Korupsi

Kaum Muda Melawan Korupsi

April 10, 2019 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

“Tugas kaum muda adalah melawan korupsi”. – Kurt Cobain.

Peringkat Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK)[1] Indonesia pada tahun 2018, mengalami peningkatan meski hanya 1 poin. Pada tahun 2017, IPK Indonesia berada diangka 37, meningkat menjadi 38 pada tahun 2018. Indoenesia berada diperingkat 89 dari 180 negara dan peringkat 4 ASEAN di bawah Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia[2]. Peringkat IPK Indonesia yang naik turun ini, tidak bisa dijadikan dasar untuk mengukur capaian pemberantasan korupsi selama ini. Bahkan salah besar, jika upaya untuk menaikkan IPK, semata-mata dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab KPK hanya bagian kecil dari unsur penegakan hukum yang jadi tolak ukur IPK. Penilaian IPK sendiri terdiri dari 9 unsur penting, mulai dari ekonomi, pelayanan publik, demokrasi, partai politik, pemerintahan, hingga penegakan hukum. Faktualnya, diantara unsur penilaian IPK Indonesia, nilai yang paling jeblok adalah soal sistem politik dan demokrasi[3]. Hal ini disebabkan oleh makin maraknya praktek korupsi dalam sistem politik Indonesia. Untuk itu, sistem politik dan demokrasi harus diperbaiki agar kebal dari korupsi, sehingga menghasilkan demokrasi yang berkualitas.

Fakta bahwa sistem politik dan demokrasi kita sedang “sakit” bukanlah isapan jempol belaka. Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, menempatkan lembaga legislatif, dari pusat (DPR-RI) hingga daerah (DPRD), sebagai lembaga terkorup, setidaknya selama 3 tahun terakhir[4]. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, kian banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR dan DPRD. Tercatat sebanyak 144 anggota DPR dan DPRD yang sudah dipenjara karena kasus korupsi. Ini belum termasuk ribuan anggota DPR dan DPRD lainnya yang sedang menjali proses hukum dan menunggu vonis pengadilan. Kedua, kinerja DPR dan DPRD dalam menjalankan fungsinya (legislasi, pengawasan dan anggaran) serta upaya pemberantasan korupsi di internalnya yang tidak dilakukan secara serius. Yang ada justru persekongkolan jahat yang berujung tindak pidana korupsi. Bahkan berkali-kali DPR justru mengambil tindakan yang kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Mulai dari mengusulkan revisi UU KPK yang justru melemahkan lembaga anti rasuah tersebut, hingga penggunaan hak angket terhadap KPK yang terkesan mengada-ada.

Daftar Perkara Korupsi Yang Ditangani Oleh KPK Berdasarkan Jabatan 2004-2017[5]

Jabatan	Jumlah
Anggota Dewan	144
Menteri/Kepala Lembaga	25
Duta besar	4
Komisioner Lembaga Negara	7
Gubernur	18
Bupati	71
Pejabat Pemerintah	175
Hakim	17
Jaksa	7
Polisi	2
Pengacara	6
Swasta	184
Lainnya	78
Korporasi	1
Total	739

Secara keseluruhan, selain 144 anggota DPR dan DPRD, juga terdapat 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon 1 sampai 3, dan 14 hakim, yang sudah dipenjarakan karena kasus korupsi[6]. Dan tentu saja “Partai Politik” adalah pihak yang dituding paling bertanggung jawab, dimana merekalah penyumbang terbesar dari para koruptor ini. Mengenai tipologi kasus atau jenis kasus korupsi yang tangani oleh KPK, penyuapan menempat urutan teratas. Ini tidak mengherankan, jika dikaitkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang memang berasal dari upaya suap menyuap tersebut. Bahkan pada tahun 2018, OTT KPK memegang rekor terbanyak sepanjang keberadaannya, yakni 29 OTT[7].

