Politik

Politik Dua Kaki DPRD

September 13, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Polemik Pembangun Masjid di Lapangan Kinibalu Samarinda. Sumber Gambar : kaltimkece.id.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya menyatakan sikap penolakan terhadap pembangunan masjid di lapangan kibalu. Sikap penolakan ini diputuskan oleh DPRD Kaltim, setelah sebelumnya didahului dengan pertemuan pihak terkait, terutama warga kinibalu dan LSM yang selama ini getol menolak pembangunan masjid di lapangan bersejarah tersebut. Banyak kalangan yang kemudian meragukan sikap DPRD Kaltim ini, mengingat sikap awal DPRD Kaltim yang juga turut merestui proyek pembangunan masjid ini. Bahkan tidak sedikit yang menyebut DPRD Kaltim sedang memainkan “politik dua kaki”. Satu kaki menerima dan merestui proyek ini, sementara satu kaki lainnya justru menolak. Apakah DPRD Kaltim sedang disandera oleh euforia Pemilu 2019 yang mengharuskannya bersikap baik dihadapan publik? Kenapa baru sekarang menunjukkan sikap penolakan setelah sebelumnya justru bulat menerima? Apa hal ihwal yang mendasari perubahan sikap DPRD Kaltim ini? Apakah perubahan sikap ini berdampak positif bagi publik, atau justru sebaliknya?

Argumentasi Teknis

Dari pemberitaan beberapa media, diketahui bahwa perubahan sikap DPRD Kaltim yang pada akhirnya menolak pembangunan masjid di lapangan kinibalu ini, didasari oleh beragam alasan. Salah satu alasan kuat yang dijadikan dasar penolakan adalah proses pembangunan masjid yang dilakukan tanpa disertai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Belakangan diketahui bahwa plang yang terpasang di depan proyek pembangunan masjid, hanya berupa nomor registrasi IMB. Tentu ini lebih tepat disebut argumenasi teknis, daripada argumentasi yang bersifat substansial. Artinya, argumentasi teknis ini hanya menyentuh permukaan masalah, tanpa mampu menjangkau akarnya. Lantas apa yang harus dilakukan oleh DPRD Kaltim untuk menyentuh akar persoalan pembangunan masjid kinibalu ini? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita mencoba kembali memotret aturan teknis yang dijadikan dasar oleh DPRD Kaltim dalam menolak pembangunan masjid ini.

Dalam Peraturan Bersama Antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, menetapkan syarat tertentu terhadap pendirian rumah ibadat. Secara garis besar, peraturan bersama ini menjelaskan bahwa, “Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung”, sebagaimana diatur dalam kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun selain persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung tersebut, peraturan persama ini juga mengatur mengenai “syarat khusus” yang harus dipenuhi untuk pendirian rumah ibadat.

Dalam Pasal 14 ayat (2) peraturan bersama tersebut menyebutkan bahwa, “Selain memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi : Pertama, daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa. Ketiga, rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan Keempat, rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota”.

Artinya, sebelum persyaratan khusus tersebut terpenuhi terlebih dahulu, maka proses pemberian izin terhadap pendirian masjid di lapangan kinibalu, seharusnya tidak akan pernah diberikan. Dari keempat persyaratan khusus ini, diketahui belakangan bahwa hingga kini, rekomendasi tertulis dari FKUB Kota Samarinda, tidak pernah diberikan untuk pendirian masjid di lapangan kinibalu. Anehnya, proyek pembangunan masjid tetap berjalan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB). Padahal secara hukum, dalam perspektif teori administrasi Negara, adalah hal yang sama sekali tidak diperbolehkan membangun sesuatu yang dilarang, sebelum dikeluarkannya izin dari pihak yang berwenang terlebihi dahulu. Jikalaupun IMB tetap dipaksakan oleh Pemerintah, maka sudah dapat dipastikan bahwa IMB tersebut cacat secara formil. FKUB sendiri jangan dipahami sekedar sebagai lembaga pemberi cap stempel. FKUB adalah forum bersama yang bersifat dinamis menampung aspirasi warga masyarakat. Dalam peraturan bersama tersebut, setidaknya terdapat 5 (lima) tugas pokok dari FKUB Kabupaten/Kota, yakni : melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, sosialisasi peraturan, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Politik Dua Kaki

Berdasarkan argumentasi teknis yang diuraikan sebelumnya, maka sesungguhnya pilihan bagi DPRD Kaltim untuk menolak pembangunan masjid di lapangan kinibalu, sesungguhnya memiliki dasar yang cukup kuat dan logis secara hukum. Namun lagi-lagi harus ditegaskan bahwa, memandang polemik pembangunan masjid di lapangan kinibalu, tidak bisa hanya dilihat pada kacamata teknis semata. Intinya begini, pada satu sisi, sikap penolakan DPRD Kaltim tersebut pertanda berjalannya “fungsi pengawasan” DPRD, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD.

