Publikasi

Pemilu dan Diskriminasi Politik

May 19, 2014 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 ini dianggap masih diskriminatif, khususnya bagi mereka yang selama diberi stigma eks PKI.

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives (Setiap orang berhak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas). Demikian bunyi Pasal 21 ayat (1) Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini semakian diperkuat dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa, Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah Negara telah memastikan hak tersebut terpenuhi dengan baik?

Polemik kemudian muncul ketika penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini KPU, menetapkan syarat calon presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 10 huruf q peraturan tersebut, disebutkan bahwa salah satu syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI (Sumber : Kompas). Sebagian besar kalangan menganggap syarat ini bertentangan dengan hak konstitusional warga Negara.

Diskriminasi Politik

Diskriminasi merujuk kepada perlakuan yang tidak adil terhadap individu tertentu. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karateristik lain, maka disaat itu pula tindakan diskriminasi sedang dipertontonkan (Sumber : Wikipedia). Peraturan KPU yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden harus bebas dari keanggotaan PKI maupun simpatisannya, jelas merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak politik warga Negara. Dan yang paling menggelikan, tindakan diskriminasi ini justru dilakukan oleh Negara, pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan hak tersebut terpenuhi.

Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan demokrasi, tidak seharusnya tercoreng dengan adanya pembatasan hak partisipasi politik warga Negara. Ketentuan dalam peraturan KPU tersebut sudah tidak relevan dalam menumbuhkan budaya demokrasi, khususnya dalam makna kebebasan berekpresi dan berpendapat. Apalagi sebelumnya Mahkamah Konsitusi melalui putusan dengan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, telah memulihkan hak-hak dasar untuk dipilih dan memilih bagi orang-orang yang selama dituding sebagai eks anggota PKI maupun simpatisannya (Sumber : Mahkamah Konsitusi RI). Dalam putusan MK yang dibacakan dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 24 Februari 2004 tersebut, dinyatakan bahwa Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Pasal 25 huruf b Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan tanpa pembedaan, termasuk untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia, menjamin kebebasan berekspresi dari kehendak pemilih. Tidak ada alasan secara prinsipil bagi Negara untuk membatasi hak politik eks anggota PKI dan simpatisannya. Untuk itu, Negara seharusnya menjamin pelaksanaan hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, tanpa perlakuan yang diskriminatif bagi warga Negaranya.

Dampak Politik

Pembatasan hak politik dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 yang merujuk dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tentu saja mengandung konsekuensi terhadap hak partisipasi politik warga Negara. Setidaknya terdapat 5 (lima) dampak politik yang ditimbulkan akibat pembatasan hak politik tersebut. Pertama, penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden akan menjadi cacat dalam makna “esensi demokrasi“. Hal tersebut dikarenakan prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang partisipatif, adil, jujur, bebas dan berdasarkan kehendak Rakyat, tidak terpenuhi. Demokrasi seutuhnya harus mampu menjamin hak dasar masyarakat untuk memilih dan dipilih, tanpa adanya pembatasan.

Kedua, pembatasan hak politik akan menghalangi proses rekonsiliasi yang tengah terjadi dalam kehidupan politik di Negara kita. Upaya untuk menyembuhkan luka sejarah akibat peristiwa ditahun 1965, akan menemui hambatan. Diskriminasi politik, termasuk aturan-aturan yang membatasi hak politik setiap warga Negara, justru kian memperkeruh upaya rekonsiliasi yang dilakukan. Prinsipnya, rekonsiliasi hanya akan berjalan dengan baik jika berbagai bentuk aturan diskriminatif, dihapuskan terlebih dahulu.

Ketiga, stigma sosial terhadap eks anggota PKI maupun simpatisannya, tetap akan muncul dan berkembang ditengah masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh tetap dipertahankannya aturan-aturan yang membatasi hak politik mereka. Dengan demikian, sitgma buruk seperti pembunuh, pengacau, keji, tak bertuhan dan lain sebagainya, akan tetap dialamatkan kepada mereka tanpa ampun. Padahal secara hukum, mereka belum terbukti bersalah dihadapan pengadilan. Hal ini justru akan membangun pola pikir masyarakat yang tidak rasional dan objektif.