Daftar Perkara Korupsi Yang Ditangani Oleh KPK Berdasarkan Tipologi Kasus 2004-2017[8]

Tipologi Kasus	Jumlah	Presentase (%)
Penyuapan	396	58
Pengadaan Barang/Jasa	171	25
Penyalahgunaan Anggaran	46	7
TPPU	25	4
Perizinan	22	3
Pungutan	21	3
Merintangi Proses KPK	7	1
Total	688	100

Memahami Untuk Membasmi

Pada tahun 2006, atau 4 tahun setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi berdiri, sebuah buku diluncurkan oleh KPK dengan judul “Memahami Untuk Membasmi”[9]. Ini pula yang dijadikan tagline oleh hampir seluruh elemen masyarakat, khususnya yang punya kepedulian dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pesan pokoknya adalah, “mustahil memenangkan pertempuran tanpa mengenali musuh dengan baik, mustahil membasmi korupsi tanpa memamahinya terlebih dahulu”. Ini adalah rumus utama dalam perkara apapun. Bahkan ketika anda mengejar lawan jenis pun, mesti memahami tabiat dan kebiasaannya telebih dahulu bukan? Dia suka makan apa, warna kesukaannya apa, hal yang paling dia benci, dan lain sebagainya. Sebab tanpa informasi yang memadai, sudah pasti taktik dan strategi anda akan menemui kegagalan. Ibarat seorang dokter, maka resep obat penyembuh bagi pasiennya, sangat ditentukan oleh ketepatan diagnosa terhadap penyakit pasiennnya. Diagnosa yang salah, bisa jadi berujung maut bagi si pasien! Karena alasan itulah kenapa kita begitu penting untuk memahami korupsi, sebelum bekerja membasminya. Karena itulah, penting bagi kita untuk memahami bagaimana “anatomi korupsi”, sebagai modal kita untuk melawannya!

Hal pertama yang harus diketahui dalam anatomi korupsi, adalah peristilahan. Apa sesungguhnya yang disebut dengan korupsi itu? Menurut asal kata, korupsi berasal dari Bahasa Latin, yakni corruptio. Kata ini sendiri memiliki kata kerja corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok[10]. Menurut Andi Hamzah[11], dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu Corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Webster’s Third New International Dictionary, sebagaimana yang dikutip oleh Robert Klitgaard, memberikan definisi korupsi sebagai, “ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestetinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas”.

Robert Klitgaard, memberikan rumusan untuk memahami korupsi sebagai berikut : C = M + D – A. Corruption is Monopoly + Discretion – Accountability. Korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi minus akuntabilitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri memberikan klasifikasi korupsi dalam 7 (tujuh) jenis, yakni : kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Darimana Kita Harus Memulai?

Disepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, peran kaum muda begitu besar. Sebagai contoh, kemerdekaan Indonesia tidak akan diproklamirkan jika tak ada keberanian kaum muda “menculik” Sukarno-Hatta. Atas dasar itulah generasi tua yang cenderung peragu, pada akhirnya mengambil keputusan penting menyatakan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi 17 agustus 1945. Karena itulah optimisme dan idealisme kaum muda kita butuhkan dalam upaya memberantas korupsi. Sebab kata Soe Hok Gie, “makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi”.

Pertama, mulailah dengan membongkar perilaku korupsi dilingkungan Anda, di sekolah, kampus, tempat kerja, dll. perilaku lembaga yang korup, melahirkan karakter individu yang korup pula. Kedua, controlling the power. Kita harus memulai awas terhadap lingkungan sendiri, terutama dimana letak kekuasaan dan kewenangan itu berada. Benar kata Lord Acton, kekuasaan cenderung korup. Ketika seseorang berkuasa, maka potensi menyalahkangunakan kekuasaannya (abuse of power) juga akan semakin besar. Seperti kata pepatah latin, “honores mutant mores”, kekuasan cenderung mengubah prilaku seseorang. Kejahatan terbesar dari seorang yang berkuasa, adalah ketika ia sudah merasa lebih dari orang lain.

Ketiga, follow the money, follow the asset. Dalam segala hal, fokus awas kita tentu saja harus berada di salah satu eipisentrum korupsi, yakni dimana perputaran uang berada. Mulai dari pajak-pajak rakyat, APBN dan APBD, hingga eksploitasi SDA. Keempat, membuka jejaring. Isu korupsi tertanam disemua sektor, mulai dari mahasiswa, perempuan, buruh, petani, rakyat miskin perkotaan, dan lainnya. Agar hantaman pukulan terhadap korupsi itu kuat, maka persekutuan disemua sektor perlu dilakukan. Gerakan yang ekslusif, elitis dan sektarian, nafasnya tidak akan panjang. Kelima, menjadikan rakyat sebagai penyokong utama gerakan anti korupsi. Belajarlah dari KPK, tanpa dukungan rakyat yang massif, mustahil akan bisa berdiri tegak hingga saat ini!

