Herdiansyah Hamzah

Lebih sering dipanggil Castro. Buruh di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

KPK

KPK Dan Proses Hukum Peserta Pilkada

by Leave a Comment

Tagline KPK, Pilih Yang Jujur. Sumber gambar : edunews.id

Dalam sebuat kesempatan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, melontarkan pernyataan yang cukup memancing polemik. Pernyataan ini terkait dengan penanganan kasus korupsi yang melibatkan calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 ini. Agus secara terbuka menyampaikan ke publik bahwa beberapa kontestan peserta Pilkada ini, berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. Dan dari beberapa kasus tersebut, 90 persen diyakini valid atau hampir pasti ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, KPK tinggal mengumumkan saja peningkatan status tersangka ini kepada publik. Pertanyaannya adalah, kenapa KPK melontarkan informasi ini secara terbuka? Apa sesungguhnya pertimbangan yang mendasarinya? Disisi lain, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, justru membuat kegaduhan baru. Wiranto meminta KPK menunda proses hukum para calon kepala daerah hingga proses Pilkada selesai. Apakah memang KPK mesti menunda proses hukum, atau jalan terus demi menjaga semangat dan komitmen pemberantasan korupsi?

Early Warning

Tidak sedikit yang beranggapan jika KPK sedang memainkan peran berbeda dari kebiasaannya selama ini. Jika biasanya KPK bekerja dalam senyap, kali ini KPK justru terkesan sedang melancarkan perang psikologis (psywar) secara terbuka terhadap calon tersangka, khusunya calon kepala daerah yang diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi. Apakah KPK sedang menebar teror dan ancaman kepada para calon ? Tentu saja tidak. Pernyataan KPK ini seharusnya dianggap sebagai “alarm” atau semacam “early warning” terhadap calon-calon yang akan bertarung di Pilkada serentak 2018 ini. Artinya, mereka yang merasa masuk dalam radar KPK, sebaiknya bersiap-siap saja dengan kemungkinan penetapan tersangka baru. Yang berarti harus pula mempertimbangkan status pencalonannya dalam Pilkada. Disisi lain, pernyataan KPK ini juga bermakna sebagai referensi bagi publik perihal adanya calon yang integritasnya meragukan.

Perlu dipertegas, bahwa sasaran tembak KPK sebenarnya bukanlah calon kepala daerah. Tetapi para penyelenggara Negara yang kebetulan juga ikut bertarung dalam Pilkada 2018 ini. Itu dua hal yang berbeda. Dengan demikian, hal ini juga sekaligus membantah tudingan jika KPK dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik tertentu dalam Pilkada. Meski demikian, pernyataan KPK ini tentu saja berimplikasi terhadap nama baik KPK. Seharusnya KPK bekerja saja dalam koridor hukum seperti biasanya. Tidak perlu mengumbar mengenai potensi. Sebab hukum tidak mengenal kalkulasi potensi. Tetapi bergerak berdasarkan fakta. Sederhananya, jika bukti-bukti memadai, segera ambil langkah-langkah hukum yang kongkrit dan terukur. Jika tidak, KPK hanya akan dituding mengumbar sensasi. Ini tentu saja menjadi bagian dari “kritik” terhadap KPK. Jikalau saja pernyataan ini tidak terbukti, maka akan menjadi pertaruhan kredibiitas KPK secara kelambagaan.

Namun di luar polemik soal pernyataan KPK ini, proses hukum bagi peserta Pilkada tentu harus kita dukung. Setidaknya dengan beberapa alasan : Pertama, proses politik dengan penegakan hukum merupakan dua hal yang terpisah. Bagaimana mungkin proses penegakan hukum justru ditentukan oleh aspek non-hukum? Bahkan pernyataan Menkopolhukam-pun, bisa dianggap sebagai intervensi politik terhadap proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Jadi, biarkan saja proses hukum tetap berjalan dijalurnya sendiri. Kedua, proses hukum terhadap peserta Pilkada, akan menjadi saringan bagi lahirnya pemimpin yang bersih dan bebas korupsi. Pemilih akan disuguhkan referensi tentang siapa calon yang bersih dan tidak . Ketiga, akan lebih sulit melakukan proses hukum terhadap seseorang yang memilki kekuasaan. Ini belum termasuk kemungkinan hilangnya barang bukti jika harus menunggu Pilkada selesai terlebih dahulu.

Siapa Berikutnya?

