Herdiansyah Hamzah

Tepis HOAX Dan Kecurangan, Publikasikan Form C1!

April 30, 2019 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Stop HOAX dalam Pemilu. Sumber gambar : safenetvoice.org.

Beberapa hari terakhir ini publik dibanjiri informasi terkait hasil perhitungan suara pemilu legislatif. Klaim kursi dan pemegang suara terbanyakpun muncul dari berbagai pihak. Bahkan berlomba-lomba mentasbihkan dirinya sebagai pemenang. Upaya ini tentu saja bertujuan untuk mempengaruhi psikologi massa. Padahal sejatinya, hanya KPU yang berhak mendeclare hasil pemungutan suara. Hanya KPU, bukan yang lain! Yang berarti informasi darimanapun selain dari KPU, adalah kabar bohong alias HOAX!

Lantas darimana data itu diperoleh? Setiap orang memang punya kebebasan untuk bergerak menghimpun data dan menyampaikannya ke publik. Itu adalah prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun harus dipahami, kebebasan itu sebatas pendapat dengan porsi tertentu. Tidak boleh dijadikan rujukan, kecuali diberikan kewenangan oleh undang-undang. Dan kewenangan publikasi data secara resmi hanya dimiliki oleh KPU.

Anehnya, bahkan terdapat informasi yang menyebutkan sumbernya dari hasil hitung form C1 Bawaslu. Ini jelas informasi yang menyesatkan, sebab Bawaslu tidak pernah mengeluarkan data hasil perhitungan suara pemilu legislatif. Informasi tersebut memberi kesan buruk, seolah-olah Bawaslu turut menggiring opini. Padahal itu merupakan tindakan oknum tertentu yang ingin memanfaatkan nama Bawaslu sebagai alat legitimasi informasinya.

Upaya yang dilakukan oleh KPU Samarinda untuk membuka data form C1 untuk publik, patut diapresiasi. Toh tidak ada aturan yang dilanggar dengan mempublikasikan form C1 setiap TPS. Semangat untuk memberikan akses bagi publik ini yang patut diacungi jempol. Beginilah seharusnya badan publik bekerja sebagaimana perintah UU Kebebasan Informasi Publik. Namun disamping itu, setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh dengan publikasi form C1 ini :

Pertama, mengkonsentrasikan informasi dipenyelenggara (one single system), dalam hal ini KPU, sebagai satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan mempublikasikan hasil perhintungan suara secara resmi.

Kedua, menepis kecurangan yang selama ini cenderung massif dialamatkan kepada KPU sebagai penyelenggara. Ini seperti menambah duka di tengah banyaknya personil KPU dilapangan yang jatuh bangun, bahkan harus meregang nyawa akibat kelelahan.

Ketiga, memberikan ruang partisipasi bagi publik dalam mengawasi kemungkinan kecurangan. Rumus awal partisipasi itu adalah informasi yang memadai. Dengan dibukanya akses data form C1 oleh KPU, maka publik akan dengan mudah mengawasi perbuatan curang.

Harapannya, apa yang dilakukan oleh KPU Samarinda dengan membuka akses data form C1 kepada publik, juga dapat diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota lainnya. Dengan demikian, proses pengawasan dari publik juga dapat berjalan demi menghindari kecurangan dan menepis informasi bohong yang menyesatkan. Dan sekali lagi publik harus paham, bahwa satu-satunya lembaga yang dijadikan rujukan informasi terkait dengan rekapitulasi suara adalah KPU.

Tulisan singkat ini juga bisa dibaca di Kaltim Post, Koran Kaltim, Kaltim Today, Akurasi, Klik Samarinda, dan Diksi.

