Hukum dan Korupsi

Kumpulan Artikel, Opini dan Gagasan Seputar Hukum dan Korupsi.

Menyoal Perizinan Di Kawasan Ekosistem Karst

April 11, 2019 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Ed Ayres dari World Watch Institute, dalam artikelnya yang berjudul The Hidden Shame of The Global Industrial Economy, mengatakan bahwa, “Begitu banyak aktivitas industri ekstraktif baik yang bersifat ilegal maupun yang disetujui oleh Pemerintahan korup, yang mengabaikan keluhan dan keberatan penduduk asli”. Dengan melihat kejadian belakangan ini, dimana Pemerintah enggan melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang diterbitkan dalam kawasan ekosistem karst, bahkan sangat ngotot meoloskan izin baru berupa pabrik semen di kawasan ekosistem karst Sangkulirang Mangkalihat, maka benar apa yang dikatakan Ayres tersebut. Rencana kebijakan pemberian izin pabrik semen oleh Pemerintah Provinsi Kaltim kepada Hongshi Holdings, perusahaan semen asal Cina, menuai banyak kritik dan protes dari masyarakat. Hongshi Holdings yang konon akan menanamkan investasi sebesar USD 1 miliar atau setara dengan 14 triliun tersebut, dianggap akan berdampak kepada kawasan karst. Memang benar secara hukum izin pabrik semen ini belum dikeluarkan. Tetapi lampu hijau sudah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bahkan seperti menggelar karpet merah bak menyambut kedatangan tamu agung! Jika dilihat dari prosedur formal, bisa jadi izin pabrik semen nantinya nampak legal atau sah secara hukum. Namun tidak semua yang nampak legal punya legitimasi. Pun sebaliknya, sesuatu yang legitimate, belum tentu legal. Bahkan dari sisi dampak, implikasi aktivitas yang legal, tidak sedikit yang memberikan kerugian bagi masyarakat. Sebagai contoh, apa yang kita rasakan terhadap obral izin tambang batubara di Kaltim. Selain lingkungan hidup yang rusak akibat aktivitas tambang batubara, juga turut menewaskan 32 korban dibekas lubang galian dalam kurung waktu 2011-2018. Bagaimana dengan rencana kebijakan pemberian izin pabrik semen ini? Kita akan melihatnya dari 2 (dua) aspek. Pertama, bagaimana status kawasan karst sangkulirang-mangkalihat dan implikasi hukum yang ditimbulkan. Dan Kedua, bagaimana legalitasnya pemberian izinnya.

Kawasan Bentang Alam Karst

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Permen ESDM tentang KBAK), memberikan definisi karst sebagai, “bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit”. Dari segi gramatikal, terdapat 2 (dua) poin penting dalam definisi tersebut. Pertama, mustahil bicara soal karst, tanpa bicara batu gamping. Keduanya punya relasi timbal balik yang saling menguatkan. Kedua, frase kata “dan/atau”, bermakna karst bisa diakibatkan oleh pelarutan dari salah satu antara batu gamping dan dolomit, atau bisa kedua-duanya. Sedangkan Pasal 1 angka 2 Permen ESDM tentang KBAK, memberikan definisi mengenai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) sebagai, “karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu”. Adapun penetapan KBAK, mutlak menjadi kewenangan Menteri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 11 ayat (3) Permen ESDM tentang KBAK. Artinya, daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota dibatasi kewenangannya hanya dalam rangka mengusulkan penetapan KABK kepada menteri. Namun tentu saja usulan tersebut setelah melalui proses evaluasi oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Pertanyaann pokoknya adalah, apa landasan dikeluarkannya angka luasan KBAK yang disebutkan baik dalam Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Pergub Nomor 67 Tahun 2012), maupun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Perda Nomor 1 Tahun 2016)?

Pertama, Pergub Nomor 67 Tahun 2012. Dalam lampiran pergub tersebut, luasan KABK disebut sebesar 362.706,11 Ha. Ada 2 (dua) hal yang bermasalah dalam Pergub ini, yakni : dasar penetapan angka luas KBAK dan kekuatan hukum Pergub tersebut. Penetapan KABK adalah kewenangan menteri, bukan Gubernur. Pun juga tidak ada delegasi kewenangan yang diturunkan menteri kepada Gubernur. Artinya, Gubernur telah melampaui kewenangan menteri (overlapping). Kedua, Perda Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 28 ayat (1) Perda tersebut, menjelaskan bahwa, “Kawasan lindung geologi meliputi kawasan bentang alam karst di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau seluas 307.337 Ha tersebar di hutan lindung dan kawasan budidaya”. Lagi-lagi pertanyaannya soal dasar yang digunakan dalam penentuan luasan KBAK! Mestinya dokumennya terbuka terkait siapa yang membuat, atas dasar apa mereka bekerja, dan dana yang digunakan darimana. Bahkan Perda ini juga masih abu-abu, apakah disertai dengan naskah akademik atau tidak. Secara logic, semestinya luasan KBAK yang disebutkan dalam Perda ini, mengacu kepada keputusan penetapan KABK yang dikeluarkan menteri terlebih dahulu. Dengan demikian, konsekuensi logis atas semua peristiwa hukum yang yang didasari oleh Pergub maupun Perda ini, termasuk izin yang dikeluarkan, dapat dibatalkan (vernietigbaar).