Tanpa mendahului proses hukum, sebenarnya pertanyaan mengenai siapa saja yang masuk radar KPK untuk ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara korupsi, dapat dijawab dengan nalar. Sederhananya, banyak sinyalemen yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menduga-duga, kepada siapa bedil senapan KPK hendak diarahkan. Prinsipnya, mustahil KPK menembak tikus tanpa peluru. Siapa yang menabur benih, akan menuai hasil. Tetapi jika kejahatan yang Anda tabur, maka penjara yang akan Anda tuai. Tidak mungkin menanam kacang tumbuhnya jagung. Setidaknya terdapat 5 (lima) dugaan sementara pintu masuk yang akan digunakan KPK, yakni : Pertama, transaksi mencurigakan. Basisnya tentu saja laporan PPATK. KPK dan PPATK memang sedang bekerjasama untuk melacak aliran dana seputar Pilkada serentak 2018 ini. Terdapat sekitar 368 transaksi yang mencurigakan. Saat ini, yang sudah ada hasil analisa berjumlah 34 laporan (Sumber : Kompas). Apakah para calon ada yang merasa transaksi keuangannya masuk radar PPATK? Transaksi “cash” tentu tidak masuk radar. Untuk itu, kebanyakan “mahar” atau “suap politik” yang berlabel biaya pemenangan, dilakukan secara “cash”. Bisa jadi ini adalah salah satu modus atau cara untuk mengelebui PPATK.

Kedua, mereka yang semasa atau yang masih menjabat hingga saat ini (petahana), diduga melakukan tindak pidana suap atau gratifikasi. Sebagai contoh, Bupati Kutai Kertanegara non-aktif, Rita Widyasari, diduga meminta jatah sebesar 60 juta kepada setiap pengusaha yang mengurus izin amdal (Sumber : Kompas). Diduga, transaksi ini juga terjadi disemua jenis perizinan lainnya (izin usaha pertambangan, perkebunan, sektor jasa, konstruksi, dll). Ketiga, yang paling mudah tentu saja korupsi anggaran daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan terdapat kecenderungan, grafik penyalahgunaan (pemanfaatan) APBD setiap kali momentum elektoral Pilkada menjelang. Kuat dugaan, APBD menjadi bancakan para elit politik untuk mengumpulkan modal pertarungan di Pilkada serentak 2018. Dan ini terkonfirmasi dengan penangkapan beberapa kepala daerah terkait penyalahgunaan APBD (Sumber : Tempo).

Keempat, identifikasi perkembangan nilai harta kekayaan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bagi yang grafik kekayaannya meningkat secara tidak wajar, sudah pasti masuk radar KPK. Boleh saja para pernyelenggara Negara menyajikan data fiktif, tetapi KPK seharusnya punya metode yang jauh lebih efektif untuk membongkarnya. Dan Kelima, karena kemungkinan besar penetapan tersangka ini berasal dari pengembangan penyelidikan, maka sebenarnya informasi awal mengenai siapa-siapa diantara calon kepala daerah yang masuk dalam daftar tunggu KPK, dapat diprediksi. Publik tinggal melacak, daerah mana saja yang pernah didatangi oleh tim KPK dalam rangka upaya pencarian informasi tertentu. Jadi, berdasarka uraian tersebut di atas, apakah Anda termasuk yang diincar KPK atau bukan?

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Selasa 27 Maret 2018.

1,135 total views, no views today

Politik Pelemahan KPK

by 2 Comments

Gedung KPK RI. Sumber foto : rumahku.com

Sudah tiga kali rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) diusulkan. Rencana pertama pada tahun 2011, tetapi mendapatkan reaksi penolakan dari masyarakat luas dan pada akhirnya batal dilanjutkan. Kedua pada tahun 2015, juga dibatalkan akibat penolakan yang begitu massif dari masyarakat. Dan ketiga pada tahun 2016, namun kali ini dengan status ditunda atau tidak jadi dibahas disidang paripurna DPR sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Namun dengan catatan, Pemerintah dan DPR sepakat untuk mensosialisasikan RUU KPK tersebut terlebih dahulu. Kesepakatan penundaan ini berbeda dengan desakan publik agar pembahasan RUU KPK dibatalkan tanpa syarat.

Pada tahun 2017 ini, rencana revisi UU KPK kembali mengemuka seiring dengan hebohnya pemberitaan kasus korupsi e-KTP, dimana puluhan orang anggota DPR dari Komisi II disebut-sebut menerima kucuran dana dari proyek tersebut. Namun tulisan ini tidak akan mengulas panjang mengenai e-KTP, kecuali keterhubungannya dengan rencana revisi UU KPK. Dalam hal ini, banyak kalangan yang menganggap mencuatnya kembali revisi UU KPK, tidak lepas dari reaksi balik (feedback) dari DPR akibat penanganan kasus e-KTP oleh KPK yang melibatkan anggotanya. Benarkah demikian? Tulisan ini akan mencoba mengupas kebenaran tendensi politik ini pada satu sisi, dan mengurai upaya pelemahan KPK melalui revisi RUU KPK pada sisi lainnya.