Pengawasan ini terutama erat kaitannya dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, terkait dengan proyek pembangunan mesjid kinibalu yang tidak disertai dengan IMB. Tapi pada sisi lain, DPRD Kaltim juga perlu dikritik. Sebab penolakan ini kan hanya berada di level teknis (pembangunan mesjid tanpa IMB), bukan pada level substansi kebijakan. Pertanyaannya kira-kira begini, “Kalau persyaratan IMB sudah dipenuhi, apakah pembangunan mesjid di lapangan kinibalu ini akan kembali direstui oleh DPRD Kaltim?”. Ini yang mesti dijawab oleh DPRD Kaltim, sekaligus untuk menepis isu politik dua kaki yang dituduhkan sejumlah pihak.

Sikap penolakan DPRD Kaltim, sebaiknya tidak hanya berkutat pada alasan teknis. Tapi lebih dari itu, enolakan ini juga harus karena alasan substansial, yakni menolak pembangunan mesjid di kinibalu ini “tanpa syarat“. Alasan pokoknya tentu saja karena pertimbangan baik historis, sosiologis dan kultural. Jadi bagi saya, tidak cukup hanya dengan sekedar berupa surat tertulis ke pemkot samarinda yang ditembuskan kepada gubernur. Namun sikap penolakan DPRD Kaltim ini semestinya juga dibawa ke forum resmi. Misalnya dengan menggunakan hak interpelasi DPRD kepada Gubernur terkait kebijakan pembangunan mesjid kinibalu ini. Hal ini sekaligus sebagai koreksi kepada DPRD Kaltim yang sebelumnya juga menyetujui proyek mesjid di kinibalu ini. Sebab langkah mengirim surat penolakan itu, tidak akan berpengaruh signifikan selain dampaknya secara politis. Seribu surat sekalipun jika gubernur kekeuh, tidak akan berpengaruh apa-apa. Jadi lebih baik gunakan fungsi pengawasan melalui hak interpelasi tesebut. Dengan cara seperti ini, maka DPRD bisa menekan dan memaksa gubernur agar seratus persen benar-benar menghentikan proyek ini.

Sedari awal, banyak pihak yang menyayangkan sikap DPRD yang terkesan abai dengan banyaknya protes warga terhadap rencana pembangunan masjid di lapangan kinibalu. Walhasil, sikap penolakan yang datang belakangan, dicap terlambat dan sekedar cari momentum untuk Pemilu 2019. Ini konsekuensi logis yang harus diterima oleh DPRD Kaltim secara kelembagaan. Bahkan tudingan DPRD Kaltim sedang menjalankan politik dua kaki, juga mesti diterima secara legowo. Jauh lebih baik DPRD Kaltim menerima kritik itu secara terbuka dan dewasam dibanding memberikan reaksi balik yang tidak produktif. Kritik publik kepada DPRD Kaltim, harus dimaknai sebagai self kritik bagi bagi lembaganya sendiri. Memang sikap ini cenderung terlambat, dan itu yang sangat disayangkan. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sekarang tinggal bagaimana DPRD Kaltim membuktikan keseriusan sikap penolakan ini secara konsisten, demi menjaga ekspektasi publik.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Bontang Post, Edisi Kamis 13 September 2018.

866 total views, 1 views today

Politik Tanpa Korupsi

July 30, 2018 by Herdiansyah Hamzah 4 Comments

The world is big enough to satisfy everyone’s needs, but will always be too small to satisfy everyone’s greed (Dunia cukup besar untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tapi akan selalu terlalu kecil untuk memuaskan keserakahan orang). Demikian kata bijak Mahatma Gandhi yang kesehohor itu. Keserakahan dan korupsi adalah dua hal yang saling bertalian satu sama lain. Orang boleh pandai setinggi langit dan berpengetahuan seluas alam semesta, tetapi di bawah kendali keserakahan, ia tak ubahnya seonggok sampah yang tak pantas kita puja dan puji. Anda boleh melahap sepeti buku-buku tentang keadilan dan selemari teori-teori tentang kemanusiaan, tetapi di bawah tabiat korupsi, Anda hanya akan menjadi borok bagi kemanusiaan. Kalian boleh berteriak lantang tentang keberpihakan dan menggemakan perubahan dimana-mana, tetapi di bawah kekekuasaan yang korup, kalian hanya akan menjadi sejarah kelam bagi kehidupan umat manusia. Lantas apakah korupsi itu soal mentalitas dan moralitas semata?