Perizinan di Kawasan Karst

Jika dipandang dari filosofi pokoknya, perizinan bertalian dengan segala sesuatu yang sifatnya dilarang, namun diberikan dispensasi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi izin adalah pengecualian terhadap hal yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan, yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Dengan cara itulah hukum administrasi negara bekerja, dan dalam teori perizinan manapun, rumus perizinan ini akan selalu sama. Jika logika izin ini ditarik dalam konteks perizinan pabrik semen, maka pertanyaannya adalah, apa hal yang dilarang? Dan diatur melalui ketentuan apa? 2 (dua) pertanyaan ini harus dijawab dalam kasus ini. Sekarang mari kita uji. Bagaimana mungkin pemerintah menerbitkan izin di kawasan karst, sementara belum ada penetapan kawasan karst tersebut sebagai kawasan lindung geologi yang menjadi bagian dari kawasan lindung nasional? Ini pangkal masalahnya! Dalam catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, terdapat 193 pengajuan izin, dimana terdapat 50 izin yang sudah dikeluarkan, baik di Kabupaten Kutai Timur maupun di Kabupaten Berau. Jenis usaha dari izin ini juga bervariasi, mulai dari perkebunan karet, plasma, perkebunan sawit, tambang mineral bukan logam untuk galian batu gamping, pabrik semen, IUPHHK-HTI, hingga tambang batubara.

Jika pemerintah menganggap masalah lingkungan dan ruang hidup rakyat adalah hal yang penting, maka seharusnya sejak diterbitkannya Permen ESDM tentang KBAK, pemerintah mempercepat proses penyelidikan dan usulan penetapan kawasan KBAK kepada menteri melalui koordinasi Badan Geologi ESDM, bukan malah mempercepat obral izin di kawasan karst! Apa makna dari situasi ini? Pertama, logika hukum Pemertintah jelas terbalik dan melompat-lompat. Ini bisa diibaratkan dengan potongan lirik lagu “Di Atas Normal” Peterpan yang menyebut, “pikiranku, tak dapat kumengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Kedua, ini menandakan bahwa, sedari awal Pemerintah memang tidak punya komitmen kuat terhadap perlindungan kawasan ekosistem karst dan kehidupan mayarakat disekitarnya. Ketiga, orientasinya adalah keuntungan ekonomis semata (profit oriented), tanpa mempertimbangkan daya rusaknya terhadap alam dan lingkungan. Ada kecurigaan, lemahnya upaya penetapan status kawasan, karena memang kesengajaan membuat aturan yang lebih longgar. Kelonggaran inilah yang dijadikan celah untuk obral izin dalam kawasan karst. Dan salah satu ciri dari aturan longgar itu, adalah mudah berubah-ubah. Sebut saja klaim luasan KABK, di Pergub 362.706.11 Ha, sementara di Perda justru 307.337. Sudah tidak punya kewenangan menetapkan KABK, luasannya berubah-ubah. Bisa jadi ini akibat tarik ulur kepentingan bisnis, diantara para pemangku kepentingan. Maka benarlah kata Mahatma Gandhi, “dunia ini cukup besar untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia, tapi tidak akan pernah cukup bagi manusia yang serakah”.

Materi ini disampaikan dalam Diskusi Publik dengan tema, “Membongkar Kebijakan Pabrik Semen Di Kawasan Karst Sangkulirang Mangalihat“, yang diadakan oleh Program Studi Pembangunan Sosial FISIP Universitas Mulawarman, 10 April 2019. Tulisan ini juga dapat dibaca di media Akurasi.id.

803 total views, 2 views today

Kaum Muda Melawan Korupsi

April 10, 2019 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

“Tugas kaum muda adalah melawan korupsi”. – Kurt Cobain.