Politik Pelemahan

Sebagai catatan awal, terdapat 119 orang anggota DPR maupun DPRD yang diproses oleh KPK, sejak tahun 2005 hingga saat ini. Dan sejauh ini, setidaknya sudah 7 orang anggota DPR periode 2014-2019 yang ditangkap oleh KPK. Teranyar, puluhan anggota Komis II DPR periode 2009-2014, disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang kasus korupsi e-KTP yang masih berlangsung hingga sekarang. Ini tentu saja memberikan guncangan terhadap DPR. Walhasil, klarifikasi pembelaan bertubi-tubi hingga laporan pencemaran nama baik pun dilakukan oleh anggota DPR yang namanya disebut dalam dakwaan. Meski terdapat beberapa anggota DPR yang mengembalikan dana e-KTP, yang nama-namanya belum disebutkan KPK, namun tentu saja kasus ini akan tetap bergulir tanpa menggurkan proses pidananya.

Disaat yang bersamaan, rencana revisi UU KPK kembali mengemuka. Apakah ini kebetulan? Tidak. Jelas disaat puluhan anggota DPR disebut dalam dakwaan dan berpotensi diusut oleh KPK, rencana revisi UU KPK tentu saja menjadi posisi tawar (bargaining position) yang cukup ampuh. Rencana revisi ini, bisa disebut sebagai tindakan kolektif DPR untuk menyandera KPK agar tidak menyentuh anggota-anggotanya yang disebut dalam dakwaan. Jadi agak berat rasanya untuk tidak mengatakan bahwa mencuatnya kembali rencana revisi UU KPK, adalah reaksi balik dari DPR akibat beragam kasus korupsi yang menimpa anggotanya. Dugaan ini semakin diperkuat dengan draft revisi UU KPK yang justru makin melemahkan KPK, bukan sebaliknya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini kepentingan DPR semata? Bukan. Rencana revisi UU KPK yang melemahkan KPK ini, membuka ruang kolaborasi antara para koruptor, teman-temannya koruptor dan yang akan jadi koruptor. Ini jelas membuka jalan bagi terjadinya suap politik (political bribery), dimana pihak yang berkepentingan terhadap pelemahan KPK, akan memberikan imbalan kepada DPR yang memiliki kewenangan sebagai pembentuk undang-undang.

Pelemahan KPK

Perubahan itu mutlak, termasuk perubahan terhadap produk regulasi yang dianggap dapat menguatkan keberlakuannya. Namun dalam kasus revisi UU KPK, justru terjadi sebaliknya. Dari draft revisi UU KPK yang beredar, terdapat 4 (empat) poin usulan perubahan, yang  justru melemahkan KPK, yakni : Pertama, mengenai penyadapan. Sepanjang tahun 2016, KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 17 kali, dengan menetapkan 56 tersangka. Ini adalah rekor OTT terbanyak sepanjang sejarah keberadaan KPK. Dan semua orang paham, bahwa OTT tentu saja bertumpu kepada proses penyadapan. Artinya, penyadapan ini menjadi mahkota KPK selama ini. Dalam Pasal 12A ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa penyadapan dilaksanakan atas izin tertulis dari dewan pengawas. Ini jelas hanya memperpanjang jalur birokrasi dan justru membuat proses penyadapan menjadi tidak efektif. Meski dalam pasal lainnya, yakni Pasal 12B ayat (1), disebutkan bahwa dalam keadaan mendesak penyadapan dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin dewan pengawas, tetapi juga tidak dijelaskan makna keadaan mendesak itu secara terperinci.

Kedua, mengenai dewan pengawas yang diatur dalam Pasal 37A hingga Pasal 37E. Apa sesungguhnya urgensi dari dewan pengawas ini? Apakah lembaga baru tersebut akan memperkuat kinerja KPK? Justru sebaliknya, dewan pengawas hanya akan menciptakan matahari kembar dalam tubuh KPK. Dan itu berpotensi menimbulkan konflik dalam KPK. Jangan-jangan dewan pengawas ini adalah umpan agar KPK sibuk berkonflik internal sehingga lupa dengan tugas pokoknya dalam pemberantasan korupsi? Pertanyaan lainnya adalah, lantas siapa yang mengawasi pengawas? Apakah harus membentuk lembaga pengawas diatasnya lagi? Hal ini justru semakin memberikan kerancuan dalam sistem kelembagaan KPK. Ketiga, mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaima diatur pada Pasal 40 ayat (1). Musabab tidak dikenalnya SP3 dalam proses penanganan perkara korupsi oleh KPK, agar dalam menangani kasus, KPK harus benar-benar merapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan tersangka. Faktualnya, sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan KPK yang lolos dari vonis hukuman. Artinya, dimasukkannya kewenangan SP3 ini, tidak cukup alasan untuk melakukan koreksi terhadap KPK.