Keempat, konsistensi norma hukum akan terabaikan. Meskipun putusan Mahkamah Konsitusi tidak menguji langsung Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014, namun seharusnya putusan MK tersebut dapat dijadikan acuan terhadap keseluruhan produk hukum yang dibuat. Jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak lagi membatasi hak politik eks anggota PKI dan simpatisannya, mengapa justru aturan pemilihan umum Calon Presiden dan Wakil Presiden, masih memberlakukan itu?

Kelima, paham, ideologi, agama dan segala sesuatu yang berhubungan gagasan itu tidak bisa dilarang dan dibatasi, apalagi dengan kekuatan fisik. Gagasan itu hidup dalam dan berumah dalam benak orang. Karl Marx sendiri sebagai patron ideoogi komunisme, menertawakan orang-orang yang menghantam mesjid dan menghantam gereja. Maka dari itu, melarang suatu paham, ideologi, agama, pikiran atau gagasan individu maupun kelompok, sama saja Negara telah menghadirkan kekerasan psikis terhadap warga Negaranya.

Sudah saatnya Negara melalui Pemerintah, termasuk KPU, meninjau ulang mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang membatasi hak politik Rakyat. Sebab pembatasan tersebut sama saja dengan pengingkaran hak politik warga negara, dan pelanggaran Hak Azasi Manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Harian Tribun Kaltim, 17 Mei 2014.

18,472 total views, no views today

Kekerasan Negara Terhadap Dunia Pendidikan

May 13, 2014 by Herdiansyah Hamzah 6 Comments

Lagi-lagi Ujian Nasional memberi kado kematian tahun ini. Untuk kesekalian kalinya seorang peserta Ujian Nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), harus menghembuskan nafas terakhir dihari pelaksanaan UN dengan cara yang cukup sadis, gantung diri. Leony Alvionita, demikian nama lengkap Siswi Kelas III SMP Negeri 1 Tabanan, Bali, yang diduga diduga gantung diri akibat stress menghadapi Ujian Nasional.

Kepolisian Resor Tabanan, Bali menduga Leony frustrasi karena merasa gagal mengerjakan soal ujian Matematika. Polisi telah mendalami beberapa keterangan dari teman-teman Leony, termasuk bukti Blackberry Messenger (BBM) Leony kepada teman-temannya sesaat sebelum gantung diri. Dalam pesan BBM tersebut, Leony sempat mengeluh kesulitan dan frustrasi mengerjakan soal ujian mata pelajaran Matematika (Sumber : Kompas).

Sesungguhnya apa penyebab Leony akhirnya memutuskan untuk gantung diri? Dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kematian Leony dan korban-korban bunuh diri lainnya akibat momok menakutkan yang bernama “Ujian Nasional” ini?

Kekerasan Negara

Apa yang terjadi dengan Leony, merupakan potret miris terhadap dunia pendidikan Indonesia saat ini. Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa pangkal persoalan kasus Leony adalah keberadaan Ujian Nasional. Anggapan tersebut bukan tanpa alasan. Menetapkan ujian nasional sebagai alat ukur keberhasilan seorang siswa selama menempuh pendidikan, dianggap sebagai bentuk praktek ketidakdilan sistem pendidikan. Negara melalui Pemerintah tak ubahnya telah membangun kekerasan secara psikis terhadap warganya, terkhusus kepada para siswa sekolah.