Keenam, dukunglah yang bersih dan punya rekam jejak yang baik dan konsisten terhadap isu anti korupsi. Mereka harus didorong untuk menempati pos-pos kekuasaan yang strategis. Karena korupsi tidak cukup dengan berkampanye, tetapi juga penting untuk bertarung disetiap level struktur kekuasaan. Ketujuh, senantiasa bersikap jujur. Itu prinsip yang mesti kita pegang, meskipun harus berhadap-hadapan dengan kawan atau keluarga sendiri. Tapi itu adalah pilihan dan prinsip yang harus kita pegang. Sebagaimana kata John Lennon, “Bersikap jujur bisa jadi tak membuat kita mendapat banyak sahabat namun akan selalu membuat kita mendapat sahabat yang tepat”.

Materi ini disampaikan di acara Diskusi Musikal Anti Korupsi, Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) Kalimantan Tour 2019, Aula Lantai 3 Rektorat Universitas Mawarman, 09 April 2019. Tulisan ini juga dapat dibaca di Akurasi.id dan Klik Samarinda.

[1] Angka IPK berada skala angka 0-100, dimana semakin tinggi nilai IPK suatu negara mengindikasikan semkakin bersih negara tersebut dari korupsi.

[2] Sumber : https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018/. Diakses pada tanggal 4 April 2019 Pukul 10.01 Wita.

[3] Ibid,-

[4] Global Corruption Barometer Tahun 2017. Sumber : http://riset.ti.or.id/global-corruption-barometer-2017/. Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, Pukul 09.00 WIB.

[5] Presentasi Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK yang berjudul, “Potensi Korupsi Sumber Daya Alam”. Disampaikan diacara seminar nasional bertajuk “Demokratisasi Pengelolaan SDA”. Dilaksanakan oleh Habibir Center di Hotel Le Meridien Jakarta, 28 Maret 2019.

[6] Berita Liputan 6. Sumber : http://news.liputan6.com/read/2666380/jokowi-sudah-122-anggota-dpr-dipenjara-karena-korupsi. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 April 2019, Pukul 09.30 Wita.

[7] Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2018/12/18/12352721/kaleidoskop-2018-daftar-29-ott-kpk-sepanjang-2018?page=all. Diakses pada tanggal 4 April 2019 Pukul 18.00 Wita.

[8] Presentasi Laode M. Syarif (2019). Op.Cit.

[9] Buku ini dapat didownload di : https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/buku_saku_korupsi.pdf.

[10] Tim Spora KPK. 2015. Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi. Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK. Hlm. 2. Buku ini dapat di download di link berikut ini : https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/05/buku-kapita-selekta.pdf.

[11] Andi Hamzah. 2006. Pemberantasan Korupsi (Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional), Ed. Revisi 2. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 4.

725 total views, 1 views today

Dana Aspirasi Rawan Korupsi

October 1, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Mural Seni Lawan Korupsi. Sumber Gambar : aktual.com.

Diskursus mengenai dana aspirasi, sesungguhnya telah lama diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Bukan karena dana aspirasi dianggap sebagai cara yang efektif untuk berkomunikasi dan mengakomodasi kepentingan konstituen (pemilih), tetapi karena dana aspirasi dianggap begitu rawan dengan praktek tindak pidana korupsi. Faktualnya, telah banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak dari usulan dana aspirasi ini. Sebut saja kasus dana aspirasi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Mulai dari kasus Damayanti terkait dengan pembangunan jalan Tehoru-Laimu Maluku Utara senilai 41 miliar, kasus I Putu Sudiartana terkait dengan proyek pembangunan jalan di Sumatera senilai 300 milliar, hingga kasus Yudi Widiana terkait pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dan Maluku Utara senilai 140,5 miliar. Kejadian yang sama juga berlangsung di daerah. Beragam kasus korupsi dana aspirasi melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di Sulawesi Barat, kasus korupsi dana aspirasi melibatkan 4 (empat) orang mantan pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Keempatnya diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana aspirasi dalam APBD Provinsi Sulawasi Barat senilai 360 miliar lebih. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, kasus dana aspirasi dengan nilai kerugian 23 miliar, melibatkan tidak hanya anggota DPRD, tetapi juga dari kalangan pemerintahan.