Keempat, mengenai penyelidik dan penyidik KPK. Dalam draft revisi UU KPK belum mengatur pengangkatan penyelidik dan penyidik independen sebagaimana kebutuhan KPK selama ini. Terlebih kebutuhan tersebut untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest), khususnya ketika KPK menangani kasus yang melibatkan anggota kepolisian dan kejaksaaan. Sekali lagi, dengan argumentasi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa draft revisi UU KPK tersebut, adalah pelemahan KPK secara sistematis. Maka pembahasan revisi ini harus segera dihentikan dan dihapus dari program legislasi nasional jangka panjang tahun 2015-2019. Jika terus dilanjutkan, maka publik menemukan alasan yang kuat dalam memberikan sokongan kepada KPK untuk menolak rencana revisi UU KPK tersebut secara massif.

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Tribun Kaltim, edisi hari jumat 31 Maret 2017. Dapat dibaca di Sini.

2,561 total views, no views today

Lonceng Kematian KPK

by 2 Comments

Lawan KorupsiBadai terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak kunjung usai. Belum berhenti ingatan publik terhadap upaya “kriminalisasi” yang menimpa komisioner dan penyidik KPK, kini muncul upaya “Pembunuhan KPK” melalui usulan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK). RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, merupakan RUU yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan telah ditetapkan menjadi agenda prioritas program legislasi nasional pada tahun 2015 ini.

Sejumlah pasal-pasal krusial didalam RUU KPK ini dianggap sebagai tindakan pembunuhan terhadap KPK. Dimulai dari pembatasan usia lembaga anti rasuah tersebut, hingga pemangkasan kewenangan-kewenangan khusus yang selama ini dimiliki oleh KPK. Tak pelak, RUU KPK tersebut menuai kritik dari dari berbagai kalangan. Kritik tersebut bukan tanpa alasan. Beberapa klausul dalam RUU KPK tersebut dianggap sebagai lonceng kematian yang akan membunuh masa depan KPK secara perlahan.

Pasal Pembunuh

Dalam pasal 5 RUU KPK, disebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan“. Frase “untuk masa waktu 12 tahun” menandakan adanya pembatasan usia KPK. Pertanyaannya adalah, apa landasan dirumuskannya usia KPK dalam RUU tersebut? Secara prinsip, sesungguhnya pembatasan usia KPK tidak dapat dirumuskan dalam produk UU. Setidaknya terdapat 4 (empat) alasan yang mendasari hal tersebut.

Pertama, alasan sosiologis. Usia KPK tidak dapat dirumuskan dalam UU secara matematis. Artinya, keberadaan (existence) KPK tidak dapat ditentukan dalam hitungan waktu, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi. Dinamika perkembangan masyarakat, khususnya dalam hal praktek korupsi-lah, yang menjadi dasar keberadaan KPK. Selama korupsi tetap ada, maka semumur itu pula keberadaan KPK . Sepanjang Indonesia belum terbebas dari praktik korupsi, maka sepanjang itu pula KPK harus hadir dan berada di garda terdepan (vanguard) dalam urusan pemberantasan korupsi. Membatasi usia KPK, sama saja dengan membunuh KPK, yang juga berarti membunuh masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kedua, alasan sifat kelembagaan. Dalam dasar pertimbangan butir b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan salah satu alasan berdirinya KPK sebagai berikut “bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi“. Artinya, selain menjalankan tugas pokoknya, KPK juga memiliki fungsi sebagai pemicu (trigger) agar lembaga lain dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, KPK ditasbihkan untuk mengawal lembaga-lembaga tersebut sampai kapanpun dan tanpa dibatasi oleh waktu. Pun demikian dengan anggapan KPK sebagai lembaga “ad hoc”. Harus dipahami bahwa “ad hoc” disini tidak ditentukan dari usia atau masa berlakunya, tetapi dari situasi dan kondisilah yang menentukan sifat “ad hoc” tersebut.