Peringkat Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK)[1] Indonesia pada tahun 2018, mengalami peningkatan meski hanya 1 poin. Pada tahun 2017, IPK Indonesia berada diangka 37, meningkat menjadi 38 pada tahun 2018. Indoenesia berada diperingkat 89 dari 180 negara dan peringkat 4 ASEAN di bawah Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia[2]. Peringkat IPK Indonesia yang naik turun ini, tidak bisa dijadikan dasar untuk mengukur capaian pemberantasan korupsi selama ini. Bahkan salah besar, jika upaya untuk menaikkan IPK, semata-mata dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab KPK hanya bagian kecil dari unsur penegakan hukum yang jadi tolak ukur IPK. Penilaian IPK sendiri terdiri dari 9 unsur penting, mulai dari ekonomi, pelayanan publik, demokrasi, partai politik, pemerintahan, hingga penegakan hukum. Faktualnya, diantara unsur penilaian IPK Indonesia, nilai yang paling jeblok adalah soal sistem politik dan demokrasi[3]. Hal ini disebabkan oleh makin maraknya praktek korupsi dalam sistem politik Indonesia. Untuk itu, sistem politik dan demokrasi harus diperbaiki agar kebal dari korupsi, sehingga menghasilkan demokrasi yang berkualitas.

Fakta bahwa sistem politik dan demokrasi kita sedang “sakit” bukanlah isapan jempol belaka. Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, menempatkan lembaga legislatif, dari pusat (DPR-RI) hingga daerah (DPRD), sebagai lembaga terkorup, setidaknya selama 3 tahun terakhir[4]. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, kian banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR dan DPRD. Tercatat sebanyak 144 anggota DPR dan DPRD yang sudah dipenjara karena kasus korupsi. Ini belum termasuk ribuan anggota DPR dan DPRD lainnya yang sedang menjali proses hukum dan menunggu vonis pengadilan. Kedua, kinerja DPR dan DPRD dalam menjalankan fungsinya (legislasi, pengawasan dan anggaran) serta upaya pemberantasan korupsi di internalnya yang tidak dilakukan secara serius. Yang ada justru persekongkolan jahat yang berujung tindak pidana korupsi. Bahkan berkali-kali DPR justru mengambil tindakan yang kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Mulai dari mengusulkan revisi UU KPK yang justru melemahkan lembaga anti rasuah tersebut, hingga penggunaan hak angket terhadap KPK yang terkesan mengada-ada.

Daftar Perkara Korupsi Yang Ditangani Oleh KPK Berdasarkan Jabatan 2004-2017[5]

Jabatan	Jumlah
Anggota Dewan	144
Menteri/Kepala Lembaga	25
Duta besar	4
Komisioner Lembaga Negara	7
Gubernur	18
Bupati	71
Pejabat Pemerintah	175
Hakim	17
Jaksa	7
Polisi	2
Pengacara	6
Swasta	184
Lainnya	78
Korporasi	1
Total	739

Secara keseluruhan, selain 144 anggota DPR dan DPRD, juga terdapat 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon 1 sampai 3, dan 14 hakim, yang sudah dipenjarakan karena kasus korupsi[6]. Dan tentu saja “Partai Politik” adalah pihak yang dituding paling bertanggung jawab, dimana merekalah penyumbang terbesar dari para koruptor ini. Mengenai tipologi kasus atau jenis kasus korupsi yang tangani oleh KPK, penyuapan menempat urutan teratas. Ini tidak mengherankan, jika dikaitkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang memang berasal dari upaya suap menyuap tersebut. Bahkan pada tahun 2018, OTT KPK memegang rekor terbanyak sepanjang keberadaannya, yakni 29 OTT[7].

Daftar Perkara Korupsi Yang Ditangani Oleh KPK Berdasarkan Tipologi Kasus 2004-2017[8]

Tipologi Kasus	Jumlah	Presentase (%)
Penyuapan	396	58
Pengadaan Barang/Jasa	171	25
Penyalahgunaan Anggaran	46	7
TPPU	25	4
Perizinan	22	3
Pungutan	21	3
Merintangi Proses KPK	7	1
Total	688	100

