Herdiansyah Hamzah

Lebih sering dipanggil Castro. Buruh di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Pendidikan

Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

by Leave a Comment

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman atau disingkat FH Unmul, merupakan salah satu fakultas yang didirikan di bawah naungan Universitas Mulawarman dan sekolah hukum yang terletak di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman berdiri pada tahun 2000 sebagai Program Studi Ilmu Hukum di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”.

Visi Strategis Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2015-2019

“Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan”.

Visi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Program Studi Sarjana Ilmu Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berciri khas sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”.

Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman

“Program Studi Magister ilmu hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berciri khas sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”.

Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman 2018

“Program Studi Magister Ilmu Hukum yang unggul, inovatif, dan mampu mengadaptasi kebutuhan pembangunan nasional dan global”.

Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

  1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
  2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
  3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

Misi Strategis Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

  1. Menyelenggarakan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Secara Terpadu dan Berkualitas.
  2. Menyelenggarakan Tata Kelola Fakultas yang Baik.
  3. Membina dan Mengembangkan Potensi Mahasiswa.

Misi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum:

  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset untuk menciptakan lulusan yang memiliki sikap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
  2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset untuk menciptakan lulusan yang menguasai konsep teoritis ilmu hukum secara mendalam dan mampu mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum.
  3. Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum dan praktek hukum.
  4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan hukum.

Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum:

  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner untuk menciptakan lulusan yang memiliki sikap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan mampu menghasilkan karya inovatif dan teruji di bidang hukum yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.
  2. Melaksanakan penelitian dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum.
  3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan hukum.

Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum 2018

  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner untuk menciptakan lulusan yang memiliki sikap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan mampu menghasilkan karya inovatif dan teruji di bidang hukum yang mendapatkan pengakuan nasional dan/atau internasional.
  2. Melaksanakan penelitian dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum dan praktis yang dapat digunakan sebagai basis informasi penyusunan kebijakan pemerintah atau pihak lain.
  3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan dalam rangka mendukung pembangunan di bidang hukum melalui penerapanhukum sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

1,640 total views, no views today

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

by Leave a Comment

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman atau disingkat FH Unmul, merupakan salah satu fakultas yang didirikan di bawah naungan Universitas Mulawarman dan sekolah hukum yang terletak di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman berdiri pada tahun 2000 sebagai Program Studi Ilmu Hukum di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman resmi berdiri sebagai Fakultas secara mandiri pada tanggal 22 Juli 2005, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor 2296/D/T/2005 perihal Pembukaan Fakultas Hukum yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman saat ini adalah Dr. Mahendra Putra Kurnia. S.H., M.H., yang menjabat untuk masa periode 2017-2021.

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”.

Visi Strategis Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2015-2019  

“Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan”.

Visi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Program Studi Sarjana Ilmu Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berciri khas sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”.

Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman

“Program Studi Magister ilmu hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berciri khas sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”.

Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman 2018

“Program Studi Magister Ilmu Hukum yang unggul, inovatif, dan mampu mengadaptasi kebutuhan pembangunan nasional dan global”.

Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

  1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
  2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
  3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

Misi Strategis Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

  1. Menyelenggarakan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Secara Terpadu dan Berkualitas.
  2. Menyelenggarakan Tata Kelola Fakultas yang Baik.
  3. Membina dan Mengembangkan Potensi Mahasiswa.

Misi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum:

  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset untuk menciptakan lulusan yang memiliki sikap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
  2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset untuk menciptakan lulusan yang menguasai konsep teoritis ilmu hukum secara mendalam dan mampu mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum.
  3. Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum dan praktek hukum.
  4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan hukum.

Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum:

  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner untuk menciptakan lulusan yang memiliki sikap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan mampu menghasilkan karya inovatif dan teruji di bidang hukum yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.
  2. Melaksanakan penelitian dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum.
  3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan hukum.

Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum 2018

  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner untuk menciptakan lulusan yang memiliki sikap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan mampu menghasilkan karya inovatif dan teruji di bidang hukum yang mendapatkan pengakuan nasional dan/atau internasional.
  2. Melaksanakan penelitian dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum dan praktis yang dapat digunakan sebagai basis informasi penyusunan kebijakan pemerintah atau pihak lain.
  3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan dalam rangka mendukung pembangunan di bidang hukum melalui penerapanhukum sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

2,168 total views, 2 views today

Kampus Tiarap?

by 6 Comments

Dunia kampus bersama Rakyat harus memberikan sokongan kongkrit terhadap KPK.
Dunia kampus bersama Rakyat harus memberikan sokongan kongkrit terhadap KPK.

“Kampus tiarap, para profesor tiarap, yang lain juga tiarap, ini kan repot. KPK sedang dimusuhi berbagai kekuatan” kata Syafii Maarif dalam sebuah kesempatan. Pernyataan ketua tim 9 yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kisruh KPK-Polri ini, bukan tanpa alasan. Lemahnya dukungan yang mengalir dari perguruan tinggi, menjadi sebab kenapa kritik ini penting untuk dilontarkan. Tidak hanya itu, komitmen dalam hal konsistensi dukungan terhadap KPK, juga turut dipertanyakan.

Ditengah upaya pelemahan terhadap KPK, menjadi penting untuk menagih sikap dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan kampus. Dunia yang konon menjadi lumbung perjuangan akan nilai-nilai keadilan, namun terkesan adem belakangan ini. Ada apa dengan kampus sesungguhnya? Orang-orang terdidik yang seharusnya berada digarda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi, kini justru cenderung asyik menikmati situasi tanpa mampu bersikap secara tegas terhadap apa yang dialami oleh KPK.

Peran Kampus

Mengapa harus kampus? Ini mungkin menjadi pertanyaan mendasar. Apakah kampus menjadi satu-satunya elemen yang diharapkan untuk mengalirkan dukungan terhadap KPK? Tentu saja tidak. Tetapi jika menengok sejarah, maka akan sangat sulit mengingkari peran penting kampus dalam berbagai momentum perubahan bangsa ini. Dalam hal upaya pemberatasan korupsi, kampus menjadi tumpuan utama tanpa menihilkan peran dari masyarakat luas. Dunia kampuslah yang berkontribusi besar dalam babak sejarah perjuangan bangsa ini dalam melawan korupsi.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, sesungguhnya kampus memiliki peran yang sangat penting. Menurut Johan Budi, salah satu Plt. Pimpinan KPK saat ini, setidaknya terdapat 4 (empat) peran strategis kampus dalam upaya mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Pertama, kampus sebagai tempat inovasi (center for innovation). Karene modus kejahatan tindak pidana korupsi selalu berkembang, maka kampus dituntut untuk senantiasa melakukan inovasi untuk mengembangkan serta memperluas strategi serta program pemberantasan korupsi.

Kedua, kampus sebagai pusat pembelajaran (center of idea). Kampus memiliki kewajiban untuk menggali, merumuskan dan mengembangkan nilai-nilai serta prinsip anti korupsi. Kampus dalam kapasitas dan kompetensinya, berfungsi untuk melahirkan ide-ide dan gagasan yang asli dan utuh mengenai nilai-nilai serta prinsip anti korupsi tersebut.

Ketiga, kampus sebagai lembaga pengawas (supervisory agencies). Posisi kampus selama masih cenderung dianggap independen dan relatif bebas dari kepentingan. Oleh karena ini, kampus dapat memainkan fungsi sebagai lembaga pengawas terhadap para penegak hukum, sekaligus menjadi kelompok penekan yang efektif untuk menjamin proses pemberantasan korupsi dijalankan oleh para penegak hukum secara amanah.

Keempat, kampus sebagai media transformasi kesadaran (a tools of awareness transformation). Kampus harus menjadi media untuk menciptakan generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai serta keteladanan sosial yang berlaku dimasyarakat. Kampus harus mampu mengembangkan laboratorium sosial ini agar kedepan metode pembelajaran tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mampu menyeimbangkan antara teori dan fenomena sosial.

