Herdiansyah Hamzah

Desain Ideal Peraturan Daerah

October 8, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Palu Sidang Hakim. Sumber Gambar : pxhere.com.

Peraturan Daerah (Perda) adalah produk hukum yang levelnya berada ditingkat daerah, baik daerah provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Perda dihitung sebagai hak pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam rangka menjalankan otonomi sebagai konsekuensi praktek desentralisasi, maka peran Perda begitu penting dalam mewujudkan agenda-agenda otonomi dimasing-masing daerah. Setidaknya ada 6 (enam) fungsi pokok Perda, dalam kaitannya dengan agenda otonomi tersebut. Pertama, sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi program-program pembangunan yang telah direncanakan. Rencana pembangunan ini umumnya tertuang dalam, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kedua, sebagai instrumen kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Ketiga, sebagai terjemahan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keempat, sebagai sarana untuk menampung dan mengakomodasi kekhususan dan keragaman daerah. Kelima, sebagai media untuk menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat di daerah. Keenam, sebagai alat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Namun harus dipahami bahwa Perda dalam konteks pelaksanaan otonomi seluas-luasnya, tidak bermakna pemberian kedaulatan bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa kontrol dan pengawasan dari Pemerintah Pusat. Sebagai prinsip otonomi yang kita anut, adalah otonomi dalam bingkai negara kesatuan. Hal ini ditegaskan pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang dikutip secara utuh berikut ini, “Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan”.

Pembuatan Perda, tentu saja memiliki syarat-syarat tertentu dalam pembentukannya. Syarat inilah yang akan menjadi panduan agar Perda yang dihasilkan, dapat memenuhi prinsip-prinsip pembentukan Perda yang baik. Berikut adalah 10 (sepuluh) syarat yang dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan Perda, baik dari segi substansi maupun dari segi teknis. Pertama, sinkron dengan peraturan di atasnya, atau peraturan induk (umbrella act). Harus dipahami bahwa Perda itu bukanlah peraturan yang semata-mata menguatkan eksistensi daerah, tetapi lebih dipandang sebagai perpanjangan tangan Pemerintah pusat. Karena peraturan induk tidak bisa menjangkau keberagaman semua daerah, maka Perda adalah jawaban secara teknis. Karena Perda lah yang mampu memotret kondisi khas daerah masing-masing, beserta kearifan lokal (local wisdom) yang dimilikinya. Prinsinya, tidak boleh ada pertentangan norma (conflict of norm) antara Perda dan peraturan induknya. Secara umum, dalam ilmu perundang-undangan, prinsip ini dikenal dengan istilah, “lex superior derogat legi inferior”, artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, berkonsekuensi dapat dibatalkan (vernietigbaar). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 250 ayat (1) UU Pemda, yang menyebutkan bahwa, “Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan”.

Kedua, mengatur hal yang sesuai dengan kewenangannya. Jika diterjemahkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, maka sesungguhnya daerah memiliki hak dalam Pembentukan Perda. Tetapi pembentukan Perda tersebut, harus didasari oleh kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Konsep otonomi seluas-luasnya, tidak boleh dimaknai bahwa daerah boleh mengatur segala hal tanpa ada batasan. Karena itu Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, menegaskan bahwa, “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Sebagai contoh, daerah manapun tidak boleh membentuk Perda yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Sebab pengaturan mengenai keagamaan adalah mutlak menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemda, disebutkan bahwa terdapat 6 (enam) “urusan pemerintahan absolut” yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yakni : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasonal, dan agama.