Ketiga, alasan historis. KPK adalah lembaga warisan reformasi yang berdiri diatas tujuan dan harapan bangsa Indonesia. Hal ini yang tidak boleh kita lupakan. Dalam TAP MPR Nomor VII Tahun 2001 disebutkan bahwa dasar berdirinya KPK adalah untuk melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam TAP MPR tersebut, sama sekali tidak disebutkan berapa lama usia dan sampai kapan KPK akan berdiri. Dengan demikian, RUU KPK yang membatasi usia KPK selama 12 tahun, adalah pengingkaran terhadap TAP MPR tersebut. Terlebih lagi, secara hierarki, kedudukan TAP MPR berada lebih tinggi dari UU. Artinya, jika sebuah UU mengatur hal yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, maka produk UU tersebut dapat diabaikan. Sebab peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau dikenal dengan prinsip lex superior derogat legi inferiori.

Keempat, alasan prestasi. KPK memiliki prestasi yang mentereng dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sepanjang tahun 2015 ini saja, KPK masih menangani kasus yang terdiri dari 49 perkara ditahap penyelidikan, 28 perkara ditahap penyidikan, 26 perkara ditahap penuntutan, 15 perkara yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan 20 perkara ditahap eksekusi. Jika dihitung dari tahun 2004 hingga tahun 2015, KPK telah menyelidik 714 perkara, menyidik 437 perkara, menuntut 353 perkara, 298 perkara yang telah inkracht dan 315 perkara yang telah dieksekusi. KPK bahkan mampu menyelamatkan uang Negara sebesar 249 triliun sejak keberadaannya ditahun 2004 silam. Apakah fakta ini tidak cukup untuk tetap mempertahankan KPK?

Mengebiri Kewenangan

Disamping pembatasan usia, RUU KPK juga dianggap kian mengebiri tugas dan kewenangan KPK. Berikut adalah beberapa hal krusial yang dianggap melemahkan KPK dalam RUU KPK tersebut. Pertama, kewenangan penuntutan. KPK praktis hanya diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan saja. Dalam Pasal 7 huruf d RUU KPK tersebut disebutkan bahwa, “KPK mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau penanganannya diKepolisian dan/atau kejaksaan mengalami hambatan karena campur tangan dari pemegang kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif atau legislatif”. Dalam RUU KPK ini, kewenangan penuntutan hanya dilakukan oleh Jaksa sebagaimana disebutkan pada Pasal 53 ayat (1). Ini jelas jauh dari kaidah sebuah lembaga pemicu (trigger) seperti KPK, dimana sistem dari hulu ke hilir pemberantasan korupsi seharusnya tetap terintegrasi.

Kedua, kewenangan penyadapan. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a RUU KPK, disebutkan bahwa, “KPK berwenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin Ketua Pengadilan Negeri”. Selama ini, kewenangan penyadapan adalah “mahkota” KPK yang dianggap sangat efektif dalam membongkar perkara korupsi. Kewenangan penyadapan ini juga merupakan kewenangan khusus (lex specialis) yang seharusnya dijalankan oleh KPK tanpa seizin pengadilan.

Maka adalah hal yang wajar jika publik menganggap RUU KPK sebagai lonceng kematian KPK. Liang kubur bagi semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menolak RUU KPK yang diinisiasi DPR ini. Kita tidak boleh abai terhadap warisan reformasi dan ingkar terhadap kehendak rakyat. Kehendak yang tetap membutuhkan lembaga bernama KPK yang mampu menghadirkan kepercayaan yang tidak dimiliki lembaga lain.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Harian Tribun Kaltim, Edisi Selasa, 13 Oktober 2015.

3,450 total views, no views today

Kampus Tiarap?

by 6 Comments

Dunia kampus bersama Rakyat harus memberikan sokongan kongkrit terhadap KPK.
Dunia kampus bersama Rakyat harus memberikan sokongan kongkrit terhadap KPK.

“Kampus tiarap, para profesor tiarap, yang lain juga tiarap, ini kan repot. KPK sedang dimusuhi berbagai kekuatan” kata Syafii Maarif dalam sebuah kesempatan. Pernyataan ketua tim 9 yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kisruh KPK-Polri ini, bukan tanpa alasan. Lemahnya dukungan yang mengalir dari perguruan tinggi, menjadi sebab kenapa kritik ini penting untuk dilontarkan. Tidak hanya itu, komitmen dalam hal konsistensi dukungan terhadap KPK, juga turut dipertanyakan.

Ditengah upaya pelemahan terhadap KPK, menjadi penting untuk menagih sikap dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan kampus. Dunia yang konon menjadi lumbung perjuangan akan nilai-nilai keadilan, namun terkesan adem belakangan ini. Ada apa dengan kampus sesungguhnya? Orang-orang terdidik yang seharusnya berada digarda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi, kini justru cenderung asyik menikmati situasi tanpa mampu bersikap secara tegas terhadap apa yang dialami oleh KPK.