Memahami Untuk Membasmi

Pada tahun 2006, atau 4 tahun setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi berdiri, sebuah buku diluncurkan oleh KPK dengan judul “Memahami Untuk Membasmi”[9]. Ini pula yang dijadikan tagline oleh hampir seluruh elemen masyarakat, khususnya yang punya kepedulian dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pesan pokoknya adalah, “mustahil memenangkan pertempuran tanpa mengenali musuh dengan baik, mustahil membasmi korupsi tanpa memamahinya terlebih dahulu”. Ini adalah rumus utama dalam perkara apapun. Bahkan ketika anda mengejar lawan jenis pun, mesti memahami tabiat dan kebiasaannya telebih dahulu bukan? Dia suka makan apa, warna kesukaannya apa, hal yang paling dia benci, dan lain sebagainya. Sebab tanpa informasi yang memadai, sudah pasti taktik dan strategi anda akan menemui kegagalan. Ibarat seorang dokter, maka resep obat penyembuh bagi pasiennya, sangat ditentukan oleh ketepatan diagnosa terhadap penyakit pasiennnya. Diagnosa yang salah, bisa jadi berujung maut bagi si pasien! Karena alasan itulah kenapa kita begitu penting untuk memahami korupsi, sebelum bekerja membasminya. Karena itulah, penting bagi kita untuk memahami bagaimana “anatomi korupsi”, sebagai modal kita untuk melawannya!

Hal pertama yang harus diketahui dalam anatomi korupsi, adalah peristilahan. Apa sesungguhnya yang disebut dengan korupsi itu? Menurut asal kata, korupsi berasal dari Bahasa Latin, yakni corruptio. Kata ini sendiri memiliki kata kerja corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok[10]. Menurut Andi Hamzah[11], dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu Corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Webster’s Third New International Dictionary, sebagaimana yang dikutip oleh Robert Klitgaard, memberikan definisi korupsi sebagai, “ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestetinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas”.

Robert Klitgaard, memberikan rumusan untuk memahami korupsi sebagai berikut : C = M + D – A. Corruption is Monopoly + Discretion – Accountability. Korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi minus akuntabilitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri memberikan klasifikasi korupsi dalam 7 (tujuh) jenis, yakni : kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Darimana Kita Harus Memulai?

Disepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, peran kaum muda begitu besar. Sebagai contoh, kemerdekaan Indonesia tidak akan diproklamirkan jika tak ada keberanian kaum muda “menculik” Sukarno-Hatta. Atas dasar itulah generasi tua yang cenderung peragu, pada akhirnya mengambil keputusan penting menyatakan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi 17 agustus 1945. Karena itulah optimisme dan idealisme kaum muda kita butuhkan dalam upaya memberantas korupsi. Sebab kata Soe Hok Gie, “makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi”.

Pertama, mulailah dengan membongkar perilaku korupsi dilingkungan Anda, di sekolah, kampus, tempat kerja, dll. perilaku lembaga yang korup, melahirkan karakter individu yang korup pula. Kedua, controlling the power. Kita harus memulai awas terhadap lingkungan sendiri, terutama dimana letak kekuasaan dan kewenangan itu berada. Benar kata Lord Acton, kekuasaan cenderung korup. Ketika seseorang berkuasa, maka potensi menyalahkangunakan kekuasaannya (abuse of power) juga akan semakin besar. Seperti kata pepatah latin, “honores mutant mores”, kekuasan cenderung mengubah prilaku seseorang. Kejahatan terbesar dari seorang yang berkuasa, adalah ketika ia sudah merasa lebih dari orang lain.

Ketiga, follow the money, follow the asset. Dalam segala hal, fokus awas kita tentu saja harus berada di salah satu eipisentrum korupsi, yakni dimana perputaran uang berada. Mulai dari pajak-pajak rakyat, APBN dan APBD, hingga eksploitasi SDA. Keempat, membuka jejaring. Isu korupsi tertanam disemua sektor, mulai dari mahasiswa, perempuan, buruh, petani, rakyat miskin perkotaan, dan lainnya. Agar hantaman pukulan terhadap korupsi itu kuat, maka persekutuan disemua sektor perlu dilakukan. Gerakan yang ekslusif, elitis dan sektarian, nafasnya tidak akan panjang. Kelima, menjadikan rakyat sebagai penyokong utama gerakan anti korupsi. Belajarlah dari KPK, tanpa dukungan rakyat yang massif, mustahil akan bisa berdiri tegak hingga saat ini!

Keenam, dukunglah yang bersih dan punya rekam jejak yang baik dan konsisten terhadap isu anti korupsi. Mereka harus didorong untuk menempati pos-pos kekuasaan yang strategis. Karena korupsi tidak cukup dengan berkampanye, tetapi juga penting untuk bertarung disetiap level struktur kekuasaan. Ketujuh, senantiasa bersikap jujur. Itu prinsip yang mesti kita pegang, meskipun harus berhadap-hadapan dengan kawan atau keluarga sendiri. Tapi itu adalah pilihan dan prinsip yang harus kita pegang. Sebagaimana kata John Lennon, “Bersikap jujur bisa jadi tak membuat kita mendapat banyak sahabat namun akan selalu membuat kita mendapat sahabat yang tepat”.