272 total views, 6 views today

Menyoal Perizinan Di Kawasan Ekosistem Karst

April 11, 2019 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Ed Ayres dari World Watch Institute, dalam artikelnya yang berjudul The Hidden Shame of The Global Industrial Economy, mengatakan bahwa, “Begitu banyak aktivitas industri ekstraktif baik yang bersifat ilegal maupun yang disetujui oleh Pemerintahan korup, yang mengabaikan keluhan dan keberatan penduduk asli”. Dengan melihat kejadian belakangan ini, dimana Pemerintah enggan melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang diterbitkan dalam kawasan ekosistem karst, bahkan sangat ngotot meoloskan izin baru berupa pabrik semen di kawasan ekosistem karst Sangkulirang Mangkalihat, maka benar apa yang dikatakan Ayres tersebut. Rencana kebijakan pemberian izin pabrik semen oleh Pemerintah Provinsi Kaltim kepada Hongshi Holdings, perusahaan semen asal Cina, menuai banyak kritik dan protes dari masyarakat. Hongshi Holdings yang konon akan menanamkan investasi sebesar USD 1 miliar atau setara dengan 14 triliun tersebut, dianggap akan berdampak kepada kawasan karst. Memang benar secara hukum izin pabrik semen ini belum dikeluarkan. Tetapi lampu hijau sudah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bahkan seperti menggelar karpet merah bak menyambut kedatangan tamu agung! Jika dilihat dari prosedur formal, bisa jadi izin pabrik semen nantinya nampak legal atau sah secara hukum. Namun tidak semua yang nampak legal punya legitimasi. Pun sebaliknya, sesuatu yang legitimate, belum tentu legal. Bahkan dari sisi dampak, implikasi aktivitas yang legal, tidak sedikit yang memberikan kerugian bagi masyarakat. Sebagai contoh, apa yang kita rasakan terhadap obral izin tambang batubara di Kaltim. Selain lingkungan hidup yang rusak akibat aktivitas tambang batubara, juga turut menewaskan 32 korban dibekas lubang galian dalam kurung waktu 2011-2018. Bagaimana dengan rencana kebijakan pemberian izin pabrik semen ini? Kita akan melihatnya dari 2 (dua) aspek. Pertama, bagaimana status kawasan karst sangkulirang-mangkalihat dan implikasi hukum yang ditimbulkan. Dan Kedua, bagaimana legalitasnya pemberian izinnya.

Kawasan Bentang Alam Karst

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Permen ESDM tentang KBAK), memberikan definisi karst sebagai, “bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit”. Dari segi gramatikal, terdapat 2 (dua) poin penting dalam definisi tersebut. Pertama, mustahil bicara soal karst, tanpa bicara batu gamping. Keduanya punya relasi timbal balik yang saling menguatkan. Kedua, frase kata “dan/atau”, bermakna karst bisa diakibatkan oleh pelarutan dari salah satu antara batu gamping dan dolomit, atau bisa kedua-duanya. Sedangkan Pasal 1 angka 2 Permen ESDM tentang KBAK, memberikan definisi mengenai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) sebagai, “karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu”. Adapun penetapan KBAK, mutlak menjadi kewenangan Menteri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 11 ayat (3) Permen ESDM tentang KBAK. Artinya, daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota dibatasi kewenangannya hanya dalam rangka mengusulkan penetapan KABK kepada menteri. Namun tentu saja usulan tersebut setelah melalui proses evaluasi oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Pertanyaann pokoknya adalah, apa landasan dikeluarkannya angka luasan KBAK yang disebutkan baik dalam Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Pergub Nomor 67 Tahun 2012), maupun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Perda Nomor 1 Tahun 2016)?