Politik Transaksional

Dana literatur politik, dana aspirasi acap kali disamakan dengan politik gentong babi atau Pork Barrel Politics di Amerika Serikat dan dana pembangunan konstituen atau Constituency Development Fund di beberapa negara-negara berkembang. Istilah-istilah tersebut berangkat dari akar sejarah dan latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki kemiripan dalam prakteknya. Secara historis, pork barrel politics lahir dari tradisi sistem politik Amerika Serikat yang mengacu pada pengeluaran politisi untuk kepentingan konstituennya sebagai imbalan atau balas jasa atas dukungan politik dalam kampanye dan pemungutan suara pada pemilihan umum (general election). Sementara constituency development fund adalah sejenis desentralisasi anggaran dari pusat ke daerah yang berbasis konstituen. Jadi pendekatannya lebih bersifat lokal berdasarkan daerah pemilihan. Pada awalnya, constituency development fund lahir dan berkembang di India, namun begitu populer dan banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang lainnya, setelah prakteknya dianggap sukses di Kenya. Pork barrel politics di Amerika Serikat sendiri, hingga kini terus mengundang kontroversi dan banyak mendapatkan penolakan karena dianggap sebagai tindakan yang bersifat transaksionalnya.

Caleg Eks Koruptor Pasca Putusan MA

September 18, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Caleg Mantan Narapidana Korupsi. Sumber Gambar : beritagar.id.

Sejak awal penyusunan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (beserta perubahannya), telah mengundang perdebatan dibanyak kalangan. Pangkal masalahnya adalah larangan bagi mantan terpidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak, untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Dalam beberapa waktu terakhir, perdebatan soal larangan caleg eks koruptor ini menjadi status quois seiring dengan penantian agar Mahkamah Agung (MA) memutus keabsahan PKPU 20/2018 ini baik secara formil maupun materil. Jikalaupun MA pada akhirnya memutus perkara ini, dengan hasil apapun, seharusnya tidak membuat harapan mayoritas rakyat Indonesia goyah untuk tetap meneguhkan sikap dan komitmen terwujudnya Pemilu yang bersih dan berintegritas.

Menghormati Putusan

Mahkamah Agung (MA) pada akhirnya membatalkan PKPU 20/2018, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Banyak pihak yang menyayangkan putusan MA ini, bahkan tak jarang MA dituduh sebagai lembaga pro koruptor dan tidak memiliki sense of moral crisis yang sedang melanda bangsa ini. Namun putusan MA tetapkan sebagai putusan pengadilan yang harus kita hargai. Dalam asas hukum, dikenal istilah “res judicata pro veritate habetur”, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Jadi, sebesar apapun ketidaksetujuan kita terhadap putusan suatu lembaga peradilan, tetap kita harus terima sebagai bagian dari kosekuensi kita sebagai negara berdasarkan hukum.

Dalam posisi ini, publik juga harus belajar menerima dan menghargai putusan lembaga peradilan, sejelek dan seburuk apapun dampaknya kepada kita secara subjektif. Kalaupun terjadi perdebatan dan penolakan dimana-mana, itu mesti dipandang sebagai bagian dari dinamika akademis semata. Artinya, putusan pengadilan harus diterima pada satu sisi, tetapi tetap membuka perdebatan sebagai bagian dari diskursus akademik pada sisi lainnya.

Intinya, agar putusan pengadilan dapat diterima oleh semua pihak, maka putusan pengadilan tersebut harus memenuhi prasyarat tertentu, antara lain : Pertama, sebelum putusan diambil oleh hakim, maka hendaknya semua pihak didengarkan secara seimbang. Dalam asas hukum dikenal istilah “audi et alteram partem”, atau dalam bahasa Inggris bisa dipadankan dengan istilah “listen to the other side”, yang dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti “mendengar kedua belah pihak”.

Kedua, untuk menghindari kecurigaan publik, maka seharusnya sidang pengadilan berlangsung terbuka. Itu merupakan wujud dari akuntabilitas peradilan kepada masyarakat. Ketiga, informasi seharusnya tersedia setiap saat. Dengan demikian publik dapat mengaksesnya dengan mudah dan cepat. Dalam kasus putusan MA yang terhadap pembatalan PKPU 20/2018 ini, sepertinya MA abai untuk mendengar keterangan pihak terkait secara objektif (terutama keterangan dari KPU yang menyusun produk hukumnya dan Menkumham yang mengundangkan), cenderung tertutup, dan nihil informasi buat publik.