Materi ini disampaikan di acara Diskusi Musikal Anti Korupsi, Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) Kalimantan Tour 2019, Aula Lantai 3 Rektorat Universitas Mawarman, 09 April 2019. Tulisan ini juga dapat dibaca di Akurasi.id dan Klik Samarinda.

[1] Angka IPK berada skala angka 0-100, dimana semakin tinggi nilai IPK suatu negara mengindikasikan semkakin bersih negara tersebut dari korupsi.

[2] Sumber : https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018/. Diakses pada tanggal 4 April 2019 Pukul 10.01 Wita.

[3] Ibid,-

[4] Global Corruption Barometer Tahun 2017. Sumber : http://riset.ti.or.id/global-corruption-barometer-2017/. Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, Pukul 09.00 WIB.

[5] Presentasi Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK yang berjudul, “Potensi Korupsi Sumber Daya Alam”. Disampaikan diacara seminar nasional bertajuk “Demokratisasi Pengelolaan SDA”. Dilaksanakan oleh Habibir Center di Hotel Le Meridien Jakarta, 28 Maret 2019.

[6] Berita Liputan 6. Sumber : http://news.liputan6.com/read/2666380/jokowi-sudah-122-anggota-dpr-dipenjara-karena-korupsi. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 April 2019, Pukul 09.30 Wita.

[7] Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2018/12/18/12352721/kaleidoskop-2018-daftar-29-ott-kpk-sepanjang-2018?page=all. Diakses pada tanggal 4 April 2019 Pukul 18.00 Wita.

[8] Presentasi Laode M. Syarif (2019). Op.Cit.

[9] Buku ini dapat didownload di : https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/buku_saku_korupsi.pdf.

[10] Tim Spora KPK. 2015. Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi. Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK. Hlm. 2. Buku ini dapat di download di link berikut ini : https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/05/buku-kapita-selekta.pdf.

[11] Andi Hamzah. 2006. Pemberantasan Korupsi (Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional), Ed. Revisi 2. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 4.

725 total views, 1 views today

Desain Ideal Peraturan Daerah

October 8, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Palu Sidang Hakim. Sumber Gambar : pxhere.com.

Peraturan Daerah (Perda) adalah produk hukum yang levelnya berada ditingkat daerah, baik daerah provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Perda dihitung sebagai hak pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam rangka menjalankan otonomi sebagai konsekuensi praktek desentralisasi, maka peran Perda begitu penting dalam mewujudkan agenda-agenda otonomi dimasing-masing daerah. Setidaknya ada 6 (enam) fungsi pokok Perda, dalam kaitannya dengan agenda otonomi tersebut. Pertama, sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi program-program pembangunan yang telah direncanakan. Rencana pembangunan ini umumnya tertuang dalam, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kedua, sebagai instrumen kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Ketiga, sebagai terjemahan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keempat, sebagai sarana untuk menampung dan mengakomodasi kekhususan dan keragaman daerah. Kelima, sebagai media untuk menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat di daerah. Keenam, sebagai alat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Namun harus dipahami bahwa Perda dalam konteks pelaksanaan otonomi seluas-luasnya, tidak bermakna pemberian kedaulatan bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa kontrol dan pengawasan dari Pemerintah Pusat. Sebagai prinsip otonomi yang kita anut, adalah otonomi dalam bingkai negara kesatuan. Hal ini ditegaskan pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang dikutip secara utuh berikut ini, “Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan”.

Pembuatan Perda, tentu saja memiliki syarat-syarat tertentu dalam pembentukannya. Syarat inilah yang akan menjadi panduan agar Perda yang dihasilkan, dapat memenuhi prinsip-prinsip pembentukan Perda yang baik. Berikut adalah 10 (sepuluh) syarat yang dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan Perda, baik dari segi substansi maupun dari segi teknis. Pertama, sinkron dengan peraturan di atasnya, atau peraturan induk (umbrella act). Harus dipahami bahwa Perda itu bukanlah peraturan yang semata-mata menguatkan eksistensi daerah, tetapi lebih dipandang sebagai perpanjangan tangan Pemerintah pusat. Karena peraturan induk tidak bisa menjangkau keberagaman semua daerah, maka Perda adalah jawaban secara teknis. Karena Perda lah yang mampu memotret kondisi khas daerah masing-masing, beserta kearifan lokal (local wisdom) yang dimilikinya. Prinsinya, tidak boleh ada pertentangan norma (conflict of norm) antara Perda dan peraturan induknya. Secara umum, dalam ilmu perundang-undangan, prinsip ini dikenal dengan istilah, “lex superior derogat legi inferior”, artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, berkonsekuensi dapat dibatalkan (vernietigbaar). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 250 ayat (1) UU Pemda, yang menyebutkan bahwa, “Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan”.