Baca juga : Korupsi Sumber Daya Alam.

Korupsi tentu saja bukan hanya soal mental dan moral. Tidak akan pernah diselesaikan dengan pelajaran agama semata. Tidak akan pernah cukup jika hanya dibahas di rumah-rumah ibadah saja. Pun tidak akan tuntas hanya dengan mengandalkan kebaikan seseorang belaka. Korupsi adalah kendali sebuah sistem ekonomi dan politik. Sistem yang tidak pernah menghargai kemanusiaan, sistem yang tidak akan pernah perduli dengan kehancuran alam, sistem yang hanya mengabdi kepada kepentingan modal, sistem yang hanya mendewakan profit, sistem yang hanya menjadi pelayan bagi kekuasaan, sistem yang berlindung dibalik jubah kesejaheraan tetapi sejatinya busuk, dan sistem yang hanya tunduk terhadap sekelompok orang-orang kaya. Menurut Jeffrey A. Winters, konon gap antara 40-50 orang kaya dengan orang-orang miskin di Indonesia, mencapai 630 ribu kali lipat (Sumber : Youtube). Kekayaan mereka tentu saja ditumpuk di atas derita Rakyat Miskin Indonesia.

Racun Korupsi

Menurut data Transparency Internasional (TI) Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption perception index) atau CPI Indonesia pada tahun 2016, berada pada angka 37 dari total poin 100. Indonesia menempati rangking 90 dari 178 negara (Sumber : TI). Jika melihat grafiknya, CPI indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun 2015, meski hanya satu poin. Tetapi situasi ini tidak berbanding lurus dengan kelakuan para elit. Mereka tidak berubah. Lembaga-lembaga Negara, terutama DPR yang notabene representasi Rakyat, tak ubahnya seperti sarang para penyamun yang tiada jera merampok uang rakyat. Tidak ada prestasi disana, yang ada korupsi. Tidak ada perubahan disana, yang ada sibuk bertengkar karena perebutan jabatan. Tidak ada ketaatan mandat disana, yang ada menghamburkan uang rakyat. Tidak ada jera disana, yang ada antrian penjara. Maka menjadi hal yang wajar ketika mayoritas Rakyat Indonesia membuang kepercayaan dan menihilkan dukungan terhadap DPR dan Partai Politik (Parpol) sebagai penyokong utamanya.

Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, menempatkan lembaga legislatif, dari pusat (DPR-RI) hingga daerah (DPRD), sebagai lembaga terkorup, setidaknya selama 3 tahun terakhir (Sumber : TI). Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, kian banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR dan DPRD. Tercatat sebanyak 122 anggota DPR dan DPRD yang sudah dipenjara karena kasus korupsi (Sumber : Liputan 6). Ini belum termasuk ribuan anggota DPR dan DPRD lainnya yang sedang menjali proses hukum dan menunggu vonis pengadilan. Kedua, kinerja DPR dan DPRD dalam menjalankan fungsinya (legislasi, pengawasan dan anggaran) serta upaya pemberantasan korupsi di internalnya yang tidak dilakukan secara serius. Yang ada justru persekongkolan jahat yang berujung tindak pidana korupsi. Bahkan berkali-kali DPR justru mengambil tindakan yang kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Mulai dari berkali-kali mengusulkan revisi Undang-undang KPK yang justru melemahkan lembaga anti rasuah tersebut, hingga penggunaan hak angket terhadap KPK yang terkesan mengada-ada.