Pertama, Pergub Nomor 67 Tahun 2012. Dalam lampiran pergub tersebut, luasan KABK disebut sebesar 362.706,11 Ha. Ada 2 (dua) hal yang bermasalah dalam Pergub ini, yakni : dasar penetapan angka luas KBAK dan kekuatan hukum Pergub tersebut. Penetapan KABK adalah kewenangan menteri, bukan Gubernur. Pun juga tidak ada delegasi kewenangan yang diturunkan menteri kepada Gubernur. Artinya, Gubernur telah melampaui kewenangan menteri (overlapping). Kedua, Perda Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 28 ayat (1) Perda tersebut, menjelaskan bahwa, “Kawasan lindung geologi meliputi kawasan bentang alam karst di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau seluas 307.337 Ha tersebar di hutan lindung dan kawasan budidaya”. Lagi-lagi pertanyaannya soal dasar yang digunakan dalam penentuan luasan KBAK! Mestinya dokumennya terbuka terkait siapa yang membuat, atas dasar apa mereka bekerja, dan dana yang digunakan darimana. Bahkan Perda ini juga masih abu-abu, apakah disertai dengan naskah akademik atau tidak. Secara logic, semestinya luasan KBAK yang disebutkan dalam Perda ini, mengacu kepada keputusan penetapan KABK yang dikeluarkan menteri terlebih dahulu. Dengan demikian, konsekuensi logis atas semua peristiwa hukum yang yang didasari oleh Pergub maupun Perda ini, termasuk izin yang dikeluarkan, dapat dibatalkan (vernietigbaar).

Perizinan di Kawasan Karst

Jika dipandang dari filosofi pokoknya, perizinan bertalian dengan segala sesuatu yang sifatnya dilarang, namun diberikan dispensasi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi izin adalah pengecualian terhadap hal yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan, yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Dengan cara itulah hukum administrasi negara bekerja, dan dalam teori perizinan manapun, rumus perizinan ini akan selalu sama. Jika logika izin ini ditarik dalam konteks perizinan pabrik semen, maka pertanyaannya adalah, apa hal yang dilarang? Dan diatur melalui ketentuan apa? 2 (dua) pertanyaan ini harus dijawab dalam kasus ini. Sekarang mari kita uji. Bagaimana mungkin pemerintah menerbitkan izin di kawasan karst, sementara belum ada penetapan kawasan karst tersebut sebagai kawasan lindung geologi yang menjadi bagian dari kawasan lindung nasional? Ini pangkal masalahnya! Dalam catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, terdapat 193 pengajuan izin, dimana terdapat 50 izin yang sudah dikeluarkan, baik di Kabupaten Kutai Timur maupun di Kabupaten Berau. Jenis usaha dari izin ini juga bervariasi, mulai dari perkebunan karet, plasma, perkebunan sawit, tambang mineral bukan logam untuk galian batu gamping, pabrik semen, IUPHHK-HTI, hingga tambang batubara.

Jika pemerintah menganggap masalah lingkungan dan ruang hidup rakyat adalah hal yang penting, maka seharusnya sejak diterbitkannya Permen ESDM tentang KBAK, pemerintah mempercepat proses penyelidikan dan usulan penetapan kawasan KBAK kepada menteri melalui koordinasi Badan Geologi ESDM, bukan malah mempercepat obral izin di kawasan karst! Apa makna dari situasi ini? Pertama, logika hukum Pemertintah jelas terbalik dan melompat-lompat. Ini bisa diibaratkan dengan potongan lirik lagu “Di Atas Normal” Peterpan yang menyebut, “pikiranku, tak dapat kumengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Kedua, ini menandakan bahwa, sedari awal Pemerintah memang tidak punya komitmen kuat terhadap perlindungan kawasan ekosistem karst dan kehidupan mayarakat disekitarnya. Ketiga, orientasinya adalah keuntungan ekonomis semata (profit oriented), tanpa mempertimbangkan daya rusaknya terhadap alam dan lingkungan. Ada kecurigaan, lemahnya upaya penetapan status kawasan, karena memang kesengajaan membuat aturan yang lebih longgar. Kelonggaran inilah yang dijadikan celah untuk obral izin dalam kawasan karst. Dan salah satu ciri dari aturan longgar itu, adalah mudah berubah-ubah. Sebut saja klaim luasan KABK, di Pergub 362.706.11 Ha, sementara di Perda justru 307.337. Sudah tidak punya kewenangan menetapkan KABK, luasannya berubah-ubah. Bisa jadi ini akibat tarik ulur kepentingan bisnis, diantara para pemangku kepentingan. Maka benarlah kata Mahatma Gandhi, “dunia ini cukup besar untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia, tapi tidak akan pernah cukup bagi manusia yang serakah”.