Kedua, mengatur hal yang sesuai dengan kewenangannya. Jika diterjemahkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, maka sesungguhnya daerah memiliki hak dalam Pembentukan Perda. Tetapi pembentukan Perda tersebut, harus didasari oleh kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Konsep otonomi seluas-luasnya, tidak boleh dimaknai bahwa daerah boleh mengatur segala hal tanpa ada batasan. Karena itu Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, menegaskan bahwa, “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Sebagai contoh, daerah manapun tidak boleh membentuk Perda yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Sebab pengaturan mengenai keagamaan adalah mutlak menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemda, disebutkan bahwa terdapat 6 (enam) “urusan pemerintahan absolut” yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yakni : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasonal, dan agama.

Ketiga, bukan pengulangan dari peraturan yang sudah ada, atau peraturan yang lebih tinggi. Ini adalah masalah yang muncul sejak dulu. Perda yang dibuat, tidak lain adalah pengulangan isi dari undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Ini jelas mubazir jika dipandang dari sisi pembuatan Perda. Logikanya, buat apa Perda dibuat jika peraturan yang telah ada, cukup untuk menjawab permasalahan yang ada di daerah. Keempat, bukan salinan atau plagiasi. Dalam beberapa kasus, Perda yang dibuat terkadang merupakan hasil salinan (copy paste) dari daerah lain. Apa yang berlaku di daerah A, tidak bisa kita telan mentah-mentah untuk diberlakukan di daerah B, begitupun sebaliknya. Sebab selalu ada kekhususan disetiap daerah yang tidak bisa diadopsi begitu saja. Kebiasaan menyalin Perda daerah lain macam ini, lebih tepat disebut sebagai kemalasan kolektif. Kelima, selaras dengan rencana pembangunan daerah. Perda harus linier dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebanyakan Perda justru keluar dari jalur rencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Keenam, melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Selama ini, dalam tahapan proses sosialiasi Perda, baik dalam bentuk dengar pendapat, seminar, maupun uji publik, partisipasi cenderung bersifat formalitas serta terbatas melibatkan kelompok tertentu saja. Itupun umumnya digelar di tempat-tempat mewah yang jauh dari jangkauan masyarakat. Idealnya, sosialiasi itu dilakukan dikantong-kantong massa yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain lebih efektif, cara itu juga bisa lebih hemat biaya dibanding dilakukan di hotel-hotel dan tempat sejenisnya. Ketujuh, responsif terhadap persoalan-persoalan pokok yang terjadi di tengah masyarakat. Perda yang baik tentu saja yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut Jeremy Bentham (2010), kebaikan publik hendaknya menjadi tujuan legislator; manfaat umum menjadi landasan penalarannya. Kedelapan, bukan didasari oleh bisnis atau mencari keuntungan (base on project). Ini yang terkadang merusak marwah dari Perda. Bahwa proses penyusunan Perda memerlukan biaya, iya. Tetapi tidak menempatkannya sebagai hal pokok. Manfaat dan kegunaan Perda bagi masyarakat, jauh lebih penting dari apapun. Kesembilan, Perda harus berbasis riset, bukan disusun dibelakang meja. Ketepatan dalam penyusunan materi muatan dalam Perda, sangat bergantung kepada hasil penelitian. Semakin akurat basis data yang didapatkan, maka semakin tepat pula materi muatan yang disusun dalam Perda. Ini sekaigus menjawab, kenapa naskah akademik begitu penting dalam setiap penyusunan Perda. Kesepuluh, harus terbuka dan transparan. Prinsip ini mesti dipraktekkan sejak dari penyusunan, pembahasan, penetapan hingga pengundangan Perda dalam lembaran daerah. Anehnya, tidak jarang Perda tiba-tiba diundangkan tanpa proses yang terbuka dan transparan, atau sering juga disebut dengan isilah “Perda Siluman”. Kita tidak boleh berlindung dibalik penerapan teori fiksi (fiction theory), dimana setiap orang dianggap paham dan mengetahui suatu Perda sejak diundangkan. Sebab setiap Perda yang dibuat, ada hak masyarakat untuk mengetahui baik isi dan prosesnya secara terbuka dan transparan.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Bontang Post, edisi Senin 08 Oktober 2018.