Dari keempat alasan tersebut di atas, seharusnya kampus mengambil peran lebih ketika melihat persolan pelemahan KPK terus terjadi. Kampus tidak boleh diam dan mutlak harus menegaskan sikap. Kampus tidak boleh hanya terjebak dalam ritual teori tanpa menyentuh persoalan yang dialami oleh Bangsa ini, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang kini kian didesak mundur oleh berbagai kepentingan, baik dari para koruptor maupun dari oligarki politik.

Menagih Komitmen

Dengan melihat situasi yang terjadi hari ini, dimana KPK kian dilemahkan (atau mungkin lebih tepat dikatakan mengalami “penghancuran” secara sistematis), dunia kampus seharusnya mengambil peran dibarisan terdepan. Para tenaga pengajar, mahasiswa, bahkan para professor, seharusnya mampu menjadi kekuatan pendobrak yang mampu meyakinkan masyarakat untuk bergerak bersama. Dunia kampus tidak boleh menjadi penonton ditanah mereka sendiri. Ibarat suguhan pertandingan sepakbola, dunia kampus tidak boleh hanya menjadi komentator atau sekedar penonton dipinggir lapangan. Namun lebih dari itu, dunia kampus harus berkontribusi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk memberikan sokongan sepenuhnya kepada KPK yang sedang mengalami pelemahan.

Saat ini, pemertintahan Joko Widodo dianggap masih rapuh dalam mengambil sikap terkait upaya pelemahan KPK yang hingga kini masih berlangsung. Tidak hanya indikasi upaya kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK dan penyidiknya. Namun juga termasuk tindakan yang sama yang dialami oleh para aktivis anti korupsi yang selama ini getol mendukung KPK. Disamping itu, penyerahan kasus rekening gendut tersangka Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), semakin membuka ruang keropos bagi KPK secara kelembagaan. Untuk itu, diperlukan sokongan dan dukungan kepada KPK dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan kampus.

Setidaknya, kalangan kampus harus mampu memberikan dukungan yang kuat terhadap KPK, dengan melalukan beberapa hal. Pertama, dunia kampus harus bersinergi untuk melakukan gerakan bersama dalam mengalirkan dukungan kepada KPK. Sebab persoalan pelemahan KPK bukan hanya menjadi masalah mereka yang ada di pusat kekuasaan, namun menjadi tanggung jawab kampus-kampus yang ada diseluruh Indonesia.

Kedua, dunia kampus harus bersinergi pula dengan masyarakat. Agar kampus tidak menjadi elitis, maka para civitas akademika harus mampu bersenyawa dengan masyarakat dalam upaya memberikan dukungan kepada KPK. Upaya pemberantasan korupsi sesungguhnya ditentukan dari seberapa besar sokongan dari masyarakat Indonesia. Dan dunia kampus menjadi faktor pemicu (trigger) agar kesadaran masyarakat mampu digali.

Ketiga, dunia kampus harus menjadi pengawas (supervisor) sekaligus penekan (pressure) terhadap pemerintahan Joko Widodo yang cenderung tidak mampu bersikap tegas terhadap upaya pelemahan yang saat ini dialami oleh KPK. Pemerintahan Joko Widodo harus terus menerus ditagih dalam hal janji dan komitmen pemberantasan korupsi, sekaligus memberikan keyakinan politik bahwa Rakyat Indonesia berada dalam barisan terdepan untuk memberikan dukungan, jika seandainya Presiden Joko Widodo berani bertindak tegas untuk menghentikan upaya pelemahan KPK.

Jika ketiga hal ini tidak dilakukan oleh kalangan kampus, maka adalah benar pernyataan Syafii Maarif bahwa dunia kampus sedang tiarap, para professor tiarap, mahasiswa tiarap. Tiarap berarti menutup mata dan telinga terhadap persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini. Dan ini berarti membunuh tanggung jawab dunia kampus terhadap Rakyat Indonesia.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Harian Kaltim Post, Edisi Kamis 12 Maret 2015.

