Ekonomi Politik

Kumpulan Artikel, Opini dan Gagasan Seputar Ekonomi dan Politik.

Politik Jalan Pintas

July 26, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Tolak Politik Uang. Sumber Gambar : pinterpolitik.com

Tidak bisa dipungkiri, Pemilihan Legislatif (Pileg) memiliki daya tarik yang kuat. Tidak hanya an sich politisi yang ikut bertarung memperebutkan jabatan anggota DPRD ini, namun juga terdapat nama-nama yang sejatinya berasal dari background ASN/PNS, pengusaha, kalangan profesional seperti lawyer dan notaris, hingga akademisi. Beberapa bahkan rela meletakkan status sebagai ASN/PNS untuk turut bertarung dalam Pileg 2019 ini. Keikutsertaan mereka, tentu saja dengan beragam motivasi yang berbeda-beda. Apa sesungguhnya yang dikejar? Apakah semata-mata untuk menguji komitmen terhadap perjuangan perbaikan kesejahteraan rakyat? Atau ada faktor X yang sadar atau tidak sadar, tengah menjangkiti para bakal calon anggota legislatif (caleg) ini? Setidaknya terdapat 5 faktor yang mendorong motivasi seseorang untuk maju dan bertarung dalam politik elektoral Pileg ini.

Pertama, saya masih optimis bahwa dorongan terbesar seseorang untuk maju di Pileg ini adalah soal “kehendak perubahan”. Motivasi ini terutama datang dari kalangan muda dan kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, buruh, dll. Ada satu titik kejenuhan terhadap perilaku elit hari ini, yang mendorong generasi muda dan kelompok rentan untuk terlibat dalam kontestasi ini. Saya masih meyakini, bahwa ditengah pesimisme atas kondisi bangsa dan daerah hari ini, masih terdapat jiwa-jiwa yang resah yang tetap memupuk optimisme perubahan yang dikehendaki. Meskipun pada sisi lain, ruang bagi kelompok yang mengusung motivasi perubahan ini, masih terlalu sempit. Hal ini akibat oligarki dalam tubuh partai politik (parpol) masih sangat dominan. Mereka yang mengendalikan parpol adalah mereka yang memiliki relasi genealogis (garis keturunan) pemimpin atau pendiri partai, dan yang memiliki modal finansial yang kuat.

Kedua, volunturisme politik, terutama dikalangan kelas menengah. Keikutsertaannya hanya sekedar untuk mencoba peruntungan di Pileg ini. Saya lebih melihatnya sebagai sebuah petualangan belaka. Jadi jatuhnya “nothing to lose” aja. Terpilih alhamdulillah, tidak terpilih juga bukan masalah. Yang lebih parah, mayoritas dari kelas menengah ini hanya dimobilisasi untuk sekedar melengkapi dafar caleg disetiap daerah pemilihan. Ini bisa dikonfirmasi dengan ketidaksiapan mereka melakukan pendaftaran di KPU. Hampir semua partai mendaftar di hari terakhir, batas waktu yang ditetapkan KPU. Artinya, keterlambatan susunan daftar bakal caleg, tidak semata-mata karena nomor urut, tetapi juga akibat sulitnya mencari orang, khususnya perempuan yang diwajibkan memenuhi quoto akibat kebijakan afirmasi (affirmative action).

Ketiga, mengamankan bisnis. Pengusaha banyak bertransformasi menjadi politisi. Tentu ada alasan mendasar dibaliknya. Dugaan kuatnya adalah untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Logika politiknya sederhana. Dengan berada di DPRD, kontrol terhadap kebijakan yang menguntungkan bisnisnya, akan lebih mudah dilakukan. Dalam hal penyusunan regulasi ditingkat lokal misalnya. Intervensi terhadap proses penyusunan norma dalam setiap peraturan daerah (Perda) yang dibuat, akan jauh lebih efektif dibanding jika mereka berada di luar. Pola lama yang digunakan dengan membangun sekutu politik bersama anggota DPRD, bisa jadi dianggap jusru lebih mahal dan tidak memberikan kepastian. Kepentingan bisnis, tentu tidak hanya datang dari pengusaha. Sebab, terdapat banyak wajah pelaku bisnis. Ada yang diam-diam membangun bisnis, ada yang join dengan bisnis tertentu, hingga para calo-calo yang suka memainkan pesta pengaturan kebijakan lalu lintas anggaran.

