Penumpang gelap (free rider) selalu ada disetiap momemtum. Disetiap peristiwa, akan ada yang berusaha mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Bahkan dimasa pergolakan revolusi kemerdekaan, tindakan mengambil keuntungan untuk kepentingan…
Sejak awal, publik menginginkan agar politik anggaran diarahkan sepenuhnya untuk upaya penanganan pandemik Covid-19. Pos anggaran dalam APBD, terutama yang berkaitan dengan proyek infrastruktur, mestinya dieliminasi dan dialihkan ke penanganan…
Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim telah menyepakati dan memutuskan alokasi anggaran untuk mengatasi virus pandemik corona. Alokasi anggaran sebesar 388 miliar lebih itu, harus dipergunakan secara transparan dan akuntabel. Transparan…
Lalu lintas penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang yang semrawut, tentu saja membangun persepsi publik mengenai adanya dugaan korupsi. Gejalanya dapat ditangkap dari beberapa hal, diantaranya : Pertama, informasi yang tertutup.…
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), menggelar sidang paripurna pada Hari Kamis 02 April 2020. Salah satu agenda sidang paripurna tersebut, adalah pembacaan surat presiden (surpres) tentang omnibus law Rancangan…
Secara sederhana, partisipasi dapat diterjemahkan sebagai “the act of taking part in an activity or event” (Oxford Dictionary), atau “the fact that you take part or become involved in something”…
“Are omnibus bills anti-democratic? No doubt about it”. Demikian kalimat pembuka Lorne Gunter dalam tulisannya di surat kabar harian Toronto Sun yang berjudul “Omnibus bills in Hill history” (Toronto Sun).…
Judges served in constitutional court have freedom to utilize and elaborate constitutional interpretation method used to examine the law of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 in…
Pers dan demokrasi adalah dua hal yang saling bertalian. Kualitas demokrasi dapat dipotret dari seberapa besar ruang kebebasan pers yang tersedia. Semakin terjamin kebebasan pers, kian maju pula kualitas demokrasi…
Kartu Indonesia Sehat. Sumber gambar : futuready.com. Jika dihitung secara matematis, Kaltim hanya perlu Rp 1,8 triliun per tahun untuk meng-cover BPJS bagi 3,6 juta kepala warganya. Jumlah itu hanya…