Herdiansyah Hamzah

Lebih sering dipanggil Castro. Buruh di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Pemilu

Tepis HOAX Dan Kecurangan, Publikasikan Form C1!

by Leave a Comment

Stop HOAX dalam Pemilu. Sumber gambar : safenetvoice.org.

Beberapa hari terakhir ini publik dibanjiri informasi terkait hasil perhitungan suara pemilu legislatif. Klaim kursi dan pemegang suara terbanyakpun muncul dari berbagai pihak. Bahkan berlomba-lomba mentasbihkan dirinya sebagai pemenang. Upaya ini tentu saja bertujuan untuk mempengaruhi psikologi massa. Padahal sejatinya, hanya KPU yang berhak mendeclare hasil pemungutan suara. Hanya KPU, bukan yang lain! Yang berarti informasi darimanapun selain dari KPU, adalah kabar bohong alias HOAX!

Lantas darimana data itu diperoleh? Setiap orang memang punya kebebasan untuk bergerak menghimpun data dan menyampaikannya ke publik. Itu adalah prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun harus dipahami, kebebasan itu sebatas pendapat dengan porsi tertentu. Tidak boleh dijadikan rujukan, kecuali diberikan kewenangan oleh undang-undang. Dan kewenangan publikasi data secara resmi hanya dimiliki oleh KPU.

Anehnya, bahkan terdapat informasi yang menyebutkan sumbernya dari hasil hitung form C1 Bawaslu. Ini jelas informasi yang menyesatkan, sebab Bawaslu tidak pernah mengeluarkan data hasil perhitungan suara pemilu legislatif. Informasi tersebut memberi kesan buruk, seolah-olah Bawaslu turut menggiring opini. Padahal itu merupakan tindakan oknum tertentu yang ingin memanfaatkan nama Bawaslu sebagai alat legitimasi informasinya.

Upaya yang dilakukan oleh KPU Samarinda untuk membuka data form C1 untuk publik, patut diapresiasi. Toh tidak ada aturan yang dilanggar dengan mempublikasikan form C1 setiap TPS. Semangat untuk memberikan akses bagi publik ini yang patut diacungi jempol. Beginilah seharusnya badan publik bekerja sebagaimana perintah UU Kebebasan Informasi Publik. Namun disamping itu, setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh dengan publikasi form C1 ini :

Pertama, mengkonsentrasikan informasi dipenyelenggara (one single system), dalam hal ini KPU, sebagai satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan mempublikasikan hasil perhintungan suara secara resmi.

Kedua, menepis kecurangan yang selama ini cenderung massif dialamatkan kepada KPU sebagai penyelenggara. Ini seperti menambah duka di tengah banyaknya personil KPU dilapangan yang jatuh bangun, bahkan harus meregang nyawa akibat kelelahan.

Ketiga, memberikan ruang partisipasi bagi publik dalam mengawasi kemungkinan kecurangan. Rumus awal partisipasi itu adalah informasi yang memadai. Dengan dibukanya akses data form C1 oleh KPU, maka publik akan dengan mudah mengawasi perbuatan curang.

Harapannya, apa yang dilakukan oleh KPU Samarinda dengan membuka akses data form C1 kepada publik, juga dapat diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota lainnya. Dengan demikian, proses pengawasan dari publik juga dapat berjalan demi menghindari kecurangan dan menepis informasi bohong yang menyesatkan. Dan sekali lagi publik harus paham, bahwa satu-satunya lembaga yang dijadikan rujukan informasi terkait dengan rekapitulasi suara adalah KPU.

Tulisan singkat ini juga bisa dibaca di Kaltim Post, Koran Kaltim, Kaltim Today, Akurasi, Klik Samarinda, dan Diksi.

402 total views, 2 views today

Caleg Eks Koruptor Pasca Putusan MA

by Leave a Comment

Caleg Mantan Narapidana Korupsi. Sumber Gambar : beritagar.id.

Sejak awal penyusunan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (beserta perubahannya), telah mengundang perdebatan dibanyak kalangan. Pangkal masalahnya adalah larangan bagi mantan terpidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak, untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Dalam beberapa waktu terakhir, perdebatan soal larangan caleg eks koruptor ini menjadi status quois seiring dengan penantian agar Mahkamah Agung (MA) memutus keabsahan PKPU 20/2018 ini baik secara formil maupun materil. Jikalaupun MA pada akhirnya memutus perkara ini, dengan hasil apapun, seharusnya tidak membuat harapan mayoritas rakyat Indonesia goyah untuk tetap meneguhkan sikap dan komitmen terwujudnya Pemilu yang bersih dan berintegritas.