Hal lain yang menjadi kritik terhadap MA adalah, tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Perkuat Seleksi di Parpol

Partai Politik (parpol) tentu memegang kendali pokok dalam urusan pencalonan caleg eks koruptor ini. Dengan demikian, untuk menjawab hulu persoalan dari polemik calek eks koruptor ini, maka Parpol yang harus didorong untuk berkomitmen agar tidak mencalonkan para mantan terpidana korupsi ini. Harus kita pahami, bahwa Parpol tidaklah bekerja secara eksklusif hanya untuk membela dan memperjuangkan kader-kadernya. Tetapi juga seharusnya menjadi garda terdepan dalam membela moralitas publik.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ditegaskan bahwa, “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Moralitas publik saat ini teperangkap dalam amarah akibat kian maraknya korupsi yang dilakukan oleh elit politik, khususnya anggota-anggota DPR dan DPRD yang notabene adalah kader-kader yang berasal dari Parpol.

Tugas ini yang harus ditagih kepada Parpol, demi menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertintegritas. Sebab Pemilu itu bukan hanya soal pengejawantahan hak pilih secara “luber dan jurdil” sebagaimana tagline Pemilu Indonesia sedari dulu. Tetapi Pemilu juga seharusnya didesain agar mampu menyediakan caleg-caleg yang bersih dan berintegritas. Jadi meskipun MA telah membatalkan PKPU 20/2018, kehendak publik untuk dapat disajikan caleg-caleg yang berintegritas dengan rekam jejak mumpuni, tetap dapat dikanalisasi melalui Parpol.

Bagaimanapun, Parpol akan menjadi kunci, apakah Pemilu 2019 nanti tetap akan menyuguhkan caleg mantan terpidana korupsi atau tidak. Akan menjadi anomali jika Parpol toh tetap kekeuh mencalonkan mantan terpidana korupsi, sementara masih banyak orang-orang yang rekam jejak dan integritasnya memadai. Prinsipnya, tidak ada yang salah upaya mengkampanyekan dan mendorong agar Parpol selektif terhadap caleg-caleg yang mereka ajukan, terutama untuk konsisten agar tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi, yang sudah terbukti gagal dan abai menjalankan amanat rakyat.

Secara hukum, hak mantan terpidana korupsi untuk turut serta dalam Pemilu, sudah selesai dan tidak perlu diperbedatkan lagi. Namun dalam upaya rekrutmen kader-kader bangsa terbaik, hendaknya Parpol lebih selektif dengan tidak mengajukan mereka yang bermasalah baik rekam jejak maupun integritasnya. Jika masih ada Parpol yang tetap kekeuh mencalonkan mantan terpidana korupsi, maka rakyat patut menghukumnya dengan tidak memilihnya dalam Pemilu 2019 mendatang. Selain itu, kesadaran publik juga mesti dibangun dengan baik agar dalam Pemilu 2019 nanti, dapat menentukan pilihan berdasarkan rasionalitasnya. Setidaknya publik dapat menilai calon yang disuguhkan berdasarkan rekam jejak dan integritasnya. Kampanye untuk menguatkan pemilih rasional ini yang perlu dilakukan secara massif.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Bontang Post, Senin 17 September 2018.

1,239 total views, no views today

Sengkarut Caleg Eks Koruptor

September 6, 2018 by Herdiansyah Hamzah Leave a Comment

Caleg Mantan Terpidana Korupsi. Sumber Gambar : postkotanews.com.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), setidaknya telah meloloskan 12 (dua belas) orang mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara beberapa sengketa yang sedang berproses, akan segera diputuskan dalam waktu dekat (Republika). Putusan Bawaslu ini dianggap bertolak belakang dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak meloloskan mantan naripada korupsi dalam daftar Bacaleg. Walhasil, situasi ini mengesankan kedua lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) ini, justru sedang bersengketa. Pusaran polemik kasus ini seakan hanya melibatkan KPU dan Bawaslu secara vis a vis. Padahal kita lupa bahwa sesungguhnya hilir masalah dari polemik ini ada ditangan Partai Politik (Parpol).