Ketiga, bukan pengulangan dari peraturan yang sudah ada, atau peraturan yang lebih tinggi. Ini adalah masalah yang muncul sejak dulu. Perda yang dibuat, tidak lain adalah pengulangan isi dari undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Ini jelas mubazir jika dipandang dari sisi pembuatan Perda. Logikanya, buat apa Perda dibuat jika peraturan yang telah ada, cukup untuk menjawab permasalahan yang ada di daerah. Keempat, bukan salinan atau plagiasi. Dalam beberapa kasus, Perda yang dibuat terkadang merupakan hasil salinan (copy paste) dari daerah lain. Apa yang berlaku di daerah A, tidak bisa kita telan mentah-mentah untuk diberlakukan di daerah B, begitupun sebaliknya. Sebab selalu ada kekhususan disetiap daerah yang tidak bisa diadopsi begitu saja. Kebiasaan menyalin Perda daerah lain macam ini, lebih tepat disebut sebagai kemalasan kolektif. Kelima, selaras dengan rencana pembangunan daerah. Perda harus linier dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebanyakan Perda justru keluar dari jalur rencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Keenam, melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Selama ini, dalam tahapan proses sosialiasi Perda, baik dalam bentuk dengar pendapat, seminar, maupun uji publik, partisipasi cenderung bersifat formalitas serta terbatas melibatkan kelompok tertentu saja. Itupun umumnya digelar di tempat-tempat mewah yang jauh dari jangkauan masyarakat. Idealnya, sosialiasi itu dilakukan dikantong-kantong massa yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain lebih efektif, cara itu juga bisa lebih hemat biaya dibanding dilakukan di hotel-hotel dan tempat sejenisnya. Ketujuh, responsif terhadap persoalan-persoalan pokok yang terjadi di tengah masyarakat. Perda yang baik tentu saja yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut Jeremy Bentham (2010), kebaikan publik hendaknya menjadi tujuan legislator; manfaat umum menjadi landasan penalarannya. Kedelapan, bukan didasari oleh bisnis atau mencari keuntungan (base on project). Ini yang terkadang merusak marwah dari Perda. Bahwa proses penyusunan Perda memerlukan biaya, iya. Tetapi tidak menempatkannya sebagai hal pokok. Manfaat dan kegunaan Perda bagi masyarakat, jauh lebih penting dari apapun. Kesembilan, Perda harus berbasis riset, bukan disusun dibelakang meja. Ketepatan dalam penyusunan materi muatan dalam Perda, sangat bergantung kepada hasil penelitian. Semakin akurat basis data yang didapatkan, maka semakin tepat pula materi muatan yang disusun dalam Perda. Ini sekaigus menjawab, kenapa naskah akademik begitu penting dalam setiap penyusunan Perda. Kesepuluh, harus terbuka dan transparan. Prinsip ini mesti dipraktekkan sejak dari penyusunan, pembahasan, penetapan hingga pengundangan Perda dalam lembaran daerah. Anehnya, tidak jarang Perda tiba-tiba diundangkan tanpa proses yang terbuka dan transparan, atau sering juga disebut dengan isilah “Perda Siluman”. Kita tidak boleh berlindung dibalik penerapan teori fiksi (fiction theory), dimana setiap orang dianggap paham dan mengetahui suatu Perda sejak diundangkan. Sebab setiap Perda yang dibuat, ada hak masyarakat untuk mengetahui baik isi dan prosesnya secara terbuka dan transparan.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Bontang Post, edisi Senin 08 Oktober 2018.

3,882 total views, no views today

Dana Aspirasi Rawan Korupsi

October 1, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Mural Seni Lawan Korupsi. Sumber Gambar : aktual.com.

Diskursus mengenai dana aspirasi, sesungguhnya telah lama diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Bukan karena dana aspirasi dianggap sebagai cara yang efektif untuk berkomunikasi dan mengakomodasi kepentingan konstituen (pemilih), tetapi karena dana aspirasi dianggap begitu rawan dengan praktek tindak pidana korupsi. Faktualnya, telah banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak dari usulan dana aspirasi ini. Sebut saja kasus dana aspirasi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Mulai dari kasus Damayanti terkait dengan pembangunan jalan Tehoru-Laimu Maluku Utara senilai 41 miliar, kasus I Putu Sudiartana terkait dengan proyek pembangunan jalan di Sumatera senilai 300 milliar, hingga kasus Yudi Widiana terkait pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dan Maluku Utara senilai 140,5 miliar. Kejadian yang sama juga berlangsung di daerah. Beragam kasus korupsi dana aspirasi melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di Sulawesi Barat, kasus korupsi dana aspirasi melibatkan 4 (empat) orang mantan pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Keempatnya diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana aspirasi dalam APBD Provinsi Sulawasi Barat senilai 360 miliar lebih. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, kasus dana aspirasi dengan nilai kerugian 23 miliar, melibatkan tidak hanya anggota DPRD, tetapi juga dari kalangan pemerintahan.

