Parpol – Herdiansyah Hamzah

Politik Tanpa Korupsi. Sumber gambar : validnews.co.

The world is big enough to satisfy everyone’s needs, but will always be too small to satisfy everyone’s greed (Dunia cukup besar untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tapi akan selalu terlalu kecil untuk memuaskan keserakahan orang). Demikian kata bijak Mahatma Gandhi yang kesehohor itu. Keserakahan dan korupsi adalah dua hal yang saling bertalian satu sama lain. Orang boleh pandai setinggi langit dan berpengetahuan seluas alam semesta, tetapi di bawah kendali keserakahan, ia tak ubahnya seonggok sampah yang tak pantas kita puja dan puji. Anda boleh melahap sepeti buku-buku tentang keadilan dan selemari teori-teori tentang kemanusiaan, tetapi di bawah tabiat korupsi, Anda hanya akan menjadi borok bagi kemanusiaan. Kalian boleh berteriak lantang tentang keberpihakan dan menggemakan perubahan dimana-mana, tetapi di bawah kekekuasaan yang korup, kalian hanya akan menjadi sejarah kelam bagi kehidupan umat manusia. Lantas apakah korupsi itu soal mentalitas dan moralitas semata?

Baca juga : Korupsi Sumber Daya Alam.

Korupsi tentu saja bukan hanya soal mental dan moral. Tidak akan pernah diselesaikan dengan pelajaran agama semata. Tidak akan pernah cukup jika hanya dibahas di rumah-rumah ibadah saja. Pun tidak akan tuntas hanya dengan mengandalkan kebaikan seseorang belaka. Korupsi adalah kendali sebuah sistem ekonomi dan politik. Sistem yang tidak pernah menghargai kemanusiaan, sistem yang tidak akan pernah perduli dengan kehancuran alam, sistem yang hanya mengabdi kepada kepentingan modal, sistem yang hanya mendewakan profit, sistem yang hanya menjadi pelayan bagi kekuasaan, sistem yang berlindung dibalik jubah kesejaheraan tetapi sejatinya busuk, dan sistem yang hanya tunduk terhadap sekelompok orang-orang kaya. Menurut Jeffrey A. Winters, konon gap antara 40-50 orang kaya dengan orang-orang miskin di Indonesia, mencapai 630 ribu kali lipat (Sumber : Youtube). Kekayaan mereka tentu saja ditumpuk di atas derita Rakyat Miskin Indonesia.

Racun Korupsi

Menurut data Transparency Internasional (TI) Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption perception index) atau CPI Indonesia pada tahun 2016, berada pada angka 37 dari total poin 100. Indonesia menempati rangking 90 dari 178 negara (Sumber : TI). Jika melihat grafiknya, CPI indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun 2015, meski hanya satu poin. Tetapi situasi ini tidak berbanding lurus dengan kelakuan para elit. Mereka tidak berubah. Lembaga-lembaga Negara, terutama DPR yang notabene representasi Rakyat, tak ubahnya seperti sarang para penyamun yang tiada jera merampok uang rakyat. Tidak ada prestasi disana, yang ada korupsi. Tidak ada perubahan disana, yang ada sibuk bertengkar karena perebutan jabatan. Tidak ada ketaatan mandat disana, yang ada menghamburkan uang rakyat. Tidak ada jera disana, yang ada antrian penjara. Maka menjadi hal yang wajar ketika mayoritas Rakyat Indonesia membuang kepercayaan dan menihilkan dukungan terhadap DPR dan Partai Politik (Parpol) sebagai penyokong utamanya.

Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, menempatkan lembaga legislatif, dari pusat (DPR-RI) hingga daerah (DPRD), sebagai lembaga terkorup, setidaknya selama 3 tahun terakhir (Sumber : TI). Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, kian banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR dan DPRD. Tercatat sebanyak 122 anggota DPR dan DPRD yang sudah dipenjara karena kasus korupsi (Sumber : Liputan 6). Ini belum termasuk ribuan anggota DPR dan DPRD lainnya yang sedang menjali proses hukum dan menunggu vonis pengadilan. Kedua, kinerja DPR dan DPRD dalam menjalankan fungsinya (legislasi, pengawasan dan anggaran) serta upaya pemberantasan korupsi di internalnya yang tidak dilakukan secara serius. Yang ada justru persekongkolan jahat yang berujung tindak pidana korupsi. Bahkan berkali-kali DPR justru mengambil tindakan yang kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Mulai dari berkali-kali mengusulkan revisi Undang-undang KPK yang justru melemahkan lembaga anti rasuah tersebut, hingga penggunaan hak angket terhadap KPK yang terkesan mengada-ada.