Pertanyaan kuncinya adalah, apa motivasi parpol untuk tetap mencalonkan mantan terpidana korupsi ini? Parpol jangan pura-pura amnesia dengan menyebut lolosnya mantan napi korupsi akibat kealpaan. Toh kalaupun itu (tidak) disengaja, parpol mestinya melakukan evaluasi terhadap mantan napi korupsi ini dalam pencalegan, dan segera mencaoretnya dalam daftar. Apa sesungguhnya pangkal masalah dari situasi ini? Bagaimana jalan keluar yang mesti diambil agar masalah ini tidak berlarut-larut? Siapa pihak yang bertanggungjawab terhadap makin runyamnya situasi ini? Tulisan pendek ini hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, agar kiranya kita semua dapat bergerak maju, tanpa harus lagi menyajikan tontonan yang sama sekali tidak menari bagi publik.

Mengurai Masalah

Sejak awal penyusunan dan pembahasan, 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yakni PKPU 14/2018 tentang Pencalonan Anggota DPD dan PKPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, sesungguhnya telah menuai polemik dan perdebatan yang sangat alot. Pangkal masalahnya adalah larangan bagi mantan terpidana korupsi, beserta bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak, untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Pada mulanya, PKPU 20/2018 yang diajukan kepada kemenkumham untuk diundangkan dalam lembaran negara, memang secara tegas mencantumkan larangan bagi mantan terpidana korupsi sebagai syarat bakal calon. Norma ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h.

Jika dibaca secara letterlijk, norma ini tentu bertentangan dengan peraturan di atasnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), khususnya Pasal 182 dan Pasal 240. Namun setelah mengalami sinkronisasi dan penyesuaian sebelum diundangkan dalam lembaaran negara, maka ketentuan mengenai larangan mantan tepidana korupsi yang sebelumnya dijadikan sebagai syarat bakal calon, akhirnya dirubah menjadi syarat pengajuan bakal calon. Artinya, larangan bagi mantan terpidana korupsi dibebankan kepada Parpol untuk diseleksi secara demokratis. Dan ketentuan ini tidaklah bertentangan dengan UU Pemilu sebagai aturan payungnya (umbrella act).

Namun harus dipahami, dalam lalu lintas perundang-undangan, sebuah produk hukum dianggap sah dan mengikat setelah diundangkan, termasuk PKPU yang masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang berlaku keluar. Bukan peraturan yang mengatur dirinya sendiri secara internal. Artinya, setelah PKPU ini diundangkan dan dicatat dalam lembaran negara, seharusnya perdebatan mengenai isi dalam PKPU, seharusnya dihentikan. Jikalaupun ada pihak yang merasa dirugikan dengan pemberlakuan PKPU ini, maka forumnya perdebatannya harus dikanalisasi melalui lembaga peradilan.

Dalam hal ini melalui Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi semua produk hukum di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Namun perdebatan mengenai caleg mantan napi korupsi ini kembali ramai diperbincangkan, pasca putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan mantan terpidana korupsi yang sebelumnya dicoret oleh KPU dalam daftar calon baik DPD, DPR maupun DPRD. Dan itu dengan jumlah yang tidak sedikit, bahkan diperkirakan akan terus bertambah, mengingat masih terdapat sengketa lainnya yang sedang dalam proses sidang ajudikasi di Bawaslu.

Ada kesan, Bawaslu mencoba membangun penafsirannya sendiri terhadap ketentuan PKPU. Jika melihat putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan sengketa dari mantan terpidana korupsi, maka sangat sulit untuk tidak mengatakan Bawaslu sedang mengambil sikap oposisi terhadap KPU dan PKPU yang dibuatnya. Ini yang nampak ganjil dan menggelitik. Padahal salah satu tugas bawaslu itu kan mengawasi pelaksanaan PKPU. Tetapi ini justru nampak mengambil posisi yang berseberangan. Lebih parahnya, Bawaslu dianggap melindungi koruptor akibat putusan-putusannya. Ini situasi yang tidak sehat dan dikhawatirkan berimplikasi kepada citra pemilu dan penyelenggaranya. Tapi bagaimanapun, perdebatan ini harus dikunci pada aspek kebutuhan akademis saja. Kompetensi penilaian terhadap suatu produk hukum, tentu saja berada di lembaga peradilan.

