Herdiansyah Hamzah

Politik Dua Kaki DPRD

September 13, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Polemik Pembangun Masjid di Lapangan Kinibalu Samarinda. Sumber Gambar : kaltimkece.id.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya menyatakan sikap penolakan terhadap pembangunan masjid di lapangan kibalu. Sikap penolakan ini diputuskan oleh DPRD Kaltim, setelah sebelumnya didahului dengan pertemuan pihak terkait, terutama warga kinibalu dan LSM yang selama ini getol menolak pembangunan masjid di lapangan bersejarah tersebut. Banyak kalangan yang kemudian meragukan sikap DPRD Kaltim ini, mengingat sikap awal DPRD Kaltim yang juga turut merestui proyek pembangunan masjid ini. Bahkan tidak sedikit yang menyebut DPRD Kaltim sedang memainkan “politik dua kaki”. Satu kaki menerima dan merestui proyek ini, sementara satu kaki lainnya justru menolak. Apakah DPRD Kaltim sedang disandera oleh euforia Pemilu 2019 yang mengharuskannya bersikap baik dihadapan publik? Kenapa baru sekarang menunjukkan sikap penolakan setelah sebelumnya justru bulat menerima? Apa hal ihwal yang mendasari perubahan sikap DPRD Kaltim ini? Apakah perubahan sikap ini berdampak positif bagi publik, atau justru sebaliknya?

Argumentasi Teknis

Dari pemberitaan beberapa media, diketahui bahwa perubahan sikap DPRD Kaltim yang pada akhirnya menolak pembangunan masjid di lapangan kinibalu ini, didasari oleh beragam alasan. Salah satu alasan kuat yang dijadikan dasar penolakan adalah proses pembangunan masjid yang dilakukan tanpa disertai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Belakangan diketahui bahwa plang yang terpasang di depan proyek pembangunan masjid, hanya berupa nomor registrasi IMB. Tentu ini lebih tepat disebut argumenasi teknis, daripada argumentasi yang bersifat substansial. Artinya, argumentasi teknis ini hanya menyentuh permukaan masalah, tanpa mampu menjangkau akarnya. Lantas apa yang harus dilakukan oleh DPRD Kaltim untuk menyentuh akar persoalan pembangunan masjid kinibalu ini? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita mencoba kembali memotret aturan teknis yang dijadikan dasar oleh DPRD Kaltim dalam menolak pembangunan masjid ini.

Dalam Peraturan Bersama Antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, menetapkan syarat tertentu terhadap pendirian rumah ibadat. Secara garis besar, peraturan bersama ini menjelaskan bahwa, “Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung”, sebagaimana diatur dalam kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun selain persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung tersebut, peraturan persama ini juga mengatur mengenai “syarat khusus” yang harus dipenuhi untuk pendirian rumah ibadat.

Dalam Pasal 14 ayat (2) peraturan bersama tersebut menyebutkan bahwa, “Selain memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi : Pertama, daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa. Ketiga, rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan Keempat, rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota”.

Artinya, sebelum persyaratan khusus tersebut terpenuhi terlebih dahulu, maka proses pemberian izin terhadap pendirian masjid di lapangan kinibalu, seharusnya tidak akan pernah diberikan. Dari keempat persyaratan khusus ini, diketahui belakangan bahwa hingga kini, rekomendasi tertulis dari FKUB Kota Samarinda, tidak pernah diberikan untuk pendirian masjid di lapangan kinibalu. Anehnya, proyek pembangunan masjid tetap berjalan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB). Padahal secara hukum, dalam perspektif teori administrasi Negara, adalah hal yang sama sekali tidak diperbolehkan membangun sesuatu yang dilarang, sebelum dikeluarkannya izin dari pihak yang berwenang terlebihi dahulu. Jikalaupun IMB tetap dipaksakan oleh Pemerintah, maka sudah dapat dipastikan bahwa IMB tersebut cacat secara formil. FKUB sendiri jangan dipahami sekedar sebagai lembaga pemberi cap stempel. FKUB adalah forum bersama yang bersifat dinamis menampung aspirasi warga masyarakat. Dalam peraturan bersama tersebut, setidaknya terdapat 5 (lima) tugas pokok dari FKUB Kabupaten/Kota, yakni : melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, sosialisasi peraturan, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Politik Dua Kaki

Berdasarkan argumentasi teknis yang diuraikan sebelumnya, maka sesungguhnya pilihan bagi DPRD Kaltim untuk menolak pembangunan masjid di lapangan kinibalu, sesungguhnya memiliki dasar yang cukup kuat dan logis secara hukum. Namun lagi-lagi harus ditegaskan bahwa, memandang polemik pembangunan masjid di lapangan kinibalu, tidak bisa hanya dilihat pada kacamata teknis semata. Intinya begini, pada satu sisi, sikap penolakan DPRD Kaltim tersebut pertanda berjalannya “fungsi pengawasan” DPRD, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD.

