkat banding. Namun justru inilah yang menjadi alasan pokok Komisi Yudisial dalam memeriksa hakim kasasi Antasari, dimana Komisi Yudisial menemukan adanya indikasi pelanggaran profesionalitas hakim yang menangani persidangan Antasari. Komisi Yudisial mensinyalir adanya sejumlah bukti-bukti penting yang justru tidak dihadirkan hakim dalam persidangan.

Disnilah Komisi Yudisial menempatkan profesionalitas hakim sebagai bagian dari integritas hakim, yang tidak bisa dipisahkan dari cara, proses dan hasil putusan akhir hakim kasasi Antasari. Kita tidak boleh mendikotomikan antara profesionalitas dengan substansi putusan. Sebab dari substansi putusan inilah yang pada akhirnya membuktikan, apakah hakim kasasi profesional atau tidak dalam memutus perkara. Disamping itu, penegakan hukum (rule of law) dalam konteks kewajiban seorang hakim, juga berbanding linear dengan kredibilitas dan integritasnya. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka rule of law dapat sungguh-sungguh ditegakan sebagaimana mestinya (Asshiddiqie, 2005:139). Untuk itu, mempelajari perilaku seorang hakim, tidak bisa kita lepaskan dari substansi perkara yang diputuskan. Sebab substansi perkara yang diputuskan tersebut, tentu saja didasari oleh kredibilitas dan integritas seorang hakim.

Kewenangan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang diberikan wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang inilah yang menjadi fungsi pokok dari Komisi Yudisial selain dari wewenang mengajukan calon Hakim Agung. Dalam hal indikasi pelanggaran kode etik dan profesionalisme hakim pada kasus Antasari, Komisi Yudisial memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial). Laporan yang disampaikan oleh tim penasehat hukum Antasari, terkait fakta-fakta persidangan yang tidak dindahkan oleh hakim kasasi, tentu saja menjadi alasan utama, mengapa Komisi Yudisial berencana memanggil dan memeriksa majelis hakim yang memutus perkara kasus Antasari tersebut.

Komisi Yudisial dalam hal ini telah mengambil langkah tepat dengan memanggil hakim kasasi kasus Antasari, sebab berdasarkan fakta-fakta persidangan ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim tingkat kasasi, tidak menjadikannya fakta dalam sidang kasasi. Pengabaian fakta-fakta persidangan tersebut, merupakan indikasi pelanggaran kode etik dan profesionalisme seorang hakim dalam menila dan memutus perkara. Namun demikian, proses pemeriksaan yang dilakukan Komisi Yudisial, tetap dalam norma hukum yang tidak boleh mengurangi kebebesan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 22 Ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial). Sebab Komisi Yudisial dalam hal ini, melakukan proses pemeriksaan terkait dengan cara dan sikap profesionalisme hakim dalam memutus perkara Antasari. Jika pemeriksaan ini dijadikan alasan bahwa kedepan akan membuat hakim ragu dalam memutus perkara, sangatlah berlebih. Sebab jika hakim benar-benar menjalankan proses hukum sebagaimana mestinya, tentu saja tidak ada yang perlu ditakutkan.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Harian Jogja, Sabtu 7 Mei 2011

Referensi :

De Cruz, Peter. 2010. Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law dan Socialist Law. Bandung : Penerbit Nusa Media.
Asshidiqie, Jimly. 2005. Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Jakarta : Konstitusi Pers.
Friedman, M. Lawrence. 2009. Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial. Bandung : Penerbit Nusa Media.

7,080 total views, no views today