Politik Rakyat

Secara keseluruhan, terdapat 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon 1 sampai 3, dan 14 hakim, yang sudah dipenjarakan karena kasus korupsi (Sumber : Liputan 6). Dan tentu saja Parpol ditasbihkan menjadi pemenang. Parpol menjadi penyumbang mayoritas dari para peyamun yang dipenjara ini. Ada yang salah dari politik kita. Ada racun (toxin) yang harus di detoksifikasi, dikeluarkan dari mata rantai politik yang sarat dengan korupsi ini. Dan tentu saja yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Partai Politik. Dampaknya, belakangan ini “politik” justru dicitrakan busuk oleh sebagahagia besar masyarakat. Kosakata politik tiba-tiba menjadi istilah yang menjijikkan. Bukan karena politik itu benar-benar busuk. Bukan pula karena politik itu abai dengan harapan kita. Tetapi karena tabiat kotor dari para elite politik yang telah menyelundupkan makna dan tujuan politik yang hendak diperjuangkan. Politik diterjemahkan dalam berbagai upaya dan dengan segala cara. Politik diucapkan dengan bau mulut kotor, yang aromanya tercium menyengat kemana-mana. Politik kini bertransformasi menjadi “oligarki”, dimana minoritas mengendalikan mayoritas, dan disaat yang bersamaan menguasai sumber daya material. Disinilah titik dimana korupsi menemui kematangannya.

Politik Jalan Pintas

July 26, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Tolak Politik Uang. Sumber Gambar : pinterpolitik.com

Tidak bisa dipungkiri, Pemilihan Legislatif (Pileg) memiliki daya tarik yang kuat. Tidak hanya an sich politisi yang ikut bertarung memperebutkan jabatan anggota DPRD ini, namun juga terdapat nama-nama yang sejatinya berasal dari background ASN/PNS, pengusaha, kalangan profesional seperti lawyer dan notaris, hingga akademisi. Beberapa bahkan rela meletakkan status sebagai ASN/PNS untuk turut bertarung dalam Pileg 2019 ini. Keikutsertaan mereka, tentu saja dengan beragam motivasi yang berbeda-beda. Apa sesungguhnya yang dikejar? Apakah semata-mata untuk menguji komitmen terhadap perjuangan perbaikan kesejahteraan rakyat? Atau ada faktor X yang sadar atau tidak sadar, tengah menjangkiti para bakal calon anggota legislatif (caleg) ini? Setidaknya terdapat 5 faktor yang mendorong motivasi seseorang untuk maju dan bertarung dalam politik elektoral Pileg ini.

Pertama, saya masih optimis bahwa dorongan terbesar seseorang untuk maju di Pileg ini adalah soal “kehendak perubahan”. Motivasi ini terutama datang dari kalangan muda dan kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, buruh, dll. Ada satu titik kejenuhan terhadap perilaku elit hari ini, yang mendorong generasi muda dan kelompok rentan untuk terlibat dalam kontestasi ini. Saya masih meyakini, bahwa ditengah pesimisme atas kondisi bangsa dan daerah hari ini, masih terdapat jiwa-jiwa yang resah yang tetap memupuk optimisme perubahan yang dikehendaki. Meskipun pada sisi lain, ruang bagi kelompok yang mengusung motivasi perubahan ini, masih terlalu sempit. Hal ini akibat oligarki dalam tubuh partai politik (parpol) masih sangat dominan. Mereka yang mengendalikan parpol adalah mereka yang memiliki relasi genealogis (garis keturunan) pemimpin atau pendiri partai, dan yang memiliki modal finansial yang kuat.

Kedua, volunturisme politik, terutama dikalangan kelas menengah. Keikutsertaannya hanya sekedar untuk mencoba peruntungan di Pileg ini. Saya lebih melihatnya sebagai sebuah petualangan belaka. Jadi jatuhnya “nothing to lose” aja. Terpilih alhamdulillah, tidak terpilih juga bukan masalah. Yang lebih parah, mayoritas dari kelas menengah ini hanya dimobilisasi untuk sekedar melengkapi dafar caleg disetiap daerah pemilihan. Ini bisa dikonfirmasi dengan ketidaksiapan mereka melakukan pendaftaran di KPU. Hampir semua partai mendaftar di hari terakhir, batas waktu yang ditetapkan KPU. Artinya, keterlambatan susunan daftar bakal caleg, tidak semata-mata karena nomor urut, tetapi juga akibat sulitnya mencari orang, khususnya perempuan yang diwajibkan memenuhi quoto akibat kebijakan afirmasi (affirmative action).