Pengawasan ini terutama erat kaitannya dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, terkait dengan proyek pembangunan mesjid kinibalu yang tidak disertai dengan IMB. Tapi pada sisi lain, DPRD Kaltim juga perlu dikritik. Sebab penolakan ini kan hanya berada di level teknis (pembangunan mesjid tanpa IMB), bukan pada level substansi kebijakan. Pertanyaannya kira-kira begini, “Kalau persyaratan IMB sudah dipenuhi, apakah pembangunan mesjid di lapangan kinibalu ini akan kembali direstui oleh DPRD Kaltim?”. Ini yang mesti dijawab oleh DPRD Kaltim, sekaligus untuk menepis isu politik dua kaki yang dituduhkan sejumlah pihak.

Sikap penolakan DPRD Kaltim, sebaiknya tidak hanya berkutat pada alasan teknis. Tapi lebih dari itu, enolakan ini juga harus karena alasan substansial, yakni menolak pembangunan mesjid di kinibalu ini “tanpa syarat“. Alasan pokoknya tentu saja karena pertimbangan baik historis, sosiologis dan kultural. Jadi bagi saya, tidak cukup hanya dengan sekedar berupa surat tertulis ke pemkot samarinda yang ditembuskan kepada gubernur. Namun sikap penolakan DPRD Kaltim ini semestinya juga dibawa ke forum resmi. Misalnya dengan menggunakan hak interpelasi DPRD kepada Gubernur terkait kebijakan pembangunan mesjid kinibalu ini. Hal ini sekaligus sebagai koreksi kepada DPRD Kaltim yang sebelumnya juga menyetujui proyek mesjid di kinibalu ini. Sebab langkah mengirim surat penolakan itu, tidak akan berpengaruh signifikan selain dampaknya secara politis. Seribu surat sekalipun jika gubernur kekeuh, tidak akan berpengaruh apa-apa. Jadi lebih baik gunakan fungsi pengawasan melalui hak interpelasi tesebut. Dengan cara seperti ini, maka DPRD bisa menekan dan memaksa gubernur agar seratus persen benar-benar menghentikan proyek ini.

Sedari awal, banyak pihak yang menyayangkan sikap DPRD yang terkesan abai dengan banyaknya protes warga terhadap rencana pembangunan masjid di lapangan kinibalu. Walhasil, sikap penolakan yang datang belakangan, dicap terlambat dan sekedar cari momentum untuk Pemilu 2019. Ini konsekuensi logis yang harus diterima oleh DPRD Kaltim secara kelembagaan. Bahkan tudingan DPRD Kaltim sedang menjalankan politik dua kaki, juga mesti diterima secara legowo. Jauh lebih baik DPRD Kaltim menerima kritik itu secara terbuka dan dewasam dibanding memberikan reaksi balik yang tidak produktif. Kritik publik kepada DPRD Kaltim, harus dimaknai sebagai self kritik bagi bagi lembaganya sendiri. Memang sikap ini cenderung terlambat, dan itu yang sangat disayangkan. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sekarang tinggal bagaimana DPRD Kaltim membuktikan keseriusan sikap penolakan ini secara konsisten, demi menjaga ekspektasi publik.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Bontang Post, Edisi Kamis 13 September 2018.