Materi ini disampaikan dalam Diskusi Publik dengan tema, “Membongkar Kebijakan Pabrik Semen Di Kawasan Karst Sangkulirang Mangalihat“, yang diadakan oleh Program Studi Pembangunan Sosial FISIP Universitas Mulawarman, 10 April 2019. Tulisan ini juga dapat dibaca di media Akurasi.id.

594 total views, 2 views today

Kaum Muda Melawan Korupsi

April 10, 2019 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

“Tugas kaum muda adalah melawan korupsi”. – Kurt Cobain.

Peringkat Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK)[1] Indonesia pada tahun 2018, mengalami peningkatan meski hanya 1 poin. Pada tahun 2017, IPK Indonesia berada diangka 37, meningkat menjadi 38 pada tahun 2018. Indoenesia berada diperingkat 89 dari 180 negara dan peringkat 4 ASEAN di bawah Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia[2]. Peringkat IPK Indonesia yang naik turun ini, tidak bisa dijadikan dasar untuk mengukur capaian pemberantasan korupsi selama ini. Bahkan salah besar, jika upaya untuk menaikkan IPK, semata-mata dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab KPK hanya bagian kecil dari unsur penegakan hukum yang jadi tolak ukur IPK. Penilaian IPK sendiri terdiri dari 9 unsur penting, mulai dari ekonomi, pelayanan publik, demokrasi, partai politik, pemerintahan, hingga penegakan hukum. Faktualnya, diantara unsur penilaian IPK Indonesia, nilai yang paling jeblok adalah soal sistem politik dan demokrasi[3]. Hal ini disebabkan oleh makin maraknya praktek korupsi dalam sistem politik Indonesia. Untuk itu, sistem politik dan demokrasi harus diperbaiki agar kebal dari korupsi, sehingga menghasilkan demokrasi yang berkualitas.

Fakta bahwa sistem politik dan demokrasi kita sedang “sakit” bukanlah isapan jempol belaka. Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, menempatkan lembaga legislatif, dari pusat (DPR-RI) hingga daerah (DPRD), sebagai lembaga terkorup, setidaknya selama 3 tahun terakhir[4]. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, kian banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR dan DPRD. Tercatat sebanyak 144 anggota DPR dan DPRD yang sudah dipenjara karena kasus korupsi. Ini belum termasuk ribuan anggota DPR dan DPRD lainnya yang sedang menjali proses hukum dan menunggu vonis pengadilan. Kedua, kinerja DPR dan DPRD dalam menjalankan fungsinya (legislasi, pengawasan dan anggaran) serta upaya pemberantasan korupsi di internalnya yang tidak dilakukan secara serius. Yang ada justru persekongkolan jahat yang berujung tindak pidana korupsi. Bahkan berkali-kali DPR justru mengambil tindakan yang kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Mulai dari mengusulkan revisi UU KPK yang justru melemahkan lembaga anti rasuah tersebut, hingga penggunaan hak angket terhadap KPK yang terkesan mengada-ada.

Daftar Perkara Korupsi Yang Ditangani Oleh KPK Berdasarkan Jabatan 2004-2017[5]

Jabatan	Jumlah
Anggota Dewan	144
Menteri/Kepala Lembaga	25
Duta besar	4
Komisioner Lembaga Negara	7
Gubernur	18
Bupati	71
Pejabat Pemerintah	175
Hakim	17
Jaksa	7
Polisi	2
Pengacara	6
Swasta	184
Lainnya	78
Korporasi	1
Total	739

Secara keseluruhan, selain 144 anggota DPR dan DPRD, juga terdapat 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon 1 sampai 3, dan 14 hakim, yang sudah dipenjarakan karena kasus korupsi[6]. Dan tentu saja “Partai Politik” adalah pihak yang dituding paling bertanggung jawab, dimana merekalah penyumbang terbesar dari para koruptor ini. Mengenai tipologi kasus atau jenis kasus korupsi yang tangani oleh KPK, penyuapan menempat urutan teratas. Ini tidak mengherankan, jika dikaitkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang memang berasal dari upaya suap menyuap tersebut. Bahkan pada tahun 2018, OTT KPK memegang rekor terbanyak sepanjang keberadaannya, yakni 29 OTT[7].