Politik Transaksional

Dana literatur politik, dana aspirasi acap kali disamakan dengan politik gentong babi atau Pork Barrel Politics di Amerika Serikat dan dana pembangunan konstituen atau Constituency Development Fund di beberapa negara-negara berkembang. Istilah-istilah tersebut berangkat dari akar sejarah dan latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki kemiripan dalam prakteknya. Secara historis, pork barrel politics lahir dari tradisi sistem politik Amerika Serikat yang mengacu pada pengeluaran politisi untuk kepentingan konstituennya sebagai imbalan atau balas jasa atas dukungan politik dalam kampanye dan pemungutan suara pada pemilihan umum (general election). Sementara constituency development fund adalah sejenis desentralisasi anggaran dari pusat ke daerah yang berbasis konstituen. Jadi pendekatannya lebih bersifat lokal berdasarkan daerah pemilihan. Pada awalnya, constituency development fund lahir dan berkembang di India, namun begitu populer dan banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang lainnya, setelah prakteknya dianggap sukses di Kenya. Pork barrel politics di Amerika Serikat sendiri, hingga kini terus mengundang kontroversi dan banyak mendapatkan penolakan karena dianggap sebagai tindakan yang bersifat transaksionalnya.

Problematika PAW Anggota DPRD Samarinda

September 24, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap 5 (lima) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, urung dilakukan. Hal tersebut dikarenakan putusan provisi majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang mengabulkan tuntutan pemohon untuk menunda atau menangguhkan proses PAW terhadap Alphad Syarif, Mashari Rais, Ahmaed Reza Fachlevi, Adhigustiawarman dan Saiful. Putusan provisi ini tertuang dalam putusan dengan nomor perkara : 117/Pdt.G/2018/PN Smr. Seperti diketahui, gugatan perdata ini dilayangkan oleh 5 (lima) orang yang terdaftar pada Pemilu 2014 silam, yakni Sangidun, Heri Ripani, Salim, Herdy dan Suriansyah. Alasan pokok dari gugatan tersebut adalah pertanggungjawaban kelima anggota DPRD Kota Samarinda yang seharusnya berlangsung selama 5 tahun. Dalil yang digunakan oleh penggugat adalah Pasal 37 huruf k Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang, yang menyatakan bahwa, “memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya”. Pertanyaannya adalah, apakah dalil gugatan perdata ini tepat? Apakah putusan provisi majelis hakim PN Samarinda yang menunda proses PAW, memiliki pijakan argumentasi yang kuat? Bagaimana sesungguhnya tafsir terhadap PAW anggota DPRD dikarenakan alasan pindah partai? Tulisan ringkas ini akan memberikan uraian terhadap problematika yang menjadi polemik tersebut.

Pindah Partai

Pertanyaan dasarnya, apa konsekuensi dari Anggota DPRD yang pindah partai di tengah masa jabatan? Tentu saja dia harus “diberhentikan” dari jabatannya, yang selanjutnya dilakukan proses PAW. Sebagai catatan, frase kata “diberhentikan” dengan “mengundurkan diri” dalam konteks alasan berhentinya anggota DPRD, adalah dua hal yang berbeda. Rezim pemerintahan daerah, sebenarnya telah mengatur mengenai PAW karena pindah partai ini secara eksplisit. Dan anggota DPRD yang pindah partai di tengah masa jabatan, masuk dalam kategori berhenti dari jabatannya karena diberhentikan. Dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu, yakni : meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Salah satu alasan diberhentikan dari jabatannya adalah karena pindah partai. Hal ini disebutkan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf i yang menyatakan bahwa, “Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu, apabila menjadi anggota partai politik lain”. Ketentuan mengenai pemberhentian akibat pindah partai ini juga diatur dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Artinya ketentuan ini bersifat rigid, tidak bisa ditafsirkan lain. Bahkan ruang untuk gugatan hukum dengan alasan diberhentikan antar waktu akibat konsekuensi pindah partai, seharusnya ditutup. Lain soal jika pemberhentian antar waktu dilakukan dengan alasan lain, semisal pemberhentian dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas dari Partai Politik (Parpol), maka itu bisa diajukan proses gugatan di Mahkamah Partai ataupun proses hukum melalui pengadilan negeri.