866 total views, 1 views today

Solusi Di Balik Polemik Pelantikan Gubernur

September 8, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Awang Faroek Bersama Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Sumber Gambar : kaltimprov.go.id

Pada prinsipnya, masa jabatan gubernur itu selama 5 (lima) tahun, tehitung sejak hari pelantikan. Hal ini diseburkan secara eksplisit dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang menyatakan bahwa, “Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Ketentuan ini kemudian diperkuat dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), yang menyatakan bahwa, “Gubernur dan Wakil Gubernur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

Jadi pada intinya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka masa jabatan Gubernur itu tidak boleh dikurangi sama sekali, bahkan hanya untuk 1 (satu) hari sekalipun tidak boleh. Dengan demikian, maka siklus pergantian Gubernur, dari pejabat lama ke pejabat yang baru, hanya bisa dilakukan setelah masa jabatan 5 tahun tersebut selesai. Secara faktual, Pak Awang Faroek itu kan dilantik pada tanggal 17 Desember tahun 2013 silam, artinya masa jabatannya baru akan berakhir secara resmi dibulan desember tahun 2018 mendatang. Oleh karena itu, berdasarkan norma yang tertuang dalam UU Pemda dan UU Pilkada, maka pelantikan Gubernur dan Wakil Gunernur Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih, idealnya dilakukan pada bulan Desember 2018 nanti.

Hanya saja, dalam kasus Pak Awang Faroek ini, terdapat situasi yang berbeda. Dimana beliau telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Gubernur sebagai persyaratan bakal calon anggota DPR. Seperti diketahui, Pak Awang Faroek mengajukan diri sebagai bakal calon anggota DPR-RI untuk daerah pemilihan Kaltim dari Partai Nasdem. Ketentuannya, bagi kepala daerah yang ingin mencalonkan diri, memang diharuskan mundur mundur dari jabatannya.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang menyebutkan bahwa, “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.

Secara teknis, diperkirakan pengunduran diri Pak Awang Faroek, akan disetujui oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum Daftar Caleg Tetap (DCT) dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim. Yang artinya, persetujuan tersebut paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, dimana berdasarkan jadwal dan tahapan, DCT ini akan diumumkan pada tanggal 20 September tahun 2018 mendatang. Artinya, setelah Pak Awang Faroek resmi tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Kaltim, maka akan ada kekosongan jabatan. Dalam situasi kekosongan jabatan seperti ini, maka pelantikan Gubernur Kaltim terpilih, bisa saja dipercepat dari jadwal yang ditentukan sebelumnya.

Secara hukum, itu memungkinkan, dengan 2 (dua) alasan pokok. Pertama, masa jabatan Gubernur selama 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Pemda jo. Pasal 162 ayat (1) UU Pilkada, tidak berlaku lagi. Sebab Gubernur telah mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Kedua, adanya kekosongan jabatan, pasca pengunduran diri Gubernur. Kekosongan jabatan ini tentu berimplikasi kepada jalannya pemerintahan di Kaltim, terlebih posisi Wakil Gubernur juga kosong.

Sebenarnya ada 2 (dua) opsi bagi Mendagri untuk menjawab kekosongan jabatan ini. Opsi pertama dengan mengangkat Pelaksana Tugas (Plt), dan opsi kedua dengan mempercepat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Namun dengan keterbatasan wewenang Plt dalam mengambil keputusan-keputusan strategis pemerintahan, maka mempercepat pelantikan adalah pilihan rasional Mendagri yang bisa diterima dan memiliki dasar hukum yang memadai.

Pernyataan Pak Awang Faroek yang tetap kekeuh berkesimpulan bahwa masa jabatan Gubernur terlilih tetap dibulan Desember 2018, dengan mencontohkan kasus Ahok dan DKI Jakarta, adalah KELIRU! Kondisi Kaltim tidak bisa disamakan dengan DKI Jakarta, sebab DKI masih memiliki Wakil Gubernur yang dapat menggantikan posisi Gubernur baik ketika berhalangan sementara maupun berhalangan tetap. Dalam posisi Ahok yang divonis bersalah dan ditahan ketika itu, maka Djarot Saiful Sebagai Wakil Gubernur, secara otomatis (ex-officio) melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (3) dan (4) UU Pemda. Sementara kondisi kaltim berbeda, dimana jabatan wakil gubernur juga kosong setelah meninggalnya Pak Mukmin Faisyal.

Setelah Ahok menyatakan tidak jadi banding, maka seketika itu pula kasusnya dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Artinya, posisi Djarot Syaiful serta merta dapat dilantik sebagai pejabat gubernur secara definitif ketika itu, sampai masa jabatan 5 tahun selesai. Sedangkan di Kaltim, kosonnya jabatan wakil gubernur memungkinkan pelantikan Gubernur terpilih dipercepat. Memang benar opsi pelaksana tugas tetap ada. Tetapi kalaupun opsi mempercepat pelantikan itu diambil oleh Mendagri, itu tetap punya dasar yang kuat dan memadai baik secara hukum maupun sosilogis.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Bontang Post, Edisi Sabtu 08 September 2018.