Daftar Perkara Korupsi Yang Ditangani Oleh KPK Berdasarkan Tipologi Kasus 2004-2017[8]

Tipologi Kasus	Jumlah	Presentase (%)
Penyuapan	396	58
Pengadaan Barang/Jasa	171	25
Penyalahgunaan Anggaran	46	7
TPPU	25	4
Perizinan	22	3
Pungutan	21	3
Merintangi Proses KPK	7	1
Total	688	100

Memahami Untuk Membasmi

Pada tahun 2006, atau 4 tahun setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi berdiri, sebuah buku diluncurkan oleh KPK dengan judul “Memahami Untuk Membasmi”[9]. Ini pula yang dijadikan tagline oleh hampir seluruh elemen masyarakat, khususnya yang punya kepedulian dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pesan pokoknya adalah, “mustahil memenangkan pertempuran tanpa mengenali musuh dengan baik, mustahil membasmi korupsi tanpa memamahinya terlebih dahulu”. Ini adalah rumus utama dalam perkara apapun. Bahkan ketika anda mengejar lawan jenis pun, mesti memahami tabiat dan kebiasaannya telebih dahulu bukan? Dia suka makan apa, warna kesukaannya apa, hal yang paling dia benci, dan lain sebagainya. Sebab tanpa informasi yang memadai, sudah pasti taktik dan strategi anda akan menemui kegagalan. Ibarat seorang dokter, maka resep obat penyembuh bagi pasiennya, sangat ditentukan oleh ketepatan diagnosa terhadap penyakit pasiennnya. Diagnosa yang salah, bisa jadi berujung maut bagi si pasien! Karena alasan itulah kenapa kita begitu penting untuk memahami korupsi, sebelum bekerja membasminya. Karena itulah, penting bagi kita untuk memahami bagaimana “anatomi korupsi”, sebagai modal kita untuk melawannya!

Hal pertama yang harus diketahui dalam anatomi korupsi, adalah peristilahan. Apa sesungguhnya yang disebut dengan korupsi itu? Menurut asal kata, korupsi berasal dari Bahasa Latin, yakni corruptio. Kata ini sendiri memiliki kata kerja corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok[10]. Menurut Andi Hamzah[11], dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu Corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Webster’s Third New International Dictionary, sebagaimana yang dikutip oleh Robert Klitgaard, memberikan definisi korupsi sebagai, “ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestetinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas”.

Robert Klitgaard, memberikan rumusan untuk memahami korupsi sebagai berikut : C = M + D – A. Corruption is Monopoly + Discretion – Accountability. Korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi minus akuntabilitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri memberikan klasifikasi korupsi dalam 7 (tujuh) jenis, yakni : kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Darimana Kita Harus Memulai?

Disepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, peran kaum muda begitu besar. Sebagai contoh, kemerdekaan Indonesia tidak akan diproklamirkan jika tak ada keberanian kaum muda “menculik” Sukarno-Hatta. Atas dasar itulah generasi tua yang cenderung peragu, pada akhirnya mengambil keputusan penting menyatakan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi 17 agustus 1945. Karena itulah optimisme dan idealisme kaum muda kita butuhkan dalam upaya memberantas korupsi. Sebab kata Soe Hok Gie, “makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi”.

