Lebih sering dipanggil Castro. Buruh di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
Peraturan Daerah (Perda) adalah produk hukum yang levelnya berada ditingkat daerah, baik daerah provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Perda dihitung sebagai hak pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam rangka menjalankan otonomi sebagai […]
4,520 total views, 2 views today
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut kewenangan Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dalam pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota. Hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, yang dibacakan pada Hari Rabu tanggal 5 April 2017 silam. Namun putusan hakim MK tidak bulat. Terdapat 4 hakim yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Hal ini tentu […]
4,344 total views, no views today