Standarisasi evaluasi pendidikan melalui ujian nasional, justru berujung kepada kekacauan pola penerapan sistem pendidikan. Dampaknya bisa ditebak, siswa kian terbebani dengan keberadaan ujian nasional ini. Tak jarang kita disuguhkan situasi dimana siswa terlihat stres mengerjakan soal yang sulit, mencari jalan pintas dengan berharap bocaran soal, hingga rasa khawatir tidak akan lulus. Hal tersebut justru menjadi pemicu para siswa untuk melampiaskan kecemasannya dalam beragam bentuk. Dan salah satunya bentuknya adalah dengan cara bunuh diri. Secara teoritik, sejumlah keadaan psikologis dapat meningkatkan risiko bunuh diri, yang meliputi keputusasaan, hilangnya kesenangan dalam hidup, depresi dan kecemasan (Sumber : Wikipedia).

Dalam sebuah kesempatan, menteri pendidikan dan kebudayaan, M.Nuh, melontarkan pernyataan yang cenderung abai terhadap kasus bunuh diri Leony akibat ujian nasional ini. Dari 4,1 juta peserta ujian nasional tingkat SMP, yang bunuh diri tidak menunjukan angka yang signifikan. Seraya berkelakar, jika ada satu kelas bunuh diri massal usai ujian nasional, baru bisa dipikirkan ulang penyelenggaraan ujian nasional, ujarnya (Sumber : Detiknews). Ini jelas merupakan pernyataan yang memprihatinkan, apalagi diucapkan oleh seorang menteri. Logikanya, untuk menyimpulkan bahwa sesuatu memiliki dampak buruk dan berbahaya, tidak harus menunggu sampai jatuhnya banyak korban bukan?

Menurut data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sejak tahun 2004-2007, jumlah siswa bunuh diri akibat ujian nasional sekitar 16 orang. Sedangkan beberapa data media menyebutkan bahwa dalam kurung waktu 2008-2014, terdapat 7 orang pelajar yang bunuh diri. Ini berarti sejak tahun 2004 hingga tahun 2014 saat ini, setidaknya terdapat 23 orang pelajar yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri (Sumber : Tolak Ujian Nasional) . Ini berarti telah terdapat satu kelas kecil yang telah memilih jalan bunuh diri akibat rasa cemas dan stress yang secara langsung didapatkan dari pelaksanaan ujian nasional. Apalagi istilah yang tepat menggambarkan situasi ini, jika bukan kekerasan Negara terhadap dunia pendidikan?

Disorientasi Pendidikan

Dalam sebuah kesempatan lain, menteri pendidikan dan kebudayaan M.Nuh menanggapi keluhan siswa mengenai materi soal ujian nasional yang dianggap tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Pada pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA beberapa waktu lalu misalnya, beberapa siswa mengeluh kesulitan saat menjawab soal-soal yang diberikan. Kesulitan materi soal ujian nasional itu bisa jadi tantangan untuk siswa. Kami tidak ingin anak-anak menjadi manja, ujarnya (Sumber : Kompas). Salah satu aspek yang menyebabkan tingkat kesulitan yang makin tinggi adalah adanya penyesuain soal berdasarkan standarisasi internasional.

Seperti kita ketahui, dalam soal ujian nasional baik tingkat SMA maupun SMP, telah dilakukan penyesuain soal berdasarkan standar Trends in Mathematics and Science Study (TIMS) dan Programme for International Student Assessment (PISA) yang dikelola oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yakni sebuah organisasi yang berpusat di Amerika Serikat. Walhasil, soal-soal didalam ujian nasional makin sulit dikerjakan oleh para siswa, bahkan cenderung tidak pernah didapatkan sama sekali semasa proses belajar. Disamping itu, pelaksanaan ujian nasional yang berdasarkan standar nasional ini menimbulkan banyak polemik.

Setidaknya terdapat 2 (dua) polemik dari akibat penerapan standarisasi ujian nasional, yang mengundang kritik dan kecaman dimana-mana. Pertama, soal ujian nasional tingkat SMP, dianggap menjiplak soal yang sebelumnya pernah diterbitkan Programme for International Student Assessment (PISA). Terlebih lagi, baik kutipan soal maupun gambar, tidak mencantumkan sumbernya. Padahal dalam gambar tersebut, sumber aslinya menyatakan dilarang untuk diambil terkait hak cipta terhadap merek Skysails (Sumber : Kompas). Ini jelas merupakan tindakan plagiat yang secara sengaja dilakukan oleh Pemerintah. Kedua, pada soal ujian nasional tingkat SMA, terdapat soal yang ditengarai berbau politis dengan menampilkan tokoh tertentu. Ini menandakan bahwa soal-soal ujian nasional dibuat tidak berdasarkan standar internasional sebab tidak melalui uji validasi dan kelayakan soal.