Menghormati Putusan

Mahkamah Agung (MA) pada akhirnya membatalkan PKPU 20/2018, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Banyak pihak yang menyayangkan putusan MA ini, bahkan tak jarang MA dituduh sebagai lembaga pro koruptor dan tidak memiliki sense of moral crisis yang sedang melanda bangsa ini. Namun putusan MA tetapkan sebagai putusan pengadilan yang harus kita hargai. Dalam asas hukum, dikenal istilah “res judicata pro veritate habetur”, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Jadi, sebesar apapun ketidaksetujuan kita terhadap putusan suatu lembaga peradilan, tetap kita harus terima sebagai bagian dari kosekuensi kita sebagai negara berdasarkan hukum.

Dalam posisi ini, publik juga harus belajar menerima dan menghargai putusan lembaga peradilan, sejelek dan seburuk apapun dampaknya kepada kita secara subjektif. Kalaupun terjadi perdebatan dan penolakan dimana-mana, itu mesti dipandang sebagai bagian dari dinamika akademis semata. Artinya, putusan pengadilan harus diterima pada satu sisi, tetapi tetap membuka perdebatan sebagai bagian dari diskursus akademik pada sisi lainnya.

Intinya, agar putusan pengadilan dapat diterima oleh semua pihak, maka putusan pengadilan tersebut harus memenuhi prasyarat tertentu, antara lain : Pertama, sebelum putusan diambil oleh hakim, maka hendaknya semua pihak didengarkan secara seimbang. Dalam asas hukum dikenal istilah “audi et alteram partem”, atau dalam bahasa Inggris bisa dipadankan dengan istilah “listen to the other side”, yang dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti “mendengar kedua belah pihak”.

Kedua, untuk menghindari kecurigaan publik, maka seharusnya sidang pengadilan berlangsung terbuka. Itu merupakan wujud dari akuntabilitas peradilan kepada masyarakat. Ketiga, informasi seharusnya tersedia setiap saat. Dengan demikian publik dapat mengaksesnya dengan mudah dan cepat. Dalam kasus putusan MA yang terhadap pembatalan PKPU 20/2018 ini, sepertinya MA abai untuk mendengar keterangan pihak terkait secara objektif (terutama keterangan dari KPU yang menyusun produk hukumnya dan Menkumham yang mengundangkan), cenderung tertutup, dan nihil informasi buat publik.

Hal lain yang menjadi kritik terhadap MA adalah, tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Perkuat Seleksi di Parpol

Partai Politik (parpol) tentu memegang kendali pokok dalam urusan pencalonan caleg eks koruptor ini. Dengan demikian, untuk menjawab hulu persoalan dari polemik calek eks koruptor ini, maka Parpol yang harus didorong untuk berkomitmen agar tidak mencalonkan para mantan terpidana korupsi ini. Harus kita pahami, bahwa Parpol tidaklah bekerja secara eksklusif hanya untuk membela dan memperjuangkan kader-kadernya. Tetapi juga seharusnya menjadi garda terdepan dalam membela moralitas publik.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ditegaskan bahwa, “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Moralitas publik saat ini teperangkap dalam amarah akibat kian maraknya korupsi yang dilakukan oleh elit politik, khususnya anggota-anggota DPR dan DPRD yang notabene adalah kader-kader yang berasal dari Parpol.

Tugas ini  yang harus ditagih kepada Parpol, demi menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertintegritas. Sebab Pemilu itu bukan hanya soal pengejawantahan hak pilih secara “luber dan jurdil” sebagaimana tagline Pemilu Indonesia sedari dulu. Tetapi Pemilu juga seharusnya didesain agar mampu menyediakan caleg-caleg yang bersih dan berintegritas. Jadi meskipun MA telah membatalkan PKPU 20/2018, kehendak publik untuk dapat disajikan caleg-caleg yang berintegritas dengan rekam jejak mumpuni, tetap dapat dikanalisasi melalui Parpol.