Peran Kampus

Mengapa harus kampus? Ini mungkin menjadi pertanyaan mendasar. Apakah kampus menjadi satu-satunya elemen yang diharapkan untuk mengalirkan dukungan terhadap KPK? Tentu saja tidak. Tetapi jika menengok sejarah, maka akan sangat sulit mengingkari peran penting kampus dalam berbagai momentum perubahan bangsa ini. Dalam hal upaya pemberatasan korupsi, kampus menjadi tumpuan utama tanpa menihilkan peran dari masyarakat luas. Dunia kampuslah yang berkontribusi besar dalam babak sejarah perjuangan bangsa ini dalam melawan korupsi.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, sesungguhnya kampus memiliki peran yang sangat penting. Menurut Johan Budi, salah satu Plt. Pimpinan KPK saat ini, setidaknya terdapat 4 (empat) peran strategis kampus dalam upaya mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Pertama, kampus sebagai tempat inovasi (center for innovation). Karene modus kejahatan tindak pidana korupsi selalu berkembang, maka kampus dituntut untuk senantiasa melakukan inovasi untuk mengembangkan serta memperluas strategi serta program pemberantasan korupsi.

Kedua, kampus sebagai pusat pembelajaran (center of idea). Kampus memiliki kewajiban untuk menggali, merumuskan dan mengembangkan nilai-nilai serta prinsip anti korupsi. Kampus dalam kapasitas dan kompetensinya, berfungsi untuk melahirkan ide-ide dan gagasan yang asli dan utuh mengenai nilai-nilai serta prinsip anti korupsi tersebut.

Ketiga, kampus sebagai lembaga pengawas (supervisory agencies). Posisi kampus selama masih cenderung dianggap independen dan relatif bebas dari kepentingan. Oleh karena ini, kampus dapat memainkan fungsi sebagai lembaga pengawas terhadap para penegak hukum, sekaligus menjadi kelompok penekan yang efektif untuk menjamin proses pemberantasan korupsi dijalankan oleh para penegak hukum secara amanah.

Keempat, kampus sebagai media transformasi kesadaran (a tools of awareness transformation). Kampus harus menjadi media untuk menciptakan generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai serta keteladanan sosial yang berlaku dimasyarakat. Kampus harus mampu mengembangkan laboratorium sosial ini agar kedepan metode pembelajaran tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mampu menyeimbangkan antara teori dan fenomena sosial.

Dari keempat alasan tersebut di atas, seharusnya kampus mengambil peran lebih ketika melihat persolan pelemahan KPK terus terjadi. Kampus tidak boleh diam dan mutlak harus menegaskan sikap. Kampus tidak boleh hanya terjebak dalam ritual teori tanpa menyentuh persoalan yang dialami oleh Bangsa ini, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang kini kian didesak mundur oleh berbagai kepentingan, baik dari para koruptor maupun dari oligarki politik.

Menagih Komitmen

Dengan melihat situasi yang terjadi hari ini, dimana KPK kian dilemahkan (atau mungkin lebih tepat dikatakan mengalami “penghancuran” secara sistematis), dunia kampus seharusnya mengambil peran dibarisan terdepan. Para tenaga pengajar, mahasiswa, bahkan para professor, seharusnya mampu menjadi kekuatan pendobrak yang mampu meyakinkan masyarakat untuk bergerak bersama. Dunia kampus tidak boleh menjadi penonton ditanah mereka sendiri. Ibarat suguhan pertandingan sepakbola, dunia kampus tidak boleh hanya menjadi komentator atau sekedar penonton dipinggir lapangan. Namun lebih dari itu, dunia kampus harus berkontribusi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk memberikan sokongan sepenuhnya kepada KPK yang sedang mengalami pelemahan.

Saat ini, pemertintahan Joko Widodo dianggap masih rapuh dalam mengambil sikap terkait upaya pelemahan KPK yang hingga kini masih berlangsung. Tidak hanya indikasi upaya kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK dan penyidiknya. Namun juga termasuk tindakan yang sama yang dialami oleh para aktivis anti korupsi yang selama ini getol mendukung KPK. Disamping itu, penyerahan kasus rekening gendut tersangka Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), semakin membuka ruang keropos bagi KPK secara kelembagaan. Untuk itu, diperlukan sokongan dan dukungan kepada KPK dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan kampus.