Politik Rakyat

Secara keseluruhan, terdapat 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon 1 sampai 3, dan 14 hakim, yang sudah dipenjarakan karena kasus korupsi (Sumber : Liputan 6). Dan tentu saja Parpol ditasbihkan menjadi pemenang. Parpol menjadi penyumbang mayoritas dari para peyamun yang dipenjara ini. Ada yang salah dari politik kita. Ada racun (toxin) yang harus di detoksifikasi, dikeluarkan dari mata rantai politik yang sarat dengan korupsi ini. Dan tentu saja yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Partai Politik. Dampaknya, belakangan ini “politik” justru dicitrakan busuk oleh sebagahagia besar masyarakat. Kosakata politik tiba-tiba menjadi istilah yang menjijikkan. Bukan karena politik itu benar-benar busuk. Bukan pula karena politik itu abai dengan harapan kita. Tetapi karena tabiat kotor dari para elite politik yang telah menyelundupkan makna dan tujuan politik yang hendak diperjuangkan. Politik diterjemahkan dalam berbagai upaya dan dengan segala cara. Politik diucapkan dengan bau mulut kotor, yang aromanya tercium menyengat kemana-mana. Politik kini bertransformasi menjadi “oligarki”, dimana minoritas mengendalikan mayoritas, dan disaat yang bersamaan menguasai sumber daya material. Disinilah titik dimana korupsi menemui kematangannya.

Baca juga : Politik Jalan Pintas.

Sesungguhnya politik adalah seni. Seni memperjuangkan hidup dan kehidupan, seni bagi manusia untuk menjaga nalar kemanusiaan, seni memperjuangkan alam semesta dan seluruh isinya, seni mengelola kapal besar bernama negara agar tidak tenggelam, seni menjaga masa depan anak cucu kita, seni menjaga impian dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi politik sesungguhnya tidak bisa kita hindari. Mengutip kata Nyoto, seniman Lekra sekaligus Menteri Negara dimasa Pemerintahan Orde Lama Sukarno, “Politik itu penting sekali. Jika kita menghindarinya, kita akan digilas mati olehnya. Oleh sebab itu dalam hal apapun dan kapan saja pun politik harus menuntun segala kegiatan kita“. Kita berdiri di tanah air kemerdekaan ini karena politik. Kita menjadi manusia bebas di bawah kolong langit karena politik. Kita bernafas menghirup udara alam jagad raya karena politik. Bahkan duduk diam berpangku tangan sekalipun adalah politik.

Tetapi tentu saja politik harus kita jalankan dengan arah dan tujuan yang terang. Politik harus diabdikan kepada prinsip-prinsip kemanusiaan yang tegas, diarahkan untuk mencapai manusia Indonesia yang bebas dari penghisapan, dan ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Sukarno menegaskan bahwa hal utama dan yang paling utama dalam tujuan politik bangsa indonesia adalah adalah perjuangan melawan penghisapan manusia atas manusia lainnya (exploitation de I’homme par I’homme), dan melawan penindasan bangsa atas bangsa lainnya (exploitation de nation par nation). Rintislah jalan perjuangan politik dengan tetap berpijak dan bersandar kepada kepentingan seluruh Rakyat Indonesia, serta memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Berpolitiklah tanpa KORUPSI!!!

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Tribun Kaltim, edisi Senin 30 Juli 2018.

1,243 total views, 1 views today

Kampanye Partai Politik. Sumber Gambar : pikiranmerdeka.co

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga baru hasil amandemen konstitusi yang menandai pergeseran model parlemen Indonesia, dari sistem satu kamar (unikameral) menjadi sistem dua kamar (bikameral). Setidaknya ada 2 (dua) yang melatarbelakangi lahirnya DPD. Pertama, DPD sebagai kamar kedua, diharapkan menjadi kontrol dan penyeimbang (check and balances) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai kamar pertama. Terlebih DPR adalah lembaga yang sarat dengan kepentingan partai politik. Kedua, DPD merupakan representasi keterwakilan daerah di parlemen yang diharapkan mampu mendorong dan memperjuangkan kepentingan daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Sejak kelahirannya, DPD dianggap belum memberikan kontribusi signifikan, khususnya menyangkut fungsinya untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Beragam alasan mencuat, mulai dari fungsi DPD yang dianggap sumir, hingga kewenangan DPD yang bersifat terbatas (limitatif). Ada kesan, DPD masih dianggap terlalu inferior dihadapan DPR. Untuk itu, berkembang usulan amandemen kelima konstitusi, dimana salah satunya bertujuan untuk memperkuat fungsi dan kewenangan DPD. Namun ditengah upaya mendorong penguatan peran DPD ini, terjadi fenomena migrasi massal anggota DPD ke partai politik. Bahkan ada keinginan untuk melegitimasi keanggotaan DPD yang berasal dari partai politik kedalam RUU pemilihan umum yang saat ini sedang dibahas.

