• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Home
  • Profil
  • Kontak
  • Publikasi
  • Kata Bijak
  • Log In

Herdiansyah Hamzah

Lebih sering dipanggil Castro. Buruh di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

  • Home
  • Hukum dan Korupsi
  • Ekonomi Politik
  • Perburuhan
  • Pendidikan
  • Sosial Budaya
  • Pojok
  • Situasi Daerah
You are here: Home / Hukum dan Korupsi / Membunuh Independensi KPK

Membunuh Independensi KPK

By Herdiansyah Hamzah on May 11, 2020

Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), mendapat reaksi penolakan yang sangat luas dari kalangan masyarakat sipil, khususnya dari mahasiswa dan kelompok pegiat anti korupsi. Salah satu yang menjadi isu krusial dalam penolakan ini adalah perihal “independensi KPK”. Sebagai lembaga negara independen (independen agencies), KPK seharusnya diberikan kewenangan untuk bekerja secara mandiri tanpa intervensi kekuasaan manapun.

Namun revisi UU KPK, merubah secara drastis desain kelembagaan KPK yang bukan hanya menempatkan KPK sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif, tetapi juga berimplikasi terhadap keseluruhan sumber daya KPK, yang digeser menjadi bagian yang integral dengan sumber daya Pemerintah. Jika demikian situasinya, lantas apa beda KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian, yang secara hirarki berada di bawah kendali Pemerintah?

Baca juga : Lonceng Kematian KPK.

Upaya menarik dan menempatkan KPK sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif, menandakan adanya pemahaman yang tidak tuntas tentang bentuk dan kedudukan lembaga-lembaga negara independen. Dalam perkembangan negara modern dewasa ini, konsep trias politica ala Montesquieu sudah mengalami pergeseran. Tiga cabang kekuasaan yang terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif (puissance executive), cabang kekuasaan legislatif (la puissance legislative) dan kekuasaan yudikatif (la puissance the juger), kini sudah dianggap tidak relevan lagi, seiring dengan kemunculan lembaga-lembaga baru yang bersifat independen.

Baca juga : Politik Pelemahan KPK.

Bruce Ackerman, seorang Profesor hukum dan ilmu politik dari Yale Law School, mengurai secara sederhana mengenai struktur cabang kekuasaan di Amerika Serikat, yang kini tidak lagi bertumpu kepada 3 cabang kekuasaan sebagaimana konsep trias politica Montesquieu. Dalam artikelnya yang berjudul “The New Separation Of Powers”, Ackerman menjelaskan bahwa, struktur kekuasaan di Amerika kini terdiri 5 cabang, yakni :  House of representatives, Senate, President as chief of excecutive, Supreme court, dan independent agencies.

Makalah ini disampaikan dalam FGD tentang “Kelembagaan Dewan Pengawas dan Organ Pelaksana Dewan Pengawas KPK“, yang diselenggarakan oleh Pukat UGM, Jakarta 4 Januari 2020 . Makalah selengkapnya dapat diunduh melalui link berikut ini : Download. Sumber gambar artikel : independensi.com.

 265 total views,  1 views today

Filed Under: Hukum dan Korupsi

Silahkan daftarkan e-mail Anda untuk berlangganan artikel terbaru.

About Herdiansyah Hamzah

Orang biasa yang sedang belajar menulis dengan segala keterbatasan. Karena menulis adalah cara kita berbicara dengan zaman. Untuk bertukar pikiran, silahkan hubungi saya melalui halaman Kontak atau melalui Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Flickr dan Instagram.

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar

Tentang Saya

Orang biasa yang sedang belajar menulis dengan segala keterbatasan. Karena menulis adalah cara kita berbicara dengan zaman. Untuk bertukar pikiran, silahkan hubungi saya melalui halaman Kontak atau melalui Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Flickr dan Instagram.

Artikel Terpopuler

  • Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia 53.1k views
  • Jejak Sejarah Budaya Korupsi Di Indonesia 10k views
  • Seri Hukum Perburuhan : Antara Buruh, Pekerja dan Karyawan 4k views
  • Netralitas ASN Dalam Pilkada 3.4k views
  • Seri Belajar Menulis, Darimana Kita Harus Memulai? 3.2k views

Silahkan daftarkan e-mail Anda untuk berlangganan artikel terbaru.

Pilih Kategori

Ekonomi Politik Hukum dan Korupsi Pendidikan Perburuhan Pojok Situasi Daerah Sosial Budaya




Meta

  • Log in
  • Entries feed
  • Comments feed
  • WordPress.org

Footer

Artikel Terbaru

  • I Can Speak, Kisah Nyata Jugun Ianfu January 21, 2021
  • Narasi Pidana Penolak Vaksin January 13, 2021
  • KPU Kukar Mendelegitimasi Bawaslu Sebagai Wasit Pilkada November 25, 2020
  • Tafsir Keliru KPU Terhadap Rekomendasi Bawaslu November 20, 2020
  • Perihal Rekomendasi Bawaslu Dan Pembatalan Paslon Di Pilkada Kukar November 17, 2020

Komentar Terbaru

  • Herdiansyah Hamzah on Seri Hukum Perburuhan : Antara Buruh, Pekerja dan Karyawan
  • Leemi Keche on Kontak
  • Herdiansyah Hamzah on Barcelona, Seni dan Budaya Perlawanan
January 2021
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« Nov    

Copyright © 2021

Creative Commons License