Bagaimana dengan kasus pindah partai disaat proses pedaftaran calon anggota legislatif? Pada akhirnya ada dua rezim yang mengatur mengenai pindah partai di tengah masa jabatan ini, satu diatur di UU Pemda, satu lagi diatur dalam ketentuan rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (PKPU 20 Tahun 2018), secara tegas mengatur agar anggota DPRD mengundurkan diri jika dicalonkan oleh Parpol berbeda dengan Parpol yang mencalonkannya pada Pemilu terakhir. Hal ini disebukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa, “Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir”. Artinya, setiap anggota DPRD yang mencalonkan diri kembali, namun dengan Parpol yang berbeda, wajib mengundurkan diri. Secara teknis, surat pengunduran diri itu sudah harus diserahkan pada saat pendaftran. Dan paling lambat satu hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), sudah harus menyerahkan surat persetujuan pengunduran diri dari pimpunan DPRD kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jadi secara hukum, sejak pendunduran diri itu diterima dan KPU telah menetapkan DCT, maka yang bersangkutan tidak lagi memiliki status sebagai penyelenggara pemerinahan daerah. Hak dan kewenangannya pun tidak lagi dimiliki sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah Tafsir

Pengajuan gugatan kepada 5 (lima) orang anggota DPRD Kota Samarinda, yang pada akhirnya menunda proses PAW-nya, jelas menimbulkan polemik baru. Beragam spekulasi bermunculan. Mulai dari dugaan adanya upaya memperlambat proses PAW, strategi mempertahankan kuasa dan kewenangannya di DPRD, hingga kompromi politik antara yang akan digantikan dan penggantinya yang belum ketemu. Namun mari kita kembalikan persoalan ini ke jalur hukum. Dikabulkannya permohonan gugatan dari penggugat dengan menggunakan dalil “pertanggungjawaban politis kepada konsitituen di daerah pemilihannya”, jelas merupakan tafsir yang keliru. Lebih parah lagi ketika majelis hakim mengeluarkan putusan provisi yang menunda proses PAW. Majelis hakim seharusnya menolak gugatan ini sejak awal, dengan pertimbangan : Pertama, gugatan pemebrhentian antar waktu anggota DPRD yang pindah Parpol, bukan kompetensi Pengadilan Negeri. Logikanya begini, tidak dipenuhinya masa jabatan 5 tahun ini akibat yang bersangkutan pindah Parpol, yang kemudian mengharuskannya mengundurkan diri jabatannya. Maka jika ada pihak yang kecewa dengan itu, maka klausul kewajiban pergaantian antar waktu akibat pindah partai sebagaimana yang tertuang dalam UU Pemda itulah yang seharusnya digugat. Uji materinya di Mahkamah Konstitusi. Jadi gugatan perdata ke PN jelas salah alamat. Kedua, jika alasan gugatan itu adalah tanggungjawab terhadap konstituen, maka gugatan tersebut seharusnya ditujukan kepada diri pribadi anggota DPRD yang mengundurkan diri (in persona), bukan terhadap jabatannya sebagai anggota DPRD. Jadi putusan provisi yang menunda proses PAW, jelas merupakan putusan yang keliru. Ketiga, tidak ada perbuatan hukum dalam kasus ini. Ini yang mengherankan. Jika proses PAW telah dilakukan, maka dapat ditemukan aspek perbuatan hukumnya. Itupun kompetensinya berada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pertanyaan pamungkasnya adalah, bagaimana status perkara di PN setelah penetapan DCT oleh KPU? Perkara di PN tersebut harusnya otomatis gugur, mengingat 5 (lima) orang anggota DPRD yang juga bertindak sebagai tergugat, sudah tidak memiliki status sebagai penyelenggara pemerintahan daerah lagi. Artinya, gugatan ini tidak ada lagi sangkut pautnya dengan jabatan kelima orang tersebut. Sebab status pengunduran dirinya telah diterima, yang berarti tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD. Maka demi hukum, proses pemberhentian antar waktu sudah harus dilakukan demi kepastian hukum. Artinya putusan provisi PN yang menunda proses PAW, adalah putusan yang cacat secara formil dan materil, dengan dua alasan : Pertama, PN mengadili perkara yang bukan kompetensi atau kewenangannya. Dan Kedua, PN mengadili perkara yang sudah tidak jelas subjek dan objek gugatannya, mengingat status tergugat (anggota) DPRD Kota Samarinda, sudah bukan penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian hakim majelis harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard). Jika tidak, ini akan menjadi preseden buruk kedepannya.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Bontang Post, Edisi Senin 24 September 2018.