Ketiga, mengamankan bisnis. Pengusaha banyak bertransformasi menjadi politisi. Tentu ada alasan mendasar dibaliknya. Dugaan kuatnya adalah untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Logika politiknya sederhana. Dengan berada di DPRD, kontrol terhadap kebijakan yang menguntungkan bisnisnya, akan lebih mudah dilakukan. Dalam hal penyusunan regulasi ditingkat lokal misalnya. Intervensi terhadap proses penyusunan norma dalam setiap peraturan daerah (Perda) yang dibuat, akan jauh lebih efektif dibanding jika mereka berada di luar. Pola lama yang digunakan dengan membangun sekutu politik bersama anggota DPRD, bisa jadi dianggap jusru lebih mahal dan tidak memberikan kepastian. Kepentingan bisnis, tentu tidak hanya datang dari pengusaha. Sebab, terdapat banyak wajah pelaku bisnis. Ada yang diam-diam membangun bisnis, ada yang join dengan bisnis tertentu, hingga para calo-calo yang suka memainkan pesta pengaturan kebijakan lalu lintas anggaran.

Keempat, soal prestise. Dalam struktur sosial masyarakat kita, budaya feodal yang mengagung-agungkan status sosial, masih sangat kental. Dan salah satu “kasta” yang dianggap terhormat adalah jabatan sebagai anggota DPRD. Ini tidak bisa dibantah. Tetapi ada distorsi selama ini. Tidak banyak anggota DPRD yang menyadari bahwa mereka sesungguhnya menerima mandat yang berat dari rakyat. Mereka dipilih untuk berjuang demi kepentingan rakyat. Diri pribadi mereka sesungguhnya telah dihibahkan 100 persen untuk kepentingan rakyat. Namun tak jarang anggota DPRD dengan bangga menjual pengaruh jabatannya (trading in influence) untuk kepentingan pribadi. Mulai dari minta dilayani istimewa, diutamakan dalam segala hal, merasa paling benar, hingga datang ke kampung-kampung dengan permintaan agar diperlakukan bak seorang raja.

Kelima, daya tarik finansial. Pendapatan atau gaji anggota DPRD ditingkat Provinsi, berkisar 60-an juta sebelum dipotong pajak. Ini tentu saja hal yang cukup menggiurkan, terutama mereka yang berburu rente ekonomi. Tetapi mesti kita ingat, rente ekonomi anggota DPRD tidak hanya berasal dari gaji semata. DPRD dalam struktur pemerintahan daerah, memilki kuasa dalam pembahasan lalu lintas anggaran daerah. Faktualnya, dengan mengacu ke beberapa kasus, lalu lintas anggaran melalui APBD ini juga dijadikan bancakan ekonomi. Modus umumnya, dibungkus melalui topeng dana aspirasi, permainan fee dari penentuan penerima bansos dan hibah, mark-up anggaran, hingga turut bermain langsung ke sejumlah proyek-proyek tertentu.

Faktor atau motivasi yang “ketiga”, “keempat” dan “kelima” ini yang paling rentan dengan politik uang dalam politik elektoral ini. Demi prestise dan iming-iming gaji besar, akan merusak nalar berpikir kita. Mereka yang terdorong untuk bertarung di Pileg 2019 nanti akibat tiga faktor tersebut, bisa jadi akan menghalalkan segala cara. Terlebih jika mereka memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi atau finansial yang memadai. Memang ada yang salah dengan arah politik kita hari ini. Ketika mayoritas calon anggota legislatif, mengumbar modal, mengedepankan kekuataan finansial, tentu ada yang salah dengan cara berpolitik kita. Ada yang menyiapkan satu truk jam dinding, mencetak ribuan kalender, dan beragam souvenir lainnya. Ini bukan pasar, bukan tempat berdagang. Khittah politik sebagai alat memperjuangkan kepentingan rakyat, mesti dikembalikan kejalurnya. Rakyat mesti dididik dengan visi, misi, dan program yang mampu menjawab tuntutan kesejahteraan mereka. Bukan dengan jalan pintas berdasarkan modal finansial. Sebab tidak akan pernah ada “pendidikan politik” jika modal finansial yang dikedepankan. Jadi stop tipu-tipu rakyat dengan uang. Berkompetisilah dengan nalar dan pikiran.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Kamis 26 Juli 2018.