Kedua polemik tersebut menandakan bahwa penataan sistem pendidikan kita mengalami disorientasi atau kehilangan arah. Sejatinya, pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan Bangsa, kini tidak lebih dari momok yang menakutkan. Pendidikan yang konon diarahkan untuk memenuhi standar internasional, telah membuang prinsip kebutuhan Bangsa kita untuk membangun masa depan generasinya yang jauh lebih baik.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Harian Tribun Kaltim, 13 Mei 2014.

13,243 total views, no views today

Kutukan Itu Bernama Utang!

April 25, 2014 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Utang, demikian kata yang identik dengan Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indonesia begitu sangai “menggilai” utang. Pendekatan utamanya adalah “pembangunan”. Hanya dengan syarat pinjamanlah (utang), maka pembangunan dapat dilaksanakan. Demikian logika umum yang diamini oleh pemerintah dari masa ke masa. Lebih parahnya lagi, ketergantungan terhadap utang, telah menjadi pola yang mengakar. Ibarat asap tanpa api yang saling bertalian, Indonesia tanpa utang serasa berada diruang hampa. Sangat sulit bicara tentang Indonesia tanpa melepaskan perbincangan mengenai utang.

Berdasarkan laporan “Statistik Utang Luar Negeri Indonesia” yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, jumlah utang luar negeri Indonesia diposisi bulan Februari Tahun 2014, telah mencapai angka USD 272,1 Millar, atau tumbuh sekitar 7,4 persen (yoy) dibandingkan dengan posisi di bulan yang sama pada tahun 2013 (Sumber : Bank Indonesia). Jika mengacu kurs rupiah pada kisaran Rp.11.418 per USD, maka total utang luar negeri Indonesia telah mencapai angka Rp. 3.106,837 triliun. Utang luar negeri tersebut bertambah sekitar Rp. 27,060 Trilyun dibandingkan bulan Januari Tahun 2014. Jika total utang luar negeri tersebut dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai 237.641.326 jiwa (Sumber : Badan Pusat Statistik), maka masyarakat Indonesia harus menanggung beban utang sebesar Rp. 13,073 juta perkepala.

Kesalahan Berpikir

Dalam sebuah kesempatan, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa melontarkan pernyataan bahwa, “Semakin besar utang yang dimiliki Negara, justru kian bertambah baik di mata para lembaga maupun negara pendonor alias pemberi utang” (Sumber : Tribunnews). Pemerintah terkesan ingin menggunakan logika, bahwa semakin banyak utang semakin baik, Indonesia bakal dinilai semakin mampu melakukan pembayaran utang. Pernyataan tersebut sungguh tidak tepat, jika melihat akibat dan dampak beban utang yang dirasakan selama ini. Ungkapan ini justru akan menjerumuskan kita dalam kesalahan berpikir. Kita membutuhkan argumentasi yang lebih dari sekedar alasan menyenangkan lembaga ataupun Negara-negara pendonor.

Dalam sebuah laporan yang berjudul, “Debt Impact Study : An Analysis of New York State’s Debt Burden”, Thomas P. DiNapoli dari pengawas Negara bagian New York, menyebutkan bahwa, kapasitas utang adalah sumber daya terbatas. Terlalu mengandalkan pinjaman dapat mengganggu kemampuan pemerintah untuk merespon kekurangan pendapatan atau tekanan fiskal (Sumber : Office of the State Comptroller). Lebih lanjut, DiNapoli menegaskan bahwa beban utang yang tinggi dapat merusak operasi pemerintah karena utang bersifat tetap, yakni biaya jangka panjang yang tidak dapat dengan mudah dikurangi selama masa tekanan fiskal tersebut. Pernyataan DiNapoli, sesungguhnya menguatkan pandangan bahwa utang sejatinya tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan. Bahkan di Negara maju seperti Amerika sekalipun.