2,790 total views, 3 views today

Caleg Eks Koruptor Pasca Putusan MA

September 18, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Caleg Mantan Narapidana Korupsi. Sumber Gambar : beritagar.id.

Sejak awal penyusunan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (beserta perubahannya), telah mengundang perdebatan dibanyak kalangan. Pangkal masalahnya adalah larangan bagi mantan terpidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak, untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Dalam beberapa waktu terakhir, perdebatan soal larangan caleg eks koruptor ini menjadi status quois seiring dengan penantian agar Mahkamah Agung (MA) memutus keabsahan PKPU 20/2018 ini baik secara formil maupun materil. Jikalaupun MA pada akhirnya memutus perkara ini, dengan hasil apapun, seharusnya tidak membuat harapan mayoritas rakyat Indonesia goyah untuk tetap meneguhkan sikap dan komitmen terwujudnya Pemilu yang bersih dan berintegritas.

Menghormati Putusan

Mahkamah Agung (MA) pada akhirnya membatalkan PKPU 20/2018, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Banyak pihak yang menyayangkan putusan MA ini, bahkan tak jarang MA dituduh sebagai lembaga pro koruptor dan tidak memiliki sense of moral crisis yang sedang melanda bangsa ini. Namun putusan MA tetapkan sebagai putusan pengadilan yang harus kita hargai. Dalam asas hukum, dikenal istilah “res judicata pro veritate habetur”, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Jadi, sebesar apapun ketidaksetujuan kita terhadap putusan suatu lembaga peradilan, tetap kita harus terima sebagai bagian dari kosekuensi kita sebagai negara berdasarkan hukum.

Dalam posisi ini, publik juga harus belajar menerima dan menghargai putusan lembaga peradilan, sejelek dan seburuk apapun dampaknya kepada kita secara subjektif. Kalaupun terjadi perdebatan dan penolakan dimana-mana, itu mesti dipandang sebagai bagian dari dinamika akademis semata. Artinya, putusan pengadilan harus diterima pada satu sisi, tetapi tetap membuka perdebatan sebagai bagian dari diskursus akademik pada sisi lainnya.

Intinya, agar putusan pengadilan dapat diterima oleh semua pihak, maka putusan pengadilan tersebut harus memenuhi prasyarat tertentu, antara lain : Pertama, sebelum putusan diambil oleh hakim, maka hendaknya semua pihak didengarkan secara seimbang. Dalam asas hukum dikenal istilah “audi et alteram partem”, atau dalam bahasa Inggris bisa dipadankan dengan istilah “listen to the other side”, yang dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti “mendengar kedua belah pihak”.

