Lebih sering dipanggil Castro
Kumpulan Artikel, Opini dan Gagasan Seputar Hukum dan Korupsi.
Momentum Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018, adalah wadah bagi rakyat untuk menjatuhkan pilihan pemimpinnya untuk masa lima tahun kedepan. Dari berbagai nama yang mulai muncul, setidaknya rakyat perlu membuat suatu skema jejaring seleksi sebelum menjatuhkan pilihan. Salah satu isu yang seharusnya masuk dalam radar seleksi pemimpin ini adalah komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Setidaknya terdapat […]
1,157 total views, no views today
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan berlangsung di bulan juni 2018 nanti, sudah memunculkan berbagai isu dan perdebatan. Salah satunya terkait biaya pendaftaran (lamaran) sejumlah bakal calon kepada partai politik (parpol). Biaya yang ditetapkan sejumlah partai pun dipatok beragam. Mulai dari PPP (20 juta), PKB (25 juta), PDIP (50 juta) dan […]
1,329 total views, no views today
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut kewenangan Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dalam pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota. Hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, yang dibacakan pada Hari Rabu tanggal 5 April 2017 silam. Namun putusan hakim MK tidak bulat. Terdapat 4 hakim yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Hal ini tentu […]
3,230 total views, no views today
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga baru hasil amandemen konstitusi yang menandai pergeseran model parlemen Indonesia, dari sistem satu kamar (unikameral) menjadi sistem dua kamar (bikameral). Setidaknya ada 2 (dua) yang melatarbelakangi lahirnya DPD. Pertama, DPD sebagai kamar kedua, diharapkan menjadi kontrol dan penyeimbang (check and balances) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai kamar pertama. […]
2,335 total views, no views today
Sudah tiga kali rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) diusulkan. Rencana pertama pada tahun 2011, tetapi mendapatkan reaksi penolakan dari masyarakat luas dan pada akhirnya batal dilanjutkan. Kedua pada tahun 2015, juga dibatalkan akibat penolakan yang begitu massif dari masyarakat. Dan ketiga pada tahun 2016, namun […]
2,303 total views, no views today
Tergelitik untuk mengomentari perselisihan internal Partai Golkar terkait pergantian pimpinan (ketua) DPRD Samarinda. Beritanya dapat dibaca di Sini dan di Sini. Saya berusaha seobjektif mungkin memberikan pandangan dalam kacamata hukum tata negara, tanpa tendensi keberpihakan kepada pihak manapun. Ada beberapa catatan saya terkait persoalan ini. Pemberhentian pimpinan DPRD sebelum masa jabatannya berakhir, dapat dilakukan dengan […]
2,876 total views, 3 views today