Lebih sering dipanggil Castro. Buruh di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR, merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimate berlaku di Negara Indonesia. Bahkan didalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan UU, Perpu, PP, Perpres dan Perda. Hal ini ditegaskan … [Baca Selengkapnya] about Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia
Alhamdulillah, Alif Rayendra Dzaki anakku, kini berusia 6 bulan tepat ditanggal 25 Juni 2013 kemarin. Bohong jika saya katakan "tidak terasa", karena menyaksikan perkembangan si kecil dari bulan ke bulan, bahkan minggu ke minggu, adalah urutan perjalanan yang saya saksikan betul secara seksama dan teliti. Melebihi ketelitian seorang "Debt … [Baca Selengkapnya] about Alif Lulus S1 ASI Eksklusif 6 Bulan Dengan Nilai B+
Selama 42 tahun sistem politik otoritarian Orde Baru berdiri kokoh (sebelum tumbang di tahun 1998), ternyata masih menyimpang PR lama yang tak kunjung usai. Tulisan pendek ini hanya ingin sekedar mengingatkan kembali PR lama itu bagi Anda yang perduli. Wajah takut, jijik, angker dan lainnya, nampak begitu tajam diwajah masyarakat Indonesia selama … [Baca Selengkapnya] about Masihkah Kita Takut dan Menjauhi Sosialisme?
Sambil menunggu jadwal pulang ke tempat anak istri, tiba-tiba dikejutkan dengan pemberitaan yang sedang heboh terkait tindakan plagiat yang dilakukan oleh oknum Dosen di Universitas Padjajaran Bandung. Dosen Unpad ini dituduh menjiplak tesis milik bekas mahasiswanya, Helen Ryanita Nainggolan. Bukan tanpa alasan bagi Helen untuk menuduh dosen … [Baca Selengkapnya] about Plagiat Disekeliling Kita Tanggung Jawab Siapa?
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan tertinggi di Negara kita, telah menjamin hak dasar warga Negara dalam hal penghidupan yang layak sesuai dengan derajat kemanusiaan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan secara jelas bahwa, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan … [Baca Selengkapnya] about Upah dan Sanksi Pidana Dalam Politik Hukum Perburuhan Indonesia
Komentar Terbaru