Jalan Keluar

Untuk menjawab polemik ini, setidaknya terdapat 2 (dua) jalan keluar. Pertama, menagih komitmen Partai Politik (Parpol). Sangat menarik dengan apa yang dilakukan oleh Partai Perindo terhadap bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) mantan eks koruptor yang diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sidang ajudikasi (Kompas). Perindo berjanji akan mencoret bacaleg yang maju dari partainya tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh PKS, yang berkomitmen mencoret daftar bacalegnya yang berstatus mantan terpidana korupsi, termasuk yang telah diputus dalam sengketa Bawaslu (Kompas). Pilihan untuk mencoret bacaleg eks napi korupsi ini, sejatinya tebilang terlambat. Tetapi langkah parpol ini harus diapresiasi, mengingat parpol adalah saringan pertama untuk membangun kader-kader yang berintegritas. Publik menanti langkah yang sama dari parpol lain. Jika ini dilakukan oleh semua parpol tanpa terkecuali, maka polemik ini tentu saja bisa segera diakhiri.

Kedua, menunggu putusan Mahkamah Agung (MA). Penilaian terhadap produk hukum, terutama terhadap pertentangan norma (conflict of norm), bukanlah kompetensi Bawaslu, tetapi mutlak menjadi kewenangan penuh lembaga peradilan, dalam hal ini MA. Dalam kasus ini, PKPU 14/2018 dan PKPU 20/2018 yang dianggap bertentangan dengan UU 7/2017, menjadi kompetensi MA untuk mengujinya. Prinsipnya, kententuan dalam kedua PKPU tersebut dianggap berlaku, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh MA.

Hal ini juga secara eksplisit diatur dalam pasal 76 ayat (1) UU 7/2017 yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Bahkan Bawaslu sendiri sebenarnya punya legal standing untuk mengajukan uji materi terhadap PKPU jika dianggap memberikan kerugian secara langsung terhadap lembaganya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 76 ayat (2) UU 7/2017, yang menyatakan bahwa, “Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung”.

Polemik ini segera harus diakhiri dengan mengambil pilihan jalan keluar di atas. Parpol tanpa terkecuali, harus segera mencoret bacaleg mantan terpidana korupsi, baik yang gugatannya telah diputus Bawaslu ataupun yang belum atau tidak mengajukan sengketa. Jika ada parpol yang masih kekeuh mempertahankan bacaleg mantan terpidana korupsi maka komitmennya patut dipertanyakan. Publik seharusnya mencatat dengan baik parpol mana saja yang abai dengan upaya meciptakan kader-kader berintegritas ini. Sementara bagi lembaga penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu, hendaknya menunggu putusan uji materi terhadap PKPU. Untuk sementara waktu, Bawaslu sebaiknya tidak menerima pengajuan sengketa dari para mantan terpidana korupsi yang sebelumnya pencalonannya dibatalkan oleh KPU, sembari menunggu putusan MA.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Jum’at 07 September 2018.

780 total views, no views today

Politik Tanpa Korupsi

July 30, 2018 by Herdiansyah Hamzah 4 Comments

The world is big enough to satisfy everyone’s needs, but will always be too small to satisfy everyone’s greed (Dunia cukup besar untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tapi akan selalu terlalu kecil untuk memuaskan keserakahan orang). Demikian kata bijak Mahatma Gandhi yang kesehohor itu. Keserakahan dan korupsi adalah dua hal yang saling bertalian satu sama lain. Orang boleh pandai setinggi langit dan berpengetahuan seluas alam semesta, tetapi di bawah kendali keserakahan, ia tak ubahnya seonggok sampah yang tak pantas kita puja dan puji. Anda boleh melahap sepeti buku-buku tentang keadilan dan selemari teori-teori tentang kemanusiaan, tetapi di bawah tabiat korupsi, Anda hanya akan menjadi borok bagi kemanusiaan. Kalian boleh berteriak lantang tentang keberpihakan dan menggemakan perubahan dimana-mana, tetapi di bawah kekekuasaan yang korup, kalian hanya akan menjadi sejarah kelam bagi kehidupan umat manusia. Lantas apakah korupsi itu soal mentalitas dan moralitas semata?

Baca juga : Korupsi Sumber Daya Alam.