721 total views, 1 views today

Sengkarut Caleg Eks Koruptor

September 6, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Caleg Mantan Terpidana Korupsi. Sumber Gambar : postkotanews.com.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), setidaknya telah meloloskan 12 (dua belas) orang mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara beberapa sengketa yang sedang berproses, akan segera diputuskan dalam waktu dekat (Republika). Putusan Bawaslu ini dianggap bertolak belakang dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak meloloskan mantan naripada korupsi dalam daftar Bacaleg. Walhasil, situasi ini mengesankan kedua lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) ini, justru sedang bersengketa. Pusaran polemik kasus ini seakan hanya melibatkan KPU dan Bawaslu secara vis a vis. Padahal kita lupa bahwa sesungguhnya hilir masalah dari polemik ini ada ditangan Partai Politik (Parpol).

Pertanyaan kuncinya adalah, apa motivasi parpol untuk tetap mencalonkan mantan terpidana korupsi ini? Parpol jangan pura-pura amnesia dengan menyebut lolosnya mantan napi korupsi akibat kealpaan. Toh kalaupun itu (tidak) disengaja, parpol mestinya melakukan evaluasi terhadap mantan napi korupsi ini dalam pencalegan, dan segera mencaoretnya dalam daftar. Apa sesungguhnya pangkal masalah dari situasi ini? Bagaimana jalan keluar yang mesti diambil agar masalah ini tidak berlarut-larut? Siapa pihak yang bertanggungjawab terhadap makin runyamnya situasi ini? Tulisan pendek ini hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, agar kiranya kita semua dapat bergerak maju, tanpa harus lagi menyajikan tontonan yang sama sekali tidak menari bagi publik.

Mengurai Masalah

Sejak awal penyusunan dan pembahasan, 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yakni PKPU 14/2018 tentang Pencalonan Anggota DPD dan PKPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, sesungguhnya telah menuai polemik dan perdebatan yang sangat alot. Pangkal masalahnya adalah larangan bagi mantan terpidana korupsi, beserta bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak, untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Pada mulanya, PKPU 20/2018 yang diajukan kepada kemenkumham untuk diundangkan dalam lembaran negara, memang secara tegas mencantumkan larangan bagi mantan terpidana korupsi sebagai syarat bakal calon. Norma ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h.

Jika dibaca secara letterlijk, norma ini tentu bertentangan dengan peraturan di atasnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), khususnya Pasal 182 dan Pasal 240. Namun setelah mengalami sinkronisasi dan penyesuaian sebelum diundangkan dalam lembaaran negara, maka ketentuan mengenai larangan mantan tepidana korupsi yang sebelumnya dijadikan sebagai syarat bakal calon, akhirnya dirubah menjadi syarat pengajuan bakal calon. Artinya, larangan bagi mantan terpidana korupsi dibebankan kepada Parpol untuk diseleksi secara demokratis. Dan ketentuan ini tidaklah bertentangan dengan UU Pemilu sebagai aturan payungnya (umbrella act).

Namun harus dipahami, dalam lalu lintas perundang-undangan, sebuah produk hukum dianggap sah dan mengikat setelah diundangkan, termasuk PKPU yang masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang berlaku keluar. Bukan peraturan yang mengatur dirinya sendiri secara internal. Artinya, setelah PKPU ini diundangkan dan dicatat dalam lembaran negara, seharusnya perdebatan mengenai isi dalam PKPU, seharusnya dihentikan. Jikalaupun ada pihak yang merasa dirugikan dengan pemberlakuan PKPU ini, maka forumnya perdebatannya harus dikanalisasi melalui lembaga peradilan.

Dalam hal ini melalui Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi semua produk hukum di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Namun perdebatan mengenai caleg mantan napi korupsi ini kembali ramai diperbincangkan, pasca putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan mantan terpidana korupsi yang sebelumnya dicoret oleh KPU dalam daftar calon baik DPD, DPR maupun DPRD. Dan itu dengan jumlah yang tidak sedikit, bahkan diperkirakan akan terus bertambah, mengingat masih terdapat sengketa lainnya yang sedang dalam proses sidang ajudikasi di Bawaslu.