Bagaimanapun, Parpol akan menjadi kunci, apakah Pemilu 2019 nanti tetap akan menyuguhkan caleg mantan terpidana korupsi atau tidak. Akan menjadi anomali jika Parpol toh tetap kekeuh mencalonkan mantan terpidana korupsi, sementara masih banyak orang-orang yang rekam jejak dan integritasnya memadai. Prinsipnya, tidak ada yang salah upaya mengkampanyekan dan mendorong agar Parpol selektif terhadap caleg-caleg yang mereka ajukan, terutama untuk konsisten agar tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi, yang sudah terbukti gagal dan abai menjalankan amanat rakyat.

Secara hukum, hak mantan terpidana korupsi untuk turut serta dalam Pemilu, sudah selesai dan tidak perlu diperbedatkan lagi. Namun dalam upaya rekrutmen kader-kader bangsa terbaik, hendaknya Parpol lebih selektif dengan tidak mengajukan mereka yang bermasalah baik rekam jejak maupun integritasnya. Jika masih ada Parpol yang tetap kekeuh mencalonkan mantan terpidana korupsi, maka rakyat patut menghukumnya dengan tidak memilihnya dalam Pemilu 2019 mendatang. Selain itu, kesadaran publik juga mesti dibangun dengan baik agar dalam Pemilu 2019 nanti, dapat menentukan pilihan berdasarkan rasionalitasnya. Setidaknya publik dapat menilai calon yang disuguhkan berdasarkan rekam jejak dan integritasnya. Kampanye untuk menguatkan pemilih rasional ini yang perlu dilakukan secara massif.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Bontang Post, Senin 17 September 2018.

1,239 total views, no views today

Perang Tagar, Persekusi, dan Kewarasan Kita

by Leave a Comment

Tagar 2019 Ganti Presiden. Sumber Gambar : detik.com.

Perang tagar antara 2 (dua) kubu yang berbeda pilihan politik, kini makin meluas terjadi dihampir setiap daerah. Kedua kubu hampir setiap hari bersahut-sahutan di media cetak maupun elektronik. Namun perang tagar yang paling ramai tetap saja di media sosial (medsos). Satu kelompok getol mengkampanyekan tagar #2019GantiPresiden, sementara kelompok lain tak kalah getol dengan mengusung tagar #2019TetapJokowi dan sejenisnya. Adalah hal yang lumrah dan tidak ada masalah dengan kampanye kedua kubu ini, sebab negara menjamin penuh kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya dimuka umum. Namun perang tagar yang awalnya nampak biasa-biasa saja, kini nampak tidak terkendali. Situasi kemudian mulai berubah ketika kedua kubu saling melontarkan cacian dan hujatan kebencian satu sama lain. Tidak ada ide dan gagasan yang ditawarkan, tetapi permusuhan diantara keduanya. Akal sehat dan kewarasan kian tergerus, yang ada fanatisme membabi buta. Adu kuat diantara kedua kubu justru yang berusaha ditonjolkan.

Situasi menjadi makin parah ketika perang tagar yang tadinya hanya terjadi di dunia maya, kini berpindah tempat ke dunia nyata. Saling hadang dan jegal dilakukan satu sama lain. Kubu yang berada dipihak petahana, bahkan menyebut tagar #2019GantiPresiden sebagai bagian dari gerakan “makar“. Tuduhan ini jelas merupakan reaksi berlebihan, sebab terlalu jauh untuk disebut makar. Kata “aanslag” harusnya dimaknai sebagai “serangan”, yakni upaya aktif untuk merebut kekuasaan yang sah. Sementara tagar #2019GantiPresiden tidak lebih dari sejedar wujud ekspresi. Pun demikian dengan tagar #2019TetapJokowi dan sejenisnya. Itu merupakan hal yang biasa saja sebagai wujud ekspresi dukungan kepada petahana. Parahnya lagi, perang tagar ini berbuah tindakan fisik oleh satu kubu terhadap kubu lainnya. Di Samarinda misalnya, beredar video dimana sekelompok orang beridentitas tagar #2019GantiPresiden, diintimidasi agar aksinya segera dihentikan. Konon tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa oknum anggota DPRD. Ini jelas sudah di luar batas. Bagaimana mungkin kebebasan berekspresi dilawan dengan tindakan intimidasi?

Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan pokok mengapa tindakan intimidasi ini tidak dapat dibenarkan oleh kita yang masih memiliki kewarasan. Pertama, kebebasan berekspresi harus dijamin oleh Negara. Terhadap siapapun yang berusaha menghalang-halangi pemenuhan hak tersebut, maka negara seharusnya berada pada garda terdepan untuk memastikan hak tersebut terpenuhi. Bukan justru mendiamkan upaya intimidasi tersebut. Harus kita pahami, bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang dijamin dalam konstitusi dasar negara kita, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat“.

Kedua, tindakan intimidasi ini bisa dikategorikan sebagai tindakan “persekusi” atau “main hakim sendiri” (eigenrichting). Sebagai negara hukum (rechtstaat), maka segala macam dugaan peristiwa “pelanggaran hukum”, seharusnya juga diselesaikan melalui koridor hukum yang ada, bukan dengan cara main hakim sendiri. Jika tindakan main hakim sendiri ini dilakukan, maka dapat dikenakan delik pidana pengancaman, penganiayaan atau pengeroyokan. Kubu tagar #2019GantiPresiden inikan hanya menyampaikan pendapat, mereka bukan penjahat. Kecuali mereka sudah melakukan tindakan pelanggaran hukum, baru bisa diproses. Itupun tidak boleh dengan main hakim sendiri. Jadi, seharusnya perbedaan pendapat itu dihadapi dengan akal sehat. Dihadapi secara seimbang, apple to apple. Pendapat semestinya dihadapi juga dengan pendapat, diskursus dihadapi dengan diskursus pula, bukan dengan tindakan fisik dan intimidasi. Melakukan tindakan intimidasi terhadap mereka yang berbeda pendapat dengan kita, adalah bentuk ketidakwarasan.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Senin 17 September 2018.

1,009 total views, no views today

Sengkarut Caleg Eks Koruptor

by Leave a Comment

Caleg Mantan Terpidana Korupsi. Sumber Gambar : postkotanews.com.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), setidaknya telah meloloskan 12 (dua belas) orang mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara beberapa sengketa yang sedang berproses, akan segera diputuskan dalam waktu dekat (Republika). Putusan Bawaslu ini dianggap bertolak belakang dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak meloloskan mantan naripada korupsi dalam daftar Bacaleg. Walhasil, situasi ini mengesankan kedua lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) ini, justru sedang bersengketa. Pusaran polemik kasus ini seakan hanya melibatkan KPU dan Bawaslu secara vis a vis. Padahal kita lupa bahwa sesungguhnya hilir masalah dari polemik ini ada ditangan Partai Politik (Parpol).

Pertanyaan kuncinya adalah, apa motivasi parpol untuk tetap mencalonkan mantan terpidana korupsi ini? Parpol jangan pura-pura amnesia dengan menyebut lolosnya mantan napi korupsi akibat kealpaan. Toh kalaupun itu (tidak) disengaja, parpol mestinya melakukan evaluasi terhadap mantan napi korupsi ini dalam pencalegan, dan segera mencaoretnya dalam daftar. Apa sesungguhnya pangkal masalah dari situasi ini? Bagaimana jalan keluar yang mesti diambil agar masalah ini tidak berlarut-larut? Siapa pihak yang bertanggungjawab terhadap makin runyamnya situasi ini? Tulisan pendek ini hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, agar kiranya kita semua dapat bergerak maju, tanpa harus lagi menyajikan tontonan yang sama sekali tidak menari bagi publik.

Mengurai Masalah

Sejak awal penyusunan dan pembahasan, 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yakni PKPU 14/2018 tentang Pencalonan Anggota DPD dan PKPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, sesungguhnya telah menuai polemik dan perdebatan yang sangat alot. Pangkal masalahnya adalah larangan bagi mantan terpidana korupsi, beserta bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak, untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Pada mulanya, PKPU 20/2018 yang diajukan kepada kemenkumham untuk diundangkan dalam lembaran negara, memang secara tegas mencantumkan larangan bagi mantan terpidana korupsi sebagai syarat bakal calon. Norma ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h.

Jika dibaca secara letterlijk, norma ini tentu bertentangan dengan peraturan di atasnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), khususnya Pasal 182 dan Pasal 240. Namun setelah mengalami sinkronisasi dan penyesuaian sebelum diundangkan dalam lembaaran negara, maka ketentuan mengenai larangan mantan tepidana korupsi yang sebelumnya dijadikan sebagai syarat bakal calon, akhirnya dirubah menjadi syarat pengajuan bakal calon. Artinya, larangan bagi mantan terpidana korupsi dibebankan kepada Parpol untuk diseleksi secara demokratis. Dan ketentuan ini tidaklah bertentangan dengan UU Pemilu sebagai aturan payungnya (umbrella act).