Strategi ekonomi yang mengandalkan pendekatan utang, tidak lebih dari solusi jangka pendek (sementara) yang cenderung menggampangkan persoalan dan tidak mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi dimasa mendatang. Sesungguhnya strategi ini sudah terbukti gagal. Coba saja tengok bagaimana strategi utang ini, telah meluluh lantahkan bangunan ekonomi Indonesia dimasa rezim Orde Baru, yang berujung kepada krisis ditahun 1997. Strategi utang telah menjerumuskan Negara kita kedalam kebangkrutan ekonomi yang berdampak luas terhadap semua sektor kehidupan. Dan pada akhirnya, rakyat Indonesia-lah yang harus menanggung beban utang yang sesungguhnya tidak pernah dinikmati.

Ketergantungan

Utang harus diakui telah meruntuhkan kemandirian Negara kita. Bak tangan terikat, Indonesia sulit untuk menentukan kebijakan ekonomi dan politik sendiri. Berbagai kebijakan disektor ekonomi, tidak lebih dari titipan dan tekanan dari lembaga ataupun Negara-negara pendonor. Setidaknya terdapat 5 (lima) alasan mendasar mengapa utang dianggap sebagai ancaman mematikan bagi negara-negara pengutang, termasuk Indonesia (Sumber : Harian Jogja). Pertama, utang yang notabene diberikan oleh negara-negara maju melalui lembaga keuangan internasional seperti IMF, merupakan cara dan pintu masuk mereka untuk menjajah negara-negara kaya sumber daya alam, seperti Indonesia.

Kedua, utang merupakan senjata politik negara-negara maju seperti Amerika, untuk menguasai dan mendikte negara-negara pengutang. Melalui utang, akan lebih mudah bagi mereka untuk mengatur dan mengontrol ekonomi negara pengutang, berdasarkan kepentingannya semata. Utang yang pada hakekatnya ditujukan untuk membantu perekonomian negara-negara miskin dan berkembang, ternyata hanya sebagai kedok negara maju. Ketiga, utang tentu saja tidak diberikan cuma-cuma. Setiap utang yang diberikan, selalui disertai dengan sejumlah syarat ini dan itu, tergantung dari kemauan dan kepentingan negara-negara maju.

Keempat, utang yang diberikan dalam bentuk mata uang Dollar. Sehingga posisi negara pengutang sangatlah dirugikan. Kurs Dollar yang sedang mengalami penguatan dipasar internasional, tentu saja memaksa negara pengutang untuk menyesuaikan utang-utangnya bersarkan kurs dollar tersebut. Kelima, utang yang dipinjam oleh negara-negara pengutang, selama ini cenderung hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Mereka yang duduk ditampuk kekuasaan, menjadi utang sebagai sasaran korupsi yang empuk. Sementara disisi lain, justru rakyat yang terus dikorbankan untuk menanggung beban utang tersebut.

Pada bagian akhir artikel ini, penulis ingin menegaskan bahwa Indonesia kini telah benar-benar mengalami kutukan dalam wujud penjajahan secara ekonomi dan politik. Dan kutukan itu bernama “utang”. Kutukan yang telah mengerus kemandirian dan mengubur mimpi kesejahteraan Rakyat. Ibarat budak dinegeri sendiri, Indonesia sekali lagi tak ubahnya seperti pelayan bagi Bangsa lain, yang tidak mampu mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara politik. Pada titik ini, adalah benar pernyataan Pramoedya Ananta Toer, “Dan alangkah indahnya kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain”. Kehidupan yang menjadi tujuan Bangsa Indonesia sejak merdeka. Namun sayang, tak mampu diwujudkan dengan baik oleh Negara dan Pemerintah.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Harian Tribun Kaltim, 24 April 2014.

4,621 total views, no views today