Parpolisasi

Migrasi massal anggota DPD ke partai politik, dianggap banyak kalangan sebagai manuver politik anggota DPD. Lantas apa yang mendasari sikap ini? Apa sesungguhnya yang dicari? Ada 2 (dua) alasan yang berkembang perihal migrasi massal anggota DPD ke partai politik ini. Pertama, sebagai jembatan aspirasi. Partai politik dianggap ruang yang tepat untuk menguatkan aspirasi dan kepentingan DPD. Alasan ini tentu Nampak tidak cukup rasional. Terkesan tidak lebih dari pembenaran terhadap manuver politik yang dilakukannya. Memang benar anggota-anggota DPD membutuhkan banyak dukungan untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya masing-masing. Termasuk dalam memperkuat fungsi dan kewenangannya. Tetapi dengan menjatuhkan pilihan untuk bergabung ke partai politik, ini jelas merupakan langkah keliru. Mereka lupa dengan mandat rakyat di daerahnya untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya secara mandiri dan independen, tanpa campur tangan partai politik. Logikanya, bagaimana mungkin anggota DPD ini dianggap merepresentasikan kepentingan daerahnya masing-masing, jika baju yang digunakannya adalah baju partai politik.

Kedua, tidak ada aturan yang melarang anggota DPD bergabung ke partai politik. Jadi sah-sah saja menurut mereka. Ini seperti melontarkan lelucon yang sama sekali tidak lucu. Mungkin mereka lupa dengan pameo yang mengatakan bahwa “terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan, senantiasa selalu tertinggal dan terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat“. Secara prinsip, anggota DPD yang berasal dari partai politik, bukanlah hal yang dibenarkan meski pada satu sisi belum menjadi aturan hukum resmi (legal norm). Karena secara konstitusional, sebagaimana dibunyikan dalam Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keanggotaan DPD disyaratkan harus berasal dari perseorangan, bukan dari partai politik. Mungkin ini yang luput dari pembuat undang-undang. Tetapi justru munculnya fenomena migrasi anggota DPD ke partai politik ini, seharusnya menjadi alasan yang kuat untuk mengatur larangan anggota DPD berasal dari partai politik, ke dalam RUU pemilihan umum yang sedang dibahas. Bukun justru sebaliknya.

Implikasi

Fenomena migrasi massal anggota DPD ke partai politik, tentu saja memberikan dampak yang bisa dikatakan sebagai sebuah kemunduran dalam berdemokrasi. Berikut beberapa alasan yang menguatkan pernyataan ini. Pertama, rawan intervensi. Keanggotaan DPD yang berasal dari partai politik, tidak bisa dipungkiri akan menguatkan intervensi partai politik terhadap kebijakan DPD, baik secara kelembagaan maupun secara personal. Fakta ini kian menambah daftar betapa besarnya hasrat partai politik merambah kekuasaan ke berbagai lembaga Negara. Tidak hanya berupaya masuk ke dalam DPD, tetapi pada saat yang bersamaan juga diwacanakan akan kembali masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan soal yang paling besar adalah kemandirian dan independensi kelembagaan. Sulit membayangkan bagaimana kebijakan suatu lembaga ketika kendali utama berada ditangan partai politik.

Kedua, mengacaukan sistem. Jika kenggotaan DPD diperbolehkan berasal dari partai politik, maka jelas akan mengacaukan sistem parlemen kita. Kekacauan ini setidaknya berkaitan dengan 2 (dua) hal, yakni : Pertama, akan merusak sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Akan sangat sulit mengatakan DPD sebagai representasi daerah jika keanggotaanya berasal dari partai politik. Kedua, fungsi DPD sebagai penyeimbang DPR akan menjadi absurd. Tidak akan ada garis demarkasi yang tegas antara DPD dan DPR, akibat keduanya sama-sama berasal dari partai politik. Walhasil, sistem dua kamar (bikameral) dimana DPD seharusnya berfungsi sebagai kamar kedua, menjadi tidak berarti sama sekali. Lantas buat apa DPD dibentuk?

Solusi yang paling tepat, tentu saja melalui perbaikan regulasi. Dimana dalam pembahasan RUU pemilu yang sedang berlangsung, harus menegaskan bahwa syarat keanggotaan DPD harus berasal dari kalangan non-partai politik. Dengan demikian, disaat anggota DPD mendaftar menjadi anggota partai politik, maka harus mengundurkan diri dari keanggotaan DPD. Disamping itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat fungsi dan kedudukan DPD. Karena pada prinsipnya, DPD adalah lembaga yang memiliki tingkat legitimasi yang tinggi, tetapi tidak diimbangan dengan otoritas kewenangan yang memadai. Jika hal ini tidak mampu dijawab, maka kedepan akan banyak migrasi massal serupa sebagaimana yang terjadi sekarang. Bahkan tidak mungkin berubah menjadi frustasi politik.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Harian Tribun Kaltim, edisi Selasa 4 April 2017. Dapat dibaca di Sini.

2,793 total views, 6 views today