905 total views, 2 views today

Dicari, Calon Gubernur Anti Korupsi

September 15, 2017 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Momentum Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018, adalah wadah bagi rakyat untuk menjatuhkan pilihan pemimpinnya untuk masa lima tahun kedepan. Dari berbagai nama yang mulai muncul, setidaknya rakyat perlu membuat suatu skema jejaring seleksi sebelum menjatuhkan pilihan. Salah satu isu yang seharusnya masuk dalam radar seleksi pemimpin ini adalah komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Setidaknya terdapat beberapa variable ukuran, pemimpin seperti apa yang kita anggap punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi ini.

Pertama, rekam jejak (track record). Aspek ini ditempatkan sebagai variable pertama dikarenakan cukup mudah untuk melacaknya. Ada dua model penilaian rekam jejak yang kita butuhkan, yakni passif dan aktif. Rekam jejak passif merupakan penilaian yang didasarkan atas integritas seseorang. Apakah diantara nama-nama calon yang tersedia, selama ini pernah punya masalah hukum atau tidak. Namun tidak hanya terbatas masalah korupsi, tetapi juga kasus-kasus hukum lainnya. Sebab masalah korupsi memiliki mata rantai yang berhubungan erat dengan prilaku kejahatan lainnya. Sedangkan rekam jejak aktif merupakan bentuk penilaian menyangkut komitmen seseorang. Apakah diantara nama-nama yang ada, pernah terlibat di dalam mendorong perjuangan pemberantasan korupsi secara aktif. Jika rekam jejak ini nihil, maka hampir dipastikan momentum Pilkada nanti hanya akan dijadikan arena jualan dan mengumbar janji.

Kedua, program. Soal ini yang terkesan kabur dimata publik. Hampir semua media sosialisasi bakal calon, baik melalui media cetak maupun elektronik, hingga baliho yang memenuhi jalan-jalan protokol (tanpa ampun), hanya menampilkan gambar/foto dan nama bakal calon. Tidak ada program yang ditampilkan. Padahal kampanye program penting untuk membangun daya kritis dan kecerdasan politik rakyat (pilitical efficacy). Untung saja komposisi bakal calon yang bermunculan saat ini, adalah elit-elit yang saat ini sedang atau masih memegang kekuasaan. Ada Walikota Samarinda, Bupati Kukar, Bupati PPU, Walikota Balikpapan, Sekprov Kaltim, Kapolda Kaltim, mantan Bupati Kutim, mantan Walikota Bontang, dll. Artinya, publik tinggal melacak bagaimana program yang mereka jalankan selama ini di daerahnya atau diinstitusinya masing-masing, khususnya yang berkenaan agenda pemberantasan korupsi.

Ketiga, prestasi. Tentu saja bukan sembarang prestasi. Tetapi prestasi yang berkaitan erat dengan upaya membangun pemerintahan yang bersih. Banyaknya prestasi bukan jaminan bersih tidaknya kepemimpinan seseorang. Tengok saja Walikota Tegal yang meski punya segudang prestasi, tetapi tetap saja diciduk juga oleh KPK melalui OTT beberapa waktu lalu. Prestasi juga bukan semata-mata soal penghargaan di atas kertas semisal WTP dan lain sebagainya. Lantas bagaimana kita mengukur prestasi ini? Ini bisa kita uji salah satunya dari praktek politik anggaran yang selama ini dilakukan oleh bakal calon. Hal ini berkaitan dengan transparansi dan keterbukaan anggaran, peruntukan dan keberpihakan anggaran terhadap sektor publik, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran. Faktanya, masih terlalu banyak penggunaan anggaran yang berujung tindak pidana korupsi.

Keempat, independensi. Aspek ini cukup menarik untuk dicermati. Hal ini berkaitan erat dengan politik balas budi yang berujung tawar menawar kepentingan secara transaksional. Berapa banyak pemegang kekuasaan yang berada dalam tekanan basis elit pendukungnya semasa Pilkada? Bahkan tidak jarang justru menjadi pelayan bagi partai pengusungnya, bukan menasbihkan dirinya sebagai pelayan rakyat. Walhasil, kemandirian kepala daerah dalam bertindak dan merumuskan kebijakan, adalah hal yang sulit kita dapatkan. Lebih parahnya lagi, bahkan dijadikan lumbung pendanaan (bancakan) ekonomi terkait pos-pos urgen di daerah. Sebut saja bisnis perizinan, dominasi tender proyek infrastruktur pembangunan, hingga permainan bansos dan hibah.

