X

Babak Akhir Sengketa Pilpres

Perdebatan mengenai keabsahan pencalonan Gibran, mengemuka dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan salah satu petitum pemohon dalam sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) ini meminta agar pasangan Prabowo-Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024 ini. Dalam petitum perkara nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024[1] tersebut, pasangan Ganjar-Mahfud meminta pasangan Prabowo-Gibran didiskualifikasikan selaku pasangan calon peserta pemilihan umum … [Baca Selengkapnya...] about Babak Akhir Sengketa Pilpres

Jubah Hukum Otoritarianisme Dalam Rancangan KUHP

Juan J. Linz dalam karya monumentalnya, Totalitarian and Authoritarian Regimes (2000), menyebutkan salah satu ciri rezim otoriter adalah jika seorang pemimpin atau kelompok kecil menjalankan kekuasaan dalam batas yang tidak jelas secara formal. Linz menggambarkan, dalam kuasa rezim otoriter, pusat kendali seluruh kebijakan negara hanya berada di tangan seorang pemimpin atau kelompok kecil saja. Artinya, ruang partisipasi setiap warga negara untuk turut serta menentukan kebijakan-kebijakan strategis, ditutup sama sekali. Bahkan hak konstitusional setiap warga negara untuk didengarkan (to be heard), dipertimbangkan (to be considered), dan mendapatkan penjelasan (to be explained) atas setiap pendapat yang disampaikannya, ditutup rapat-rapat.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di kolom opini Koran Tempo, edisi Selasa 6 Desember 2022. Silahkan dibaca lebih lanjut melalui link berikut ini : Jubah Hukum Otoritarianisme Dalam Rancangan KUHP.

Categories: Hukum dan Korupsi
Tags: HukumKoran TempoKUHPLiterasiOligarkiOpiniOtokrasiOtoritarianOtoritarianismeOtoriterRKUHPUndang-UndangUU