Keempat, soal prestise. Dalam struktur sosial masyarakat kita, budaya feodal yang mengagung-agungkan status sosial, masih sangat kental. Dan salah satu “kasta” yang dianggap terhormat adalah jabatan sebagai anggota DPRD. Ini tidak bisa dibantah. Tetapi ada distorsi selama ini. Tidak banyak anggota DPRD yang menyadari bahwa mereka sesungguhnya menerima mandat yang berat dari rakyat. Mereka dipilih untuk berjuang demi kepentingan rakyat. Diri pribadi mereka sesungguhnya telah dihibahkan 100 persen untuk kepentingan rakyat. Namun tak jarang anggota DPRD dengan bangga menjual pengaruh jabatannya (trading in influence) untuk kepentingan pribadi. Mulai dari minta dilayani istimewa, diutamakan dalam segala hal, merasa paling benar, hingga datang ke kampung-kampung dengan permintaan agar diperlakukan bak seorang raja.

Kelima, daya tarik finansial. Pendapatan atau gaji anggota DPRD ditingkat Provinsi, berkisar 60-an juta sebelum dipotong pajak. Ini tentu saja hal yang cukup menggiurkan, terutama mereka yang berburu rente ekonomi. Tetapi mesti kita ingat, rente ekonomi anggota DPRD tidak hanya berasal dari gaji semata. DPRD dalam struktur pemerintahan daerah, memilki kuasa dalam pembahasan lalu lintas anggaran daerah. Faktualnya, dengan mengacu ke beberapa kasus, lalu lintas anggaran melalui APBD ini juga dijadikan bancakan ekonomi. Modus umumnya, dibungkus melalui topeng dana aspirasi, permainan fee dari penentuan penerima bansos dan hibah, mark-up anggaran, hingga turut bermain langsung ke sejumlah proyek-proyek tertentu.

Faktor atau motivasi yang “ketiga”, “keempat” dan “kelima” ini yang paling rentan dengan politik uang dalam politik elektoral ini. Demi prestise dan iming-iming gaji besar, akan merusak nalar berpikir kita. Mereka yang terdorong untuk bertarung di Pileg 2019 nanti akibat tiga faktor tersebut, bisa jadi akan menghalalkan segala cara. Terlebih jika mereka memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi atau finansial yang memadai. Memang ada yang salah dengan arah politik kita hari ini. Ketika mayoritas calon anggota legislatif, mengumbar modal, mengedepankan kekuataan finansial, tentu ada yang salah dengan cara berpolitik kita. Ada yang menyiapkan satu truk jam dinding, mencetak ribuan kalender, dan beragam souvenir lainnya. Ini bukan pasar, bukan tempat berdagang. Khittah politik sebagai alat memperjuangkan kepentingan rakyat, mesti dikembalikan kejalurnya. Rakyat mesti dididik dengan visi, misi, dan program yang mampu menjawab tuntutan kesejahteraan mereka. Bukan dengan jalan pintas berdasarkan modal finansial. Sebab tidak akan pernah ada “pendidikan politik” jika modal finansial yang dikedepankan. Jadi stop tipu-tipu rakyat dengan uang. Berkompetisilah dengan nalar dan pikiran.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Kamis 26 Juli 2018.

966 total views, no views today

The Young Karl Marx : Memahami Pemikiran Marx Muda

March 22, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Film The Young Karl Marx. Sumber gambar : chapter.org.

Judul asli film ini, “Der Junge Karl Marx” dalam bahasa Jerman atau “Le Jeune Karl Marx” dalam bahasa Perancis. Sebenarnya film ini sudah beredar hampir setahun sejak pertama kali diputar luas dibulan Februari-Maret 2017 silam. Hanya saja, saya baru sempat menyaksikannya. Salah satu alasan utamanya, karena film ini belum disertai subtitle Indonesia ataupun Inggris.

Maklum, hampir keseluruhan percakapan dalam film ini menggunakan bahasa Jerman dan Perancis. Di Indonesia sendiri, film ini tidak sepopuler film-film lainnya. Bisa jadi phobia komunisme menjadi penyebabnya. Padahal sesungguhnya ilmu dan pengetahuan bisa datang darimana saja tanpa batasan.