Ada kesan, Bawaslu mencoba membangun penafsirannya sendiri terhadap ketentuan PKPU. Jika melihat putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan sengketa dari mantan terpidana korupsi, maka sangat sulit untuk tidak mengatakan Bawaslu sedang mengambil sikap oposisi terhadap KPU dan PKPU yang dibuatnya. Ini yang nampak ganjil dan menggelitik. Padahal salah satu tugas bawaslu itu kan mengawasi pelaksanaan PKPU. Tetapi ini justru nampak mengambil posisi yang berseberangan. Lebih parahnya, Bawaslu dianggap melindungi koruptor akibat putusan-putusannya. Ini situasi yang tidak sehat dan dikhawatirkan berimplikasi kepada citra pemilu dan penyelenggaranya. Tapi bagaimanapun, perdebatan ini harus dikunci pada aspek kebutuhan akademis saja. Kompetensi penilaian terhadap suatu produk hukum, tentu saja berada di lembaga peradilan.

Jalan Keluar

Untuk menjawab polemik ini, setidaknya terdapat 2 (dua) jalan keluar. Pertama, menagih komitmen Partai Politik (Parpol). Sangat menarik dengan apa yang dilakukan oleh Partai Perindo terhadap bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) mantan eks koruptor yang diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sidang ajudikasi (Kompas). Perindo berjanji akan mencoret bacaleg yang maju dari partainya tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh PKS, yang berkomitmen mencoret daftar bacalegnya yang berstatus mantan terpidana korupsi, termasuk yang telah diputus dalam sengketa Bawaslu (Kompas). Pilihan untuk mencoret bacaleg eks napi korupsi ini, sejatinya tebilang terlambat. Tetapi langkah parpol ini harus diapresiasi, mengingat parpol adalah saringan pertama untuk membangun kader-kader yang berintegritas. Publik menanti langkah yang sama dari parpol lain. Jika ini dilakukan oleh semua parpol tanpa terkecuali, maka polemik ini tentu saja bisa segera diakhiri.

Kedua, menunggu putusan Mahkamah Agung (MA). Penilaian terhadap produk hukum, terutama terhadap pertentangan norma (conflict of norm), bukanlah kompetensi Bawaslu, tetapi mutlak menjadi kewenangan penuh lembaga peradilan, dalam hal ini MA. Dalam kasus ini, PKPU 14/2018 dan PKPU 20/2018 yang dianggap bertentangan dengan UU 7/2017, menjadi kompetensi MA untuk mengujinya. Prinsipnya, kententuan dalam kedua PKPU tersebut dianggap berlaku, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh MA.

Hal ini juga secara eksplisit diatur dalam pasal 76 ayat (1) UU 7/2017 yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Bahkan Bawaslu sendiri sebenarnya punya legal standing untuk mengajukan uji materi terhadap PKPU jika dianggap memberikan kerugian secara langsung terhadap lembaganya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 76 ayat (2) UU 7/2017, yang menyatakan bahwa, “Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung”.

Polemik ini segera harus diakhiri dengan mengambil pilihan jalan keluar di atas. Parpol tanpa terkecuali, harus segera mencoret bacaleg mantan terpidana korupsi, baik yang gugatannya telah diputus Bawaslu ataupun yang belum atau tidak mengajukan sengketa. Jika ada parpol yang masih kekeuh mempertahankan bacaleg mantan terpidana korupsi maka komitmennya patut dipertanyakan. Publik seharusnya mencatat dengan baik parpol mana saja yang abai dengan upaya meciptakan kader-kader berintegritas ini. Sementara bagi lembaga penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu, hendaknya menunggu putusan uji materi terhadap PKPU. Untuk sementara waktu, Bawaslu sebaiknya tidak menerima pengajuan sengketa dari para mantan terpidana korupsi yang sebelumnya pencalonannya dibatalkan oleh KPU, sembari menunggu putusan MA.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Jum’at 07 September 2018.