Namun harus dipahami, dalam lalu lintas perundang-undangan, sebuah produk hukum dianggap sah dan mengikat setelah diundangkan, termasuk PKPU yang masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang berlaku keluar. Bukan peraturan yang mengatur dirinya sendiri secara internal. Artinya, setelah PKPU ini diundangkan dan dicatat dalam lembaran negara, seharusnya perdebatan mengenai isi dalam PKPU, seharusnya dihentikan. Jikalaupun ada pihak yang merasa dirugikan dengan pemberlakuan PKPU ini, maka forumnya perdebatannya harus dikanalisasi melalui lembaga peradilan.

Dalam hal ini melalui Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi semua produk hukum di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Namun perdebatan mengenai caleg mantan napi korupsi ini kembali ramai diperbincangkan, pasca putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan mantan terpidana korupsi yang sebelumnya dicoret oleh KPU dalam daftar calon baik DPD, DPR maupun DPRD. Dan itu dengan jumlah yang tidak sedikit, bahkan diperkirakan akan terus bertambah, mengingat masih terdapat sengketa lainnya yang sedang dalam proses sidang ajudikasi di Bawaslu.

Ada kesan, Bawaslu mencoba membangun penafsirannya sendiri terhadap ketentuan PKPU. Jika melihat putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan sengketa dari mantan terpidana korupsi, maka sangat sulit untuk tidak mengatakan Bawaslu sedang mengambil sikap oposisi terhadap KPU dan PKPU yang dibuatnya. Ini yang nampak ganjil dan menggelitik. Padahal salah satu tugas bawaslu itu kan mengawasi pelaksanaan PKPU. Tetapi ini justru nampak mengambil posisi yang berseberangan. Lebih parahnya, Bawaslu dianggap melindungi koruptor akibat putusan-putusannya. Ini situasi yang tidak sehat dan dikhawatirkan berimplikasi kepada citra pemilu dan penyelenggaranya. Tapi bagaimanapun, perdebatan ini harus dikunci pada aspek kebutuhan akademis saja. Kompetensi penilaian terhadap suatu produk hukum, tentu saja berada di lembaga peradilan.

Jalan Keluar

Untuk menjawab polemik ini, setidaknya terdapat 2 (dua) jalan keluar. Pertama, menagih komitmen Partai Politik (Parpol). Sangat menarik dengan apa yang dilakukan oleh Partai Perindo terhadap bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) mantan  eks koruptor yang diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sidang ajudikasi (Kompas). Perindo berjanji akan mencoret bacaleg yang maju dari partainya tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh PKS, yang berkomitmen mencoret daftar bacalegnya yang berstatus mantan terpidana korupsi, termasuk yang telah diputus dalam sengketa Bawaslu (Kompas). Pilihan untuk mencoret bacaleg eks napi korupsi ini, sejatinya tebilang terlambat. Tetapi langkah parpol ini harus diapresiasi, mengingat parpol adalah saringan pertama untuk membangun kader-kader yang berintegritas. Publik menanti langkah yang sama dari parpol lain. Jika ini dilakukan oleh semua parpol tanpa terkecuali, maka polemik ini tentu saja bisa segera diakhiri.

Kedua, menunggu putusan Mahkamah Agung (MA). Penilaian terhadap produk hukum, terutama terhadap pertentangan norma (conflict of norm), bukanlah kompetensi Bawaslu, tetapi mutlak menjadi kewenangan penuh lembaga peradilan, dalam hal ini MA. Dalam kasus ini, PKPU 14/2018 dan PKPU 20/2018 yang dianggap bertentangan dengan UU 7/2017, menjadi kompetensi MA untuk mengujinya. Prinsipnya, kententuan dalam kedua PKPU tersebut dianggap berlaku, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh MA.

Hal ini juga secara eksplisit diatur dalam pasal 76 ayat (1) UU 7/2017 yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Bahkan Bawaslu sendiri sebenarnya punya legal standing untuk mengajukan uji materi terhadap PKPU jika dianggap memberikan kerugian secara langsung terhadap lembaganya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 76 ayat (2) UU 7/2017, yang menyatakan bahwa, “Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung”.