Film ini menggambarkan titik balik pergulatan pemikiran Marx. Beragam alur coba dihadirkan dalam film ini. Mulai dari cerita pilu kehidupan keluarganya bersama Jenny von Westphalen yang kesulitan secara ekonomi, kisah persahabatannya dengan Friedrich Engels, hingga dinamika perjuangannya yang tidak hanya berhadapan dengan kaum borjuasi, tetapi juga bertarung ide dan gagasan dengan sesama aktivis politik di zamannya.

Mulai dari Arnold Ruge, Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, Wilhelm Weitling, hingga Friedrich Engels sendiri. Klimaksnya adalah lahirnya manifesto komunis yang kelak menjadi kitab perjuangan bagi kaum proletar diseluruh belahan dunia.

Film ini dibuka dengan kalimat-kalimat pengantar yang sepertinya ingin menyampaikan pesan emosional kepada siapapun yang menyaksikannya.

“Untuk mengumpulkan kayu, seseorang haruslah merusak kayu yang hidup dan mengumpulkan kayu yang mati. Tidak merubah apapun dari asalnya. Hanya apa yang sudah dipisah, yang pindah dari asalnya. Meskipun ini adalah perbedaan esensial, kalian anggap ini adalah pencurian, dan menghukum mereka selayaknya. Montesquieu berkata ada dua jenis pengrusakan. Ketika seseorang tidak memperhatikan hukum. Dan satu lagi, ketika hukum yang merusak mereka. Kamu telah menghapuskan perbedaan antara mencuri dan mengumpulkan. Tetapi kamu salah jika menganggap itu semua untuk keuntunganmu. Orang-orang melihat hukumannya tapi tidak kejahatannya. Dan ketika mereka tidak melihat kejahatannya, ketika mereka dihukum, kau harus menakuti mereka. Karena mereka akan membalas dendam”.

Situasi inilah yang coba digambarkan Marx melalui artikel-artikelnya. Situasi ketidakadilan itu harus dilawan, apapun resiko yang akan dihadapi. Dan menulis adalah bagian terpenting dalam strategi perjuangannya. Dengan menulis, keresahan disebarluaskan, ide ditawarkan, dan gagasan ditanamkan. Melalui tulisan pula perang mulai dilancarkan, perlawanan dikobarkan, dan pemberontakan dikumandangkan.

Atas dasar ini pula Marx memilih bergabung dengan koran Rheinische Zeitung, untuk menyebar ide dan gagasannya. Meski pada akhirnya koran Rheinische Zeitung dibredel dan ditutup karena dianggap terlalu kritis, namun pemikiran-pemikiran Marx tetap hidup dan berkembang.

Dalam salah satu adegan pembredelan koran Rheinische Zeitung ini, kalimat berikut meneguhkan betapa pembungkaman itu tidak akan pernah membunuh ide untuk tetap tumbuh. “Mengapa kita bergetar? Mereka bisa membunuh Rheinische Zeitung, mereka dapat membungkam kita, tapi mereka tak dapat membunuh pikiran!”.

Kisah menarik lainnya soal Jenny, istri Marx yang setia mendampinginya dalam situasi apapun. Marx menggambarkan Jenny sebagai aristokrat tercantik di Kota Trier, Jerman. Jenny merupakan keturunan Westphalen, salah satu keluarga tertua dan terpandang di Jerman. Jenny seperti dibuang oleh keluarganya karena memilih jalan hidup bersama Marx. Situasi keuangan yang membelit, rupanya menjadi penyebabnya.

Anak yang sakit-sakitan yang digambarkan dalam film, kian mengkonfirmasi betapa pahit kehidupan mereka. Namun Jenny tidak menyesal memilih hidup bersama Marx. Dalam satu percakapan bersama Engels, Jenny begitu teguh dan yakin dengan pilihannya. “Kau adalah wanita yang luar biasa. Kau mengagumkan. Kau dapat hidup santai dan kaya dengan aristokrat lain, bermandikan harta dan kemewahan”, ujar Engels.

Jenny memberi jawaban yang menohok, “Kebahagiaan membutuhkan pemberontakan. Pemberontakan melawan dunia lama, apa yang sudah ada. Itu yang aku percayai. Dan aku berharap dunia lama akan pecah secepatnya”.