Korupsi tentu saja bukan hanya soal mental dan moral. Tidak akan pernah diselesaikan dengan pelajaran agama semata. Tidak akan pernah cukup jika hanya dibahas di rumah-rumah ibadah saja. Pun tidak akan tuntas hanya dengan mengandalkan kebaikan seseorang belaka. Korupsi adalah kendali sebuah sistem ekonomi dan politik. Sistem yang tidak pernah menghargai kemanusiaan, sistem yang tidak akan pernah perduli dengan kehancuran alam, sistem yang hanya mengabdi kepada kepentingan modal, sistem yang hanya mendewakan profit, sistem yang hanya menjadi pelayan bagi kekuasaan, sistem yang berlindung dibalik jubah kesejaheraan tetapi sejatinya busuk, dan sistem yang hanya tunduk terhadap sekelompok orang-orang kaya. Menurut Jeffrey A. Winters, konon gap antara 40-50 orang kaya dengan orang-orang miskin di Indonesia, mencapai 630 ribu kali lipat (Sumber : Youtube). Kekayaan mereka tentu saja ditumpuk di atas derita Rakyat Miskin Indonesia.

Racun Korupsi

Menurut data Transparency Internasional (TI) Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption perception index) atau CPI Indonesia pada tahun 2016, berada pada angka 37 dari total poin 100. Indonesia menempati rangking 90 dari 178 negara (Sumber : TI). Jika melihat grafiknya, CPI indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun 2015, meski hanya satu poin. Tetapi situasi ini tidak berbanding lurus dengan kelakuan para elit. Mereka tidak berubah. Lembaga-lembaga Negara, terutama DPR yang notabene representasi Rakyat, tak ubahnya seperti sarang para penyamun yang tiada jera merampok uang rakyat. Tidak ada prestasi disana, yang ada korupsi. Tidak ada perubahan disana, yang ada sibuk bertengkar karena perebutan jabatan. Tidak ada ketaatan mandat disana, yang ada menghamburkan uang rakyat. Tidak ada jera disana, yang ada antrian penjara. Maka menjadi hal yang wajar ketika mayoritas Rakyat Indonesia membuang kepercayaan dan menihilkan dukungan terhadap DPR dan Partai Politik (Parpol) sebagai penyokong utamanya.

Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, menempatkan lembaga legislatif, dari pusat (DPR-RI) hingga daerah (DPRD), sebagai lembaga terkorup, setidaknya selama 3 tahun terakhir (Sumber : TI). Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, kian banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR dan DPRD. Tercatat sebanyak 122 anggota DPR dan DPRD yang sudah dipenjara karena kasus korupsi (Sumber : Liputan 6). Ini belum termasuk ribuan anggota DPR dan DPRD lainnya yang sedang menjali proses hukum dan menunggu vonis pengadilan. Kedua, kinerja DPR dan DPRD dalam menjalankan fungsinya (legislasi, pengawasan dan anggaran) serta upaya pemberantasan korupsi di internalnya yang tidak dilakukan secara serius. Yang ada justru persekongkolan jahat yang berujung tindak pidana korupsi. Bahkan berkali-kali DPR justru mengambil tindakan yang kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Mulai dari berkali-kali mengusulkan revisi Undang-undang KPK yang justru melemahkan lembaga anti rasuah tersebut, hingga penggunaan hak angket terhadap KPK yang terkesan mengada-ada.

Politik Rakyat

Secara keseluruhan, terdapat 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon 1 sampai 3, dan 14 hakim, yang sudah dipenjarakan karena kasus korupsi (Sumber : Liputan 6). Dan tentu saja Parpol ditasbihkan menjadi pemenang. Parpol menjadi penyumbang mayoritas dari para peyamun yang dipenjara ini. Ada yang salah dari politik kita. Ada racun (toxin) yang harus di detoksifikasi, dikeluarkan dari mata rantai politik yang sarat dengan korupsi ini. Dan tentu saja yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Partai Politik. Dampaknya, belakangan ini “politik” justru dicitrakan busuk oleh sebagahagia besar masyarakat. Kosakata politik tiba-tiba menjadi istilah yang menjijikkan. Bukan karena politik itu benar-benar busuk. Bukan pula karena politik itu abai dengan harapan kita. Tetapi karena tabiat kotor dari para elite politik yang telah menyelundupkan makna dan tujuan politik yang hendak diperjuangkan. Politik diterjemahkan dalam berbagai upaya dan dengan segala cara. Politik diucapkan dengan bau mulut kotor, yang aromanya tercium menyengat kemana-mana. Politik kini bertransformasi menjadi “oligarki”, dimana minoritas mengendalikan mayoritas, dan disaat yang bersamaan menguasai sumber daya material. Disinilah titik dimana korupsi menemui kematangannya.