752 total views, 2 views today

Politik Tanpa Korupsi

July 30, 2018 by Herdiansyah Hamzah 4 Comments

The world is big enough to satisfy everyone’s needs, but will always be too small to satisfy everyone’s greed (Dunia cukup besar untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tapi akan selalu terlalu kecil untuk memuaskan keserakahan orang). Demikian kata bijak Mahatma Gandhi yang kesehohor itu. Keserakahan dan korupsi adalah dua hal yang saling bertalian satu sama lain. Orang boleh pandai setinggi langit dan berpengetahuan seluas alam semesta, tetapi di bawah kendali keserakahan, ia tak ubahnya seonggok sampah yang tak pantas kita puja dan puji. Anda boleh melahap sepeti buku-buku tentang keadilan dan selemari teori-teori tentang kemanusiaan, tetapi di bawah tabiat korupsi, Anda hanya akan menjadi borok bagi kemanusiaan. Kalian boleh berteriak lantang tentang keberpihakan dan menggemakan perubahan dimana-mana, tetapi di bawah kekekuasaan yang korup, kalian hanya akan menjadi sejarah kelam bagi kehidupan umat manusia. Lantas apakah korupsi itu soal mentalitas dan moralitas semata?

Baca juga : Korupsi Sumber Daya Alam.

Korupsi tentu saja bukan hanya soal mental dan moral. Tidak akan pernah diselesaikan dengan pelajaran agama semata. Tidak akan pernah cukup jika hanya dibahas di rumah-rumah ibadah saja. Pun tidak akan tuntas hanya dengan mengandalkan kebaikan seseorang belaka. Korupsi adalah kendali sebuah sistem ekonomi dan politik. Sistem yang tidak pernah menghargai kemanusiaan, sistem yang tidak akan pernah perduli dengan kehancuran alam, sistem yang hanya mengabdi kepada kepentingan modal, sistem yang hanya mendewakan profit, sistem yang hanya menjadi pelayan bagi kekuasaan, sistem yang berlindung dibalik jubah kesejaheraan tetapi sejatinya busuk, dan sistem yang hanya tunduk terhadap sekelompok orang-orang kaya. Menurut Jeffrey A. Winters, konon gap antara 40-50 orang kaya dengan orang-orang miskin di Indonesia, mencapai 630 ribu kali lipat (Sumber : Youtube). Kekayaan mereka tentu saja ditumpuk di atas derita Rakyat Miskin Indonesia.

Racun Korupsi

Menurut data Transparency Internasional (TI) Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption perception index) atau CPI Indonesia pada tahun 2016, berada pada angka 37 dari total poin 100. Indonesia menempati rangking 90 dari 178 negara (Sumber : TI). Jika melihat grafiknya, CPI indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun 2015, meski hanya satu poin. Tetapi situasi ini tidak berbanding lurus dengan kelakuan para elit. Mereka tidak berubah. Lembaga-lembaga Negara, terutama DPR yang notabene representasi Rakyat, tak ubahnya seperti sarang para penyamun yang tiada jera merampok uang rakyat. Tidak ada prestasi disana, yang ada korupsi. Tidak ada perubahan disana, yang ada sibuk bertengkar karena perebutan jabatan. Tidak ada ketaatan mandat disana, yang ada menghamburkan uang rakyat. Tidak ada jera disana, yang ada antrian penjara. Maka menjadi hal yang wajar ketika mayoritas Rakyat Indonesia membuang kepercayaan dan menihilkan dukungan terhadap DPR dan Partai Politik (Parpol) sebagai penyokong utamanya.

Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, menempatkan lembaga legislatif, dari pusat (DPR-RI) hingga daerah (DPRD), sebagai lembaga terkorup, setidaknya selama 3 tahun terakhir (Sumber : TI). Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, kian banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR dan DPRD. Tercatat sebanyak 122 anggota DPR dan DPRD yang sudah dipenjara karena kasus korupsi (Sumber : Liputan 6). Ini belum termasuk ribuan anggota DPR dan DPRD lainnya yang sedang menjali proses hukum dan menunggu vonis pengadilan. Kedua, kinerja DPR dan DPRD dalam menjalankan fungsinya (legislasi, pengawasan dan anggaran) serta upaya pemberantasan korupsi di internalnya yang tidak dilakukan secara serius. Yang ada justru persekongkolan jahat yang berujung tindak pidana korupsi. Bahkan berkali-kali DPR justru mengambil tindakan yang kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Mulai dari berkali-kali mengusulkan revisi Undang-undang KPK yang justru melemahkan lembaga anti rasuah tersebut, hingga penggunaan hak angket terhadap KPK yang terkesan mengada-ada.