Bagian terpenting dari film ini, tetap saja soal persahabatan Marx dan Engels bermula, yang pada akhirnya melahirkan manifesto komunis yang mengguncang dunia. “Kau tahu. Aku rasa aku memahami sesuatu. Berkat dirimu. Kau membuatku sadar akan satu hal. Dengar. Sampai sekarang para filsuf. Ah, filsuf. Hingga sekarang para filsuf hanya menafsirkan. Menafsirkan dunia. Tetapi dunia harus dirubah”, ujar Marx kepada Engels dalam sebuah adegan.

Dinamika perjuangan Marx dan kawan-kawannya begitu tajam. Bahkan tak jarang berakhir pertengkaran dan perpecahan. Terutama sekali ketika Marx tak henti-hentinya menyatakan bahwa gerakan proletar harus disertai dengan teori. Dan teori inilah yang akan mengubah dunia, mendasari gerakan, dan menghantarkan cita-cita perjuangannya. Sebab tanpa teori, yang ada hanya keinginan semu. Berjuang itu bukan semata-mata dilandasi tujuan, niat dan keinginan akan kebahagiaan rakyat. Bukan pula soal mencari harmoni universal.

Dalam satu pertemuan, Marx berkali-kali menegaskan itu. “Apa dasar teoritis yang membenarkan kegiatanmu, sekarang dan dimasa depan? Anda mengumpulkan pekerja tanpa doktrin konstruktif, adalah kebohongan belaka. Itu seperti nabi di satu sisi, dan orang-orang tolol disisi lainnya. Kebodohan tidak akan menolong siapa pun”, kritik keras Marx kepada Weitling.

“Kritik akan melahap semuanya. Dan ketika tidak ada yang tersisa, dia akan melahap dirinya sendiri”, ujar Weitling. Ini tentu saja ungkapan yang ada benarnya jika dipandang pada satu sisi. Tetapi sisi lainnya mengesankan sikap ketidaksiapan terhadap kritik. Namun yang terbaik tentu saja kritik yang disertai dengan argumentasi ilmiah, dan disertai dengan jalan keluar.

Kritik ini dikuatkan oleh Engels ketika menyampaikan pidato dihadapan kongres league of the just.

“Apa yang mempertemukan kita? Bukan sekedar slogan kebaikan. Karena air mata tidak memberikan kekuatan. Dan kekuatan tidak meneteskan air mata. Para borjuis tidak akan memperlihatkan kebaikan dan kau tidak akan menguasainya dengan kebaikan. Kita dipertemukan untuk berjuang. Apa yang kita perjuangkan? Bukan hanya soal kebebasan, kesamaan ataupun prinsip semua orang bersaudara. Apakah semua orang bersaudara? Tidak. Apakah para borjuis dan pekerja bersaudara? Tidak. Mereka adalah musuh. Kita dipertemukan disini bukan untuk ide-ide abstrak ataupun mimpi-mimpi sentimentil”.

Lebih lanjut Engels menyebutkan bahwa, “Tujuan perjuangan kita sebagaimana disimpulkan oleh Marx dalam bukunya Poverty of Philosophy. Antagonisme antara proletar dan borjuis akan berjung pada revolusi total. Dan selama kelas itu ada, maka pilihannya berjuang atau mati. Revolusi industri menciptakan budak modern. Budak ini adalah kaum proletar. Dengan membebaskannya, maka kita memiliki kebebesan sejati. Dan kebebasan itu memiliki nama : “komunisme”. Pekerja diseluruh negeri bersatulah”.

Pada akhirnya league of the just bertransformasi menjadi communist league, di mana Marx dan Engels menjadi pelopor utamanya. Tetapi tentu saja tanpa menihilkan peran kawan-kawan mereka lainnya.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Locita.

259 total views, 2 views today

Apakah Nasionalisasi Bisa Kita Lakukan?