3,953 total views, 1 views today

Kekerasan Negara Terhadap Dunia Pendidikan

by 6 Comments

Pendidikan Kekerasan NegaraLagi-lagi Ujian Nasional memberi kado kematian tahun ini. Untuk kesekalian kalinya seorang peserta Ujian Nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), harus menghembuskan nafas terakhir dihari pelaksanaan UN dengan cara yang cukup sadis, gantung diri. Leony Alvionita, demikian nama lengkap Siswi Kelas III SMP Negeri 1 Tabanan, Bali, yang diduga diduga gantung diri akibat stress menghadapi Ujian Nasional.

Kepolisian Resor Tabanan, Bali menduga Leony frustrasi karena merasa gagal mengerjakan soal ujian Matematika. Polisi telah mendalami beberapa keterangan dari teman-teman Leony, termasuk bukti Blackberry Messenger (BBM) Leony kepada teman-temannya sesaat sebelum gantung diri. Dalam pesan BBM tersebut, Leony sempat mengeluh kesulitan dan frustrasi mengerjakan soal ujian mata pelajaran Matematika (Sumber : Kompas).

Sesungguhnya apa penyebab Leony akhirnya memutuskan untuk gantung diri? Dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kematian Leony dan korban-korban bunuh diri lainnya akibat momok menakutkan yang bernama “Ujian Nasional” ini?

Kekerasan Negara

Apa yang terjadi dengan Leony, merupakan potret miris terhadap dunia pendidikan Indonesia saat ini. Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa pangkal persoalan kasus Leony adalah keberadaan Ujian Nasional. Anggapan tersebut bukan tanpa alasan. Menetapkan ujian nasional sebagai alat ukur keberhasilan seorang siswa selama menempuh pendidikan, dianggap sebagai bentuk praktek ketidakdilan sistem pendidikan. Negara melalui Pemerintah tak ubahnya telah membangun kekerasan secara psikis terhadap warganya, terkhusus kepada para siswa sekolah.

Standarisasi evaluasi pendidikan melalui ujian nasional, justru berujung kepada kekacauan pola penerapan sistem pendidikan. Dampaknya bisa ditebak, siswa kian terbebani dengan keberadaan ujian nasional ini. Tak jarang kita disuguhkan situasi dimana siswa terlihat stres mengerjakan soal yang sulit, mencari jalan pintas dengan berharap bocaran soal, hingga rasa khawatir tidak akan lulus. Hal tersebut justru menjadi pemicu para siswa untuk melampiaskan kecemasannya dalam beragam bentuk. Dan salah satunya bentuknya adalah dengan cara bunuh diri. Secara teoritik, sejumlah keadaan psikologis dapat meningkatkan risiko bunuh diri, yang meliputi keputusasaan, hilangnya kesenangan dalam hidup, depresi dan kecemasan (Sumber : Wikipedia).

Dalam sebuah kesempatan, menteri pendidikan dan kebudayaan, M.Nuh, melontarkan pernyataan yang cenderung abai terhadap kasus bunuh diri Leony akibat ujian nasional ini. Dari 4,1 juta peserta ujian nasional tingkat SMP, yang bunuh diri tidak menunjukan angka yang signifikan. Seraya berkelakar, jika ada satu kelas bunuh diri massal usai ujian nasional, baru bisa dipikirkan ulang penyelenggaraan ujian nasional, ujarnya (Sumber : Detiknews). Ini jelas merupakan pernyataan yang memprihatinkan, apalagi diucapkan oleh seorang menteri. Logikanya, untuk menyimpulkan bahwa sesuatu memiliki dampak buruk dan berbahaya, tidak harus menunggu sampai jatuhnya banyak korban bukan?