Polemik ini segera harus diakhiri dengan mengambil pilihan jalan keluar di atas. Parpol tanpa terkecuali, harus segera mencoret bacaleg mantan terpidana korupsi, baik yang gugatannya telah diputus Bawaslu ataupun yang belum atau tidak mengajukan sengketa. Jika ada parpol yang masih kekeuh mempertahankan bacaleg mantan terpidana korupsi maka komitmennya patut dipertanyakan. Publik seharusnya mencatat dengan baik parpol mana saja yang abai dengan upaya meciptakan kader-kader berintegritas ini. Sementara bagi lembaga penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu, hendaknya menunggu putusan uji materi terhadap PKPU. Untuk sementara waktu, Bawaslu sebaiknya tidak menerima pengajuan sengketa dari para mantan terpidana korupsi yang sebelumnya pencalonannya dibatalkan oleh KPU, sembari menunggu putusan MA.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Jum’at 07 September 2018.

780 total views, no views today

Politik Jalan Pintas

by Leave a Comment

Tolak Politik Uang. Sumber Gambar : pinterpolitik.com

Tidak bisa dipungkiri, Pemilihan Legislatif (Pileg) memiliki daya tarik yang kuat. Tidak hanya an sich politisi yang ikut bertarung memperebutkan jabatan anggota DPRD ini, namun juga terdapat nama-nama yang sejatinya berasal dari background ASN/PNS, pengusaha, kalangan profesional seperti lawyer dan notaris, hingga akademisi. Beberapa bahkan rela meletakkan status sebagai ASN/PNS untuk turut bertarung dalam Pileg 2019 ini. Keikutsertaan mereka, tentu saja dengan beragam motivasi yang berbeda-beda. Apa sesungguhnya yang dikejar? Apakah semata-mata untuk menguji komitmen terhadap perjuangan perbaikan kesejahteraan rakyat? Atau ada faktor X yang sadar atau tidak sadar, tengah menjangkiti para bakal calon anggota legislatif (caleg) ini? Setidaknya terdapat 5 faktor yang mendorong motivasi seseorang untuk maju dan bertarung dalam politik elektoral Pileg ini.

Pertama, saya masih optimis bahwa dorongan terbesar seseorang untuk maju di Pileg ini adalah soal “kehendak perubahan”. Motivasi ini terutama datang dari kalangan muda dan kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, buruh, dll. Ada satu titik kejenuhan terhadap perilaku elit hari ini, yang mendorong generasi muda dan kelompok rentan untuk terlibat dalam kontestasi ini. Saya masih meyakini, bahwa ditengah pesimisme atas kondisi bangsa dan daerah hari ini, masih terdapat jiwa-jiwa yang resah yang tetap memupuk optimisme perubahan yang dikehendaki. Meskipun pada sisi lain, ruang bagi kelompok yang mengusung motivasi perubahan ini, masih terlalu sempit. Hal ini akibat oligarki dalam tubuh partai politik (parpol) masih sangat dominan. Mereka yang mengendalikan parpol adalah mereka yang memiliki relasi genealogis (garis keturunan) pemimpin atau pendiri partai, dan yang memiliki modal finansial yang kuat.

Kedua, volunturisme politik, terutama dikalangan kelas menengah. Keikutsertaannya hanya sekedar untuk mencoba peruntungan di Pileg ini. Saya lebih melihatnya sebagai sebuah petualangan belaka. Jadi jatuhnya “nothing to lose” aja. Terpilih alhamdulillah, tidak terpilih juga bukan masalah. Yang lebih parah, mayoritas dari kelas menengah ini hanya dimobilisasi untuk sekedar melengkapi dafar caleg disetiap daerah pemilihan. Ini bisa dikonfirmasi dengan ketidaksiapan mereka melakukan pendaftaran di KPU. Hampir semua partai mendaftar di hari terakhir, batas waktu yang ditetapkan KPU. Artinya, keterlambatan susunan daftar bakal caleg, tidak semata-mata karena nomor urut, tetapi juga akibat sulitnya mencari orang, khususnya perempuan yang diwajibkan memenuhi quoto akibat kebijakan afirmasi (affirmative action).