Setidaknya, kalangan kampus harus mampu memberikan dukungan yang kuat terhadap KPK, dengan melalukan beberapa hal. Pertama, dunia kampus harus bersinergi untuk melakukan gerakan bersama dalam mengalirkan dukungan kepada KPK. Sebab persoalan pelemahan KPK bukan hanya menjadi masalah mereka yang ada di pusat kekuasaan, namun menjadi tanggung jawab kampus-kampus yang ada diseluruh Indonesia.

Kedua, dunia kampus harus bersinergi pula dengan masyarakat. Agar kampus tidak menjadi elitis, maka para civitas akademika harus mampu bersenyawa dengan masyarakat dalam upaya memberikan dukungan kepada KPK. Upaya pemberantasan korupsi sesungguhnya ditentukan dari seberapa besar sokongan dari masyarakat Indonesia. Dan dunia kampus menjadi faktor pemicu (trigger) agar kesadaran masyarakat mampu digali.

Ketiga, dunia kampus harus menjadi pengawas (supervisor) sekaligus penekan (pressure) terhadap pemerintahan Joko Widodo yang cenderung tidak mampu bersikap tegas terhadap upaya pelemahan yang saat ini dialami oleh KPK. Pemerintahan Joko Widodo harus terus menerus ditagih dalam hal janji dan komitmen pemberantasan korupsi, sekaligus memberikan keyakinan politik bahwa Rakyat Indonesia berada dalam barisan terdepan untuk memberikan dukungan, jika seandainya Presiden Joko Widodo berani bertindak tegas untuk menghentikan upaya pelemahan KPK.

Jika ketiga hal ini tidak dilakukan oleh kalangan kampus, maka adalah benar pernyataan Syafii Maarif bahwa dunia kampus sedang tiarap, para professor tiarap, mahasiswa tiarap. Tiarap berarti menutup mata dan telinga terhadap persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini. Dan ini berarti membunuh tanggung jawab dunia kampus terhadap Rakyat Indonesia.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Harian Kaltim Post, Edisi Kamis 12 Maret 2015.

3,953 total views, 1 views today

KPK Menyerah?

by 2 Comments

Istilah Menyerah Tidak Ada Dalam Kamus Pemberantasan Korupsi.
Istilah Menyerah Tidak Ada Dalam Kamus Pemberantasan Korupsi. Sumber Foto : Merdeka.com

Kisruh kasus Budi Gunawan (BG) kini memasuki babak baru. Senin, 2/3/2014 pelaksana tugas Sementara pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki, melontarkan pernyataan “kalah“, bahkan bisa disebut “menyerah” dalam penanganan kasus BG. Pasca putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi, KPK memang hingga kini belum mengambil sikap terkait upaya hukum apa yang akan dilakukan selanjutnya. Namun menjadi “anomali” ketika sokongan mengalir dari berbagai pelosok tanah air terhadap KPK, Ruki justru menyarankan agar kasus BG dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Bukan Solusi

Pergeseran sikap KPK dalam penanganan kasus BG, tentu saja mengundang pertanyaan dari publik. Apa sesungguhnya penyebab perubahan sikap KPK, dari sebelumnya begitu optimis, kini cenderung pesimis? Pernyataan Ruki yang akan melimpahkan kasus BG ke Kejagung, adalah langkah yang terkesai abai dengan proses yang selama ditempuh oleh KPK. Ini bukanlah solusi yang tepat, apalagi langkah tersebut cenderung tidak bulat diantara sesama pimpinan KPK, bahkan tidak didukung oleh pewagai KPK sendiri. Intinya, melimpahkan kasus BG kepada Kejagung, sama saja dengan mendorong mundur semangat pemberantasan korupsi yang selama ini mengalir deras dari berbagai kalangan.

Celah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh KPK, pun bisa dikatakan masih terbuka lebar dengan beragam opsi. Pertama, upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali (PK). Upaya PK ini dapat dilakukan atas dasar kekeliruan yang nyata dalam putusan praperadilan. Hal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya pasal 263 ayat (2) butir c yang menyebutkan bahwa, “permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata“.

Kedua, mengajukan pembatalan putusan praperadilan ke Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MA berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap semua badan peradilan yang berada dibawahnya. KPK dapat memohon kepada MA agar putusan praperadilan BG dibatalkan dengan alasan hakim telah melampaui kewenangannya dengan memasukkan “penetapan tersangka” sebagai objek praperadilan. Padahal kita ketahui bahwa objek praperadilan diatur secara terbatas (limitatif) berdasarkan ketentuan Pasal 77 butir a dan b KUHAP. Disamping itu, opsi ini pernah diterapkan terhadap kasus korupsi proyek biomediasi PT. Chevron Pacific Indonesia atas tersangka Bachtiar Abdul Fatah. Saat itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menyatakan penetapan tersangka Bachtiar oleh Kejagung tidak sah. Walhasil MA membatalkan putusan praperadilan tersebut disertai penjatuhan sanksi penundaan kenaikan pangkar selama setahun kepada Suko Harsono, hakim tunggal yang menangani perkara tersebut.