Politik Rakyat

Secara keseluruhan, terdapat 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon 1 sampai 3, dan 14 hakim, yang sudah dipenjarakan karena kasus korupsi (Sumber : Liputan 6). Dan tentu saja Parpol ditasbihkan menjadi pemenang. Parpol menjadi penyumbang mayoritas dari para peyamun yang dipenjara ini. Ada yang salah dari politik kita. Ada racun (toxin) yang harus di detoksifikasi, dikeluarkan dari mata rantai politik yang sarat dengan korupsi ini. Dan tentu saja yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Partai Politik. Dampaknya, belakangan ini “politik” justru dicitrakan busuk oleh sebagahagia besar masyarakat. Kosakata politik tiba-tiba menjadi istilah yang menjijikkan. Bukan karena politik itu benar-benar busuk. Bukan pula karena politik itu abai dengan harapan kita. Tetapi karena tabiat kotor dari para elite politik yang telah menyelundupkan makna dan tujuan politik yang hendak diperjuangkan. Politik diterjemahkan dalam berbagai upaya dan dengan segala cara. Politik diucapkan dengan bau mulut kotor, yang aromanya tercium menyengat kemana-mana. Politik kini bertransformasi menjadi “oligarki”, dimana minoritas mengendalikan mayoritas, dan disaat yang bersamaan menguasai sumber daya material. Disinilah titik dimana korupsi menemui kematangannya.

Politik Jalan Pintas

July 26, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Tolak Politik Uang. Sumber Gambar : pinterpolitik.com

Tidak bisa dipungkiri, Pemilihan Legislatif (Pileg) memiliki daya tarik yang kuat. Tidak hanya an sich politisi yang ikut bertarung memperebutkan jabatan anggota DPRD ini, namun juga terdapat nama-nama yang sejatinya berasal dari background ASN/PNS, pengusaha, kalangan profesional seperti lawyer dan notaris, hingga akademisi. Beberapa bahkan rela meletakkan status sebagai ASN/PNS untuk turut bertarung dalam Pileg 2019 ini. Keikutsertaan mereka, tentu saja dengan beragam motivasi yang berbeda-beda. Apa sesungguhnya yang dikejar? Apakah semata-mata untuk menguji komitmen terhadap perjuangan perbaikan kesejahteraan rakyat? Atau ada faktor X yang sadar atau tidak sadar, tengah menjangkiti para bakal calon anggota legislatif (caleg) ini? Setidaknya terdapat 5 faktor yang mendorong motivasi seseorang untuk maju dan bertarung dalam politik elektoral Pileg ini.

Pertama, saya masih optimis bahwa dorongan terbesar seseorang untuk maju di Pileg ini adalah soal “kehendak perubahan”. Motivasi ini terutama datang dari kalangan muda dan kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, buruh, dll. Ada satu titik kejenuhan terhadap perilaku elit hari ini, yang mendorong generasi muda dan kelompok rentan untuk terlibat dalam kontestasi ini. Saya masih meyakini, bahwa ditengah pesimisme atas kondisi bangsa dan daerah hari ini, masih terdapat jiwa-jiwa yang resah yang tetap memupuk optimisme perubahan yang dikehendaki. Meskipun pada sisi lain, ruang bagi kelompok yang mengusung motivasi perubahan ini, masih terlalu sempit. Hal ini akibat oligarki dalam tubuh partai politik (parpol) masih sangat dominan. Mereka yang mengendalikan parpol adalah mereka yang memiliki relasi genealogis (garis keturunan) pemimpin atau pendiri partai, dan yang memiliki modal finansial yang kuat.

Kedua, volunturisme politik, terutama dikalangan kelas menengah. Keikutsertaannya hanya sekedar untuk mencoba peruntungan di Pileg ini. Saya lebih melihatnya sebagai sebuah petualangan belaka. Jadi jatuhnya “nothing to lose” aja. Terpilih alhamdulillah, tidak terpilih juga bukan masalah. Yang lebih parah, mayoritas dari kelas menengah ini hanya dimobilisasi untuk sekedar melengkapi dafar caleg disetiap daerah pemilihan. Ini bisa dikonfirmasi dengan ketidaksiapan mereka melakukan pendaftaran di KPU. Hampir semua partai mendaftar di hari terakhir, batas waktu yang ditetapkan KPU. Artinya, keterlambatan susunan daftar bakal caleg, tidak semata-mata karena nomor urut, tetapi juga akibat sulitnya mencari orang, khususnya perempuan yang diwajibkan memenuhi quoto akibat kebijakan afirmasi (affirmative action).