Menurut data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sejak tahun 2004-2007, jumlah siswa bunuh diri akibat ujian nasional sekitar 16 orang. Sedangkan beberapa data media menyebutkan bahwa dalam kurung waktu 2008-2014, terdapat 7 orang pelajar yang bunuh diri. Ini berarti sejak tahun 2004 hingga tahun 2014 saat ini, setidaknya terdapat 23 orang pelajar yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri (Sumber : Tolak Ujian Nasional) . Ini berarti telah terdapat satu kelas kecil yang telah memilih jalan bunuh diri akibat rasa cemas dan stress yang secara langsung didapatkan dari pelaksanaan ujian nasional. Apalagi istilah yang tepat menggambarkan situasi ini, jika bukan kekerasan Negara terhadap dunia pendidikan?

Disorientasi Pendidikan

Dalam sebuah kesempatan lain, menteri pendidikan dan kebudayaan M.Nuh menanggapi keluhan siswa mengenai materi soal ujian nasional yang dianggap tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Pada pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA beberapa waktu lalu misalnya, beberapa siswa mengeluh kesulitan saat menjawab soal-soal yang diberikan. Kesulitan materi soal ujian nasional itu bisa jadi tantangan untuk siswa. Kami tidak ingin anak-anak menjadi manja, ujarnya (Sumber : Kompas). Salah satu aspek yang menyebabkan tingkat kesulitan yang makin tinggi adalah adanya penyesuain soal berdasarkan standarisasi internasional.

Seperti kita ketahui, dalam soal ujian nasional baik tingkat SMA maupun SMP, telah dilakukan penyesuain soal berdasarkan standar Trends in Mathematics and Science Study (TIMS) dan Programme for International Student Assessment (PISA) yang dikelola oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yakni sebuah organisasi yang berpusat di Amerika Serikat. Walhasil, soal-soal didalam ujian nasional makin sulit dikerjakan oleh para siswa, bahkan cenderung tidak pernah didapatkan sama sekali semasa proses belajar. Disamping itu, pelaksanaan ujian nasional yang berdasarkan standar nasional ini menimbulkan banyak polemik.

Setidaknya terdapat 2 (dua) polemik dari akibat penerapan standarisasi ujian nasional, yang mengundang kritik dan kecaman dimana-mana. Pertama, soal ujian nasional tingkat SMP, dianggap menjiplak soal yang sebelumnya pernah diterbitkan Programme for International Student Assessment (PISA). Terlebih lagi, baik kutipan soal maupun gambar, tidak mencantumkan sumbernya. Padahal dalam gambar tersebut, sumber aslinya menyatakan dilarang untuk diambil terkait hak cipta terhadap merek Skysails (Sumber : Kompas). Ini jelas merupakan tindakan plagiat yang secara sengaja dilakukan oleh Pemerintah. Kedua, pada soal ujian nasional tingkat SMA, terdapat soal yang ditengarai berbau politis dengan menampilkan tokoh tertentu. Ini menandakan bahwa soal-soal ujian nasional dibuat tidak berdasarkan standar internasional sebab tidak melalui uji validasi dan kelayakan soal.

Kedua polemik tersebut menandakan bahwa penataan sistem pendidikan kita mengalami disorientasi atau kehilangan arah. Sejatinya, pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan Bangsa, kini tidak lebih dari momok yang menakutkan. Pendidikan yang konon diarahkan untuk memenuhi standar internasional, telah membuang prinsip kebutuhan Bangsa kita untuk membangun masa depan generasinya yang jauh lebih baik.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Harian Tribun Kaltim, 13 Mei 2014.

13,243 total views, no views today

Plagiat Disekeliling Kita Tanggung Jawab Siapa?

by 8 Comments

Sambil menunggu jadwal pulang ke tempat anak istri, tiba-tiba dikejutkan dengan pemberitaan yang sedang heboh terkait tindakan plagiat yang dilakukan oleh oknum Dosen di Universitas Padjajaran Bandung. Dosen Unpad ini dituduh menjiplak tesis milik bekas mahasiswanya, Helen Ryanita Nainggolan. Bukan tanpa alasan bagi Helen untuk menuduh dosen tersebut. [Read more…] about Plagiat Disekeliling Kita Tanggung Jawab Siapa?

6,575 total views, 2 views today