3,882 total views, no views today

Dana Aspirasi Rawan Korupsi

October 1, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Mural Seni Lawan Korupsi. Sumber Gambar : aktual.com.

Diskursus mengenai dana aspirasi, sesungguhnya telah lama diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Bukan karena dana aspirasi dianggap sebagai cara yang efektif untuk berkomunikasi dan mengakomodasi kepentingan konstituen (pemilih), tetapi karena dana aspirasi dianggap begitu rawan dengan praktek tindak pidana korupsi. Faktualnya, telah banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak dari usulan dana aspirasi ini. Sebut saja kasus dana aspirasi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Mulai dari kasus Damayanti terkait dengan pembangunan jalan Tehoru-Laimu Maluku Utara senilai 41 miliar, kasus I Putu Sudiartana terkait dengan proyek pembangunan jalan di Sumatera senilai 300 milliar, hingga kasus Yudi Widiana terkait pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dan Maluku Utara senilai 140,5 miliar. Kejadian yang sama juga berlangsung di daerah. Beragam kasus korupsi dana aspirasi melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di Sulawesi Barat, kasus korupsi dana aspirasi melibatkan 4 (empat) orang mantan pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Keempatnya diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana aspirasi dalam APBD Provinsi Sulawasi Barat senilai 360 miliar lebih. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, kasus dana aspirasi dengan nilai kerugian 23 miliar, melibatkan tidak hanya anggota DPRD, tetapi juga dari kalangan pemerintahan.

Politik Transaksional

Dana literatur politik, dana aspirasi acap kali disamakan dengan politik gentong babi atau Pork Barrel Politics di Amerika Serikat dan dana pembangunan konstituen atau Constituency Development Fund di beberapa negara-negara berkembang. Istilah-istilah tersebut berangkat dari akar sejarah dan latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki kemiripan dalam prakteknya. Secara historis, pork barrel politics lahir dari tradisi sistem politik Amerika Serikat yang mengacu pada pengeluaran politisi untuk kepentingan konstituennya sebagai imbalan atau balas jasa atas dukungan politik dalam kampanye dan pemungutan suara pada pemilihan umum (general election). Sementara constituency development fund adalah sejenis desentralisasi anggaran dari pusat ke daerah yang berbasis konstituen. Jadi pendekatannya lebih bersifat lokal berdasarkan daerah pemilihan. Pada awalnya, constituency development fund lahir dan berkembang di India, namun begitu populer dan banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang lainnya, setelah prakteknya dianggap sukses di Kenya. Pork barrel politics di Amerika Serikat sendiri, hingga kini terus mengundang kontroversi dan banyak mendapatkan penolakan karena dianggap sebagai tindakan yang bersifat transaksionalnya.

Caleg Eks Koruptor Pasca Putusan MA

September 18, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Caleg Mantan Narapidana Korupsi. Sumber Gambar : beritagar.id.

Sejak awal penyusunan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (beserta perubahannya), telah mengundang perdebatan dibanyak kalangan. Pangkal masalahnya adalah larangan bagi mantan terpidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak, untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Dalam beberapa waktu terakhir, perdebatan soal larangan caleg eks koruptor ini menjadi status quois seiring dengan penantian agar Mahkamah Agung (MA) memutus keabsahan PKPU 20/2018 ini baik secara formil maupun materil. Jikalaupun MA pada akhirnya memutus perkara ini, dengan hasil apapun, seharusnya tidak membuat harapan mayoritas rakyat Indonesia goyah untuk tetap meneguhkan sikap dan komitmen terwujudnya Pemilu yang bersih dan berintegritas.

Menghormati Putusan

Mahkamah Agung (MA) pada akhirnya membatalkan PKPU 20/2018, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Banyak pihak yang menyayangkan putusan MA ini, bahkan tak jarang MA dituduh sebagai lembaga pro koruptor dan tidak memiliki sense of moral crisis yang sedang melanda bangsa ini. Namun putusan MA tetapkan sebagai putusan pengadilan yang harus kita hargai. Dalam asas hukum, dikenal istilah “res judicata pro veritate habetur”, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Jadi, sebesar apapun ketidaksetujuan kita terhadap putusan suatu lembaga peradilan, tetap kita harus terima sebagai bagian dari kosekuensi kita sebagai negara berdasarkan hukum.

Dalam posisi ini, publik juga harus belajar menerima dan menghargai putusan lembaga peradilan, sejelek dan seburuk apapun dampaknya kepada kita secara subjektif. Kalaupun terjadi perdebatan dan penolakan dimana-mana, itu mesti dipandang sebagai bagian dari dinamika akademis semata. Artinya, putusan pengadilan harus diterima pada satu sisi, tetapi tetap membuka perdebatan sebagai bagian dari diskursus akademik pada sisi lainnya.