Pertama, mulailah dengan membongkar perilaku korupsi dilingkungan Anda, di sekolah, kampus, tempat kerja, dll. perilaku lembaga yang korup, melahirkan karakter individu yang korup pula. Kedua, controlling the power. Kita harus memulai awas terhadap lingkungan sendiri, terutama dimana letak kekuasaan dan kewenangan itu berada. Benar kata Lord Acton, kekuasaan cenderung korup. Ketika seseorang berkuasa, maka potensi menyalahkangunakan kekuasaannya (abuse of power) juga akan semakin besar. Seperti kata pepatah latin, “honores mutant mores”, kekuasan cenderung mengubah prilaku seseorang. Kejahatan terbesar dari seorang yang berkuasa, adalah ketika ia sudah merasa lebih dari orang lain.

Ketiga, follow the money, follow the asset. Dalam segala hal, fokus awas kita tentu saja harus berada di salah satu eipisentrum korupsi, yakni dimana perputaran uang berada. Mulai dari pajak-pajak rakyat, APBN dan APBD, hingga eksploitasi SDA. Keempat, membuka jejaring. Isu korupsi tertanam disemua sektor, mulai dari mahasiswa, perempuan, buruh, petani, rakyat miskin perkotaan, dan lainnya. Agar hantaman pukulan terhadap korupsi itu kuat, maka persekutuan disemua sektor perlu dilakukan. Gerakan yang ekslusif, elitis dan sektarian, nafasnya tidak akan panjang. Kelima, menjadikan rakyat sebagai penyokong utama gerakan anti korupsi. Belajarlah dari KPK, tanpa dukungan rakyat yang massif, mustahil akan bisa berdiri tegak hingga saat ini!

Keenam, dukunglah yang bersih dan punya rekam jejak yang baik dan konsisten terhadap isu anti korupsi. Mereka harus didorong untuk menempati pos-pos kekuasaan yang strategis. Karena korupsi tidak cukup dengan berkampanye, tetapi juga penting untuk bertarung disetiap level struktur kekuasaan. Ketujuh, senantiasa bersikap jujur. Itu prinsip yang mesti kita pegang, meskipun harus berhadap-hadapan dengan kawan atau keluarga sendiri. Tapi itu adalah pilihan dan prinsip yang harus kita pegang. Sebagaimana kata John Lennon, “Bersikap jujur bisa jadi tak membuat kita mendapat banyak sahabat namun akan selalu membuat kita mendapat sahabat yang tepat”.

Materi ini disampaikan di acara Diskusi Musikal Anti Korupsi, Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) Kalimantan Tour 2019, Aula Lantai 3 Rektorat Universitas Mawarman, 09 April 2019. Tulisan ini juga dapat dibaca di Akurasi.id dan Klik Samarinda.

[1] Angka IPK berada skala angka 0-100, dimana semakin tinggi nilai IPK suatu negara mengindikasikan semkakin bersih negara tersebut dari korupsi.

[2] Sumber : https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018/. Diakses pada tanggal 4 April 2019 Pukul 10.01 Wita.

[3] Ibid,-

[4] Global Corruption Barometer Tahun 2017. Sumber : http://riset.ti.or.id/global-corruption-barometer-2017/. Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, Pukul 09.00 WIB.

[5] Presentasi Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK yang berjudul, “Potensi Korupsi Sumber Daya Alam”. Disampaikan diacara seminar nasional bertajuk “Demokratisasi Pengelolaan SDA”. Dilaksanakan oleh Habibir Center di Hotel Le Meridien Jakarta, 28 Maret 2019.

[6] Berita Liputan 6. Sumber : http://news.liputan6.com/read/2666380/jokowi-sudah-122-anggota-dpr-dipenjara-karena-korupsi. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 April 2019, Pukul 09.30 Wita.

[7] Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2018/12/18/12352721/kaleidoskop-2018-daftar-29-ott-kpk-sepanjang-2018?page=all. Diakses pada tanggal 4 April 2019 Pukul 18.00 Wita.

[8] Presentasi Laode M. Syarif (2019). Op.Cit.

[9] Buku ini dapat didownload di : https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/buku_saku_korupsi.pdf.