February 25, 2017 by Herdiansyah Hamzah 2 Comments

Aksi Tolak Freeport Di Indonesia. Sumber Foto : merahputih.com

Every state has permanent sovereignty over natural sesources (setiap negara memiliki kedaulatan permanen terhadap sumber daya alamnya). Resolusi Majelis Umum PBB No. 1803 Tahun 1962 ini, menjadi dasar pelaksanaan prinsip kedaulatan negara dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Resolusi PBB ini menegaskan bahwa nasionalisasi, expropriasi dan tindakan pengambilalihan lainnya oleh pemerintah, sangat dimungkinkan dengan alasan kepentingan publik, keamanan negara dan kepentingan nasional lainnya.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, tindakan nasionalisasi juga dimungkinkan sebagai bagian dari upaya menghindari perampasan sumber-sumber penghidupan rakyat, khususnya disekor sumber daya alam. Pasal 1 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), menegaskan bahwa Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (self determination). Artinya, berdasarkan hak tersebut, negara berhak mengatur kekayaan alam yang kita miliki untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam UU nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal sendiri, tindakan nasionalisasi atau pengambialihan hak penanaman modal dapat dilakukan sepanjang diatur melalui undang-undang, sebagaimana dibunyikan Pasal 7 ayat (1). Yang berarti proses nasionalisasi tersebut memerlukan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Aturan ini bukanlah tanpa konsekuensi. Pemerintah diwajibkan memberikan kompensasi berdasarkan harga pasar. Jika timbul sengketa, maka arbitrase internasional sudah menanti.

Bahkan dalam sejarah nasionalisasi di era Sukarno, konsekuensi ganti kerugian ini juga diatur dalam UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Pemerintah tentu saja tidak boleh menutup mata terhadap konsekuensi tersebut, namun juga tidak harus menggadai kedaulatan bangsa dibawah ketakutan dan ancaman. Konsekuensi itu bukan hal yang pokok, jangan terjebak perdebatan dihilir tetapi lupa dengan hulunya, jangan mengejar asap sebelum dapat apinya.

Bangsa ini harus meneguhkan prinsip, ini saatnya memilih, nasionalisasi sekarang atau tidak sama sekali. Namun tentu saja nasionalisasi bukan sebatas jargon. Nasionalisasi tidak boleh hanya bersandar kepada pernyataan Presiden dan elit politik. Nasionalisasi membutuhkan sokongan mobilisasi massa luas dan terpimpin, sebab nasionalisasi adalah pekik perang kedaulatan sekaligus kemandirian gerakan dari seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi dan akibat-akibatnya kita tanggung bersama, yang pasti kita telah “melawan” sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 25 Februari 2017.

3,147 total views, no views today

Freeport Bikin Repot

December 18, 2015 by Herdiansyah Hamzah 4 Comments

Kontrak Karya (KK) PT. Freeport Indonesia akan habis pada tahun 2021 mendatang. Namun kegaduhan telah muncul saat ini. Terutama dari debat panjang yang disajikan didalam siding-sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Headline yang bertajuk “Papa minta saham” ini, dilatarbelakangi oleh laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, terhadap Ketua DPR-RI, Setya Novanto, yang dianggap melanggar etik dengan melakukan negosiasi terkait masa depan kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setya Novanto dalam hal ini disebut melampaui batas kewenangannya sebagai Ketua DPR-RI.

Situasi ini dianggap membuka kota Pandora keberadaan PT. Freeport Indonesia. Khususnya menyangkut sikap Pemerintah Indonesia terhadap kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Sebab publik tak banyak yang tau, jika Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerah (ESDM) telah memberikan “jaminan” perpanjangan kontrak kepada PT. Freeport Indonesia. Berdasarkan siaran pers resmi dari Kementerian ESDM Nomor 61/SJI/2015 tanggal 9 Oktober 2015, disebutkan bahwa, PT. Freeport Indonesia Dan Pemerintah Indonesia Menyepakati Kelanjutan Operasi Komplek Pertambangan Grasberg Pasca 2021 (Sumber : Website Kementerian ESDM). Justru hal ini yang seharusnya menjadi substansi pokok yang harus diselesaikan bangsa ini, bukan sebatas masalah etika, yang sekarang dipertontonkan oleh MKD.

Dagelan Politik

MKD telah melakukan sidang maraton dengan menghadirkan pelapor, terlapor beserta saksi-saksi yang dianggap relevan. Tetapi belum ada keputusan yang melegakan bagi publik. Malah cenderung menggambarkan betapa tebalnya nuansa politik didalam persidangan, dibanding upaya mengambil keputusan yang sesuai dengan nalar publik. Sangat disayangkan memang, sidang MKD yang seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki citra parlemen, justru berbalik arah. Masyarakat cenderung kian pesimis permasalahan etik ini akan mampu diselesaikan. Bisa saja sidang MKD ini akan berujung kepada kompromi politik yang dianggap menguntungkan semua pihak (win win solution).