Intinya, agar putusan pengadilan dapat diterima oleh semua pihak, maka putusan pengadilan tersebut harus memenuhi prasyarat tertentu, antara lain : Pertama, sebelum putusan diambil oleh hakim, maka hendaknya semua pihak didengarkan secara seimbang. Dalam asas hukum dikenal istilah “audi et alteram partem”, atau dalam bahasa Inggris bisa dipadankan dengan istilah “listen to the other side”, yang dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti “mendengar kedua belah pihak”.

Kedua, untuk menghindari kecurigaan publik, maka seharusnya sidang pengadilan berlangsung terbuka. Itu merupakan wujud dari akuntabilitas peradilan kepada masyarakat. Ketiga, informasi seharusnya tersedia setiap saat. Dengan demikian publik dapat mengaksesnya dengan mudah dan cepat. Dalam kasus putusan MA yang terhadap pembatalan PKPU 20/2018 ini, sepertinya MA abai untuk mendengar keterangan pihak terkait secara objektif (terutama keterangan dari KPU yang menyusun produk hukumnya dan Menkumham yang mengundangkan), cenderung tertutup, dan nihil informasi buat publik.

Hal lain yang menjadi kritik terhadap MA adalah, tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Perkuat Seleksi di Parpol

Partai Politik (parpol) tentu memegang kendali pokok dalam urusan pencalonan caleg eks koruptor ini. Dengan demikian, untuk menjawab hulu persoalan dari polemik calek eks koruptor ini, maka Parpol yang harus didorong untuk berkomitmen agar tidak mencalonkan para mantan terpidana korupsi ini. Harus kita pahami, bahwa Parpol tidaklah bekerja secara eksklusif hanya untuk membela dan memperjuangkan kader-kadernya. Tetapi juga seharusnya menjadi garda terdepan dalam membela moralitas publik.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ditegaskan bahwa, “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Moralitas publik saat ini teperangkap dalam amarah akibat kian maraknya korupsi yang dilakukan oleh elit politik, khususnya anggota-anggota DPR dan DPRD yang notabene adalah kader-kader yang berasal dari Parpol.

Tugas ini yang harus ditagih kepada Parpol, demi menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertintegritas. Sebab Pemilu itu bukan hanya soal pengejawantahan hak pilih secara “luber dan jurdil” sebagaimana tagline Pemilu Indonesia sedari dulu. Tetapi Pemilu juga seharusnya didesain agar mampu menyediakan caleg-caleg yang bersih dan berintegritas. Jadi meskipun MA telah membatalkan PKPU 20/2018, kehendak publik untuk dapat disajikan caleg-caleg yang berintegritas dengan rekam jejak mumpuni, tetap dapat dikanalisasi melalui Parpol.

Bagaimanapun, Parpol akan menjadi kunci, apakah Pemilu 2019 nanti tetap akan menyuguhkan caleg mantan terpidana korupsi atau tidak. Akan menjadi anomali jika Parpol toh tetap kekeuh mencalonkan mantan terpidana korupsi, sementara masih banyak orang-orang yang rekam jejak dan integritasnya memadai. Prinsipnya, tidak ada yang salah upaya mengkampanyekan dan mendorong agar Parpol selektif terhadap caleg-caleg yang mereka ajukan, terutama untuk konsisten agar tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi, yang sudah terbukti gagal dan abai menjalankan amanat rakyat.

Secara hukum, hak mantan terpidana korupsi untuk turut serta dalam Pemilu, sudah selesai dan tidak perlu diperbedatkan lagi. Namun dalam upaya rekrutmen kader-kader bangsa terbaik, hendaknya Parpol lebih selektif dengan tidak mengajukan mereka yang bermasalah baik rekam jejak maupun integritasnya. Jika masih ada Parpol yang tetap kekeuh mencalonkan mantan terpidana korupsi, maka rakyat patut menghukumnya dengan tidak memilihnya dalam Pemilu 2019 mendatang. Selain itu, kesadaran publik juga mesti dibangun dengan baik agar dalam Pemilu 2019 nanti, dapat menentukan pilihan berdasarkan rasionalitasnya. Setidaknya publik dapat menilai calon yang disuguhkan berdasarkan rekam jejak dan integritasnya. Kampanye untuk menguatkan pemilih rasional ini yang perlu dilakukan secara massif.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Bontang Post, Senin 17 September 2018.

1,239 total views, no views today