Kelima, keberpihakan. Setelah mengurai rekam jejak, program, prestasi dan independensi bakal calon yang ada, maka aspek yang perlu ditegaskan berkali-kali adalah keperbihakan. Sederhananya, kepada siapa selama ini para calon menghibahkan dirinya? Kepada rakyat atau jangan-jangan hanya untuk kepentingan kelompok dan golongannya saja? Dalam konteks ini, penting pula untuk melacak kebijakan-kebijakan yang diambil. Cara menangani pemasalahan, akan menentukan wajah mereka yang sesungguhnya, memihak kepentingan rakyat atau tidak. Misal dalam soal konflik tanah dan lahan (tenurial), penanganan masalah banjir, kasus hilangnya nyawa manusia dibekas galian lubang tambang, praktek upah murah terhadap buruh, broker perizinan, hak pendidikan dan kesehatan, hingga perlakuan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Inilah ukuran pokok yang publik harus gunakan sebagai jejaring seleksi sebelum menentukan pilihan nantinya. Sebab komitmen pemberantasan korupsi, tidak berada diruang kosong yang hanya ramai di omongan, tetapi sepi ditindakan. Kita butuh pemimpin yang benar-benar punya rekam jejak, program, prestasi, independensi dan keberpihakan yang mumpuni dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kita butuh Calon Gubernur Anti Korupsi.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, Edisi Jumat 15 September 2017.

1,343 total views, no views today

Politik Pelemahan KPK

March 31, 2017 by Herdiansyah Hamzah 2 Comments

Gedung KPK RI. Sumber foto : rumahku.com

Sudah tiga kali rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) diusulkan. Rencana pertama pada tahun 2011, tetapi mendapatkan reaksi penolakan dari masyarakat luas dan pada akhirnya batal dilanjutkan. Kedua pada tahun 2015, juga dibatalkan akibat penolakan yang begitu massif dari masyarakat. Dan ketiga pada tahun 2016, namun kali ini dengan status ditunda atau tidak jadi dibahas disidang paripurna DPR sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Namun dengan catatan, Pemerintah dan DPR sepakat untuk mensosialisasikan RUU KPK tersebut terlebih dahulu. Kesepakatan penundaan ini berbeda dengan desakan publik agar pembahasan RUU KPK dibatalkan tanpa syarat.

Pada tahun 2017 ini, rencana revisi UU KPK kembali mengemuka seiring dengan hebohnya pemberitaan kasus korupsi e-KTP, dimana puluhan orang anggota DPR dari Komisi II disebut-sebut menerima kucuran dana dari proyek tersebut. Namun tulisan ini tidak akan mengulas panjang mengenai e-KTP, kecuali keterhubungannya dengan rencana revisi UU KPK. Dalam hal ini, banyak kalangan yang menganggap mencuatnya kembali revisi UU KPK, tidak lepas dari reaksi balik (feedback) dari DPR akibat penanganan kasus e-KTP oleh KPK yang melibatkan anggotanya. Benarkah demikian? Tulisan ini akan mencoba mengupas kebenaran tendensi politik ini pada satu sisi, dan mengurai upaya pelemahan KPK melalui revisi RUU KPK pada sisi lainnya.

Politik Pelemahan

Sebagai catatan awal, terdapat 119 orang anggota DPR maupun DPRD yang diproses oleh KPK, sejak tahun 2005 hingga saat ini. Dan sejauh ini, setidaknya sudah 7 orang anggota DPR periode 2014-2019 yang ditangkap oleh KPK. Teranyar, puluhan anggota Komis II DPR periode 2009-2014, disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang kasus korupsi e-KTP yang masih berlangsung hingga sekarang. Ini tentu saja memberikan guncangan terhadap DPR. Walhasil, klarifikasi pembelaan bertubi-tubi hingga laporan pencemaran nama baik pun dilakukan oleh anggota DPR yang namanya disebut dalam dakwaan. Meski terdapat beberapa anggota DPR yang mengembalikan dana e-KTP, yang nama-namanya belum disebutkan KPK, namun tentu saja kasus ini akan tetap bergulir tanpa menggurkan proses pidananya.