Ketiga, mengamankan bisnis. Pengusaha banyak bertransformasi menjadi politisi. Tentu ada alasan mendasar dibaliknya. Dugaan kuatnya adalah untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Logika politiknya sederhana. Dengan berada di DPRD, kontrol terhadap kebijakan yang menguntungkan bisnisnya, akan lebih mudah dilakukan. Dalam hal penyusunan regulasi ditingkat lokal misalnya. Intervensi terhadap proses penyusunan norma dalam setiap peraturan daerah (Perda) yang dibuat, akan jauh lebih efektif dibanding jika mereka berada di luar. Pola lama yang digunakan dengan membangun sekutu politik bersama anggota DPRD, bisa jadi dianggap jusru lebih mahal dan tidak memberikan kepastian. Kepentingan bisnis, tentu tidak hanya datang dari pengusaha. Sebab, terdapat banyak wajah pelaku bisnis. Ada yang diam-diam membangun bisnis, ada yang join dengan bisnis tertentu, hingga para calo-calo yang suka memainkan pesta pengaturan kebijakan lalu lintas anggaran.

Keempat, soal prestise. Dalam struktur sosial masyarakat kita, budaya feodal yang mengagung-agungkan status sosial, masih sangat kental. Dan salah satu “kasta” yang dianggap terhormat adalah jabatan sebagai anggota DPRD. Ini tidak bisa dibantah. Tetapi ada distorsi selama ini. Tidak banyak anggota DPRD yang menyadari bahwa mereka sesungguhnya menerima mandat yang berat dari rakyat. Mereka dipilih untuk berjuang demi kepentingan rakyat. Diri pribadi mereka sesungguhnya telah dihibahkan 100 persen untuk kepentingan rakyat. Namun tak jarang anggota DPRD dengan bangga menjual pengaruh jabatannya (trading in influence) untuk kepentingan pribadi. Mulai dari minta dilayani istimewa, diutamakan dalam segala hal, merasa paling benar, hingga datang ke kampung-kampung dengan permintaan agar diperlakukan bak seorang raja.

Kelima, daya tarik finansial. Pendapatan atau gaji anggota DPRD ditingkat Provinsi, berkisar 60-an juta sebelum dipotong pajak. Ini tentu saja hal yang cukup menggiurkan, terutama mereka yang berburu rente ekonomi. Tetapi mesti kita ingat, rente ekonomi anggota DPRD tidak hanya berasal dari gaji semata. DPRD dalam struktur pemerintahan daerah, memilki kuasa dalam pembahasan lalu lintas anggaran daerah. Faktualnya, dengan mengacu ke beberapa kasus, lalu lintas anggaran melalui APBD ini juga dijadikan bancakan ekonomi. Modus umumnya, dibungkus melalui topeng dana aspirasi, permainan fee dari penentuan penerima bansos dan hibah, mark-up anggaran, hingga turut bermain langsung ke sejumlah proyek-proyek tertentu.

Faktor atau motivasi yang “ketiga”, “keempat” dan “kelima” ini yang paling rentan dengan politik uang dalam politik elektoral ini. Demi prestise dan iming-iming gaji besar, akan merusak nalar berpikir kita. Mereka yang terdorong untuk bertarung di Pileg 2019 nanti akibat tiga faktor tersebut, bisa jadi akan menghalalkan segala cara. Terlebih jika mereka memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi atau finansial yang memadai. Memang ada yang salah dengan arah politik kita hari ini. Ketika mayoritas calon anggota legislatif, mengumbar modal, mengedepankan kekuataan finansial, tentu ada yang salah dengan cara berpolitik kita. Ada yang menyiapkan satu truk jam dinding, mencetak ribuan kalender, dan beragam souvenir lainnya. Ini bukan pasar, bukan tempat berdagang. Khittah politik sebagai alat memperjuangkan kepentingan rakyat, mesti dikembalikan kejalurnya. Rakyat mesti dididik dengan visi, misi, dan program yang mampu menjawab tuntutan kesejahteraan mereka. Bukan dengan jalan pintas berdasarkan modal finansial. Sebab tidak akan pernah ada “pendidikan politik” jika modal finansial yang dikedepankan. Jadi stop tipu-tipu rakyat dengan uang. Berkompetisilah dengan nalar dan pikiran.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Kamis 26 Juli 2018.

905 total views, 2 views today