Kedua, untuk menghindari kecurigaan publik, maka seharusnya sidang pengadilan berlangsung terbuka. Itu merupakan wujud dari akuntabilitas peradilan kepada masyarakat. Ketiga, informasi seharusnya tersedia setiap saat. Dengan demikian publik dapat mengaksesnya dengan mudah dan cepat. Dalam kasus putusan MA yang terhadap pembatalan PKPU 20/2018 ini, sepertinya MA abai untuk mendengar keterangan pihak terkait secara objektif (terutama keterangan dari KPU yang menyusun produk hukumnya dan Menkumham yang mengundangkan), cenderung tertutup, dan nihil informasi buat publik.

Hal lain yang menjadi kritik terhadap MA adalah, tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Perkuat Seleksi di Parpol

Partai Politik (parpol) tentu memegang kendali pokok dalam urusan pencalonan caleg eks koruptor ini. Dengan demikian, untuk menjawab hulu persoalan dari polemik calek eks koruptor ini, maka Parpol yang harus didorong untuk berkomitmen agar tidak mencalonkan para mantan terpidana korupsi ini. Harus kita pahami, bahwa Parpol tidaklah bekerja secara eksklusif hanya untuk membela dan memperjuangkan kader-kadernya. Tetapi juga seharusnya menjadi garda terdepan dalam membela moralitas publik.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ditegaskan bahwa, “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Moralitas publik saat ini teperangkap dalam amarah akibat kian maraknya korupsi yang dilakukan oleh elit politik, khususnya anggota-anggota DPR dan DPRD yang notabene adalah kader-kader yang berasal dari Parpol.

Tugas ini yang harus ditagih kepada Parpol, demi menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertintegritas. Sebab Pemilu itu bukan hanya soal pengejawantahan hak pilih secara “luber dan jurdil” sebagaimana tagline Pemilu Indonesia sedari dulu. Tetapi Pemilu juga seharusnya didesain agar mampu menyediakan caleg-caleg yang bersih dan berintegritas. Jadi meskipun MA telah membatalkan PKPU 20/2018, kehendak publik untuk dapat disajikan caleg-caleg yang berintegritas dengan rekam jejak mumpuni, tetap dapat dikanalisasi melalui Parpol.

Bagaimanapun, Parpol akan menjadi kunci, apakah Pemilu 2019 nanti tetap akan menyuguhkan caleg mantan terpidana korupsi atau tidak. Akan menjadi anomali jika Parpol toh tetap kekeuh mencalonkan mantan terpidana korupsi, sementara masih banyak orang-orang yang rekam jejak dan integritasnya memadai. Prinsipnya, tidak ada yang salah upaya mengkampanyekan dan mendorong agar Parpol selektif terhadap caleg-caleg yang mereka ajukan, terutama untuk konsisten agar tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi, yang sudah terbukti gagal dan abai menjalankan amanat rakyat.

Secara hukum, hak mantan terpidana korupsi untuk turut serta dalam Pemilu, sudah selesai dan tidak perlu diperbedatkan lagi. Namun dalam upaya rekrutmen kader-kader bangsa terbaik, hendaknya Parpol lebih selektif dengan tidak mengajukan mereka yang bermasalah baik rekam jejak maupun integritasnya. Jika masih ada Parpol yang tetap kekeuh mencalonkan mantan terpidana korupsi, maka rakyat patut menghukumnya dengan tidak memilihnya dalam Pemilu 2019 mendatang. Selain itu, kesadaran publik juga mesti dibangun dengan baik agar dalam Pemilu 2019 nanti, dapat menentukan pilihan berdasarkan rasionalitasnya. Setidaknya publik dapat menilai calon yang disuguhkan berdasarkan rekam jejak dan integritasnya. Kampanye untuk menguatkan pemilih rasional ini yang perlu dilakukan secara massif.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Bontang Post, Senin 17 September 2018.

1,239 total views, no views today

Perang Tagar, Persekusi, dan Kewarasan Kita

September 17, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Tagar 2019 Ganti Presiden. Sumber Gambar : detik.com.