Disaat yang bersamaan, rencana revisi UU KPK kembali mengemuka. Apakah ini kebetulan? Tidak. Jelas disaat puluhan anggota DPR disebut dalam dakwaan dan berpotensi diusut oleh KPK, rencana revisi UU KPK tentu saja menjadi posisi tawar (bargaining position) yang cukup ampuh. Rencana revisi ini, bisa disebut sebagai tindakan kolektif DPR untuk menyandera KPK agar tidak menyentuh anggota-anggotanya yang disebut dalam dakwaan. Jadi agak berat rasanya untuk tidak mengatakan bahwa mencuatnya kembali rencana revisi UU KPK, adalah reaksi balik dari DPR akibat beragam kasus korupsi yang menimpa anggotanya. Dugaan ini semakin diperkuat dengan draft revisi UU KPK yang justru makin melemahkan KPK, bukan sebaliknya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini kepentingan DPR semata? Bukan. Rencana revisi UU KPK yang melemahkan KPK ini, membuka ruang kolaborasi antara para koruptor, teman-temannya koruptor dan yang akan jadi koruptor. Ini jelas membuka jalan bagi terjadinya suap politik (political bribery), dimana pihak yang berkepentingan terhadap pelemahan KPK, akan memberikan imbalan kepada DPR yang memiliki kewenangan sebagai pembentuk undang-undang.

Pelemahan KPK

Perubahan itu mutlak, termasuk perubahan terhadap produk regulasi yang dianggap dapat menguatkan keberlakuannya. Namun dalam kasus revisi UU KPK, justru terjadi sebaliknya. Dari draft revisi UU KPK yang beredar, terdapat 4 (empat) poin usulan perubahan, yang justru melemahkan KPK, yakni : Pertama, mengenai penyadapan. Sepanjang tahun 2016, KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 17 kali, dengan menetapkan 56 tersangka. Ini adalah rekor OTT terbanyak sepanjang sejarah keberadaan KPK. Dan semua orang paham, bahwa OTT tentu saja bertumpu kepada proses penyadapan. Artinya, penyadapan ini menjadi mahkota KPK selama ini. Dalam Pasal 12A ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa penyadapan dilaksanakan atas izin tertulis dari dewan pengawas. Ini jelas hanya memperpanjang jalur birokrasi dan justru membuat proses penyadapan menjadi tidak efektif. Meski dalam pasal lainnya, yakni Pasal 12B ayat (1), disebutkan bahwa dalam keadaan mendesak penyadapan dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin dewan pengawas, tetapi juga tidak dijelaskan makna keadaan mendesak itu secara terperinci.

Kedua, mengenai dewan pengawas yang diatur dalam Pasal 37A hingga Pasal 37E. Apa sesungguhnya urgensi dari dewan pengawas ini? Apakah lembaga baru tersebut akan memperkuat kinerja KPK? Justru sebaliknya, dewan pengawas hanya akan menciptakan matahari kembar dalam tubuh KPK. Dan itu berpotensi menimbulkan konflik dalam KPK. Jangan-jangan dewan pengawas ini adalah umpan agar KPK sibuk berkonflik internal sehingga lupa dengan tugas pokoknya dalam pemberantasan korupsi? Pertanyaan lainnya adalah, lantas siapa yang mengawasi pengawas? Apakah harus membentuk lembaga pengawas diatasnya lagi? Hal ini justru semakin memberikan kerancuan dalam sistem kelembagaan KPK. Ketiga, mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaima diatur pada Pasal 40 ayat (1). Musabab tidak dikenalnya SP3 dalam proses penanganan perkara korupsi oleh KPK, agar dalam menangani kasus, KPK harus benar-benar merapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan tersangka. Faktualnya, sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan KPK yang lolos dari vonis hukuman. Artinya, dimasukkannya kewenangan SP3 ini, tidak cukup alasan untuk melakukan koreksi terhadap KPK.

Keempat, mengenai penyelidik dan penyidik KPK. Dalam draft revisi UU KPK belum mengatur pengangkatan penyelidik dan penyidik independen sebagaimana kebutuhan KPK selama ini. Terlebih kebutuhan tersebut untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest), khususnya ketika KPK menangani kasus yang melibatkan anggota kepolisian dan kejaksaaan. Sekali lagi, dengan argumentasi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa draft revisi UU KPK tersebut, adalah pelemahan KPK secara sistematis. Maka pembahasan revisi ini harus segera dihentikan dan dihapus dari program legislasi nasional jangka panjang tahun 2015-2019. Jika terus dilanjutkan, maka publik menemukan alasan yang kuat dalam memberikan sokongan kepada KPK untuk menolak rencana revisi UU KPK tersebut secara massif.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Tribun Kaltim, edisi hari jumat 31 Maret 2017. Dapat dibaca di Sini.

2,517 total views, no views today