Ketiga, peluang untuk melakukan upaya Kasasi di MA, tetap terbuka dan masih bisa dipertimbangkan oleh KPK. Meskipun dalam praperadilan tidak mengenal istilah “kasasi” berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , namun untuk kasus seperti ini, MA pernah mengabulkan perkara yang sama. Terobosan MA yang saat itu masih dipimpin Baqir Manan, menerima permohonan tersangka kasus Newmont yang ketika itu mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka oleh penyidik Poliri, bukan penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Ketiga opsi inilah yang harusnya dipertimbangkan oleh KPK, dibanding dengan tergesa-gesa melimpahkan kasus BG kepada Kejagung. Sebab pelimpahan kasus ini kepada Kejagung bukanlah solusi tepat dan tidak menjawab optimisme publik. Bahkan bisa dikatakan langkah ini justru akan menjadi boomerang bagi KPK. Dimana publik berpontensi menarik dukungan dan kepercayaan terhadap KPK. Dan ini kekhawatiran yang tentu saja tidak kita inginkan bersama. KPK tetap harus membangun optimisme publik dengan tidak menggadaikan komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini sudah mulai tertanam dan mengakar ditengah Rakyat Indonesia.

Menolak Kompromi

Pasca penetapan BG sebagai tersangka yang bersamaan dengan pengajuannya sebagai calon tunggal Kapolri, tidak bisa dipungkiri KPK mengalami hantaman “tanpa ampun“. Mulai dari upaya kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, pelaporan Adnan Pandu Praja serta Johan Budi, diungkitnya kembali kasus penyidik KPK Novel Baswedan, hingga ancaman terhadap 21 orang penyidik KPK dengan tuduhan kepemilikan senjata api illegal, adalah fakta bahwa telah terjadi upaya sistematis untuk melemahkan kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Namun yang menarik dari beragam tekanan yang dialami olek KPK tersebut, adalah komitmen terhadap penanganan kasus BG. Termasuk dalam hal ini pernyataan Ruki yang akan melimpahkan kasus BG kepada Kejagung. Pernyataan yang menyebutkan bahwa hal tersebut adalah jalan tengah terbaik akibat tidak adanya istilah “penghentian penyidikan” dalam setiap kasus yang ditangani KPK, bukan berarti bahwa keputusan tersebut adalah langkap yang tepat. Hal tersebut tentu saja memberikan reaksi kekecewaan yang besar dari publik. Apalagi disertai dengan pernyataan “KPK Kalah“, yang tentu saja bisa bermakna semangat pemberantasan korupsi menjadi kendor.

Penting ditelisik, apa sesungguhnya makna dibalik keinginan untuk melimpahkan kasus BG kepada Kejagung. Padahal kasus BG merupakan kasus yang sudah cukup lama ditangani KPK dengan proses yang cukup panjang pula. Tidak hanya itu, kasus BG tersebut juga bermakna bahwa KPK serius dalam mengungkap kasus korupsi yang melibatkan lembaga penegak hokum ini agar mimpi Rakyat Indonesia tentang lembaga kepolisian yang kredibel dan terpercaya dapat tercapai. Namun pergeseran sikap KPK dalam kasus BG ini, suka tidak suka menimbulkan pertanyaan bahkan kecurigaan dimata publik.

Ada indikasi pergeseran sikap KPK tersebut, akibat adanya ruang kompromi terdahap kasus yang menimpa para pimpinan dan penyidiknya. Kemungkinan dan potensi kompromi tukar guling kasus ini bisa saja terjadi. BG diselamatkan, pimpinan dan penyidik KPK sebagai taruhannya. Pernyataan ini tidaklah bermaksud mendahului proses hokum yang sedang berjalan. Namun paling tidak, hal ini menjadi peringatan bagi KPK agar menolak setiap ruang kompromi yang justru menggadai komitmen pemberantasan korupsi. KPK tetap harus menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi, tidak perduli dengan resiko apapun yang akan dihadapi. Sebab menyerah tidak ada dalam kamus pemberantasan korupsi. Rakyat Indonesia tentu tidak akan tinggal diam dan dalam situasi apapun akan memberikan sokongan sepenuhnya kepada KPK.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Harian Kaltim Post Edisi Rabu 4 Maret 2015 Hal.2.

2,825 total views, no views today