Perang tagar antara 2 (dua) kubu yang berbeda pilihan politik, kini makin meluas terjadi dihampir setiap daerah. Kedua kubu hampir setiap hari bersahut-sahutan di media cetak maupun elektronik. Namun perang tagar yang paling ramai tetap saja di media sosial (medsos). Satu kelompok getol mengkampanyekan tagar #2019GantiPresiden, sementara kelompok lain tak kalah getol dengan mengusung tagar #2019TetapJokowi dan sejenisnya. Adalah hal yang lumrah dan tidak ada masalah dengan kampanye kedua kubu ini, sebab negara menjamin penuh kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya dimuka umum. Namun perang tagar yang awalnya nampak biasa-biasa saja, kini nampak tidak terkendali. Situasi kemudian mulai berubah ketika kedua kubu saling melontarkan cacian dan hujatan kebencian satu sama lain. Tidak ada ide dan gagasan yang ditawarkan, tetapi permusuhan diantara keduanya. Akal sehat dan kewarasan kian tergerus, yang ada fanatisme membabi buta. Adu kuat diantara kedua kubu justru yang berusaha ditonjolkan.

Situasi menjadi makin parah ketika perang tagar yang tadinya hanya terjadi di dunia maya, kini berpindah tempat ke dunia nyata. Saling hadang dan jegal dilakukan satu sama lain. Kubu yang berada dipihak petahana, bahkan menyebut tagar #2019GantiPresiden sebagai bagian dari gerakan “makar“. Tuduhan ini jelas merupakan reaksi berlebihan, sebab terlalu jauh untuk disebut makar. Kata “aanslag” harusnya dimaknai sebagai “serangan”, yakni upaya aktif untuk merebut kekuasaan yang sah. Sementara tagar #2019GantiPresiden tidak lebih dari sejedar wujud ekspresi. Pun demikian dengan tagar #2019TetapJokowi dan sejenisnya. Itu merupakan hal yang biasa saja sebagai wujud ekspresi dukungan kepada petahana. Parahnya lagi, perang tagar ini berbuah tindakan fisik oleh satu kubu terhadap kubu lainnya. Di Samarinda misalnya, beredar video dimana sekelompok orang beridentitas tagar #2019GantiPresiden, diintimidasi agar aksinya segera dihentikan. Konon tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa oknum anggota DPRD. Ini jelas sudah di luar batas. Bagaimana mungkin kebebasan berekspresi dilawan dengan tindakan intimidasi?

Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan pokok mengapa tindakan intimidasi ini tidak dapat dibenarkan oleh kita yang masih memiliki kewarasan. Pertama, kebebasan berekspresi harus dijamin oleh Negara. Terhadap siapapun yang berusaha menghalang-halangi pemenuhan hak tersebut, maka negara seharusnya berada pada garda terdepan untuk memastikan hak tersebut terpenuhi. Bukan justru mendiamkan upaya intimidasi tersebut. Harus kita pahami, bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang dijamin dalam konstitusi dasar negara kita, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat“.

Kedua, tindakan intimidasi ini bisa dikategorikan sebagai tindakan “persekusi” atau “main hakim sendiri” (eigenrichting). Sebagai negara hukum (rechtstaat), maka segala macam dugaan peristiwa “pelanggaran hukum”, seharusnya juga diselesaikan melalui koridor hukum yang ada, bukan dengan cara main hakim sendiri. Jika tindakan main hakim sendiri ini dilakukan, maka dapat dikenakan delik pidana pengancaman, penganiayaan atau pengeroyokan. Kubu tagar #2019GantiPresiden inikan hanya menyampaikan pendapat, mereka bukan penjahat. Kecuali mereka sudah melakukan tindakan pelanggaran hukum, baru bisa diproses. Itupun tidak boleh dengan main hakim sendiri. Jadi, seharusnya perbedaan pendapat itu dihadapi dengan akal sehat. Dihadapi secara seimbang, apple to apple. Pendapat semestinya dihadapi juga dengan pendapat, diskursus dihadapi dengan diskursus pula, bukan dengan tindakan fisik dan intimidasi. Melakukan tindakan intimidasi terhadap mereka yang berbeda pendapat dengan kita, adalah bentuk ketidakwarasan.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Senin 17 September 2018.

1,009 total views, no views today