Rasa pesimis masyarakat terhadap MKD bukanlah tanpa alasan. Salah satunya adalah pandangan yang menyatakan bahwa MKD adalah mekanisme yang sarat dengan konfik kepentingan (conflict of interest), yang tidak dapat menjamin objektivitas para majelis, yang notabene anggota-anggota DPR sendiri. Jika boleh dianalogikan, bagaimana mungkin penjahat mengadili penjahat? Atau meminjam istilah beberapa pengamat, bagaimana bisa soal etik mampu diselesaikan di forum yang miskin etik? Ini terbukti dengan sikap beberapa anggota MKD yang terkesan membabi buta memberikan pembelaan terhadap Setya Novanto, yang juga kebetulan berasal dari fraksi dan partai yang sama, maupun dari sekutu politik yang lain. Wajar jika masyarakat menganggap sidang MKD tak ubahnya seperti dagelan politik yang sedang dipertontonkan.

Mengembalikan Fokus

Cukup sudah pusat perhatian publik dikunci hanya sekedar kepada sidang-sidang etik yang sedang berlangsung di MKD. Hal yang jauh lebih penting adalah, bagaimana Pemerintah meneguhkan sikap terhadap kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Sudah puluhan tahun kekayaan alam kita dijarah oleh modal asing. Memutus atau memperpanjang kontrak karya PT. Freeport Indonesia, bukan lagi menjadi “pilihan”. Tetapi sudah bergeser menjadi keharusan untuk mengambil alih kembali kekayaan alam kita yang selama ini dikeruk habis-habisan. Mengambil alih kembali tambang emas terbesar didunia ini, bermakna mengembalikan kedaulatan bangsa Indonesia, yang sekaligus membuka ruang kemandirian ekonomi yang selama ini hilang.

Maka benar kata Soekarno, “Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, dari pada makan bistik tetapi budak“. Freeport jelas bikin repot bangsa kita. Untuk itu tidak ada tawar-menawar lagi. Memutus kontrak karya PT. Freeport Indonesia, adalah keharusan jika ingin mengembalikan kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi bangsa kita. Sekarang tergantung keseriusan dan kebulatan tekad Pemerinta, memilih kepentingan rakyat atau memilih kepentingan modal asing . Semoga Pemerintah tidak tuli dan buta dengan harapan ratusan juta rakyat Indonesia.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Harian Tribun Kaltim, Edisi Jumat 18 Desember 2015.

3,733 total views, 4 views today

Dua Jiwa Demokrasi

October 8, 2014 by Herdiansyah Hamzah 6 Comments

Perdebatan mengenai pemelihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung atau melalui DPRD, untuk sementara telah dikunci setelah ditetapkannya UU Pilkada yang memutuskan Pilkada dikembalikan kepada DPRD. Pihak yang kekeuh agar Pilkada tetap dilakukan secara langsung melalui pememilihan umum (general election), menganggap bahwa Pilkada melalui DPRD adalah kemunduran demokrasi. Begitupun sebaliknya, pihak yang mengamini Pilkada melalui DPRD, berpandangan bahwa inilah wujud dari penjelmaan musyawarah dan mufakat berdasarkan amanah Pancasila khususnya sila keempat. Namun ada yang luput dari perdebatan kedua kubu tersebut. Wujud demokrasi dalam Pilkada hanya terbatas kepada konsep demokrasi politik. Tidak menjelaskan lebih jauh bahwa demokrasi politik harus berjalan linear dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi politik.

Robert Dahl dalam bukunya yang berjudul, “A Preface to Economic Democracy” memberikan definisi sederhana mengenai demokrasi ekonomi. Dahl menyebutkan bahwa, demokrasi ekonomi merupakan struktur ekonomi alternatif yang akan membantu untuk memperkuat kesetaraan politik dan demokrasi dengan mengurangi kesenjangan yang berasal dari kepemilikan dan penguasaan perusahaan dalam sistem yang merajelala seperti saat ini, yakni kapitalisme korporasi (Sumber : Community Wealth).

Memang menjadi anomali, ketika keran demokrasi politik dibuka seluas-luasnya, tetapi Pemerintah justru cenderung memisahkah rakyat dari akses kontrol terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki. Kesenjangan ekonomi terjadi dengan jarak yang sangat tajam. Bahkan Negara melalui Pemerintah telah menggadai kekayaan alam kepada pihak asing, yang berarti pula telah memenjarakan kedaulatan demokrasi ekonomi rakyat Indonesia.