[10] Tim Spora KPK. 2015. Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi. Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK. Hlm. 2. Buku ini dapat di download di link berikut ini : https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/05/buku-kapita-selekta.pdf.

[11] Andi Hamzah. 2006. Pemberantasan Korupsi (Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional), Ed. Revisi 2. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 4.

527 total views, 1 views today

Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

December 17, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman atau disingkat FH Unmul, merupakan salah satu fakultas yang didirikan di bawah naungan Universitas Mulawarman dan sekolah hukum yang terletak di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman berdiri pada tahun 2000 sebagai Program Studi Ilmu Hukum di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”.

Visi Strategis Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2015-2019

“Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan”.

Visi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Program Studi Sarjana Ilmu Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berciri khas sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”.

Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman

“Program Studi Magister ilmu hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berciri khas sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”.

Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman 2018

“Program Studi Magister Ilmu Hukum yang unggul, inovatif, dan mampu mengadaptasi kebutuhan pembangunan nasional dan global”.

Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

Misi Strategis Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

Menyelenggarakan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Secara Terpadu dan Berkualitas.
Menyelenggarakan Tata Kelola Fakultas yang Baik.
Membina dan Mengembangkan Potensi Mahasiswa.

Misi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum:

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset untuk menciptakan lulusan yang memiliki sikap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset untuk menciptakan lulusan yang menguasai konsep teoritis ilmu hukum secara mendalam dan mampu mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum.
Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum dan praktek hukum.
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan hukum.

Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum:

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner untuk menciptakan lulusan yang memiliki sikap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan mampu menghasilkan karya inovatif dan teruji di bidang hukum yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.
Melaksanakan penelitian dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum.
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan hukum.

Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum 2018

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner untuk menciptakan lulusan yang memiliki sikap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan mampu menghasilkan karya inovatif dan teruji di bidang hukum yang mendapatkan pengakuan nasional dan/atau internasional.
Melaksanakan penelitian dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum dan praktis yang dapat digunakan sebagai basis informasi penyusunan kebijakan pemerintah atau pihak lain.
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan dalam rangka mendukung pembangunan di bidang hukum melalui penerapanhukum sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

1,491 total views, 6 views today

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

December 10, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman resmi berdiri sebagai Fakultas secara mandiri pada tanggal 22 Juli 2005, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor 2296/D/T/2005 perihal Pembukaan Fakultas Hukum yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman saat ini adalah Dr. Mahendra Putra Kurnia. S.H., M.H., yang menjabat untuk masa periode 2017-2021.

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”.

Visi Strategis Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2015-2019

“Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan”.

Visi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman

Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman 2018

“Program Studi Magister Ilmu Hukum yang unggul, inovatif, dan mampu mengadaptasi kebutuhan pembangunan nasional dan global”.

Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

Misi Strategis Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

Menyelenggarakan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Secara Terpadu dan Berkualitas.
Menyelenggarakan Tata Kelola Fakultas yang Baik.
Membina dan Mengembangkan Potensi Mahasiswa.

Misi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum:

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset untuk menciptakan lulusan yang memiliki sikap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset untuk menciptakan lulusan yang menguasai konsep teoritis ilmu hukum secara mendalam dan mampu mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum.
Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum dan praktek hukum.
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan hukum.

Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum:

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner untuk menciptakan lulusan yang memiliki sikap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan mampu menghasilkan karya inovatif dan teruji di bidang hukum yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.
Melaksanakan penelitian dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum.
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan hukum.

Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum 2018

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner untuk menciptakan lulusan yang memiliki sikap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan mampu menghasilkan karya inovatif dan teruji di bidang hukum yang mendapatkan pengakuan nasional dan/atau internasional.
Melaksanakan penelitian dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum dan praktis yang dapat digunakan sebagai basis informasi penyusunan kebijakan pemerintah atau pihak lain.
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan dalam rangka mendukung pembangunan di bidang hukum melalui penerapanhukum sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

1,814 total views, 7 views today