Ketiga, mengamankan bisnis. Pengusaha banyak bertransformasi menjadi politisi. Tentu ada alasan mendasar dibaliknya. Dugaan kuatnya adalah untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Logika politiknya sederhana. Dengan berada di DPRD, kontrol terhadap kebijakan yang menguntungkan bisnisnya, akan lebih mudah dilakukan. Dalam hal penyusunan regulasi ditingkat lokal misalnya. Intervensi terhadap proses penyusunan norma dalam setiap peraturan daerah (Perda) yang dibuat, akan jauh lebih efektif dibanding jika mereka berada di luar. Pola lama yang digunakan dengan membangun sekutu politik bersama anggota DPRD, bisa jadi dianggap jusru lebih mahal dan tidak memberikan kepastian. Kepentingan bisnis, tentu tidak hanya datang dari pengusaha. Sebab, terdapat banyak wajah pelaku bisnis. Ada yang diam-diam membangun bisnis, ada yang join dengan bisnis tertentu, hingga para calo-calo yang suka memainkan pesta pengaturan kebijakan lalu lintas anggaran.

Keempat, soal prestise. Dalam struktur sosial masyarakat kita, budaya feodal yang mengagung-agungkan status sosial, masih sangat kental. Dan salah satu “kasta” yang dianggap terhormat adalah jabatan sebagai anggota DPRD. Ini tidak bisa dibantah. Tetapi ada distorsi selama ini. Tidak banyak anggota DPRD yang menyadari bahwa mereka sesungguhnya menerima mandat yang berat dari rakyat. Mereka dipilih untuk berjuang demi kepentingan rakyat. Diri pribadi mereka sesungguhnya telah dihibahkan 100 persen untuk kepentingan rakyat. Namun tak jarang anggota DPRD dengan bangga menjual pengaruh jabatannya (trading in influence) untuk kepentingan pribadi. Mulai dari minta dilayani istimewa, diutamakan dalam segala hal, merasa paling benar, hingga datang ke kampung-kampung dengan permintaan agar diperlakukan bak seorang raja.

Kelima, daya tarik finansial. Pendapatan atau gaji anggota DPRD ditingkat Provinsi, berkisar 60-an juta sebelum dipotong pajak.  Ini tentu saja hal yang cukup menggiurkan, terutama mereka yang berburu rente ekonomi. Tetapi mesti kita ingat, rente ekonomi anggota DPRD tidak hanya berasal dari gaji semata. DPRD dalam struktur pemerintahan daerah, memilki kuasa dalam pembahasan lalu lintas anggaran daerah. Faktualnya, dengan mengacu ke beberapa kasus, lalu lintas anggaran melalui APBD ini juga dijadikan bancakan ekonomi. Modus umumnya, dibungkus melalui topeng dana aspirasi, permainan fee dari penentuan penerima bansos dan hibah, mark-up anggaran, hingga turut bermain langsung ke sejumlah proyek-proyek tertentu.

Faktor atau motivasi yang “ketiga”, “keempat” dan “kelima” ini yang paling rentan dengan politik uang dalam politik elektoral ini. Demi prestise dan iming-iming gaji besar, akan merusak nalar berpikir kita. Mereka yang terdorong untuk bertarung di Pileg 2019 nanti akibat tiga faktor tersebut, bisa jadi akan menghalalkan segala cara. Terlebih jika mereka memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi atau finansial yang memadai. Memang ada yang salah dengan arah politik kita hari ini. Ketika mayoritas calon anggota legislatif, mengumbar modal, mengedepankan kekuataan finansial, tentu ada yang salah dengan cara berpolitik kita. Ada yang menyiapkan satu truk jam dinding, mencetak ribuan kalender, dan beragam souvenir lainnya. Ini bukan pasar, bukan tempat berdagang. Khittah politik sebagai alat memperjuangkan kepentingan rakyat, mesti dikembalikan kejalurnya. Rakyat mesti dididik dengan visi, misi, dan program yang mampu menjawab tuntutan kesejahteraan mereka. Bukan dengan jalan pintas berdasarkan modal finansial. Sebab tidak akan pernah ada “pendidikan politik” jika modal finansial yang dikedepankan. Jadi stop tipu-tipu rakyat dengan uang. Berkompetisilah dengan nalar dan pikiran.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Kamis 26 Juli 2018.

966 total views, no views today