Demokrasi Politik

Demokrasi dalam “Encyclopedia Britania” secara harfiah diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Istilah demokrasi sendiri merujuk kepada kata yunani kuno, yakni rakyat (demos) dan kekuasaan (kratos) (Sumber : Encyclopedia Britania). Demokrasi merupakan anti tesa dari sistem pemerintahan yang pernah ada sebelumnya, baik sistem monarki maupun sistem oligarki. Aristoteles sendiri membedakan tiga bentuk pemerintahan berdasarkan jumlah orang yang memerintah, yaitu monarki, oligarki dan demokrasi. Jika demokrasi adalah kekuasaan pada rakyat, maka monarki adalah kekuasaan pada satu orang, sedangkan oligarki adalah kekuasaan pada sedikit orang (Sumber : Lutfi Chakim).

Menurut Jimly Asshidiqie, berkembangnya wacana mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam sejarah merupakan respons terhadap kegagalan paham yang dianut sebelumnya yang lebih menekankan kekuasaan tertinggi berada di tangan Raja (paham Kedaulatan Raja) (Sumber : Jimly.com). Kekuasaan ditangan raja ini yang disebut dengan sistem monarki. Tidak hanya sistem monarki, demokrasi juga mejadi jawaban bagi politik oligarki, dimana kekuasaan pemerintahan hanya ditentukan oleh sekelompok orang saja.

Dalam konstitusi yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jiwa dan prinsip demokrasi telah tertanam seutuhnya. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar“. Artinya, ditangan rakyat-lah nasib dan masa depan Negara dan pemerintahan ditentukan. Kedaulatan rakyat adalah pintu masuk bagi tercapainya gagasan pemerintahan yang bersumber dari, oleh dan untuk rakyat. Inilah makna dari demokrasi politik yang sejati. Meski pada prakteknya, di Indonesia mengenal prinsip “demokrasi perwakilan” melalui lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan esensi kedaulatan rakyat sesungguhnya. Namun terlepas dari adanya pendelegasian kewenangan dari rakyat yang berdaulat kepada para delegasi rakyat, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun judikatif itu, makna kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi menurut sistem demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu tidak dapat dikurangi dengan dalih kewenganan rakyat sudah diserahkan kepada para pejabat (Sumber : Jimly.com).

Demokrasi Ekonomi

Kata “demokrasi” kembali mencuat dan menjadi wacana umum seiring perdebatan mengenai Pilkada langsung vs Pilkada melalui DPRD. Kedua kubu yang saling bertolak belakang, sama-sama mengklaim dirinya demokratis. Hal tersebut dipicu oleh kacamata yang berbeda dalam memandang Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Namun terlepas dari itu, mereka lupa bahwa wujud demokrasi sesungguhnya tidaklah sebatas jaminan hak politik Rakyat. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tidak boleh dikerdilkan hanya sebatas dalam ruang politik. Namun lebih dari itu, demokrasi secara politik harus dikawinkan dengan demokrasi secara ekonomi. Inilah jiwa demokrasi sesungguhnya, dimana rakyat tanpa terkecuali diberikan akses yang sama terhadap keseluruhan alat politik Negara dan Pemerintahan. Dan disaat yang bersamaan, juga diberikan kedaulatan sepenuhnya terhadap sumber-sumber ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Gagasan demokrasi ekonomi tercantum eksplisit dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya, dalam pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat (Sumber : Jimly.com).

Inilah yang luput dalam perdebatan para elit politik terkait dengan Pilkada langsung atau melalui DPRD. Gagasan demokrasi hanya dikunci dalam aspek demokrasi politik, namun gagal mengurai konsep demokrasi ekonomi sebagai wujud kedaulatan rakyat sepenuhnya. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, hanya akan mmeberikan keleluasaan bagi rakyat dilapangan kehidupan berpolitik (political democracy), namun pada sisi yang lain justru tetap melanggengkan oligarki ekonomi. Yakni penguasaan ekonomi hanya kepada segelintir orang saja. Rakyat harus ditempatkan kepada derajat kemerdekaan yang sesungguhnya, yakni kedaulatan pada lapangan politik dan ekonomi secara bersamaan. Inilah dua jiwa demokrasi Indonesia, demokrasi secara politik dan demokrasi secara ekonomi.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Harian Tribun Kaltim, 8 Oktober 2014.

6,035 total views, no views today